Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengendalian aktifitas terhadap risiko yang akan terjadi pada pengadaan barang dan jasa secara elektronik pada PT JKL terhadap tahapan-tahapan yang terjadi dalam fungsi pengadaan barang/jasa sehingga dapat meminimalisasikan risiko yang akan muncul. Proses pengadaan barang dan jasa pada PT JKL telah dilaksanakan secara elektronik dengan bantuan e-Procurement. Penggunaan e-Procurement sejak tahun 2005 telah membantu PT JKL untuk melakukan pengawasan yang optimal kesemua unit dan anak perusahaan PT JKL.Selain pengawasan terhadap pengadaan barang dan jasa diperlukan pengendalian atas aktifitas yang terjadi. Pengendalian aktifitas merupakan sarana pengelolaan risiko diperlukan PT JKL untuk dapat meminimalisasi risiko yang dapat terjadi. Pengendalian aktifitas yang dilakukan oleh PT JKL dalam setiap tahapan proses pengadaan barang dan jasa dari pengajuan permintaan pengadaan barang sampai dengan penerimaan barang pada gudang telah cukup memadai sehingga risiko-risko yang ada dapat diminimalisasi.

---

This study aims to analyze the control activity on the risk in electronic procurement of goods and services at PT JKL toward the stages in goods and services functions procurement so as to minimize the risks. The process of procurement goods and services at PT JKL has been implemented in electronically as e-Procurement. PT JKL has been using e-Procurement since 2005 and its has helped PT JKL to perform optimal control in all corporate units and its subsidiary.

Besides supervision in all units, PT JKL needs control over its activities. Activity control means the risk management in PT JKL to minimize risks that may occur. Activity control is conducted by PT JKL in every stage of procurement goods and services process from procurement goods and services submission until receipt a goods in warehouse is already sufficient so the risk will be minimized."

"E-Procurement merupakan upaya untuk meningkatkan kinerja Sekretariat Militer Presiden melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam pemerintahan (e-Government), khususnya untuk mempercepat pengadaan barang pemerintah/jasa, sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2015 tentang percepatan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Namun, kecenderungan yang terjadi di Sekretariat Militer Presiden menunjukkan bahwa masih ada beberapa kendala dalam pelaksanaan proses e-Procurement yang dimanifestasikan oleh lambatnya proses penyerapan barang dan anggaran modal.Penelitian ini menggunakan pendekatan metode pengumpulan data post-positivis melalui studi literatur, observasi dan wawancara mendalam, untuk mengetahui proses pelaksanaan e-Procurement, faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan e-Procurement, dan dampak pelaksanaan e-Procurement dalam mendukung percepatan penyerapan barang dan belanja modal di Militer Sekretariat Presiden.Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak semua paket pekerjaan pengadaan/jasa di Sekretariat Militer Presiden dilakukan melalui e-procurement, sedangkan paket pekerjaan pengadaan barang/jasa yang dilakukan melalui e-Procurement menunjukkan efisiensi dalam hal waktu dan anggaran. Beberapa faktor seperti kurangnya sumber daya manusia dan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) serta komitmen pemimpin berpengaruh pada pelaksanaan eprocurement.

---

E-Procurement is an effort to improve the performance of the Military Secretariat of the President through the utilization of information and communication technology in government (e-Government), in particular to speed up government procurement / services, in accordance with Presidential Instruction No. 1 Year 2015 on the acceleration of Procurement of Government Goods/Services. However, the trends taking place in the Military Secretariat of the President indicates that there are still some obstacles in the implementation of e-Procurement process which is manifested by the slow process of absorption of goods and capital budgets.

This research use data collection methods postpositivist literature study, observation and in-depth interviews, to know the process of implementing e-Procurement, the factors that affect the implementation of e-Procurement, and the impact of the implementation of e-Procurement in supporting the acceleration of the absorption of goods and shopping at Military Secretariat of the President.

The results showed that not all goods procurement work packages/services in the Military Secretariat of the President is done through e-procurement, while the work packages of goods /services conducted through e-Procurement demonstrate the efficiency in terms of time and budget. Several factors such as lack of human resources and infrastructure of information and communication technology (ICT) as well as the commitment of influential leaders in the implementation of e-procurement."

"Laporan ini membahas prosedur penyusunan Risk Based SOP yang dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik Ernst Young EY Indonesia terhadap PT X, khususnya untuk proses bisnis pengadaan barang/jasa. Laporan ini juga menganalisis tahapan proses pembuatan Risk Based SOP yang dimulai dari pemetaan proses bisnis, hingga implementasi Risk Control Matrix RCM ke dalam SOP PT X dengan membandingkan terhadap teori yang sudah ada.

---

This report discusses the procedure of preparing Risk Based SOP conducted by Public Accounting Firm Ernst Young EY Indonesia to PT X, especially for business process of procurement of goods services. This report also analyzes the stages of Risk Based SOP making process starting from business process mapping, to implementation of Risk Control Matrix RCM into SOP PT X by comparing to existing theory."

"ABSTRAKTesis ini membahas bagaimana revolusi teknologi dan informasi (TI) danreformasi keuangan negara telah mempengaruhi terjadinya perubahan manajemenpenyelenggaraan negara dan pemerintahan dalam menyelenggarakan pengadaanbarang/jasa di lingkungan pemerintah dari yang sistem yang manual menjadi sistemelektronik.E-procurement pemerintah berkembang dari tahapan konvensional menjadisemi e-procurement, dan berkembang ke arah penerapan e-procurement secara utuh.Tesis ini menggambarkan perbedaan tiap tahapan dari implementasi e-procurementinstansi pemerintah di Indonesia.E-procurement dianggap sebagai salah satu isu penting pada pembahasanbadan-badan perdagangan internasional dalam menyusun kebijakan ekonomi.Pemberlakuan prinsip-prinsip umum (general principles) telah mempengaruhipenyusunan kebijakan pengadaan pada beberapa negara di dunia.Indonesia belum secara implisit mengatur pokok-pokok kebijakan eprocurementpemerintah. Pengembangan e-procurement saat ini masih bersifatparsial dan belum didukung kebijakan yang berlaku secara nasional sesuai denganstandardisasi yang diharapkan.Penyelenggaraan sistem elektronik pengadaan (e-procurement) pemerintahsendiri berimplikasi pada adanya tanggung jawab hukum penyelenggara, baik dalamkedudukannya sebagai badan hukum publik maupun kedudukannya saat memasukiarea hukum privat dalam hubungan kontraktualisasi transaksi elektronik. Tanggungjawab penyelenggara dalam lingkup hukum publik berkorelasi dengan kewajibanpenyelenggara untuk mengikuti ketentuan perundang-undangan yang berlaku padaarea publik seperti undang-undang keuangan negara, undang-undang pelayananpublik, maupun undang-undang kearsipan. Sedangkan dalam lingkup privat,pemerintah harus mematuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam hukum perdata."

"Laporan magang ini membahas mengenai pelaksanaan salah satu tahapan audit yaitu pengujian pengendalian internal pada proses pengadaan barang dan jasa di PT MAG, sebuah perusahaan yang bergerak di bidang pembiayaan usaha mikro, kecil, menengah (UMKM) dan koperasi. Jenis pengadaan barang dan jasa pada PT MAG mencakup pengadaan atas kendaraan, peralatan kantor, perabotan, renovasi, instalasi dan software. Pelaksanaan pengujian pengendalian yang dilakukan penulis mengacu pada audit program yang ditetapkan oleh RSM AAJ Associates. Kesimpulan dari laporan ini adalah pengendalian atas proses pengadaan barang dan jasa di PT MAG untuk tahun 2013 sudah efektif. Seluruh transaksi yang diambil secara sampling sudah dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang berlaku (SOP). Prosedur yang dijalankan KAP terkait pengujian pengendalian atas pengadaan barang dan jasa di PT MAG juga telah sesuai dengan teori yang ada.

---

This internship report discusses one of the stages of audit namely the tests of controls on the procurement process in PT MAG, a company engaged in the financing of micro, small medium enterprises (SMEs) and cooperatives. Types of the procurement in PT MAG include the procurement of vehicles, office equipment, furniture, renovation, installation and software. The test of control done by the writer follows the audit program established by RSM AAJ Associates.

The conclusion of this report is the control over the process of procurement of goods and services in PT MAG for the year 2013 is effective. All transactions taken by sampling are already performed in accordance with the applicable procedures (SOP). Procedures that performed by CPA’s Firm related to tests of controls of the procurement in PT MAG also complies with existing theory."

"ABSTRACTImplementasi e-procurement di Indonesia didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 dan perubahannya. Kementerian Keuangan telah mengembangkan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) yang menyediakan layanan e-procurement bagi, tetapi tidak terbatas pada kantor-kantor di lingkup Kementerian Keuangan dengan membentuk kantor pada setiap provinsi di Indonesia. Implementasi e-procurement bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, efektivitas, efisiensi dan keamanan pengadaan barang dan jasa. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dan teknik deskriptif, penelitian ini menganalisis implementasi e-procurement pada LPSE Kementerian Keuangan di Papua Barat. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi e-procurement telah memenuhi tujuannya yaitu, meningkatkan akuntabilitas, transparansi,efektivitas, efisiensi dan keamanan pengadaan barang dan jasa."

"Pengadaan barang/jasa merupakan salah satu bentuk pelayanan publik. Namun dalam pelaksanaannya, kasus korupsi di bidang pengadaan barang/jasa menempati peringkat kedua jenis perkara yang ditangani oleh KPK. Selain itu anggaran dalam APBN setiap tahunnya tidak kurang 30 % dialokasikan untuk pengadaan barang/jasa. LKPP melakukan reformasi administrasi melalui pengadaan barang/jasa secara elektronik (e-procurement). Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik (eprocurement) di Universitas Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan post positivis dengan metode pengumpulan data melalui wawancara mendalam. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa dalam pelaksanaan e-procurement di Universitas Indonesia, transparansi belum terlaksana dengan baik karena informasi pengadaan belum seluruhnya dipublikasikan. Sedangkan untuk akuntabilitas telah terlaksana dengan baik. E-procurement di Universitas Indonesia menghasilkan efisiensi waktu, biaya, dan sumber daya manusia. Pelaksanaan e-procurement juga meningkatkan persaingan antar penyedia. Selain itu e-procurement juga dapat meningkatkan keamanan dalam prosesnya melalui kontrol akses dan aplikasi pengamanan dokumen.

---

Goods/services procurement are considered as form of public services. However, during the implementation process, corruption case in goods/services procurement takes second place as the biggest corruption case handled by KPK. Every year, around 30% of state budget are allocated for goods/services procurement. Therefore LKPP was trying to reform the administration process through goods/services electronic procurement (e-procurement). The main purpose of this research is to analyze the implementation of goods/services electronic procurement (e-procurement) in University of Indonesia. Post positivis approach was used in this research and data was collected from in-depth interview.

The research result shown that not all the procurement information was published causing lack of transparancy in electronic procurement implementation. On the other side, accountability in electronic procurement were accomplished during implementation. E-procurement implementation provides time, cost, as well as human resource efficiency. Implementation of e-procurement also increase the competition amongs suppliers. Moreover, e-procurement increase the security in procurement process through access control and safety document application."

"Transaksi pada pengadaan barang dan jasa kian berkembang, sehingga tidak menutup kemungkinan terdapat berbagai resiko-resiko hubungan hukum terutama disebabkan dalam perjanjian tersebut dibutuhkan banyak mitra tidak hanya yang memiliki hubungan kontraktual dalam perjanjian maupun pihak-pihak ketiga lainnya yang tidak memiliki hubungan kontraktual seperti subkontraktor. Sering terjadi pada kasus di mana subkontraktor telah melaksanakan pekerjaannya dan pihak lain telah menikmati hasil dari pekerjaannya, namun ia tidak membayarnya.Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang dilakukan terhadap hukum positif tertulis maupun tidak tertulis. Hasil penelitian menunjukan bahwa hal tersebut dapat menyebabkan timbulnya kerugian di satu pihak dan keuntungan di pihak lain yang dapat memperkaya dirinya secara tidak adil. Keadaan seperti ini dapat diselesaikan melalui upaya hukum yang dikenal dengan istilah quantum meruit. Quantum meruit adalah suatu teori hukum yang dibutuhkan untuk menjunjung keadilan dan kepatutan kepada pihak yang telah dirugikan.

---

Transactions on the procurement of goods and services are developed, so there is a possibility that there are various legal risks, especially because the agreement requires many partners not only to have contractual relationships in the agreement or other third parties who do not have contractual relationships such as subcontractors. It often happens in cases where the subcontractor has finished his work and the other party has received the benefit from the work done, but he does not pay it.

This research is a normative juridical research that conducted on both written and unwritten positive law. The result in this paper concludes that it can result the damages for the other party and a benefit which has been unjustly enriched by the other party. Such a circumstances can be resolved through the equitable remedy known as ldquo quantum meruit. Quantum meruit is a theory in the law that requires fairness and reasonableness for the one who has been injured."

"ABSTRAK

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah merupakan kegiatan yang ditujukan untuk memperoleh barang/jasa dan dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi lainnya. Pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik tidak dapat terlepas dari penggunaan sistem elektronik sebagai sarana pelaksanaannya. Ketentuan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara Elektronik tidak hanya mengacu pada peraturan yang terkait pengadaan barang/jasa pemerintah melainkan juga terkait dengan UU ITE yang mengatur hal yang berkaitan dengan masalah kekuatan dalam sistem pembuktian dari Informasi, Dokumen, dan Tanda Tangan Elektronik. Penggunaan tanda tangan elektronik pada suatu dokumen elektronik dalam pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik dapat menjamin keamanan suatu pesan informasi elektronik. Pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik menimbulkan suatu pertanggungjawaban hukum bagi para pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan sistem elektronik.

---

ABSTRACT

Government procurement is an activity to acquire goods/services of the Ministry/Agency/SKPD/Institution. E-Procurement can’t be separated from electronic systems. E-Procurement is not only refers to the rules that related to EProcurement but also related to Act of ITE. Act ITE is related to the problem of power in the system of proof of Information, Documents, and Electronic Signatures. The use of electronic signatures on an electronic document, can guarantee the security of an electronic information message. The procurement of goods / services of electronic government make a legal liability for the parties involved in the implementation of the electronic system.

"