Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Library as a learning resource should apply the information in accordance and technological development. Application of information technologhy (IT) has changed library's work patterns and librarians systems at the library. librarians should be able to develop their competency in library management. The result of this study is E-Learning has been using the SCORM standard based on the results of the research can be used and have met accessibility. Design E-Learning Education and Training Center of the National Library using SCORM standards is an example that is suitable for the development of e-Learning Training Centre of the National Library. "

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbandingan standar biaya pelatihan klasikal dan e-learning, penyusunan standar biaya keluaran e-learning, dan memberikan rekomendasi dalam rangka meningkatkan efisiensi anggaran pelatihan e-learning pada organisasi pemerintah penyelenggara pendidikan dan pelatihan. Penelitian ini memberikan gambaran mengenai dampak penyelenggaraan pelatihan e-learning terhadap anggaran pelatihan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus dengan menggali fenomena yang terjadi pada anggaran suatu instansi pelatihan sebagai akibat dari penyelenggaraan e-learning. Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK) dipilih sebagai unit analisis karena telah mengimplementasikan pelatihan e-learning sebagai salah satu upaya efisiensi dalam rangka transformasi digital di lingkungan Kementerian Keuangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa standar biaya yang disusun saat ini belum optimal karena belum mencerminkan seluruh biaya yang diperlukan untuk menyelenggarakan e-learning. Standar biaya yang disusun sebaiknya dibedakan untuk masing-masing jenis pelatihan e-learning. Selain itu, untuk dapat meningkatkan efisiensi anggaran pelatihan atas pelaksanaan e-learning diperlukan penyesuaian struktur organisasi yang ada saat ini dan kebutuhan kompetensi sumber daya manusia yang mendukung proses bisnis penyelenggaraan pelatihan e-learning.

---

This study aims to analyze the comparison of standard costs of traditional training and e-learning, formulate standard output costs of e-learning, and to provide recommendations for improving the efficiency of the training budget in a governmental organization. This study provides an overview of the impact of e-learning implementation on training budgets. This research uses qualitative method with case study approach by exploring phenomena that have occurred in the budget of an education and training institution due to e-learning implementation. Finance Education and Training Agency was chosen as the unit analysis because e-learning has been conducted as an efficiency effort in the context of bureaucratic transformation at the Ministry of Finance. The result shows that the current standard costs are less optimal because they do not cover all the costs needed to deliver e-learning. The standard costs should be differentiated for each type of e-learning. In addition, to improve the efficiency of the training budget, it is necessary to adjust the current organizational structure and the competency of human resources that support the business process of e-learning implementation"

"Upaya pengembangan SDM merupakan kebutuhan strategis P.T. Pos Indonesia (Persero) untuk menghadapi tantangan globalisasi dan era ekonomi pasar yang semakin kompetitif dan berorientasi kepada kepuasan konsumen.Penelitian ini mencoba memusatkan kajian kepada kemampuan manajemen pendidikan dan pelatihan Pusdiklat P.T. Pos Indonesia (Persero), dengan menganalisis sejumlah faktor yang diduga amat dominan mempengaruhinya, yaitu kemampuan penyelenggara, widyaiswara, peserta, perencanaan kebutuhan diktat, kurikulum, sarana dan prasarana, dan pembiayaan diktat.Melalui metode penelitian naturalistik kualitatif, dengan peneliti sebagai human instrument ditemukan beberapa kesimpulan penelitian sebagai berikut.Pertama, manajemen pendidikan dan pelatihan pada Pusdiklat P.T. Pos Indonesia (Persero) temyata belum menunjukkan keberhasilan baik dari segi efektivitas maupun dari segi efisiensi penyelenggaraan diktat. Kedua, kelemahan itu terlihat pada mutu layanan administratif dan layanan proses belajar mengajar yang masih belum optimal. Ketiga, faktor-faktor utama yang mempengaruhi lemahnya manajemen diktat tersebut adalah kemampuan profesional penyelenggara dalam merencanakan, mengarahkan, dan mengendalikan mutu diktat; kemampuan metodologis widyaiswara dalam menyiapkan, menyajikan dan mengevaluasi hasil diktat; kondisi awal kemampuan peserta yang kurang sesuai dengan persyaratan yang dibutuhkan karena kelemahan dalam proses seleksi; kurang dilakukan analisis kualitatif terhadap training needs; kurang jelasnya penjabaran identifikasi training needs dalam kurikulum diktat; pengelolaan sarana dan prasarana yang kurang optimal; dan pengelolaan biaya yang semata-mata berorientasi kepada pemenuhan prosedur.Dari kesimpulan di atas, dikemukakan beberapa rekomendasi penting sebagai berikut. Pertama, perlu dilakukan reorientasi terhadap program Pusdiklat P.T. Pos Indonesia dengan tuntutan barunya sebagai persyaraan perseroan yang menuntut kemampuan sumber daya secara lebih kompetitif. Kedua, perlu peningkatan kemampuan manajemen diktat di jajaran penyelenggara khususnya dalam perencanaan, pengarahan dan pengendalian mutu diktat. Ketiga, di fihak widyaiswara perlu pengembangan kompetensi profesional kependidikan khusus persiapan bahan, sistem penyajian, evaluasi, dan penggunaan media/sumber belajar. Keempat, di pihak peserta, perlu dikembangkan alat tes masuk yang baku dan proses penentuan secara transparan dan obyektif. Kelima perlu sesegera mungkin dikembangkan program diktat bagi peserta dengan biaya sendiri sesuai Keppres 38/1991. Keenam, seyogyanya dikembangkan sistem informasi manajemen pengembangan SDM di lingkungan P.T. Pos Indonesia sebagai basis dalam analisis kebutuhan dan perencanaan diktat. Ketujuh, perlu kerjasama dengan Badan Diktat Swasta yang berorientasi entrepreneurial."

"Visi baru Indonesia Sehat 2010 dengan pendekatan paradigma sehat merubah cara pandang dalam upaya pelayanan kesehatan masyarakat yang semula mengutamakan upaya kuratif dan rehabilitatif, dengan paradigma sehat lebih mementingkan upaya kesehatan yang bersifat promotif dan preventif. Perubahan paradigma ini berdampak terhadap peningkatan kemampuan SDM kesehatan yang dibutuhkan untuk mencapai misi baru. Untuk meningkatkan kemampuan SDM kesehatan ditempuh berbagai cara salah satunya adalah pelatihan. Desentralisasi penyelenggaraan pembangunan kesehatan berdampak meningkatkan wewenang, tugas, dan tanggung jawab SDM kesehatan di kabupaten/ kota. Peningkatan harus diimbangi dengan peningkatan kemampuan SDM kesehatan di kabupaten/kota. Untuk meningkatkan kemampuan SDM kesehatan di kabupaten/ kota, salah satu upaya melalui pelatihan. Desentralisasi penyelenggaraan pembangunan kesehatan termasuk kewenangan menyelenggarakan pelatihan oleh kabupaten/kota. Dengan perubahan-perubahan tersebut, pelatihan di kabupaten/kota akan meningkat baik jumlah maupun jenisnya. Atas dasar itu perlu dipersiapkan kemampuan kabupaten/kota dalam penyelenggaraan pelatihan kesehatan. Untuk mengetahui bagaimana kondisi kemampuan kabupaten/kota dalam menyelenggarakan pelatihan, dilakukan penelitian. Objek penelitian adalah kemampuan penyelenggaraan pelatihan kesehatan di Dinas Kesehatan Kabupaten Tanggamus. Variabel yang diteliti adalah komitmen akan pentingnya pelatihan, kapasitas kuantitatif dan kapasitas kualitatif penyelenggaraan pelatihan. Sebagai responden adalah seluruh SDM kesehatan yang terlibat dalam penyelenggaraan pelatihan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif jenis studi kasus didukung oleh analisis kuantitatif sederhana. Instrumen penelitian menggunakan pedoman akreditasi pelatihan Pusdiklat Pegawai Depkes RI Jakarta tahun 1999 dan pedoman wawancara terhadap responden. Dari hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa kemampuan penyelenggaraan pelatihan kesehatan di Dinas Kesehatan Kabupaten Tanggamus masih rendah. Rendahnya kemampuan penyelenggaraan pelatihan disebabkan faktor kurangnya kemampuan SDM kesehatan dalam mengelola pelatihan. Upaya untuk meningkatkan kemampuan melalui pelatihan. Jenis pelatihan yang diperlukan yaitu manajemen pelatihan dan administrasi pelatihan. Mengingat masih rendahnya kemampuan penyelenggaraan pelatihan kesehatan di Kabupaten Tanggamus, maka desentralisasi penyelenggaraan pelatihan agar dilaksanakan secara bertahap sambil terus menerus meningkatkan kemampuan penyelenggaraan pelatihan kesehatan di Kabupaten Tanggamus."

"Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Jenderal Departemen Pendidikan Nasional, Inspektorat Jenderal Depdiknas mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas di lingkungan Depdiknas. Pada tahun 1996 perjalanan karir aparat pengawasan memasuki babak Baru dengan terbitnya Surat Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (Kepmenpan) Nomor 19/1996 Tentang Jabatan Fungsional Auditor (JFA) dan Angka Kreditnya. Dengan terbitnya Kepmenpan ini maka pemeriksa yang semula merupakan pejabat struktural menjadi pejabat fungsional auditor. Hal yang penting dalam regulasi ini, tingkat pendidikan formal seorang auditor menjadi sangat menentukan pencapaian pangkat dan jabatan, disamping Pelatihan Sertfikasi JFA. Perubahan ini membawa konsekuensi terjadinya kesenjangan kompetensi auditor. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui secara mendalam tentang persepsi auditor Inspektorat III Inspektorat Jenderal Depdiknas terhadap Pendidikan dan Pelatihan Sertifikasi JFA kaitannya dengan peningkatan kompetensi auditor pendidikan.Kajian pustaka mengindikasikan bahwa kompetensi seseorang dipengaruhi oleh tingkat pendidikan serta pelatihan yang diterimanya. Pada penelitian ini indikator kompetensi mengacu pada batasan tentang kompetensi Spencer and Spencer (1993 ; 9 - 11) menggambarkan karakteristik kompetensi menjadi lima, yaitu: 1) Motives (Motif), adalah sesuatu dimana seseorang secara konsisten berpikir sehingga ia melakukan tindakan. 2) Traits (Karakter) adalah watak yang membuat orang untuk berperilaku atau bagaimana seseorang merespon sesuatu dengan cara tertentu, 3) Self Concept (Konsep Diri) adalah sikap atau nilai-nilai yang dimiliki seseorang. 4) Knowledge (Pengetahuan) adalah informasi yang dimiliki seseorang untuk bidang tertentu. Pengetahuan merupakan kompetensi yang komplek. Dan 5) Skill (Keterampilan) adalah kemampuan untuk melaksanakan suatu tugas tertentu baik secara fisik maupun mental.Penelitian dilakukan dengan pengumpulan data dengan tiga Cara yakni melakukan studi kepustakaan, pemberian kuesioner (angket) digunakan instrumen penelitian yang disusun menurut model Skala Likert dan wawancara kepada key informan yaitu : Inspektur Jenderal Depdiknas selaku pimpinan tertinggi di Inspektorat Jenderal Depdiknas dan Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) selaku pimpinan lembaga yang mengadakan sertifikasi Jabatan Fungsionai Auditor. Penelitian dilakukan terhadap seluruh auditor pada Inspektorat III inspektorat Jenderal Depdiknas yang seluruhnya berjumlah 71 orang dikurangi 2 orang yaitu : I orang sakit tetap dan I peneliti sehingga rnenjadi 69 responden. Tingkat respon responden maksimal dengan pengembalian instrumen mencapai 100%.Bardasarkan analisis statistik menunjukkan : Dengan tingkat kepercayaan 95%, terdapat hubungan (korelasi) yang berarti antara pendidikan dengan kompetensi auditor pendidikan dengan tingkat hubungan cukup dan positif, sementara itu tingkat pengaruh pendidikan terhadap kompetensi auditor pendidikan adalah 20,43%. Terdapat hubungan (korelasi) yang berarti antara pelatihan sertifikasi JFA dengan kompetensi auditor pendidikan dengan tingkat hubungan cukup dan positif, sementara itu tingkat pengaruh pelatihan sertifikasi JFA terhadap kompetensi auditor pendidikan adalah 28,62%. Demikian pula, terdapat hubungan (korelasi) yang berarti antara pendidikan dan pelatihan sertifikasi JFA dengan kompetensi auditor pendidikan dengan tingkat hubungan kuat dan positif, sementara itu pengaruh tingkat pendidikan dan pelatihan sertifikasi JFA terhadap kompetensi auditor pendidikan adalah 40,20%.Untuk meningkatkan kompetensi auditor pendidikan perlu dilaksanakan peningkatan kualitas auditor pendidikan melalui jalur pendidikan formal dalam bentuk penugasan belajar pada jenjang Sarjana maupun Pascasarjana dalam program-program studi yang relevan dengan pengawasan. Perlu pelatihan tambahan yang dapat meningkatkan kompetensi auditor pendidikan. Pimpinan Inspektorat Jenderal Depdiknas juga perlu berperan aktif dalam memotivasi dan memfasilitasi peningkatan kompetensi auditor pendidikan yang harus menguasai berbagai aspek pemeriksaan, baik administasi pendidikan (keuangan, perlengkapan, kepegawaian) maupun substansi pendidikan (pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi).

---

On the basis of Ministerial Regulation of Minister of National Education Number 12 year 2005 Regarding Organization and Work Guidance of Department of National Education Inspectorate General which have its job to undertake monitoring of assignment implementation in Department of National Education. In 1996 career of audit official entered a new era with the issuance of Decree of Minister of Government Official Empowerment (Kepmenpan) Number 19/1996 Regarding Position of Functional Auditor (JFA) and its Credit Point. With the issuance of this Ministerial Decree (Kepmenpan), an auditor who formerly regarded as structural officer now shifted to functional auditor. The important part of this regulation is that an auditor's formal education is a very influential in achieving ranks and positions beside JFA Certification Training. This change creates a gap in auditors' competence. This research is aimed to deeply comprehend perception of Inspectorate Ill auditors, Department of National Education inspectorate General towards JFA Certification Education and Training with regards to improvement of Educational auditors' competence.

The library research indicates that a person's competence is influenced by his/her education and training. In this research the indicator of competence refers to Spencer and Spencer's limitation of competence (1993 ; 9 - 11) reflecting characteristics of competence under 5 characteristics, namely: 1) Motives, something(s) that make(s) a person consistently thinks and performs actions. 2) Traits is certain personality which makes a person behaves or shows how a person responds to something in certain ways, 3) Self Concept is attitude or values holds by a person. 4) Knowledge is information possessed by a person in certain fields. Knowledge is a complex competence. And 5) Skill is capability to execute certain job(s) physically and mentally.

The research was conducted by collecting data in three ways namely library study, questionnaire, the instrument used is questionnaires arranged based on Likert's model scale and interview to the key informant-Department of national education inspector general, and the highest official in department of National education Inspectorate General and Head of Auditing Educational and Training Center of Financial and Development Supreme Audit (BPKP) as the guidance body that holds certification of Functional auditor Post. This research is conducted to all auditors of Inspectorate III, Department of National Education Inspectorate General totaling 71 persons minus 2 persons due to permanent illness (1) and researcher (1) equal to 69 respondents. The level of respond of these respondents is maximum with 100% instrument return.

The statistic analysis show as follows: with 95% level of trust, there is a significant correlation between competence of Educational Auditor with a positive correlation, while the influence of education on the competence of educational auditor is 20,43%. There is a significant correlation between JFA Certification training and competence of Educational auditor with a relatively positive relationship, while the influence of JFA Certification towards competence of Educational auditor is 28,62%. Similarly there is a significant correlation beteen JFA Certification training and competence of Educational auditor with a strong and positive level of relationship, while the influence of JFA certification education and training towards competence of educational auditors is 40,20%.

To improve competence of educational auditors, a quality improvement is needed through formal education and study assignment in the undergraduate as well as post graduate programs in subjects relevant to audit and monitoring. Additional training should be carried out in order to improve competence of Educational Auditor. Chief of Department of National Education Inspectorate General need also to actively take parts in motivating and facilitating competence improvement of Educational Auditors who must master various aspects of auditing, not only educational administration (financial, Equipments, officials) but also substantial of education (basic education, intermediate education, and higher education)."