Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

" ABSTRAK Pemerintah telah bertekad menjadikan pajak sebagai tulang punggung dan pilar utama penerimaan negara, untuk menbiayai pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan. Untuk mencapai maksud tersebut terus diupayakan penyempurnaan Undang-Undang Perpajakan dan aturan pelaksanaannya, terakhir dengan Undang-Undang No. 9, No. 10, No.11, dan No. 12 tahun 1994 yang mulai berlaku tahun 1995. Sistem pemungutan pajak menurut Undang-Undang Perpajakan yang disempurnakan tersebut tetap seperti tahun sebelumnya yaitu Sistem Self Assessment yang dilengkapi dengan Sistem Withholding Tax, dimana penghitungan besarnya pajak yang terutang pada dasarnya dipercayakan kepada Wajib Pajak sendiri. Tugas utama Direktorat Jenderal Pajak adalah melakukan penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan. Agar Sistem Self Assessment dapat berjalan seperti yang diharapkan, diperlukan peningkatan pengawasan kepada para Wajib Pajak, terutama dengan cara melakukan pemeriksaan terhadap Wajib Pajak yang bersangkutan. Dari hasil penelitian di KPP Jakarta Kebon Jeruk ternyata pemeriksaan sederhana yang dilakukan oleh Seksi PPh Badan telah memberikan kontribusi yang paling besar pada upaya peningkatan penerimaan PPh Badan KPP Jakarta Kebon Jeruk, sehingga pemeriksaan kepada para Wajib Pajak terutama Wajib Pajak yang tingkat kepatuhannya rendah diharapkan dapat dipakai sebagai acuan dalam upaya meningkatkan penerimaan Pajak Penghasilan. Agar pemeriksaan pajak berjalan dengan efektif dan efisien, dilakukan analisis SWOT guna menentukan faktor-faktor pendorong dan penghambat yang dipilih dalam menentukan strategi dan langkah-langkah pemeriksaan yang dilakukan. Wajib Pajak yang tidak patuh mendapat prioritas untuk diperiksa, sedangkan pemeriksaan terhadap Wajib Pajak yang menyampaikan SPT Lebih Bayar dan SPT Rugi yang relatif lebih patuh dilakukan secara selektif. Untuk itu diperlukan deregulasi terhadap aturan penyelesaian SPT Lebih Bayar dan SPT Rugi yang selama ini harus dilakukan melalui pemeriksaan. Dengan peningkatan kinerja pemeriksaan ternyata telah meningkatkan penerimaan PPh Badan Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Kebon Jeruk dan diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya di masa yang akan datang. "

"Penerimaan negara dari pajak sangat diharapkan bagi Indonesia, terlebih lagi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2001 ditargetkan sebesar 70 % dari seluruh penerimaan. Posisi ini menggantikan pinjaman luar negeri yang selama ini mendominasi sumber penerimaan dalam APBN. Oleh karena itu segala upaya untuk mencapai target tersebut harus diusahakan untuk menjamin keamanan APBN. Upaya untuk mengoptimalkan penerimaan pajak yang umum dikenal adalah intensifikasi dan eksensifikasi. Mengingat kondisi perekonomian Indonesia yang belum pulih dari krisis moneter dan untuk mewujudkan sistim perpajakan yang adil, dimana semua Wajib Pajak yang berpenghasilan sama harus dikenakan pajak yang sama, maka penulis berusaha melakukan penelitian yang mendiskripsikan pelaksanaan ekstensifikasi wajib pajak penghasilan dengan studi kasus pada Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Tamansari. Dari hasil penelitian dapat diperoleh gambaran bahwa ekstensifikasi Wajib Pajak Penghasilan sudah dilaksanakan dengan beberapa kegiatan diantaranya penyisiran, pemanfaatan data internal, pemanfaatan data eksternal dan kerjasama dengan instansi lain. Sekalipun jumlah Wajib Pajak berhasil ditingkatkan tetapi tidak secara langsung dapat meningkatkan penerimaan negara karena banyak faktor lain yang mempengaruhi misalnya kondisi perekonomian yang belum pulih sehingga banyak Wajib pajak yang kehilangan penghasilan, kondisi politik yang kurang kondusif dan kerjasama dengan instansi lain yang belum baik. Oleh karena itu ekstensifikasi yang dilakukan harus ditindak lanjuti dengan intensifikasi. Untuk meningkatkan kinerja maka dipaparkan bagaimana National Tax Administration Jepang memberikan pelayanan kepada Wajib Pajak melalui public relation yang baik dan sosialisasi yang terus menerus untuk meningkatkan kesadaran Wajib Pajak akan kewajiban Perpajakannya. "

"ABSTRAKBeberapa tahun belakangan ini peranan pajak sebagai sumber pembiyaan dalam negeri sudah menjadi andalan yang utama. Pajak sudah menjadi salah satu sumber utama untuk mengisi angka-angka Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) setiap tahunnya. Oleh karena itu Direktorat Jenderal Pajak Departemen Keuangan pun harus bekerja keras untuk memenuhi target penerimaan yang sudah ditetapkan setiap tahunnya dalam angka-angka APBN tersebut. Salah satu langkah yang dilaksanakan Direktorat Jenderal Pajak dalam hal ini Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Gambir Dua adalah dengan meningkatkan penagihan terhadap para penanggung pajak yang masih mempunyai utang pajak agar rencana penerimaan pajak bisa tercapai setiap tahunnya.Pembahasan dalam tesis ini dibatasi pada suatu tinjauan pelaksanaan penagihan utang pajak di Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Gambir Dua Jakarta. Tujuannya adalah untuk mengetahui sejauhmana peranan Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Gambir Dua dalam menghimpun penerimaan pajak dari utang-utang pajak yang belum dilunasi oleh para wajib pajak serta kendala-kendalanya.Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normative dan empiris. Dalam penelitian hukum normatif dilakukan dengan studi bahan-bahan pustaka dan emperis dilakukan wawancara terutama dari pejabat/petugas pajak yang menangani utang-utang pajak di Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Gambir Dua untuk selanjutnya dikumpulkan, dianalisis secara deskriptif-kualitatif.Berdasarkan hasil pembahasan bahwa penagihan yang dilaksanakan di Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Gambir Dua dapat membantu pengurangan utang pajak yang masih tertunggak walaupun setiap tahunnya utang pajak terus bertambah. Pelaksanaan penagihan melalui Surat Tegoran, Paksa, Sita dan Lelang masih banyak mengalami hambatan termasuk hambatan pelaksanaan di lapangan dan juga dari sisi peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. Oleh karena itu masih diperlukan adanya pengaturan administrasi perpajakan melalui peraturan perundangundangan yang berlaku agar upaya penagihan pajak dapat lebih efektif dan lancar sehingga utang pajak dapat semakin berkurang setiap tahunnya."

"ABSTRAKPembaharuan sistem perpajakan nasional atau lebih dikenal dengan reformasi perpajakan, di mana ada implementasi sistem Self Assessment, yang memberikan keleluasaan bagi wajib pajak untuk membayar dan melaporkan kewajiban pajaknya sendiri. Tapi bagaimana jika wajib pajak tidak dapat memenuhi kewajiban perpajakan baik karena ketidakpatuhan dalam sistem perpajakan maupun faktor lainnya. Skripsi ini membahas tentang pelaksanaan pemungutan pajak oleh otoritas pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pasar Minggu, serta kendala yang dihadapi, dan upaya apa yang dilakukan oleh otoritas pajak untuk mengatasi hambatan tersebut. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif dan mengambil Kantor Pelayanan Pajak Pasar Minggu sebagai tempat penelitian. Hasil penelitian ini menemukan bahwa penagihan aktif memberikan peran yang sangat signifikan terhadap pembayaran tunggakan pajak atas surat ketentuan yang dikeluarkan pada bulan Januari - Juni 2017. Sehubungan dengan realisasi pembayaran tunggakan pajak secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa Prosedur penagihan aktif sebagai upaya untuk mengucurkan tunggakan pajak pada bulan Januari - Juni 2017 belum efektif karena hanya direalisasikan sebesar 6,84 . Hal ini disebabkan ditemukannya beberapa kendala seperti Bagian Seksi Penagihan Kantor Pelayanan Pajak Pasar Minggu yang belum memiliki Sumber Daya Manusia yang tidak mencukupi, terutama yang berkaitan dengan petugas pajak, pembayar pajak yang belum terdaftar, rendahnya kesadaran akan wajib pajak. Dan terakhir, fasilitas kerja yang tidak memadai.

---

ABSTRACTRenewal of the national tax system or better known as tax reform, in which there is the implementation of Self Assessment system, which provides flexibility for taxpayers to pay and report their own tax obligations. But what if the taxpayer cannot meet the obligations of taxation both due to non compliance in the tax system and other factors. This thesis discusses the implementation of tax collection by tax authorities in Tax Office Pasar Minggu, as well as any constraints faced, and what efforts are made by the tax authorities to overcome these obstacles. The approach used in this research is qualitative research with descriptive design and take Tax Office Pasar Minggu as research site. The results of this study found that active billing provides a very significant role on the payment of tax arrears on letters provisions issued during the month of January ndash June 2017. In relation to the realization of payment of tax arrears as a whole can be concluded that the active collection procedure as an effort to disburse tax arrears in January ndash June 2017 has not been effective because only realized by 6.84 . This is due to the discovery of several obstacles such as Collection Section Tax Office Pasar Minggu not yet have insufficient Human Resources, especially related to the Tax Bailiffs, taxpayers who have not registered, low awareness of the taxpayer. And lastly, inadequate work facilities. "