Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKSebagai anggota WTO, Indonesia telah melakukan beberapa tindakan anti-dumpinguntuk melindungi industri dalam negeri dari akibat negatif dumping. Namunmengenai tepat atau tidaknya peraturan tersebut maupun dari segi pelaksanaannyamasih sering dipermasalahkan. Permasalahan yang paling mendasar ialah bahwaperaturan pemerintah baik PP 34/1996 maupun PP 34/2011 masih ditemukanketidaksesuaian dengan Anti-dumping Agreement. Terlebih terdapatnya faktor-faktornon yuridis seperti kepentingan ekonomi, prinsip akuntansi dan kebijakanperdagangan semakin membuat rumitnya penerapan peraturan anti-dumping diIndonesia. Tesis ini mencoba untuk mengungkapkan hal-hal tersebut, disamping itujuga akan memberikan perskripsi tentang hal-hal yang harus dilakukan olehpemerintah Indonesia dalam menerapkan hukum anti-dumping sebagai traderemedies dalam kerangka hukum perdagangan internasional.

---

ABSTRACTAs a member of WTO, Indonesia has imposed a number of anti-dumping measures toprotect its domestics industry from negative impact of dumping. However fairness ofsuch imposition or measures from the regulation and its implementation still secondscomplicated issues. The most fundamental problem is that both GovernmentRegulation PP 34/1996 and PP 34/2011 are still found the inconsistence with WTOAnti-dumping Agreement. Even the existence of factors other than legal such aseconomy interest, accounting and trade policy seem to escalate the complication ofthe issue. This Thesis attempt to reveal it as well as to give prescription to Indonesiangovernment about what should they do in implementation of anti-dumping law astrade remedies in frame of international trade law."

"Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari secara empiris dampak tindakan anti-dumping Indonesia terhadap kinerja impor produk terkait pada periode 1996-2010. Dengan menggunakan model regresi Lee, Park, dan Cui yang dikembangkan pada tahun 2013 ,dampak tindakan anti- dumping dapat dibedakan menjadi efek restriksi dan efek pengalihan perdagangan. Hasil empiris menunjukkan bahwa tindakan anti-dumping tidak efektif dalam memberikan efek restriksi perdagangan dari negara yang menjadi target anti-dumping. Bahkan, impor dari negara yang bukan menjadi target anti-dumping meningkat secara definitif pada tahun ditetapkannya anti- dumping. Secara agregat, efek netto restriksi dan pengalihan perdagangan terbukti mampu menekan impor pada periode investigasi anti-dumping, namun pada periode sesudahnya impor kembali meningkat. Penelitian ini merekomendasikan agar pemerintah mempertimbangkan instrumen kebijakan tindakan pengamanan perdagangan lain yang dapat menekan impor dengan lebih efektif dan bersifat jangka panjang."

"ABSTRAKBerdasarkan permasalahan yang terjadi Pemerintah melalui Menteri Keuangantelah menetapkan pengenaan Bea Masuk Anti Dumping (BMAD) atas impor produkPolyester Staple Fiber sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196/PMK.011/2010tentang Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping Terhadap Impor Polyester Staple Fiber dariNegara India, Republik Rakyat Tiongkok, dan Taiwan dan berlaku sampai dengan tanggal22 November 2015. Kemudian dengan diberlakukan perpanjangan BMAD, banyak paraindustri khususnya industri hilir menyatakan penolakan karena akan merugikan industribenang atau spinners dan hilir tekstil dalam negeri.Penelitian tesis penulis merupakan penelitian normative yang bersifat kualitatifdengan menggunakan teori Keadilan (justice), penulis melakukan pembahasan terhadappokok-pokok permasalahan guna menghasilkan suatu kesimpulan dan saran-saran atas hasilpenelitian.

---

ABSTRACTBased on the problems that occurred the Government through the Ministry ofFinance has set the imposition of Anti Dumping Import Duty (BMAD) on imports ofPolyester Staple Fiber according Minister of Finance Regulation No. 196 / PMK.011 / 2010concerning Imposition of Anti-Dumping Duty on the Import of Polyester Staple Fiber fromIndia , Republic of China, and Taiwan and valid until November 22, 2015. Then with theimposition of the extension of BMAD, many industries, especially downstream industriesdeclared rejection because it would harm the industry of yarn or spinners and downstreamof domestic textiles.The author's thesis research is a qualitative normative research using the theory ofJustice, the authors do the study of the main issues to obtain a conclusion and suggestionson the results of research."

"Praktik dumping dalam perdagangan internasional merupakan bentuk perdagangan yang tidak adil (unfair trade) dan akan merugikan banyak pihak di luar kedua pihak yang bertransaksi, salah satunya adalah pihak kompetitor dari negara lain. Praktik dumping juga dapat merusak pasar dan kestabilan harga yang seharusnya menjadi acuan perdagangan internasional, di mana harga tersebut akan dijadikan sebagai patokan awal dalam menjaga kestabilan pasar dan perdagangan secara luas. Adapun alasan mengapa praktik dumping dilarang, yaitu karena tindakan menjual barang dengan harga lebih rendah atau di bawah ongkos produksi pasar luar negeri dibandingkan dengan harga yang ditetapkan pasar dalam negeri sendiri sehingga dampak yang akan terjadi dalam perdagangan internasional di mana negara yang menjadi tujuan ekspor rentan terhadap kerugian dalam jumlah yang besar. Produk lokal sejenis tidak akan mampu bersaing harga dengan produk impor hasil dumping yang tentu saja dihargai lebih murah. Dalam menangani permasalahan anti-dumping dibuatlah ketentuan Pasal VI GATT 1994 yang mengatur secara jelas bagi produk yang dikategorikan sebagai produk dumping. Pasal VI GATT 1994 mengatur dasar bagi pemerintah suatu negara anggota yang dirugikan oleh praktik dumping dengan cara mengenakan Bea Masuk Anti-dumping (BMAD). Salah satu sengketa anti-dumping terjadi pada produk lemak alkohol (fatty alcohol) Indonesia (DS442) yang merupakan turunan dari lemak alam diperoleh dari minyak kelapa sawit (crude palm oil). Isu yang dipermasalahkan dalam DS442 ini salah satunya adalah mengenai Single Economic Entity (SEE), di mana penjualan produk lemak alkohol Musim Mas dilakukan oleh Inter-Continental Oils & Fats Pte. Ltd. (ICOFs) yang merupakan Marketing Arm berdomisili di Singapura.

---

The practice of dumping in international trade is an unfair form of trade and will effect many parties outside the two parties to the transaction, one of which is the competitor of another country. The practice of dumping can also damage the market and price stability which should be a reference for international trade, where the price will be used as a preliminary benchmark in maintaining market stability and broad trade. The reason why dumping practices are prohibited, because the action of selling goods at lower prices or below the cost of producing foreign markets compared to prices set by the domestic market itself so that the impact will occur in international trade where countries that are export destinations are vulnerable to loss in large numbers. Similar local products will not be able to compete with imported products from dumping products which are of course cheaper. In dealing with these problems, the provisions of Article VI GATT 1994 are made which clearly regulate products categorized as dumping products. Article VI GATT 1994 regulates the basis for the government of a member country which is disadvantaged by the practice of dumping by Imposing Anti-dumping Import Duty. One of the anti-dumping disputes occurred in Indonesian fatty alcohol (DS442) fat products, which are derived from natural fats obtained from crude palm oil. One of the issues at issue in DS442 is the Single Economic Entity (SEE), in which the sale of Musim Mas alcohol fat products is carried out by Inter-Continental Oils & Fats Pte. Ltd. (ICOFs) which is a Marketing Arm domiciled in Singapore."

"Penelitian ini bertujuan untuk melihat dampak kebijakan anti dumping terhadap volume impor baja di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Ordinary Least Square OLS dengan model efek tetap menggunakan sampel unbalanced data panel transaksi impor dari 56 negara yang terdiri dari negara-negara yang dikenakan BMAD atas impor baja kode HS tertentu named countries dan negara-negara yuang tidak dikenakan BMAD atas impor baja non-named countries periode tahun transaksi 2007-2015. Dengan obyek negara Indonesia yang memiliki karakteristik berbeda dengan negara-negara maju objek penelitian terdahulu seperti di di Amerika Serikat, Uni Eropa, Jepang dan negara maju lainnya., penelitian ini mengkonfirmasi adanya dampak trade reduction dan trade diversion sebagai dampak kebijakan BMAD baja di Indonesia. Hasil empiris penelitian ini menemukan adanya trade reduction pada volume impor baja dari named countries namun tidak membuktikan adanya trade diversion volume impor baja dari non-named countries.

---

This research aims to look at the impact of anti dumping policies against steel imports volume in Indonesia. Research methods used in this research is the Ordinary Least Square OLS with a fixed effects model using a sample of unbalanced data panel the transaction import from 56 countries comprising the countries that imposed upon the imported steel BMAD HS code a specific named countries and yuang countries not subject to import steel top BMAD non named countries period in the transaction 2007 2015. With Indonesia State objects that have different characteristics with developed countries such as those in the earlier study objects in the United States, European Union, Japan and other developed countries, this research confirms impact of trade reduction and trade diversion as the impact of policy on steel BMAD Indonesia. The results of empirical research is finding the existence of trade reduction in the volume of steel imports from the named countries but does not prove the existence of trade diversion of steel import volumes from non named countries."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh dari Bea Masuk Anti Dumping terhadap volwne impor tin plate di Indonesia dari Australia, Jepaog, Korea Selatan dan Taiwan. Periode penelitian ini adalah dari tahun 1990 sampai dengan tahun 2005. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Besaran BMAD yang dikenakan pa.da 4 negara tertuduh (BMAD), nilai produksi rill industri pengguna tin plate(RPROD), besaran tarif bea masuk impor (f ARIF), nilai tukar nominal (NER) dan harga impor (PRICE). Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan data panel. Pemilihan model estimasi yang efisicn dilakukan dengan uji chow. Dalam. penelitian ini temyata model yang efisien untuk analisis pengaruh bea masuk anti dumping adalah Fixed Effect Model. Hasil estimasi menunjukao bahwa bea masuk anti dumping mempunyai pengaruh yang negatii dan signifikan terhadap volume impot tin plate di Indonesia. Sementara variabel nilai produksi rill industri pengguna tin plate yang mempresentasikan demand atas produk tin plate, mempunyai pensaruh yanpositif dan si. Variabel tarif, nilai tukar nominal dan harga impor memplDlyai pengaroh yang negatif dan signitikan terhadap volume i.mpor tin plate di Indonesia. Setelah dilakukan penelitian. BMAP mampu mnurunkan volume imwr tin plate dari 4 negara yang terbukti melakukan dumping. Demikian pula dengan nilai tukar nominal dan harga impor. Namun dem.ikian, permintaan industri pengguna tin plate yang tidak dapat dipenuhi oleh indutri tin plate di. Indonesia menyebabkan permintaan impor dari seluruh mitra dagang tetap tinggi walaupun sudah dikenakan BMAD.

---

The study aimed to analyze the impact of imposition Anti Dumping to tin plate import volume in Indonesia from Australia, Japan, South Korea and Taiwan.The periods of observation were from 1990 to 2005. Variables that used for this study are the measure of AD Duty that imposed to 4 countries (BMAD), rea) production value of downstream industries (RPROD), irmport duty (farif), nominal exchange rate (NER) and import price (PRICE).

Panel data was used to analyze the impact of AD duty to tin plate import volume.To choose the most efficient model, Chow test was employed.The result was, the most efficient model to analyze the impact AD duty was Fixed Effect Model.

Estimation result showed that AD duty has negative and significant impact to tin plate import volume in Indonesia. Meanwhile, real production of downstream industries, which represented demand of commodity, bas positive and significant impact. Import diity, nominal exchange rate, and import price have negative and significant impact to tin plate import volume in Indonesia.

Based on estimation result, we can see that AD ctuty has abilty to decrease tin plate import volume from those four countries and aiso nominal exchange rate and import price. But demand from downstream industries that could not be fulfilled by tin plate indDSt:ries, has made import demand from all trading partner still high although government bas imposed AD duty."

"Tesis ini menganalisa mengenai konsistensi kebijakan dan metodologi/ tindakan Uni Eropa dalam memberlakukan tindakan anti-dumping (BMAD) terhadap ekspor biodiesel Indonesia, terhadap ketentuan hukum WTO, khususnya ADA (Anti-Dumping Agreement). Penulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan hasil penelitian preskriptif. Hasil penelitian menyarankan agar memastikan adanya konsistensi regulasi nasional dengan seluruh ketentuan ADA demi meminimalisir pemberlakuan kebijakan maupun tindakan anti-dumping yang menyimpang dari ketentuan ADA dan ketentuan hukum WTO lainnya, dan dengan demikian menjaga kepentingan perdagangan internasional negara-negara sebagai sesama anggota WTO. WTO perlu melakukan peninjauan kembali atas legislasi anti-dumping nasional (misalnya, sebagaimana yang dilakukan terhadap komitmen anggota WTO melalui Trade Policy Review Mechanism), dengan tujuan menemukan atau mencegah inkonsistensi regulasi ?as rules? terhadap ketentuan hukum ADA, sehingga jika terdapat inkonsistensi tersebut, tidak sampai berlanjut diberlakukan ?as conduct? terhadap negara-negara lain dalam praktek perdagangan internasional. Selain itu, negara-negara berkembang juga perlu mendapat perhatian khusus dari WTO sehubungan dengan isu dominasi negara-negara maju (developed country) dalam menerapkan tindakan anti-dumping terhadap negara-negara berkembang (developing country) yang berpotensi memiliki latar belakang proteksionisme terhadap industri domestik negara maju tersebut.

---

This thesis analyzes the consistency of policies and methodologies as well as EU?s action in imposing anti-dumping measures (BMAD) against Indonesia?s biodiesel exports, in accordance with the WTO law, especially the ADA (Anti-Dumping Agreement). This thesis uses the method of normative legal research as to result in a prescriptive advice. The results of this study suggest that a country (WTO Member) ensures consistency of their national legislation, in accordance with the WTO laws in general and the provisions of ADA in particular, in order to minimize the implementation of anti-dumping measures that deviate from the provisions of the ADA and the WTO laws in general, and thus will save the trade interests of countries as fellow members of the WTO. It is also important for the WTO to conduct a review towards the national anti-dumping legislation (such as, the Trade Policy Review Mechanism which is implemented upon the accession commitments of the WTO Members), in regard to find as well as prevent inconsistency ?as rules? to the provisions of ADA, and in the event of such inconsistency, the inconsistent rules shall not be executed "as conduct" as misconducts towards any countries within the international trade practice. Moreover, developing countries need special concern from the WTO in respect of the issue of domination by the developed countries regarding the implementation of anti-dumping measures against the developing countries, which is potentially based on protectionism to their domestic industries."

"[ABSTRAKIndustri tekstil merupakan sektor strategis dalam perekonomian suatu negara.Industri tekstil di Indonesia saat ini belum mampu memenuhi kebutuhan domestikakan produk tekstil, sehingga masih diperlukan impor produk tersebut. Namun,banyak dari produk impor tersebut dijual dengan harga dumping sehinggamenimbulkan unfair trade. Salah satu tindakan trade remedies akibat adanyaunfair trade dapat dilakukan melalui pengenaan bea masuk anti dumping.Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping untuk produk tekstil sampai saat ini masihsedikit sekali dibandingkan dengan produk-produk dalam negeri lainnya.Pengenaan Bea Masuk Antidumping terhadap produk tekstil yang baru sajaditetapkan oleh Indonesia di tahun 2015 ini ialah terhadap produk Spin DrawnYarn dari Malaysia. Pengenaan bea masuk antidumping tersebut akan dianalisissecara deskriptif dengan melihat kesesuaiannya dengan Antidumping Agreementdan nantinya akan di kaitkan dengan kerugian yang terjadi pada industri tekstil diIndonesia.

---

ABSTRACTThe textile industry is a strategic sector in the economy of a country. The textileindustry in Indonesia has not been able to fulfill their domestic demand that is stillnecessary to import these products. However, many of these imported productssold at dumping prices, giving rise to unfair trade. One of the trade action as aresult of unfair trade remedies can recover through the imposition of anti-dumpingduties. Imposition of Anti-Dumping Duty on textile products is still very littlecompared with the products in other countries. Imposition of Antidumping Dutieson textile products newly set by Indonesia in 2015, is against Malaysia for theSpin Drawn Yarn. The imposition of anti-dumping duties will be analyzeddescriptively with the Antidumping Agreement conformity and will be inassociate with the injury incurred in the textile industry in Indonesia;The textile industry is a strategic sector in the economy of a country. The textileindustry in Indonesia has not been able to fulfill their domestic demand that is stillnecessary to import these products. However, many of these imported productssold at dumping prices, giving rise to unfair trade. One of the trade action as aresult of unfair trade remedies can recover through the imposition of anti-dumpingduties. Imposition of Anti-Dumping Duty on textile products is still very littlecompared with the products in other countries. Imposition of Antidumping Dutieson textile products newly set by Indonesia in 2015, is against Malaysia for theSpin Drawn Yarn. The imposition of anti-dumping duties will be analyzeddescriptively with the Antidumping Agreement conformity and will be inassociate with the injury incurred in the textile industry in Indonesia, The textile industry is a strategic sector in the economy of a country. The textileindustry in Indonesia has not been able to fulfill their domestic demand that is stillnecessary to import these products. However, many of these imported productssold at dumping prices, giving rise to unfair trade. One of the trade action as aresult of unfair trade remedies can recover through the imposition of anti-dumpingduties. Imposition of Anti-Dumping Duty on textile products is still very littlecompared with the products in other countries. Imposition of Antidumping Dutieson textile products newly set by Indonesia in 2015, is against Malaysia for theSpin Drawn Yarn. The imposition of anti-dumping duties will be analyzeddescriptively with the Antidumping Agreement conformity and will be inassociate with the injury incurred in the textile industry in Indonesia]"