Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Dengan diterapkannya UU NO. 22 Tahun 1999 yang mengatur pelaksanaan otonomi daerah diharapkan dapat memberikan peluang bagi daerah untuk lebih mampu mengembangkan kemampuan dan sumber daya yang dimiliki untuk mendukung berjalannya pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan di daerah. Kewenangan yang dimiliki daerah otonom diharapkan mendukung pembangunan daerah yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam pelaksanaan pembangunan tersebut memerlukan pembiayaan yang bersumber dan pemerintah maupun dari masyarakat daerah itu sendiri.Sehubungan dengan pembiayaan pelaksanaan pembangunan di daerah belum sepenuhnya dibiayai oleh daerah sendiri, dimana disebabkan keterbatasan sumber pendapatan asli daerah, sehingga membuat daerah masih memiliki ketergantungan dengan pemerintah pusat dalam pendanaan pembangunan daerahnya. Berdasarkan UU No. 25 Tahun 1999 salah satu pendapatan daerah yang relatif dapat menutupi keperluan pembiayaan pembangunan daerah adalah Dana Alokasi Umum (Block Grant) yang merupakan dana perimbangan pusat dan daerah yang jumlahnya relatif besar.Pemerintah daerah sebagai lembaga daerah yang memiliki kewenangan dalam pengelolaan dana tersebut dituntut dapat melaksanakan manajemen keuangan daerah yang tepat seseuai dengan kebutuhan daerah bersangkutan.Sebagai salah satu wujud perhatian terhadap kondisi di atas, maka penulisan tesis ini peneliti tertarik dengan judul : "Pola Alokasi Anggaran Pembangunan Setelah diberlakukannya UU No.22 Tahun 1999 Di Kabupaten Lampung Selatan". Selanjutnya untuk menfokuskan permasalah penelitian tersebut telah dirumuskan suatu pertanyaan yaitu : Bagaimanakah pola alokasi anggaran pembangunan yang terjadi setelah diberlakukanya UU No.22 Tahun 1999 di Kabupaten Lampung Selatan, dan Bagaimanakah mekanisme yang digunakan oleh Daerah Kabupaten Lampung selatan dalam penyusunanan anggaran pembangunannya."

"Memasuki abad 21 dan milenium ke 2, bangsa Indonesia dihadapkan pada perubahan lingkungan strategis yang sangat dinamis, baik pada tatanan global, nasional maupun regional. Menjawab tantangan perubahan tersebut menjadi suatu tuntutan dan kebutuhan untuk menata ulang peran pemerintah daerah guna mewujudkan pemerintahan yang demokratis, transparan dan akuntabel serta reformis. Penetapan Undang-Undang Nomor-2-2 dan 25 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah merupakan salah satu upaya penataan kembali peran pemerintah daerah tersebut. Dihadapkan pada kondisi saat ini, khususnya di bidang pengeluaran pemerintah, dimana kewenangan pemerintah pusat sangat dominan, maka dapat diprediksi bahwa pelaksanaan otonomi daerah dalam bidang pengeluaran akan menghadapi berbagai masalah yang cukup serius. Utamanya lagi setelah dilakukan perubahan penyusunan anggaran daerah yang menimbulkan berbagai dampak di dalam struktur, isi dan proses anggaran daerah tersebut.Dari berbagai fenomena yang diungkapkan, maka dirumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut ?Bagaimanakah pola alokasi dalam APBD kota Palembang dengan diterapkannya Undang-Undang Nomor 22 dan 25 Tahun 1999 ??. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian deskriptif dengan metodologi kualitatif dan didukung oleh data primer dan data sekunder. Fokus penelitian di lingkungan pemerintah kota Palembang, dan sebagai responden adalah para pejabat yang berkaitan erat dengan obyek penelitian. Sedangkan analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif. Level dan obyek analisisnya adalah analisis struktur, isi dan proses penyusunan anggaran daerah.Dari hasil penelitian yang dilakukan, maka pola alokasi dalam anggaran daerah menunjukkan: pertama, jika dilihat dari struktur dan isi anggaran daerahnya, tampak mulai menunjukkan adanya perubahan, walaupun masih ditandai dengan berbagai masalah bagi pemerintah kota untuk dapat melaksanakan pola alokasi anggaran sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 22 dan 25 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Daerah tersebut, pemerintah daerah masih mengalami kesulitan terutama dalam menyiapkan perangkat peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaannya serta rendahnya dukungan sumber daya manusia yang berkualitas. Kedua, jika dilihat dari proses penyusunan anggaran daerah, maka pola alokasi anggaran daerah mulai menunjukkan perbedaan yang cukup signifikan jika dibandingkan dengan sebelum diimplementasikannya Undang-Undang Nomor 22 dan 25 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Akan tetapi perubahan yang terjadi juga masih bersifat parsial dengan ketergantungan yang besar pada pemerintah pusat dan kurangnya inisiatif daerah menyempurnakan proses penyusunan anggaran. Dari hasil penelitian tersebut dapat diungkapkan bahwa secara umum pola alokasi dalam APBD kota Palembang belum memiliki arah yang jelas dalam melaksanakan prioritas dan rencana strategis kota, serta kurang menyentuh masalah strategis dalam meningkatkan pelayanan publik. Perubahan pola alokasi yang terjadi dalam APBD kota Palembang masih merupakan konsekuensi atas perubahan peraturan perundang-undangan semata.Akhirnya, berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka disarankan kepada pemerintah kota Palembang untuk: pertama, terus melanjutkan reformasi sistem keuangan daerah dengan mulai menerapkan model anggaran defisit-surplus (surplus-deficit budget) dan pendekatan anggaran berkinerja (performance based budgeting) dalam anggaran daerah. Kedua, menyempurnakan proses penyusunan anggaran daerah dengan meningkatkan fungsi dan peran unit kerja yang terlibat, menciptakan aturan main yang jelas, juga mulai menerapkan sistem akuntansi keuangan daerah, sistem anggaran dan perbendaharaan keuangan daerah, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dan pihak yang independen dalam pengawasan keuangan daerah."

"Penelitian ini dilakukan untuk melihat peran dari Dana Alokasi Umum (DAU) dalam mengurangi kesenjangan fiskal antar seluruh Kabupaten/Kota di Indonesia, Kabupaten/Kota di pulau Jawa dan Kabupaten/Kota di luar Pulau Jawa yang disebabkan oleh Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak dan DBH SDA. Adapun teknik analisis yang dipergunakan adalah analisis koefisien variasi, analisis korelasi dan analisis regresi.Selain melakukan evaluasi secara kualitatif dan kuantitatif terhadap DAU tahun 2004. Penelitian ini juga bertujuan untuk melakukan analisis terhadap formula DAU. Dengan kenyataan bahwa kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia yang rendah terutama di daerah, maka penelitian ini mencoba melakukan analisis formula DAU dengan menginternalisasikan variabel Indeks Kemiskinan Manusia (IKM) sebagai salah satu variabel pembangunan manusia yang terpilih.Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dana Penyeimbang telah menyebabkan tidak optimalnya peran DAU dalam mengurangi kesenjangan fiskal. Demikian pula dengan trend Kabupaten/Kota baru hasil pemekaran turut memberikan kontribusi terhadap berkurangnya rata-rata penerimaan DAU yang diterima oleh daerah.Selain itu, simulasi menunjukkan bahwa nilai koefisien variasi formula DAU yang telah menginternalisasikan variabel IKM lebih kecil yaitu 0,43 dibandingkan dengan nilai koefisien variasi DAU tahun 2004 (0,57) dan DAU hasil estimasi (0,56).Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa DAU hasil simulasi lebih berhasil mengurangi kesenjangan fiskal antar Kabupaten/Kota di Indonesia yang disebabkan oleh DBH Pajak dan DBH SDA dibandingkan dengan DAU tahun 2004 dan DAU hasil estimasi."

"Masalah pokok yang dihadapi oleh organisasi kerja terutama adalah pencapaian tujuan atau sasaran dengan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki secara efisien dan penyediaan iklim atau suasana kerja yang dapat meningkatkan motivasi kerja dan tingkat kesejahteraan dari anggotanya. Salah satu aspek yang penting bagi petugas puskesmas dalam pencapaian tujuan program puskesmas digambarkan dengan meningkatnya penggunaan alokasi waktu kerja produktif yang meliputi kegiatan pelayanan kesehatan, penunjangladministratif, perkenan pribadi dan waktu kerja tidak produktif. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran dan faktor-faktor yang berhubungan dengan penggunaan alokasi waktu kerja produktif tenaga Dokter dan Bidan KIA di Puskesmas Kota Tangerang Propinsi Banten Tahun 2001. Rancangan penelitian ini adalah survei observasional dan cross sectional untuk mendapatkan gambaran penggunaan alokasi waktu kerja produktif dan melihat hubungan umur, pendidikan, pendapatan, kemarnpuan, pengalaman, pengetahuan, sikap, motivasi, situasi kepemimpinan, struktur disain organisasi, sarana prasarana dengan penggunaan alokasi waktu kerja. Pada penelitian pengamatan sampel penelitian adalah 4 Puskesmas (Paris pelawad, Cibodasari, Ciledug, Jatiuwung) dengan unit analisis tenaga Dokter dan Bidan KIA. Pada penelitian cross sectional sampel penelitian adalah tenaga Dokter dan Bidan KIA di 22 Puskesmas Kota Tangerang yang berjumlah 95 orang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan alokasi waktu kerja produktif tenaga kesehatan Puskesmas sebesar 52,4%. Dengan metoda work sampling diperoleh kegiatan penunjang/administrasi sebesar 27,2%; kegiatan pelayanan kesehatan sebesar 24,8%; kegiatan perkenan pribadi sebesar 3,3% dan kegiatan tenaga Dokter 53,3%; tenaga Bidan 57,3%. Faktor pendidikan, pengalaman, sikap, struktur disain organisasi, sarana prasarana berhubungan bermakna dengan penggunaan alokasi waktu kerja. Sementara faktor umur, pendapatan, kemampuan, pengetahuan, motivasi, situasi kepemimpinan tidak berhubungan bermakna dengan penggunaan alokasi waktu kerja produktif. Hubungan yang dominan dengan penggunaan alokasi waktu kerja produktif adalah pengalaman, sarana prasarana, struktur disain organisasi dan pendidikan Pengalaman kerja, tersedianya sarana prasarana yang lengkap, struktur disain organisasi yang jelas dan pendidikan petugas sangat berperan dalam meningkatkan penggunaan alokasi waktu kerja produktifnya. Dinas Kesehatan agar memperhatikan aspek ini karena terbukti telah dapat meningkatkan penggunaan alokasi waktu produktifnya.

---

The main barriers which always facing by work organization is how to achieve the objectives or aims by using the resources eficiently and provide working environment which could improve work motivation and welfare of the members. One of the important aspect for public health centers staffs to achieve programs objectives describe by the increasing of productive working time allocation usage, including, health services activities, administratif activities, personal activities, and non productive working time.

This research aimed to find out description and factors related to utilizing of Productive Working Time Allocation of Physicians and Midwives in Mother Child health division (KIA) in Primary health Center Tangerang, Province of Banten.

Design of this research using cross sectional design and observational design to find out correlation between age, education, income, skill, experience, knowledge, attitude, motivation, leadership, organizational structure design, infrastructure with working time allocation usage.

Sample of this research is 4 primary health center (Poris pelawad, Cibodasari, Ciledug, Jatiuwung) with unit analysis Physicians and Midwives in KIA division. For cross sectional design, the sample is 95 Physicians and Midwives of KIA division from 22 Primary health center.

The results showed that productive working time allocation usage by medical personnel in primary health centers is 52,4%. By work sampling method administration activity is 27,2%, health service activity is 24,8%, self inisiatived activity is 3,3% and Physicians activity is 53,3%, also Ntidewives activity is 57,3%. Education, experience, attitude, organization design structure, and infrastructure have significant relationship with working time allocation usage. The other factors like, age, income, knowledge, skill, motivation and leadership have no significant relationship to usage of working time allocation. Dominant relationship to usage of working time allocation are experience, infrastructure, organizational design structure and education.

Experience, good infrastructure, clear organizational design structure, and education have important to increase productive working time allocation. Health office should be consider this aspects to improve primary health centers performance. "

"Anggaran kesehatan di Kota Bogor berasal dari usulan kepala seksi yang ada di Dinas Kesehatan dan musrenbang tingkat Kelurahan, Kecamatan, Kota serta reses anggota DPRD. Besarnya alokasi anggaran kesehatan Kota Bogor masih dibawah aturan UU No 36 Tahun 2009 pasal 171 yang menyebutkan anggaran kesehatan yang berasal dari APBD Provinsi, Kabupaten/Kota minimal 10%. Pada anggaran kesehatan Kota Bogor masih belum merupakan anggaran prioritas hanya sebagai faktor pendukung utama prioritas pembangunan Kota Bogor. Selain itu, anggaran kesehatan yang terdapat di Dinas Kesehatan lebih diutamakan pada pelayanan kuratif bukan pelayanan promotif dan preventif. Penelitian ini dilakukan pada instansi yang memiliki peran penting dalam proses perencanaan dan penganggaran. Desain penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Hasil penelitian menyarankan agar Dinas Kesehatan Kota Bogor dalam perencanaan anggaran lebih mengutamakan anggaran untuk pelayanan promotif dan preventif serta lebih sering melakukan konsolidasi kepada Bappeda, BPKAD dan DPRD.

---

The health budget in Bogor City comes from the section head exist in District Health Office and the community aspirations village level, district, city and member of legislative recess. The magnitude the health budget allocation of Bogor City still under the act no 37 of 2009 on health article 171 that mentions the health budget comes from APBD Province, Country/City is a minimum 10%. The health budget in Bogor City is still not a priority of the budget, but the main constituents of priority development of Bogor City. In addition, there are health budgets in health service preferred curative services rather than on promotif and preventive services. This research was conducted at establishments that have an important role in the planning and budgeting process. The design of this research is qualitative research. The results suggest that the health agency of Bogor City priorities budget for promotif and preventive services in budget planning and more often having consolidate with Bappeda, BPKAD and Legislative."

"Alokasi anggaran sebagai kebijakan keuangan daerah dalam menjabarkan visi dan misi Kabupaten Lahat merupakan suatu fenomena yang tidak hanya menjadi cerminan kebijakan publik tetapi sekaligus menjadi cermin pelaksanaan fungsi anggaran dalam proses pelaksanaan rencana pembangunan. Rencana pembangunan tersebut sebagaimana yang tertuang dalam rencana strategsi Kabupaten Lahat.Penelitian ini bertujuan untuk mendeskdpsikan dan manganalisis alokasi anggaran pembangunan di sektor kesejahteraan sosial pada APBD tahun 2003 - 2004 dalam pelaksanaan renstra Kabupaten Lahat. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif, dengan metode deskriptif, berdasarkan analisis data primer dan data sekunder yang diperoleh melalui wawancara dengan informan penelitian dan studi kepustakaan.Berdasarkan pembahasan hasil penelitian yang telah tersaji, maka diperoleh pokok-pokok kesimpulan sebagai berikut :Alokasi anggaran untuk bidang perekonomian yang meliputi bdang pertanian, perkebunan, petemakan dan perikanan termasuk juga pertambangan serta Perindustrian dan Perdagangan, masih sangat kecil yaitu di bawah 3%. Artinya bahwa dalam kebijakan anggaran pembangunan daerah bidang-bidang tersebut belum mendapatkan priodtas yang maksimal. Bahkan jumlah alokasi tersebut jauh di bawah alokasi bidang administrasi umum yang mencapai 7,19 %.Alokasi anggaran untuk bidang kesehatan, kurang mendukung keseimbangan visi dan misi Kabupaten Lahat yang ingin mewujudkan masyarakat yang sehat dengan jumlah alokasi anggaran sebesar 9,23 %., dad kondisi ideal yang disyaratkan anggaran nasional sebesar 15% dari APBD. Begitu juga alokasi bagi peningkatan kualitas aparatur pemerintahan masih belum mendapat prioritas yang berarti dengan kecilnya anggaran yang dialokasikan, sementara itu indikator kinerja yang harus diwujudkan terlalu banyak. Namun demikian, dengan besaran alokasi anggaran untuk bidang pendidikan sekitar 26,76%, kebijakan alokasi anggaran Pemerintah Kabupaten Lahat sebenarnya sudah terarah untuk mewujudkan visi dan misi Kabupaten Lahat, karena sumber daya manusia merupakan pandasi utama pelaksanaan pembangunan daerah. Demikian juga alokasi anggaran bidang transportasi 27,92% dan total Anggaran Belanja Pembangunan Tahun 2004. Kebijakan alokasi anggaran pembangunan sudah terarah untuk mewujudkan visi dan misi Kabupaten Lahat, karena sarana dan prasarana transportasi merupakan salah satu fondasi ekonomi daerah serta urat nadi perekonomian masyarakat dan daerah yang sekaligus menghubungkan wilayah terpencil. Dengan strategi anggaran yang terarah pada upaya peningkatkan kualitas sumber daya manusia dan penguatan fondasi perekonomian daerah yang dinamis, maka secara bertahap Visi dan Misi Kabupaten Lahat dapat diwujudkan.Berdasarkan analisis alokasi anggaran pembangunan dalam pembangunan kesejahteraan sosial diketahui bahwa kebijakan alokasi anggaran pembangunan Kabupaten Lahat tahun 2003 dan 2004 dan indikator besaran anggaran yang dialokasikan, belum sepenuhnya memihak pada upaya pembangunan kesejahteraan sosial. Pembangunan kesejahteraan sosial yang diamanatkan dalam renstrada belum mampu dijabarkan dalam kebijakan anggaran.Berdasarkan hasil kesimpulan di atas maka saran-saran yang perlu disampaikan kepada pihak yang diteliti adalah sebagai berikut :Pemerintah kabupaten Lahat perlu membentuk Tim Asistensi Perumusan dan Pelaksanaan Kebijakan Anggaran dengan melibatkan kalangan akademisi dan konsultan profesional. Pemerintah Kabupaten Lahat bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lahat perlu segera merumuskan kebijakan yang kondusif menyangkut regulasi di bidang pembiayaan daerah, terutama alokasi anggaran pembangunan yang terarah untuk meningkatkan produktivitas daerah.Alokasi anggaran pembangunan untuk merealisasikan visi dan misi Kabupaten Lahat yaitu pada bidang pendidikan, apartur pemerintahan, kesehatan, Agama (peningkatan keimanan dan ketagwaan masyarakat Kabupaten Lahat) dan perekonomian (Pertanian, Perkebunan, Petemakan, Perikanan, Pertambangan dan Pariwisata) serta pembangunan prasarana dasar meliputi pemukiman, gedung dan pelayanan kepada masyarakat perk' menjadi prioritas dalam kebijakan anggaran pembiayaan daerah kabupaten Lahat di masa mendatang tanpa mengesampingkan bidang-bidang pembangunan lain.Konsistensi kebijakan anggaran pembangunan dalam hal ini alokasi anggaran pembangunan sebagai operasionalisasi dari program yang talah ditetapkan dalam rencana strategis daerah perlu dijaga sehingga pencapaian visi dan misi daerah dapat diwujudkan."

"ABSTRAKUUD 3945 Pasal 4 ayat (i) menyebutkan bahwa Presiden RepuhblilcIndonesia memegang Kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. Ditinjau dari teori pembagian kekuasan, yang dimaksud kekuasaan pemerintahan adalah kekuasaan eksekutif. Sebagai kekuasaaneksekutif, penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan Presiden dapat dibedakan antara kekuasaan penyelenggaran pemerintahan yangbersifat umum dan khusus. Tujuan utuma dari Hukum Administrasi ada-iah menjaga agar wewenang pemerintah berada dalam batas-bartasnya, sehingga warga masyarakat terlindung dari penyimpangan mereka. Tindakan pemerintah yang tidak berdasarkan hukum sama halnya dengan melampaui wewenang, atau menyalahi hukum. Keputusan Presiden RepublikIndonesia adalah pernyataaan kehendak di bidang ketata negaraan dan tata pemerintahan, yang dapat berisi peraturan umum (regeling) dankeputusan (heschikking). Walaupun ada kemungkinan cakupan KeputusanPresiden lebih luas, tetapi harus dibatasi pada lingkup administrasinegara. Pembedaan antara Keputusan Presiden yang bersumber dari wewenang delegasi dengan Keputusan Presiden yang berdasarkan pada ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 penting, karena Keputusan Presiden yang berdasarkan Pasal 4 ayat (1) UUD 1945 ber-bentuk beleid mengandung kerancuan dengan adanya kewenangan dis-kresi. Keputusan Presiden yang terbit selama kurun waktu 12 tahun (Januari 1987- Mei 1998) berjumlah 890 (delapan ratus sembilan puluh). Dari jumlah tersebut penerbitan Keputusan Presiden menurut wewenang administrasi khusus sejumlah 23O (dua ratus tiga puluh) atau 25.84% dan wewenang administrasi umum sejumlah 660 (enam ratus enam puluh) atau 74,i6%. Keputusan Presiden yang terbit berdasarkan wewenangadministrasi umum yang dimuat dalam Lembaran Negara sejumlah 50(7.58%). Seiebihnya, yaitu 610 (92,42%) Keputusan Presiden yang tidakdimuat dalam Lembaran Negara. Keputusan Presiden yang terbitberdasarkan wewenang administrasi umum dengan kriteria sebagaiperaturan umum (regeling) sejumlah 401 atau 60,76%), keputusan(beschikking) sejumlah 18 aiau 2,7% dan peraturan kebijakan(heleidsregel, policy rules) sejumlah 241 atau 36,51%. KeputusanPresiden yang melanggar asas larangan melampaui wewenang terjadibaik dalam Keputusan Presiden sebagai peraturan umum (regeling),maupun peraturam kebijakan (heleidsregel, policy rules). Dalam pener-bitan keputusan Presiden sebagai peraturan umum (regeling) yangberjumlah 401 (empat ratus satu) tetapi tidak dimuat dalam LembaranNegara, diperoleh sejumlah 13 (3.24%) yang melanggar asas laranganmelampaui wewenang. Pada penerbitan sejumlah Keputusan Presidensebagai peraturan kebijakan (heleidsregel, policy rules), ditemukansejumlah 56 (23,24%) Keputusan Presiden yang melanggar asas Iaranganmelampaui wewenang."