Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pembinaan Aparatur Pemerintah yang dalam hal ini adalah Pengawai Negeri Sipil merupakan Condition Sine Qua Non guna membentuk sosok aparatur yang profesional dan berkualitas. Pembinaan dimaksud dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan (Diklat) yang terdiri dari Diklat Struktural, Diklat Teknis dan Diklat Fungsional yang kesemuaanya sebagai suatu sistem. Pada kesempatan ini penulis hanya mengetengahkan salah satu Diklat Struktural yaitu Diklat Staf dan Pimpinan Administrasi Tingkat Pertama (SPAMA) yang mempersiapkan pegawai untuk menduduki jabatan eselon III. Jabatan ini sangat strategis dilingkungan pemerintahan, rnengingat pejabat tersebut dituntut mampu memimpin, membimbing dan menguasai pengetahuan serta ketrampilan dalam pelaksanaan kegiatan dan program. Selain itu juga dituntut mampu berperan selaku staf untuk menampung dan menganalisis serta menyiapkan konsep berupa telaahan staf dalam rangka peningkatan pelayanan pemerintahan. Mengingat betapa strategisnya keberadaan Diklat SPAMA bagi PNS, maka komitmen pimpinan merupakan keharusan dalam pembinaan PNS. Dalam kaitan ini pemerintah telah menetapkan PP Nomor 14 dan 15 Tahun 1994, kemudian ditindak lanjuti oleh LAN selaku Instansi Pembina Diktat dengan menerbitkan berbagai pedoman sebagai alat sebagai alat (tool) yang efektif untuk meningkatkan kualitas aparatur pemerintah. Namun kenyataannya bahwa Diklat SPAMA belum sebagaimana diharapkan, hal ini dapat dilihat pada Departemen Agama, Departemen Sosial, Departemen Penerangan, Departemen Tenaga Kerja dan Departemen Perhubungan belum sepenuhnya dilakukan dengan perencanaan yang matang, pelaksanaan yang baik serta pemanfaatan yang tepat. Oleh karena itu untuk Diktat SPAMA yang efektif, seyogianya diawali dengan analisis kebutuhan Diklat (Training Needs Analysis) dan atas dasar kebutuhan dimaksud dirumuskan program Diklat SPAMA yang benar-benar sebagai bagian integral dari pengembangan kualitas aparatur pemerintah."

"Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur yang menduduki Jabatan Struktural adalah faktor penentu keberhasilan dalam lpenyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Dalam menghadapi berbagai tantangan dan gejolak perubahan dewasa ini, pengembangan SDM Aparatur perlu diarahkan pada upaya mewujudkan "learning organization". Upaya ini terkait dengan pembelajaran individu (individual learning) yang hams berorientasi pada kebutuhan SDM menglatang yaim SDM yang profesional, berbasis pengetahuan dengan kemampuan ganda dan mampu bekelja sama dalam tim.Dalam rangka perwujudan "learning organization Peter M. Senge, mempopulerkan lima disiplin pembelajaran, yaitu berpikir sistemik model mental, keunggulan personal, pembelajaran dalam tim, dan penyamaan visi, kemampuan berpikir sistemik dan pembelajaran dalam tim merupakan dua daxi lima disiplin pembelajaran organisasi yang perlu dimiliki oleh SDM Aparatur terutama yang memangku jabatan struktural karena refonnasi birokrasi dewasa ini memunculkan berbagai permasalahan yang semakin kompleks dan tidak dapat lagi dipecahkan dengan pola pemikiran yang bersifat mekanistis, melainkan harus sistemik dengan pola hubungan kexja bersifat dialogis untuk membangun pembelajaran tim dan bukan lagi secara hierarkhis.Pelatihan outbound yang merupakan agenda pembentukan sikap dan perilaku dalam Diklat SPAMA, nampaknya merupakan suatu pelatihan yang membelajarkan karena pelatihan ini menggunakan metoda belajar redektif dengan media alam bebas yang sistemik dan peserta helajar secara berkelompok dalam kondisi nyata dengan suasana yang nyaman. Penelitian ini mengkaji sampai sejauh mana pelatihan outbound dapat memberikan kontribusi dalam membanguu kelompok belajar dan kemampuan berpikir sistemik pada peserta diklat SPAMA LAN. Sebagai variabel bebas dalam penelitian ini adalah pelaiihan ourbound sedangkan variabel tserikat adalah kelompok belajar dan kemampuan berpikir sistemik.Dari hasil pengujian hipotesis pertama laentang konuibusi pelatihan outbound dalam membangun kelompok belajar, terbukti bahwa terdapat korelasi yang positif antara pelatihan outbound dengan kelompok belajar, terbukti dari t hitung 23,483 leblh besar dari pada t tabel 2,02 untuk df 39 dengan taraf kesalahan 5%. Pengujian hipotesis kedua tentang kontxibusi pelatihan outbound dalam meningkatkan kemampuan berpikir sistemik juga menunjukkan bahwa terdapat korelasi yang positif antara pelatihan outbound dengan peningkatan kemampuan berpikir sistemik, terbukti dad t hitung 19,205 lebih besar dad t tabel 2,02 unluk df 39 dengan taraf kesalahan 5%.Berdasarkan hasil penelitian tersebut disarankan agar pelatihan ouzbound tetap dimasukkan ke dalam struktur kurikulum diklat SPAMA, selain itu dalam rangka mewujudkan learning organization, disarankan pula agar unit-unit kexja dilingkungan instansi pemerintah dapat memanfaatkan pelatihan tersebut untuk mengungkit proses pembelajarau secara kolektif."

"Upaya peningkatan kualitas SDM khususnya aparatur pemerintah, melalui pembinaan dan pengembangan dalam bentuk penataran, diklat dan lain-lain sudah lama dilakukan namun hasil-hasil yang dicapai baru dapat dilihat secara kuantitatif dan masih sulit dilihat secara kualitatif. Hal ini dapat dimengerti, karena selama ini pengukuran terhadap penataran dan diklat belum bertolak pada cost benefit dan cost efektiveness. Disamping itu, penataran dan diktat yang diselenggarakan khususnya oleh lembaga pemerintah, baik diklat struktural, fungsional maupun diklat teknis, masih banyak yang tidak didasarkan pada hasil analisis kebutuhan tetapi tebih pada pencapaian target kuantitatif, Akibatnya, lembaga diklat Iebih mengutamakan target kuantitatif dibanding dengan target kualitatif, Berkaitan dengan penyelenggaraan diklat, sebuah penelitian menyimpulkan: "Hanya sedikit instansi yang mempunyai perencanaan pengiriman pegawai untuk mengikuti diklat dan penempatannya kembali setelah selesai mengikuti diklat".Dengan adanya tuntutan globalisasi maka peningkatan profesionalisme di jajaran aparatur pemerintah menjadi sangat penting dan mutlak. Profesionalisme tidak hanya dari segi akademik saja, tetapi tidak kalah pentingnya adalah sikap kepedulian dan perubahan perilaku yang kondusif selaras dengan dinamika pembangunan dan perubahan-perubahan yang sedang dan mungkin terjadi dimasa mendatang, Konsekuensi logis dari kondisi yang demikian menuntut reenginering atau rekayasa ulang terhadap sistem dan program Diklat, khususnya PNS.Untuk mengetahui efektivitas diklat maka seluruh sub-sistem dalam sistem diklat perlu dievaluasi secara menyeluruh, mulai dari proses identifikasi kebutuhan, pelaksanaan sampai pada post training. Evaluasi program Diklat, mencakup pengukuran terhadap reaksi, pembelajaran, tingkah laku dan hasil-hasil (produktivitas).Berdasarkan uraian di atas, timbul pertanyaan: "apakah pelaksanaan Diklat SPAMEN yang Untuk menjawab pertanyaan di atas maka disusun kuesioner dalam rangka menjaring data sesuai dengan permasalahan tersebut. Evaluasi diklat SPAMEN dilakukan terhadap 109 peserta diklat SPAMEN dan 45 orang yang terdiri dari unsur penyelenggara, widyaiswara, nara sumber, fasilitator/tenaga pengajar. Setelah data terkumpul, selanjutnya data dimaksud diolah dengan model persentase. Dengan demikian dapat diketahui tingkat efektivitas pelaksanaan kegiatan Diktat SPAMEN.Dalam tesis ini, disajikan hasil-hasil evaluasi pelaksanaan Diktat SPAMEN yang diselenggarakan bulan Oktober 1996 sampai dengan bulan Januari 1997, secara menyeluruh baik aspek akademik maupun aspek non-akademik. Pada aspek akademik mencakup pengukuran terhadap beberapa sub-aspek yaitu: sub-aspek kurikulum/silabi, prestasi peserta, widyaiswara/nara sumber/fasilitator/tenaga tengajar dan sub-aspek penyelenggara diklat. Sedangkan pada aspek non-akademik, pengukuran dilakukan terhadap sub-aspek sikap dan perilaku, akomodasi dan konsumsi, olah raga dan kesehatan, serta sub aspek pra-diklat.Berdasarkan hasil pengolahan data maka Diklat SPAMEN di Lembaga Administrasi Negara secara umum diselenggarakan dengan efektif. Hal ini ditunjukan dengan data sebagai berikut: 7,40% responden menyatakan sangat positif (sangat baik atau sangat efektif), 74,31% responden menyatakan positif (baik atau efektif), dan sebanyak 18,29% responden menyatakan berimbang.Sedangkan jika antara aspek akademik dan aspek non akademik dibandingkan maka aspek akademik nampak lebih efektif dibandingkan dengan aspek non-akademik. Hal ini ditunjukan dengan data sebagai berikut: 4,20% responden menyatakan sangat positif (sangat baik atau sangat efektif), 87,71% responden menyatakan positif (baik atau efektif), dan 9,09% responden menyatakan berimbang. Sedangkan pada aspek non-akademik rata-rata nilai (%) menunjukan: 10,61% responden menyatakan sangat positif (sangat baik atau sangat efektif), 61,90% responden menyatakan positif (baik atau efektif), dan 27,49% responden menyatakan berimbang.Dan dari 8 (delapan) sub aspek penyelenggaraan Diklat yang dievaluasi, sub-aspek Sikap dan Perilaku menduduki peringkat pertama, sub-aspek Pra-Diklat pada peringkat kedua, sub-aspek Kurikulum/Silabi pada peringkat ketiga, sub-aspek Widyaiswara Penuntun/Fasilitator/Tenaga Pengajar pada peringkat keempat, sub-aspek Prestasi Peserta pada peringkat kelima, sub-aspek Penyelenggara pada peringkat keenam, sub-aspek Akomodasi dan Konsumsi pada peringkat ketujuh, dan, dan sub-aspek Olah Raga dan Kesehatan sebagai peringkat terakhir.Meskipun secara umum penyelenggaraan Diklat berjalan dengan efektif namun demikian ternyata penyempurnaan dan penyesuaian tetap diperlukan, terlebih dengan adanya tantangan dalam era globalisasi yang ditandai dengan perubahan yang sangat cepat (kondisi dinamis) dan memerlukan penanganan instant. Dalam kondisi yang demikian, mengintegrasikan IQ dan El (Emotional Intelligence) menjadi satu kesatuan yang utuh menjadi semakin penting. Artinya, program Diklat bukan hanya diarahkan pada sisi intelektual saja tetapi justru lebih menekankan pada behavioral."

"ABSTRAKDari hasil pengujian hipotesis pertama tentang pengaruh diklat SPAMAterhadap peningkatan pengetahuan menunjukkan, bahwa terdapat korelasi yang positifantara diklat SPAMA dengan peningkatan pengetahuan aparatur terbukti dari terhitung7,82 lebih besar dari t tabel 2,064 untuk df 24 dan taraf kesalahan 5 %.Pengujian hipotesis kedua tentang pengaruh diklat SPAMA terhadappeningkatan ketrampilan juga menunjukkan, bahwa terdapat korelasi yang positif antara diklat SPAMA dengan peningkatan ketrampilan aparatur terbukti dari t hitung 6,93 lebih besar dari t tabel 2,064 untuk df 24 dan taraf kesalahan 5 %.Sedangkan untuk Pengujian hipotesis ketiga tentang pengaruh diklat SPAMAterhadap peningkatan sikap tidak menunjukkan, bahwa terdapat korelasi yang positifantara diklat SPAMA dengan peningkatan sikap aparatur terbukti dari t hitung 1,69lebih kecil dari t tabel 2,064 untuk df 24 dan taraf kesalahan 5 %.Dari hasil penelitian tersebut, maka program diklat SPAMA perlu terusdikembangkan lebih lanjut, baik seleksi peserta, kurikulum, metode, widyaiswara danlainnya agar program diklat tersebut menjadi lebih baik, sehingga benar-benar mampumenyiapkan kader-kader pimpinan PNS yang profesional.

---

"

"Sejak dilaksanakannya Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tk. III dan Tk. IV Tahun 2002, semua Lembaga Diklat, baik yang ada di Pusat maupun Propinsi, Kabupaten/ Kota dalam menyelenggarakannya mengacu pada Keputusan Kepala LAN No.540/XIII/10/6/2001 dan 541/XIII/10/6/2001 tentang Pedoman Penyelenggaraan Diklatpim Tk.III dan IV. Pedoman ini adalah produk dari LAN sebagai Instansi Pembina Diklat.Pada Tahun 2002 DDN mengeluarkan peraturan berupa Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 38 Tahun 2002 tentang "Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan dan Kepemimpinan di Jajaran DDN dan Pemerintah Daerah". Pedoman ini arahnya mengatur penyelenggaraan Diklat di jajaran DDN, Lembaga Diklat Propinsi dan Kabupaten/ Kota.Sebagai penyelenggara di daerah, Lembaga Diklat Propinsi dan Kabupaten/Kota bingung harus mengacu Pedoman yang mana untuk menyelengaarakan Diklatpim. Untuk itu akan dilakukan penelitian dengan metode analisis AHP dan mengatasi konflik antara LAN dan DDN digunakan Game Theory. Selain itu juga diajukan pertanyaan terbuka kepada responden. Hasilnya adalah :1. Strategi masing-masing pihak menurut Badan Diklat Propinsi agar Pedomannya diacu adalah : "Memperpendek Birokrasi" untuk LAN dan "Melakukan Koordinasi secara struktural dengan LD di daerah" untuk DDN 2. Pada matriks payoff antara LAN dan DDN ternyata win-win solution tidak tercapai.Beberapa rekomendasi kebijakan yang harus mendapat perhatian adalah:1. Untuk mengatasi tidak terjadinya win-win solution maka dilakukan analisa sensitivitas, hasilnya adalah : Untuk LAN, strategi yang cocok untuk menghadapi strategi DDN "Memperpendek Birokrasi", untuk DDN "Muatan lokal otoda masuk sequance".2. Salah satu upaya yang bisa dilakukan untuk meminimalisir adanya konflik adalah komunikasi antara LAN dan DDN harus selalu dilakukan dan dijaga.Pedoman DDN dan Pedoman LAN sama-sama berlaku, dengan catatan Pedoman LAN sebagai acuan nasional dan Pedoman DDN berlaku untuk kalangan DDN sendiri beserta Lembaga Diklat di Propinsi dan Kabupaten/ Kota dengan catatan tetap mengacu pada Pedoman LAN. Bagaimanapun juga adanya susunan alat pemerintahan harus menjadi perhatian sehingga DDN tidak merasa terlangkahi seperti pada kondisi yang ada sekarang.Berdasarkan hasil matriks payoff antara DDN dan LAN maka kondisi ini menandakan masih adanya ego sektoral yang masih tinggi dari masing-masing pihak. Oleh karena itu, untuk menyelesaikan masalah ini perlu level yang lebih tinggi, yaitu antara Deputi Pembinaan Diktat Aparatur (IV) LAN dan Kepala Badan Diklat DDN. Bahkan kalau perlu dibawa ke tingkat yang lebih tinggi lagi, yaitu antara Kepala LAN dengan Menteri Dalam Negeri."

"Since the Law Number 20 Year 2003: National Education System has been launched, STIA-LAN, as one of many universities that specialized in the field of governmental specific function, has been impacted by this regulation, both directly and indirectly. This law has restricted and forced STIA-LAN to change their status in order to comply with the regulation. On the other side, STIA-LAN has also to fulfill its function in according with Presidential Decree Number 100 year 1999. Facing with these conditions, STIA - LAN has to make some adjustment in order to respond the environmental change. The adjustment should be done in such way that the change is planned systematically and well prepared.This thesis proposed two research questions to be answered, i.e.: which are strategic environmental factor that drive STIA LAN to be changed? And, what are the strategies to has be taken in responding to the strategic environmental change? In order to answer these questions, a research has been conducted. The research used quantitative and qualitative approaches. The framework of this research can be explained, as follow: first, identification strategic environmental factors that forced the change, both external and internal. This step was taken to analyze the current position of STIA-LAN. The analysis was using SWOT analysis with internal/external matrix. The next step was identification of key success factors that lead to performance to be fulfilled in responding with effective and efficient changing plan. After these steps, it was formulated change strategy based on Change Management Model proposed by Berger. Data and information for the analysis were gathered through interview and survey to key informants who are expert on the research substance.Based on the data and information gathered, the next step was analyzing the position of STIA-LAN by using External/Internal Matrix, which is in the position of growth and stability. This means that STIA-LAN has to take growth or maintain the stability. In other words, STIA-LAN has to expand their market or open the new market, produce the new products, and also use the technology to support their educational process.Based on the reassessment and key success factors, then, can be drawn the change strategy as follows:a. Restatement of mission. This restatement is targeted to be the reference for the change planb. Conducting marker research, in accordance with new product of SI and 52 that are going to be sold to the publicc. Designing new product based on the market research, including which market to be targeted.d. Formulating strategic planning, in accordance with systemic changee. Organizing the educational process based on the regulationf. Identifying the competence need, in accordance with employee competence adjustment to the new look of STIA-LANg. Adjusting the STIA-LAN facilities in order to comply with education standardh. Preparing the plan for facing the competition with other universities through low cost and differentiation strategy, and market penetration strategyi. Preparing for the problem of resistance to change.j. Conducting step for change socialization to all stakeholderk. Conducting strategic alliance with other universities."

"Di dalam pelaksanaan pembangunan nasional pemerintah orde baru telah mencanangkan suatu program pembangunan jangka panjang dengan pembagian tahapan lima tahunan. Pembangunan lima tahun ini tertuang dalam GBHN yang merupakan haluan daripada pembangunan yang sedang dijalankan. Pada Garis-Garis Besar Haluan Negara telah ditetapkan berbagai konsepsi seperti Wawasan Nusantara (WASANTARA), Ketahanan Nasional (TANNAS), Trilogi Pembangunan serta Pembangunan Nasional. Adapun konsep-konsep ini telah disusun secara berjenjang terpadu dan menyeluruh mencakup seluruh aspek kehidupan masyarakat, atau yang dapat ditemukan di dalam suatu sistem kehidupan nasional dari bangsa Indonesia.WASANTARA merupakan arah untuk mewujudkan suatu Ketahanan Nasional (TANNAS) yang berarti bahwa setiap usaha pembangunan harus berada dalam suatu pola integral (menyeluruh dan terpadu) di dalam suatu nuansa baik yang berbentuk pemikiran maupun tindakan harus dapat menjamin kelangsungan hidup dari bangsa Indonesia dan sekaligus harus dapat meningkatkan kesejahteraan, kemakmuran serta keamanan demi untuk mencapai kelestarian dan kejayaan bangsa Indonesia.Adapun strategi pelaksanaan pembangunan nasional dan penyelenggaraannya harus dapat disesuaikan dengan konsepsi trilogi pembangunan yaitu pertumbuhan, pemerataan dan stabilitas. Trilogi ini tidak hanya terbatas pada bidang ekonomi semata-mata tapi juga harus meliputi seluruh aspek pembangunan yang mencakup seluruh aspek kehidupan manusia di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.Untuk mencapai sasaran akhir dari pelaksanan pembangunan nasional ialah pembangunan manusia Indonesia yang seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya, dibutuhkan waktu untuk proses pelaksanaannya terutama dalam rangka meningkatkan kualitas manusianya. Upaya bangsa Indonesia untuk mewujudkan tujuan jangka panjang pembangunan nasional harus berhadapan dengan beraneka ragam corak permasalahan baik yang berawal dari seluruh aspek kehidupan manusia maupun yang berasal dari pengaruh lingkungan di dalam maupun dari luar negeri yang sifatnya sangat kompleks.Salah satu masalah yang sangat mendasar serta dapat mempengaruhi seluruh aspek kehidupan masyarakat baik yang berhubungan dengan kelangsungan hidup maupun yang berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan kemakmuran dan keamanan adalah berasal dari masalah yang berhubungan dengan gatra alamiah khususnya yang berkaitan dengan masalah kependudukan. Masalah utama yang menyangkut kualitas manusia dan berkaitan dengan manusia yang berfungsi sebagai tenaga kerja. Jumlah tenaga kerja yang banyak akan dapat merupakan potensi pembangunan yang besar bagi kebutuhan pembangunan, jikalau dapat diimbangi dengan kualitas manusianya. Banyaknya jumlah penduduk berarti bahwa jumlah tenaga kerja yang besar namun hal ini tidak akan berfungsi sebagai potensi pembangunan apabila sebagian besar manusianya ternyata kurang berpendidikan atau memiliki derajat kesehatan yang rendah. Semangat serta motivasi kerja dari manusia itu dapat kurang disebabkan oleh karena pengaruh keadaan sosial, ekonomi, maupun budaya yang belum sepenuhnya dapat menunjang potensi manusia sebagai tenaga kerja dan dapat dijadikan realita dalam bentuk kualitas kerja sehingga dapat berproduksi secara optimal. Masalah rendahnya kualitas manusia Indonesia merupakan salah satu kendala bahkan merupakan ancaman serta tantangan utama dari pembangunan. Penduduk sebagai sumber tenaga kerja apabila kualitas manusianya rendah maka sudah dapat dipastikan bahwa produktifitasnyapun akan rendah sejalan dengan tingkatan kualitasnya, dimana hasilnya akan tercermin dalam pelaksanaan pembangunan. Namun demikian kualitas manusia yang turut berperan dalam pembangunan negara bukan merupakan sesuatu benda mati tetapi kualitas dapat dirubah serta dapat ditingkatkan statusnya sehingga dapat lebih menguntungkan pembangunan."