Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian yang dilakukan di ruang Instalasi Gawat Darurat ini bertujuan untuk melihat huhungan antara sires kerja dan koping terhadap kepuasan kerja perawat pelaksana di tiga IGD RSUD PEMDA DKI Jakarta yaitu RSUD Tarakan Jakarta Pusat, RSUD Budi Asih Jakarta Timur, dan RS Duren Sawit Jakarta Timur. Penelitian ini merupakan penelitian noneksperimental atau ex post facto research (correlational research) dengan pendekatan cross sectional. Sampel diambil dari total populasi perawat pelaksana di IGD tiga rumah sakit PEMDA tersebut yaiiu berjumlah 39 perawat. Alat ukur yang digunakan adalah kuesioner. Analisis yang dilakukan adalah analisis univariat dan bivariat.Hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata stres kerja perawat pelaksana di IGD yaitu cendrung mengalami sires kerja yang moderate (mean-80), rata-rata skor koping perawat pelaksana adalah cendrung agak sering dilakukan (mean=32), rata-rata kepuasan kerja secara umum yaitu cendrung ambivalen yang berarti perawat pelaksana tidak dapat dikatakan merasa puas namun juga tidak dapat dikatakan merasa tidak puas akan pekerjaan mereka secara umum (mean=8,7), rata-rata skor kepuasan kerja aspek tugas perawat di IGD yaitu cendrung ambivalen yaitu tidak bisa dikatakan puas ataupun tidak puas (mean = 8,7), rata-rata skor kepuasan kerja aspek penghasilan cenderung tidak puas (mean=7,5), rata-rata kepuasan kerja aspek promosi adalah cenderung tidak puas (mean=8,21), rata-rata skor kepuasan kerja aspek supervisi yaitu cenderung puas (mean- 11,4) dan rata-rata kepuasan kerja aspek orang-orang yang ditemui saat bekerja yaitu cenderung puas (mean 15,44).Dari penelitian ini terlihat hubungan yang bermakna antara variabel sires kerja terhadap kepuasan kerja aspek tugas dan aspek prornosi (p=0,016; 0,026), namun tidak terlihat adanya hubungan antara stres kerja terhadap kepuasan aspek penghasilan, supervisi, orang-orang yang ditemui saat bekerja dan kepuasan kerja secara umum (p= 0,583; 0,64]; 0,771; 0,711). Begitu pula dengan hubungan antara koping dengan kepuasan kerja, dari penelitian ini, terlihat tidak adanya hubungan baik antara koping dengan kepuasan herdasarkan aspek-aspek pada pekerjaan maupun kepuasan kerja secara umum (p=0,711; 0, 756; 0,697; 0,639; 0,810; 0,711).Berdasarkan hasil penelitian tersebut, maka saran untuk institusi baik RS maupun PEMDA DK1 yaitu pertarna, melakukan kajian ulang terhadap perhitungan ketenagaan, melengkapi fasilitas pendukung, Berta mengadakan program-program yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dalam menghadapi tugas-tugas sebagai perawat yang dapat menimbulkan sires, Kedua, mempertimbangkan kembali total penghasilan yang selama ini telah diberikan kepada perawat, baik itu gaji pokok maupun tunjangan lainnya.Ketiga, meningkatkan kesempatan untuk melanjutkan pendidikan dan mengikuli pelatihan terhadap perawat yang berdedikasi tinggi terhadap pekerjaan, serta jenjang karir yang jelas. Keempat, mengadakan pelatihan yang dapat mempertahankan dan meningkatkan kemampuan supervisor dalarn melakukan tugasnya. Kelima, memberikan kesempatan kepada perawat pelaksana dan juga tim kesehatan yang terlibat untuk melakukan kegiatan secara bersama-sama sesuai dengan minat masing-masing misalnya oiah raga, ataupun kegiatan lainnya. Peningkatan kepuasan aspek tugas dan penghasilan perlu untuk menjadi fokus utama dari insitusi Rumah Sakit maupun PEMDA DKI karena keduanya merupakan aspek kepuasan yang memiliki korelasi tertinggi terhadap kepuasan kerja secara umum."

"Sebagai konsekuensi dari globalisasi dan liberalisasi perdagangan dan investasi, seperti penanaman modal asing secara laiigsung, maka jumlah tenaga kerja asing yang herkerja di Indonesia cenderung mengalami peningkatan dari waktu ke waktu. Apalgi Indonesia sebagai bagian dari komunitas dunia seperti WTO, AFTA dan APEC semakin memperbesar peluang masuknya tenaga kerja asing ke Indonesia. Dalam World Ttrade Organisation yang salah satunya membahas perdagangan dalam sektor jasa (General Agreemnts on Trade in Services), mewajibkan kepada setiap negara anggotanya untuk membuka akses pasarnya bagi penyedia jasa asing. Indonesia yang telah ikut seta dalam WTO dan telah meratifikasi tentunya harus mengikuti kewajiban yang diamanatkan dalam perjanjian tersebut. Dalam kondisi perekonomian yang belum pulih seratus persen, telah menimbulkan sikap pesimistis dalam pemecahan masalah ketenagakerjaan dalam waktu dekat, khususnya menyangkut pemecahan masalah pengangguran dan menghadapi tantangan globalisasi di bidang ketenagakerjaan. Untuk itu perhatian terhadap aspek kualitas sumber daya manusia harus menjadi titk sentral. Selain itu pengaturan dari sektor perundang-undagan juga harus lebih dimaksimalkan demi terciptanya perlindungan dan pengawasan yang lebih baik bagi tenaga kerja asing."

"Seiring dengan tidak terselesaikannya permasalahan hutang luar negeri serta sudah tidak bisanya sektor minyak dan gas bumi diandalkan sebagai pendapatan utama negara, beban APBN menjadi semakin meningkat. Fenomena ini mengharuskan Pemerintah (baik Pusat maupun Daerah) harus mencari alternatif lain. Salah satu pilihan yang diperkirakan masih memadai untuk memenuhi perolehan sumber keuangan Pemerintah Daerah adalah dari keberhasilan menjual/memprivatisasi BUMD.Atas kondisi itu dan dalam rangka mengantisipasi pasar bebas dan otonomi daerah maka Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dituntut untuk selalu berorientasi pada pemikiran dan perilaku bisnis kewirausahaan; dituntut untuk selalu berlaku efisien, efektif, produktif dan antisipatif; serta mampu bersaing untuk memenangkan persaingan yang semakin ketat. Permasalahan dalam penelitian ini adalah "bagaimanakah sebenarnya kondisi kinerja BUMD di DKI Jakarta, apakah sudah sesuai dengan amanat yang ditanggungnya" ? Jika memang belum, apakah pembentukan Holding Company dan penerbitan Municipal Bond dapat menyelesaikannya ?Dengan mengikuti alur pikir dari Soft System Methodology (SSM), model dari peta permasalahan dalam studi menemukan empat kelompok aktor yang saling mempengaruhi. (1) manajemen perusahaan BUMD sendiri, (2) pemilik/pemegang saham BUMD (owner). (3) lembaga-lembaga negara yaitu lembaga eksekutif (Pemerintah Pusat dan Pemda) serta lembaga legislatif (DPR dan DPRD). (3) klien dari BUMD bersangkutan secara luas.Temuan dari tesis: (1) Kinerja BUMD di DKl Jakarta secara umum dapat dikatakan masih lemah. (2) Disebabkan oleh : (a) Manajemen BUMD yang tidak profesional (tidak ada keterbukaan, rendahnya akuntabilitas dan tidak berkembangnya merit system), (b) Owner (komisaris) BUMD memiliki hubungan personal dengan pimpinan dari BUMD (c) Lembaga Negara (Pemda dan DPRD) yang belum profesional (d) Klien dari BUMD tidak memiliki sikap kritis terhadap kinerja BUMD. (3) Kebijakan-kebijakan Pemda selama ini dapat dijadikan dasar untuk menelurkan landasan hukum bagi privatisasi dan restrukturisasi BUMD. (4) Pemda masih ragu untuk mendirikan Holding Company. (5) Pendirian Holding Company memerlukan proses persiapan (conditioning). Selain infrastruktur, persyaratan untuk mendirikan Holding Company adalah Landasan Hukum yang kuat, perusahan struktur dan sistem pertanggungjawaban BUMD, serta penyesuaian kualifikasi SDM di tubuh BUMD agar memiliki visi, sikap dan perilaku profesionnal. (6) Upaya yang telah dilakukan oleh PEMDA agar dapat menerbitkan Municipal Bond masih belum optimal."

"Salah satu faktor penting untuk mencapai tingkat produktivitas kerja yang tinggi adalah pembinaan sumber daya manusia. Upaya tersebut dapat dilakukan melalui peningkatan pengetahuan dan keterampilan yang sesuai, pembinaan motivasi dan menciptakan rasa aman dalam bekerja.Pembinaan sumber daya manusia ini ditujukan pada individu/kelumpok dalam suatu organisasi sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing. Salah satu bidang tugas yang mempunyai peranan besar dalam pembangunan termasuk pembangunan bidang sumber daya manusia adalah profesi pustakawan. Disadari bahwa perpustakaan merupakan sarana untuk mencerdaskan bangsa, maka profesi pustakawan perlu mendapat pembinaan. Melalui SK Menpan No. 18 Eakin 1988 tentang Angka Kredit Bagi Jabatan Pustakawan, pustakawan dikategorikan sebagai pejabat fungsional dengan link dan kewajibannya antara lain mendapatkan kenaikan pangkat melalui pengumpulan angka kredit. Pemda DKI Jakarta sudah melaksanakan penilaian angka kredit bagi pustakawannya. Berdasarkan pengamatan di lapangan pembinaan kepangkatan melalui penetapan angka kredit belum berjalan lancar. Atas dasar pengamatan tersebut di atas, maka perlu diteliti mengenai pelaksanaan penetapan angka kredit dan faktor-faktor yang berpengaruh dalam rangka pengembangan dan pembinaan karier pustakawan dengan pemacuan prestasi.Penelitian merupakan penelitian eksplanatif dengan rancangan cross sectional yang menggunakan cara-cara observasi, kuesioner, wawancara mendalam, dan pengkajian dokumentasi. Pengumpulan data dilakukan pada kelompok pustakawan di Perpustakaan Nasional, Perpustakaan Umum Pemda DKI dan perpustakaan Unit-unit di lingkungan Pemda DKI Jakarta, dengan jumlah responden 100 orang.Dari hasil penelitian ini terlihat adanya perbedaan yang bermakna secara statistik antara pustakawan Perpustakaan Nasional dengan pustakawan di lingkungan Pemda DKI Jakarta dalam beberapa hal yaitu : latar belakang pendidikan perpustakaan, motivasi menjadi pustakawan, lama jarak waktu kenaikan pangkat. Ditemukan pula bahwa sebanyak 37 % pustakawan belum pernah naik pangkat dan 45 % pustakawan berniat meninggalkan jabatan pustakawan, yang menggambarkan bahwa pembinaan karier melalui penilaian perolehan angka kredit di lingkungan Perpustakaan belum berhasil.Atas dasar temuan di atas perlu dilakukan upaya pendidikan dan latihan, menjalankan mekanisme umpan - balik terhadap penilaian usulan penetapan angka kredit pustakawan, oleh Tim Penilai Angka Kredit, dan konversi angka kredit pada nilai yang lebih besar serta menyetarakan besarnya tunjangan jabatan dengan jabatan fungsional yang lain."

"Melalui Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 107 Tahun 2014 Tentang Kesamaan Kesamaan Kesempatan Kerja Bagi Penyandang Disabilitas diatur mengenai kebijakan penerimaan tenaga kerja penyandang disabilitas yang mewajibkan perusahaan dan instansi daerah untuk menyediakan kuota 1 bagi penyandang disabilitas. Meskipun sudah terdapat aturan tersebut, penyandang disabilitas masih kesulitan mendapatkan pekerjaan. Berdasarkan masalah tersebut penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan penerimaan tenaga kerja penyandang disabilitas. Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivist dan pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Hasil dari penelitian ini adalah terdapat empat faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan penerimaan tenaga kerja penyandang disabilitas yaitu communication, resource, dispositions, dan bureacratic structure. Dari keempat faktor tersebut, terdapat tiga faktor yang dominan mempengaruhi implementasi kebijakan penerimaan tenaga kerja penyandang disabilitas yaitu faktor communication, resource, dan bureaucratic structure.

---

Through DKI Jakarta governor regulation number 107 of 2014 about Equality Of Employment Opportunities For Person With Disabilities, the local government regulated a policy about person with disabilities recruitment that oblige every company and local government agencies to provide a 1 quota of job for person with disabilities. Although the regulation exist, however many person with disabilities having a hard time to get a decent job.

Based on those problems, this research aim to analyze factors that influencing implementation of person with disabilities recruitment policy. This research uses post positivist approaches and data collection method are through in depth interview and literature study.

The result shows that there are four factor which is communication, resource, dispositions, and bureaucratic structure that influencing the implementation of person with disabilities recruitment policy. Of the four factors, communication, resource, and bureaucratic structure are the most dominant factor that influencing the implementation of person with disabilities recruitment policy. "