Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal Departemen Hukum dan HAM RI adalah sebuah unit khusus yang menangani administrasi kepegawaian. Luas cakupan kerja Biro Kepegawaian adalah seluruh pegawai Departemen Hukum dan HAM di seluruh Indonesia. Bidang pekerjaan yang ditangani oleh Biro Kepegawaian sangatlah kompleks dan menuntut tingkat ketepatan yang tinggi, cepat, dan dapat dipercaya. Keadaan ini mendorong Biro Kepegawaian harus senantiasa memiliki orang-orang yang dapat diandalkan. Pegawai yang dibutuhkan adalah pegawai yang sesuai dengan kriteria tugas dan fungsi yang diemban Biro Kepegawaian sebagai pelayan kebutuhan pelanggan.Pegawai Departemen Hukum dan HAM RI adalah pelanggan dari Biro Kepegawaian yang perlu mendapatkan produk kerja dan pelayanan yang berkualitas (Flemming, 2002:17). Dimana kepuasan pelanggan dan kualitas layanan merupakan kriteria dari efektivitas organisasi ( Berry, 1995). Konsekuensi dari hasil kerja yang tidak baik hanya akan mengecewakan pelanggan (Makover, 2003:38) karena tidak terpenuhinya harapan (Flemming, 2002:11). Kekecewaan tersebut tertuang dalam bentuk ketidakpuasan dan komplain. Identifikasi awal masalah yang muncul di Biro Kepegawaian menunjukkan bahwa masih terjadi keterlambatan dalam menyelesaikan apa yang diminta oleh pelanggan, kesalahan dalam produk akhir. Tidak hanya itu raja, ditemukan pula masih adanya sikap menunggu pelanggan, tidak disiplin menggunakan waktu kerja. Spencer dan Spencer (1992) mengatakan hasil kerja yang superior berkaitan erat dengan kompetensi pegawai. Tidak cukup hanya kompetensi pengetahuan, tetapi jugs kompetensi perilaku. Selain itu, fokus terhadap pelanggan bisa terbentuk bila ada seperangkat nilai-nilai dan keyakinan bersama tentang pentingnya memenuhi kebutuhan pelanggan (Fey dan Denison, 2003). Nilai-nilai dan keyakinan-keyakinan serta praktek¬praktek yang dimiliki bersama inilah yang membentuk budaya sebuah organisasi (Schein, 1992). Hasil identifikasi ini pada akhimya membawa penulis untuk melakukan penelitian terhadap efektivitas organisasi Biro Kepegawaian ditinjau dari kompetensi yang dimiliki pegawai dan budaya organisasi setempat.Permasalahan pokok penelitian ini adalah bagaimana pengaruh kompetensi dan budaya organisasi terhadap efektivitas organisasi di Biro Kepegawaian. Penelitian ini menggunakan sampel pegawai di Biro Kepegawaian dan pegawai di tiga kantor wilayah. Jumlah keseluruhan sampel adalah 184.Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis kuantitatif. Melalui metode ini akan dapat digambarkan keadaan pada saat penelitian berlangsung, sekaligus cara mengumpulkan data, melakukan pengolahan dan melakukan analisis. Analisis statistik yang digunakan adalah non-parametrik.Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara kompetensi pegawai dengan efektivitas organisasi. Demikian pula ditemukan ada hubungan yang positif dan signifikan antara budaya organisasi dengan efektivitas organisasi. Koefisien korelasi Spearman Rank yang terbentuk menunjukkan tingkat kekuatan hubungan ketiga varibel yang diteliti masuk kategori rendah. Analisis lebih lanjut untuk melihat pengaruh variabel independen terhadap efektivitas organisasi menunjukkan rendahnya tingkat kemampuan variabel independent dalam menjelaskan perubahan efektivitas organisasi.Berdasarkan temuan-temuan ini, penulis menyarankan dibuatya standar ukuran kompetensi pegawai, perlunya pelatihan dan on job training untuk meningkatkan kemampuan pegawai, perlu dipikirkan pemberian penghargaan yang sesuai dengan kontribusi masing-masing pegawai terhadap kepuasan pelanggan.

---

Human Resources Bureau in the General Secretariat of Department of Law and Human Rights Republic of Indonesia is a special unit which handles the administrative matters of the employee in the department. The scope of work of the bureau is all of the employees who work in the department. The field of work handled by the bureau is very complex and demands accuracy, fastness, and convincing. This situation pushes the bureau to have credible employee. Employee needed by the bureau must suitable with the criteria of function and obligation of the bureau itself.

The officer of Department of Law and Human Rights is the costumer of the Bureau of Human Resources who has to receive good service and outcome (Flemming, 2002:17). Satisfaction of costumer and quality of services are the criteria of the effective organization (Berry, 1995). -The -consequences of -poor- outcome- will dissatisfy the costumer (Makeover, 2003:38). It is exposed as unhappiness and complaint. Initial identification of problems in the bureau shows that there are behind schedule services, incorrectness of costumer's request, and incorrectness in the final product. Not only that, it is also found an attitude of waiting for costumer's complaint and inefficient time-consuming. Spencer and Spencer (1992) said that the superior outcome relates to - the officer's competence such as the competence of knowledge and behaviour. Beside that, the focus on costumer will be constructed if there are several values and collective believes on the important of fixing the need of customer (Frey and Denison, 2003). Values and believes and also collective practices will construct the culture of an organization (Schein, 1992)

The main problem of the research is how do the influence of the competence and the culture of organization to the effectiveness of the organization in the Bureau of Human Resources and also employee in the three district offices. The sample of the research is 184.

The method used in the research is quantitative descriptive analytics. Through the method it can be described the condition of the employee at the time of the research. Statistic analysis which is used is non-parametric.

The result shows that there is a positive and significant relation between employee's competences with the effectiveness of the organization. It is also found a positive and significant relation between the cultures of organization with the effectiveness of the organization. The coefficient correlation of the Spearman Rank shows the degree of relation between those three variables is categorized low. Further analysis shows the influence of the independent variables on the effectiveness of the organization to explain the changing of it is also low.

Base on those facts, it is suggested that the office should make a standard of employee's competences, on job training, and appreciation which is suitable with the contribution of the costumer's satisfaction."

"Yoke, Wayan. Penyebaran peraturan perundangan oleh Biro Hukum dan Organisasi, Sekretariat Jenderal Departemen Kehutanan Republik Indonesia. (Di bawah bimbingan Siti Sumarningsih N. M. Lib.) Depok: Fakultas lIlmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia, 2005. Masalah kehutanan merupakan masalah yang cukup krusial karena besarnya sumbangannya pada pembangunan dan juga luasnya arel kehutanan yang kita miliki Sebagai media komunikasi antara pemerintah dengan rnasyarakat dalam bidang kehutanan ini adalah melalui terbitan pemerintah, khususnya peraturan perundangan namun ada anggapan bahwa cukup sulit lmtuk memperolehnya. Penulisan skripsi ini bertujuan tmtuk memberikan gambaran secara deskriptif tentang pelaksanaan penyebaran peraturan perundangan Web Biro Hukum dan Organisasi, Sekretariat Jenderal Departemea Kehutanan Republik Indonesia dan kerjasama yang dilakukan dalam penyebaran peraturan perundangan ini Adapun alasan pemilihanan tempat karena dalam masalah penyebaran peraturan perundangan bidang kehutanan yang memiliki wewenang adalah Biro Hukum dan Organisasi, Sekretariat Jenderal Departemen Kehutanan Republic Indonesia. Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian deskriptif dengan menggunakan teknik pengumpulan data secara. tertulis (melalui dokumen) dan wawancara. Subjek penelitian dalam hal ini adalah Biro Hukum dan Organisasi, Sekretariat Jenderal Departemen Kehutanan Republik Indonesia, sedangkan objek penelitian adalah keadaan penyebaran peraturan perundangan itu sendiri. Anggapan bahwa peraturan perundangan sulit dan mahal untuk didapatkan tidaklah benar karena ternyata tersedia gratis dan mudah didapatkan. Namun hasil penelitian secara umum menggambarkan bahwa kegiatan penyebaran peraturan perundangan yang dilakukan oleh Biro Hukum dan Organisasi, Sekretariat Jenderal Departemen, Kehutanart Republik Indonesia, masih kurang optimal. Hal tersebut terlibat dari buruknya sistem penyimpanan dan penataan dokumen yang dilakukan, kurangya promosi, kurang sesuainya kualitas sumber daya manusia dengan tugas-tugas yang ada sistem pencatatan data operasional yang belum dilakukan dengan baik sehingga tidak ada data dalam melakukan evaluasi ataupun perencanaan dimasa yang akan datang dan tidak adanya kejelasan tentang kerjasama yang dilakukan, baik yang dalam pelaksanaannya maupun lembaga mana saja yang seharusnya mengikuti kerjasama Beberapa hal tersebut hendaknya mendapat perhatian Lebih lanjut agar proses penyebaran peraturua perundangan bidang kehutanan dimasa mendatang lebih optimaL Kata Kunci (Keyword}: penyebaran informasi (information dissemination/information diffusion), terbitan pemerintah (government publication), undang-undang (regulations)."

"ABSTRAKPeneliatian kualitatif ini menggambarkan analisis beban kerja pegawai di birokepegawaian dan ortala Sekretariat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum RI.Data diperoleh melalui wawancara mendalam dan kajian kepustakaan.Penelitianini menemukan bahwapelaksanaan analisis beban kerja pegawai di unit instansiini sudah baik, tetapi hasil dari penghitungan analisis beban kerja ini menjaditidak efektif karena saat hasil analisis beban kerja belum tentu akan seluruhnyadisetujui oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara & ReformasiBirokrasi. Hal tersebut menyebabkan dalam pelaksanaannya analisis beban kerjatidak selalu akan dijadikan formasi pegawai.

---

ABSTRACTThis qualitative study describesThe Implementation of Workload Analysis ofemployees in the Bureau Personnel and Ortala Secretariat GeneralMinistry ofPublic Works RI. Data have been collected from in-depth interviews and studyingrelated documents.This study finds that the workload analysis of employees inMinistry of Public Works is well-implemented, yet the result is ineffective becauseit is not always approved by State Minister for the Empowerment of StatePersonnels and Bureaucracy Reform. Hence, the result of workload analysis ofemployees does not always result in personnel formation"

"Biro Kepegawaian sebagai suatu unit yang berada pada Sekretariat Jenderal Departemen Hukum dan HAM mempunyai tugas untuk melayani masalah kepegawaian kepada seluruh pegawai dilingkungan Departemen Hukum dan HAM yang saat ini jumlahnya kurang lebih 46.000 pegawai. Dengan jumlah yang harus dilayani demikian banyak, Biro Kepegawaian hanya memiliki 139 orang pegawai. Untuk itu disiplin kerja sangat diperlukan, agar pelayanan dapat berjalan dengan lancar dan tepat waktu. Kenyataan menunjukkan bahwa secara umum disiplin kerja pegawai masih jauh berbeda dari yang dicita-citakan. Hal ini dapat terlihat antara lain dari tidak disiplinnya pegawai terhadap jam kerja, banyaknya pegawai yang tidak masuk kerja dengan berbagai alasan yang dibuat-buat, menunda-nunda pekerjaan dengan alasan keterbatasan fasilitas tanpa memikirkan solusinya, bermain games pada jam kerja dan mengerjakan pekerjaan lain yang tidak berhubungan dengan tugasnya. Faktor-faktor yang mempengaruhi disiplin kerja perlu dijabarkan dan diteliti agar dapat diketahui faktor mana yang paling dominan mempengaruhi tingkat kedisiplinan pegawai pada Biro Kepegawaian. Sehingga hasil penelitian ini diharapkan dapat disesuaikan dengan tahapan implementasi kebijakan disiplin kerja pada Biro Kepegawaian.Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi disiplin kerja pegawai pada Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal Departemen Hukum dan HAM. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian berupa sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu pengetahuan dibidang disiplin kerja, dan memberikan masukan serta umpan balik kepada berbagai pihak terutama dalam pengambilan kebijakan publik tentang disiplin kerja.Metode penelitian yang digunakan adalam metode survai. Metode pengumpulan data melalui observasi, dan kuesioner. Uji validitas dilakukan dengan melihat nilai Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy, Bartlett's test of Sphericity, Diagonal Anti-Image Correlation Matrix, "Cummulative %" pada Total Variance Explained, dan Factor Loading pada Component Matrix, yang didapat dengan mengoperasikan program SPSS (Statistic Program for Social Science) 13.0 for Windows. Penghitungan koefisien reliabilitas dilakukan dengan menggunakan teknik statistik koefisien alpha cronbach. Secara parsial 8 faktor yang mempengaruhi disiplin kerja berpengaruh secara signifikan, namun secara simultan faktor yang mempengaruhi disiplin kerja secara signifikan adalah faktor tujuan dan kemampuan, pengawasan melekat, sanksi hukuman, dan ketegasan. Faktor yang paling dominan mempengaruhi disiplin kerja adalah pengawasan melekat.

---

Personnel Bureau as a unit under the Secretariat General of Department of Law and Human Rights has duties to provide employment service to all employees at Department of Law and Human Rights. Currently, the number of employees are approximately 42.000 people. With such numerous employees to be served, the Personnel Bureau has only 139 personnel. Therefore, the work discipline is highly required in order to provide reliable and timely service. The facts indicate that in general the employees' work discipline is still far from ideal. It can be seen from the facts that the employees are undisciplined toward working hours, many employees are not attending office for unreasonable causes, delaying their job with reasons due to limited facilities without giving any solutions, playing games during working hours and doing other jobs unrelated to their duties. Factors influencing work discipline need to be described and examined in order to identify which factor is the most dominant in infuencing the level of employees' discipline at Personnel Bureau. So the result of this research is expected to be adjusted with stages of work discipline policies implementation at Personnel Bureau.The objective of this research is to analyze the influencing factors to employees' work discipline at Personnel Bureau of Secretariat General of Department of Law and Human Rights. The results of this research is expected to be used as study material in contributing some ideas in developing science in the field of work discipline, and giving inputs and feedbacks to all parties especially in public decision making on work discipline.The research method used is survey. Data collection method is using observation and questionnaire. Validity test conducted to see the value of Kaiser-Mayer-Olkin Measure of Sampling Adequacy, Bartlett's test of Sphericity, Diagonal Anti-Image Correlation Matrix, "Cumulative %" at Total Variance Explained, and Factor Loading at Component Matrix, obtained by using SPSS (Statistic Program for Social Science) program 13.0 version for Windows. Calculation of reliability coefficient conducted is using Alpha Cronbach coefficient statistical technique. In partial, the 8 factors which influence the work discipline are significant, but in simultaneous the significant factors which influence the work discipline are the factor of objective and competence, close supervision, sanction, and the decisiveness. The most dominant factor in influencing work discipline is close supervision."

"Pelayanan merupakan tugas utama sebuah organisasi pemerintahan tidak terkecuali dengan Departemen Komunikasi dan Informatika. Biro Kepegawaian dan Organisasi merupakan satuan kerja di bawah unit Sekretariat Jenderal Departemen Komunikasi dan Informatika. Berdasarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika nomor 25/P/M.KOMINFO/7/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Komunikasi dan Informatika, salah satu fungsi yang diselenggarakan oleh Biro Kepegawaian dan Organisasi yaitu penyelesaian masalah-masalah kepegawaian. Dalam menyelesaikan masalah kepegawaian, pengetahuan dan pengalaman seorang pegawai sangat dibutuhkan sehingga diperlukan sebuah knowledge management system untuk mengelola dan mendistribusikan pengetahuan serta pengalaman tersebut kepada pegawai lainnya agar pelayanan prima pun dapat terwujud. Penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan sebuah rancangan model knowledge management system yang sesuai dengan kondisi Biro Kepegawaian dan Organisasi dalam mewujudkan pelayanan prima melalui analisis dan perancangan prototipe dari model yang dikembangkan. Model knowledge management system dihasilkan dari analisis faktor-faktor kontingensi yang kemudian dipetakan ke dalam SECI model dari Nonaka dan Takeuchi. Model knowledge management system yang dikembangkan pada Biro Kepegawaian dan Organisasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya termasuk ke dalam penangkapan pengetahuan yaitu melalui proses internalisasi dan eksternalisasi. Aplikasi dari model knowledge management system dapat digunakan untukmengevaluasi model tersebut serta diperlukan strategi dalam pengimplementasiannya. Database knowledge management system dapat.

---

The service was the main task of an organization of the government including with the Department of Communication and Informatics. The bureau of Employment and Organization is a part of Secretariat General in Department of Communication and Informatics. Based on Minister Communications and Informatics regulation number 25/P/M.KOMINFO/7/2008 about the Organization and managerial in Department of Communication and Informatics, one of the functions that was held by the Bureau of Employment and Organization that is solving the employment problems.In resolving the problem of the employment, knowledge and the experience of an employee really were needed so we needed Knowledge Management System to manage and distribute knowledge as well as this experience to the other employee so that the good service could be then realized. This research aim to getting model of Knowledge Management System according with condition at Bureau of Employment and Organization in realizing good service through analysis and develop prototype from developed model. Knowledge Management System Model is yielded from contingency factor analysis and then mapped into Nonaka and Takeuchi SECI model.Knowledge management system model what is developed at Bureau of Employment and Organization as according to fundamental duty and its function representing in knowledge capture that is internalization and externalization process. Knowledge management system application from model can be used to evaluated that model and also strategy needed for implementing that knowledge - management. Knowledge management system database can applicable to helpdesk employment application."