Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Karya tulis kali ini membahas tentang kedudukan pelaku usaha dan konsumen yang tidak seimbang sehingga konsumen berada pada posisi yang lemah. Pelaku usaha sebagai produsen maupun distributor kurang bertanggungjawab terhadap konsumen. Hal ini dibuktikan dengan adanya berbagai kasus yang terjadi, salah satunya adalah dugaan pelanggaran terhadap hak-hak konsumen air bersih PDAM di Jakarta Utara. Penulis ingin membahas pelanggaran ini dapat terjadi apakah disebabkan karena kelemahan peraturan perundang-undangan, edukasi yang kurang diberikan pemerintah kepada masyarakat atau peranan Lembaga Perlindungan Konsemen Swadaya Masyarakat kurang optimal.

---

This paper discusses about the position between businessman and consumers that are not balance, which is consumer is in the weak position. Businessman as manufacturers and distributors are less responsible for the consumers. This is evidenced by the variety of cases, one suspected concerning violation of consumer rights in pure water in North Jakarta by PDAM Jakarta. The author would like to discuss this suction pulse occur whether due to weakness of the legislation, less education given by the role government to the public, or the role of NGOs Consumer Protection less than optimal."

"Permasalahan yang diteliti dalam tesis ini adalah untuk mengetahui apakah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 1/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan telah konsisten dengan Peraturan Perudang-undangan yang berlaku di Indonesia terkait dengan Perlindungan Konsumen, lalu aspek perlindungan apa saja yang diberikan pada Nasabah dalam kegiatan Perantara Pedagang Efek di Indonesia, dan untuk mengetahuiapakah POJK No. 1/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan telah melindungi hak-hak konsumen dalam kegiatan Perantara Pedagang Efek. Peneliti menggunakan metode penelitian hukum normatif sebagai metode untuk melakukan penelitian ini. Penggunaan metode penelitian hukum normatif ini akan dimulai peneliti dengan mengkaji ketentuan-ketentuan hukum positif tertulis, doktrin-doktrin hukum yang berhubungan dengan sistem hukum, perlindungan konsumen, pasar modal, perjanjian serta menganalisis secara singkat pemberlakuannya pada pelaksanaan perlindungan konsumen Perusahaan Efek. Kesimpulan yang didapatkan adalah bahwa ketentuan-ketentuan yang terdapat pada POJK No. 1 Tahun 2013 dan peraturan-peraturan OJK lainnya yang merupakan turunannya telah konsisten dengan UU Perlindungan Konsumen, kemudian aspek-aspek perlindungan konsumen dalam perdagangan efek di Indonesia yang diatur dalam POJK No. 1 Tahun 2013 antara lain adalah aspek Pencegahan, Penanggulangan, Pengendalian Internal dan Pengawasan. Selanjutnya dapat ditarik kesimpulan bahwa POJK No. 1/2013 secara teoritis juga telah melindungi hak-hak konsumen......This study aimed to find out whether the Financial Services Authority Regulation (POJK) No. 1/2013 on Consumer Protection of the Financial Services Sector has been consistent with the applicable Indonesian Rule and Regulations related to Consumer Protection, then what aspects of protection are provided to the Consumer in the activities of Securities Brokerage in Indonesia, and to find out whether POJK No. 1/2013 on Consumer Protection The Financial Services Sector has protected the rights of consumers in the activities of Securities Brokerage. Researcher use a normative legal research method as a method for conducting this research. The use of this normative legal research method conducted by reviewing the provisions of positive written law, and legal doctrines related to the legal system, consumer protection, capital markets, agreements and briefly analyzing its enforcement on the implementation of consumer protection on Securities Companies. The conclusions are that the provisions contained in POJK No. 1 /2013 and other OJK regulations which constitute its derivatives have been consistent with the Consumer Protection Act, then the aspects of consumer protection in securities trading in Indonesia which regulated in POJK No. 1 /2013 are the aspect of Prevention, Countermeasure, Internal Control and Supervision. Furthermore, it can be concluded that POJK No. 1/2013 theoretically also has protected the rights of consumers."

"Penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitis. Hasil penelitian menyarankan perlu adanya perluasan definisi perjanjian dalam UU Persaingan Usaha agar dapat memperkuat usaha perlindungan konsumen di Indonesia sebagaimana sejalan dengan tujuan dasar UU Persaingan Usaha itu sendiri dan dalam memutuskan suatu perkara persaingan usaha, Majelis Komisi perlu pula mempertimbangkan kepentingan dan perlindungan hukum terhadap konsumen akhir.

---

The focus of this study is to discuss about the Commission for the Supervision of Business Competition Decision related to Triple Play Indihome service viewed from law of consumer protective aspect. This research is analytic descriptive. The researcher suggest there should be an extension of the definition of agreement in the business competition law in order to strengthen consumer protection business in Indonesia as well as the basic objectives of the business competition law itself and in deciding a business competition case, the Commission Panel should also consider the interests and legal protection of the final consumer."

"Perlindungan pengetahuan traditional dalam kerangka hukum Hak Kekayaan Intelektual kurang tepat mengingat konsep Hak Kekayaan Intelektual bersifat individual dan kapitalis, sedangkan perlindungan pengetahuantraditional mempunyai konsep komunal

---

"

"Pentingnya kehalalan pangan yang tidak dikemas seperti pangan yang dijual di sebuah restoran menjadikan sertifikat halal restoran sebagai jaminan kehalalan pangan yang diproduksi di restoran. Sertifikat halal restoran yang bersifat sukarela menjadikan belum maksimalnya jaminan bagi konsumen muslim. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sertifikat halal restoran erat kaitannya dengan hak-hak konsumen muslim sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan berimplikasi pada kewajiban pelaku usaha restoran untuk melakukan keterbukaan informasi seputar kehalalan pangan yang diproduksinya dan menjaga kehalalan pangan yang memang ditujukan untuk konsumen muslim.

---

The importance of the halal food that is not packaged as food sold in a restaurant make halal certificate of restaurants as a guarantee of the halal food produced in the restaurants. The certificate of halal restaurants which is voluntary make inadequate guarantee for moslem consumers. This research is the juridical normative research. The results showed that the certificate of halal restaurants closely related to the right of moslem consumer rights as stated in article 4 of Act No. 8 of 1999 on consumers protection and get an obligation to restaurant business players to give the disclosure of information about halal status of their food produced and maintain the halal food that is intended for Muslim consumers."

"Skripsi ini membahas tentang prinsip kehati-hatian yang diterapkan oleh Perusahaan Pembiayaan Konsumen (Consumers Finance), yang sesuai dengan laporan yang dikeluarkan oleh Bapepam-LK, Perusahaan Pembiayaan Konsumen merupakan perusahaan yang memiliki kredit terbesar diantara kegiatan usaha dari Perusahaan Pembiayaan mencapai nilai 163.144 milyar rupiah per bulan November 2011, yang apabila terjadi kredit macet akan mengakibatkan kegoncangan pada ekonomi Indonesia. Oleh karena itu dibutuhkan suatu pengaturan tentang Prinsip Kehati-hatian pada kegiatan usaha ini. Penelitian ini digunakan metode penelitian yuridis normatif, penelitian ini menyarankan agar Pemerintah membuat peraturan yang mengatur spesifik tentang Prinsip Kehatihatian dalam Perusahaan Pembiayaan Konsumen dan menambah ketentuanketentuan yang dianggap perlu.

---

This thesis analyzes the principles of prudence, which is implemented by consumer finance companies as accordingly stated in the report issued by Bapepam-LK. Consumer Finance Company is a company that holds the largest credit among the business activities of finance companies, reaching Rp. 163.144 billion on November. This research utilizes the juridical normative method of research, with primary and secondary data, which is then analyzed with qualitative technic of analysis. The results of this research suggest that the government should make a regulation, which specifically regulates about the principles of prudence concerning consumer finance companies and put into addition any necessary provisions."

"Makanan ringan kemas ulang kiloan yang beredar di lokapasar saat ini menjadi salah satu produk populer yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat karena harganya yang terjangkau dan tersedia dalam berbagai ukuran. Penjualan makanan ringan kemas ulang kiloan yang tinggi, khususnya di lokapasar, tentunya menjadikan risiko konsumen akan peredaran makanan ringan kemas ulang kiloan yang ilegal dan tidak terjamin keamanannya semakin terbuka. Konsumen seringkali mengabaikan pentingnya legalitas seperti izin edar produk, informasi dan keterangan produk, serta keamanan pangan pada makanan ringan kemas ulang kiloan yang beredar di lokapasar. Padahal keamanan dan legalitas produk pangan merupakan satu hal komponen yang penting dalam hal memenuhi hak-hak konsumen atas pangan yang aman dan terjamin mutunya. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis-normatif, skripsi ini akan meninjau ketentuan hukum produksi dan peredaran makanan ringan kemas ulang kiloan, pertanggungjawaban hukum oleh pelaku usaha, dan pengawasannya ditinjau dari peraturan perundang-undangan dan ketentuan lainnya. Tidak dipenuhinya persyaratan keamanan pangan dan legalitas produk oleh pelaku usaha dalam hal memproduksi dan mengedarkan produk makanan ringan kemas ulang tentu akan menjadi pintu bagi pelanggaran-pelanggaran hukum lainnya. Produk yang tidak memenuhi standar keamanan pangan seharusnya tidak boleh beredar di masyarakat termasuk melalui lokapasar. Hasil penelitian ini menghasilkan bahwa belum tersedianya peraturan mengenai pengemasan kembali makanan ringan yang terintegrasi, terbaru, dan sistematis, pertanggungjawaban pelaku usaha dan pihak lokapasar kepada konsumen ditinjau dari peraturan perundang-undangan, dan peningkatan pengawasan oleh BPOM, Dinas Kesehatan baik secara langsung maupun di lokapasar Oleh karena itu, butuh upaya tegas dari BPOM dan Dinas Kesehatan setempat selaku unsur pemerintah dan kepatuhan pelaku usaha seperti pihak penyedia platform lokapasar dalam bersama-sama melakukan pengawasan, penindaklanjutan secara tegas kepada pelaku usaha, edukasi kepada konsumen dan pelaku usaha dalam rangka upaya untuk menghasilkan produk yang terjamin keamanannya dan berkualitas demi melindungi kepentingan konsumen.

---

Repackaged snacks that circulate in marketplaces are currently popular products consumed by the public because they are affordable and available in various sizes. The high sales of repackaged snacks, especially in marketplaces, certainly exposed consumers to the greater risk of repackaged snacks that are illegal and whose safety is not guaranteed. Consumers often ignore the importance of legalities such as product distribution permits, product information, and descriptions, as well as food safety in repackaged snacks circulating in marketplaces. Even the safety and legality of food products is an important component in fulfilling consumer rights to food that is safe, guaranteed safety, and quality. With the juridical-normative research method, this thesis will review the legal provisions for the production and distribution of packaged repackaged snacks, legal accountability by business actors, and their supervision in terms of statutory regulations and other provisions. The non-fulfillment of food safety and product legality requirements by business actors in terms of producing and distributing repackaged snack products will certainly be a door for other violations of law. Products that do not meet food safety standards should not be circulated and distributed in the community, including through marketplaces. The results of this research are the absence of regulations regarding integrated, up-to-date, and systematic about repackaged snacks, the accountability of business actors and market vendors to consumers in terms of laws and regulations, and increasing supervision by BPOM and Dinas Kesehatan directly and through marketplaces. Therefore, there is a need for assertive efforts from BPOM and Dinas Kesehatan as the government and compliance of business actors such as marketplaces platform providers in jointly carrying out supervision, following up strictly on business actors, educating consumers and business actors to produce guaranteed safety and quality products to protect the consumers' interests."