Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKSalah satu pembaharuan perpajakan yang dilakukan pemerintah adalah menggantikan Undang Undang Pajak Penjualan 1951 dengan Undang Undang Pajak Pertambahan Nilai 1964, karena peraturan perpajakan yang lama dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan ekonomi dan juga belum dapat menggerakkan peran serta semua lapisan pengusaha Pengusaha yang termasuk sebagai Pengusaha Kena Pajak menurut Undang Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984, wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, dimana pengukuhan Pengusaha Kena Pajak merupakan suatu langkah awal dalam proses administrasi dalam Pajak Pertambahan Nilai, kerena tujuannya adalah memungkinkan pihak berwenang memungut pajak dengan mencatat identitas Pengusaha Kena Pajak, membimbing den mengawasi pelaksanaan pemenuhanhan kewajiban perpajakannya seperti memasukkan Surat pemberitahuan Masa (SPT Masa) setiap bulannya oleh pengusaha Kena Pajak, yang dapat mempengaruhi penerimaan negara Usaha maningkatkan penerimaan negara, akan dilakukan melalui peningkatan usaha dibidang ekstensifikasi dan intensifikasi Ekstensifikasi dimaksudkan dengan usaha menjaring masyarakat yang sudah wajar menjadi wajib pajak dalam administrasi perpajakan Dan Intensifikasi dimaksudkan untuk mengawasi kepatuhan wajib pajak dalam menjalankan kewajiban pajaknya Dari hasil penelitian didapatkan bahwa hasil dari pe ngawasan terhadap ekstensifikasi dan intensifikasi yang dilakukan di Inspeksi Pajak Jakarta Barat Tiga menunjukkan hasil bahwa tingkat kepatuhan pengusaha kena Pajak dalam melaksanakan kewajiban pajaknya cukup tinggi jika hal ini tetap dapat dipertahankan, maka pajak yang menjadi sumber penerimaan negara paling diandalkan sesudah minyak dan gas bumi diperkirakan dapat memenuhi harapan, sehinga dana pembangunan dapat terjamin dan dapat mengamankan pelaksanaan pembangunan."

"ABSTRAKTelah dilakukan penelitian dermatoglifi ujung jari dan telapak tangan Macaca fasciculans untuk mengetahui kemungkinan menggunakan gambaran dermatoglifi tersebut sebagai alat bantu identifikasi pada M. fascicularis. Penelitian ini bertujuan menggambarkan variasi tipe pola sulur ujung jari dan telapak tangan serta kecenderungan arah sulur pada telapak tangan M. fascicularis dengan menggunakan sampel 55 ekor M. fascicularis (32 jantan dan 23 betina) milik Pusat Studi Satwa Primata IPB yang berasal dari penangkaran di pulau Tinjil, Pandegiang, Jawa Barat. Pengambilan cetakan ujung jari dan telapak tangan M. fascicularis dilakukan dengan menggunakan metoda tinta. Berdasarkan hasil analisis statistik diketahui tipe pola ujung jari M. fascicularis semuanya seragam dalam bentuk whorl. Frekuensi tipe pola sulur telapak tangan kiri dan kanan M. fascicularis memperlihatkan perbedaan sangat bermakna di daerah interdigital II, interdigital III dan interdigital IV ((X<0,01) serta perbedaan arah sulur yang bermakna pada arah sulurdad interdigital H (a<0,05). Perbedaan frekuensi tipe pola sulur antara telapak tangan jantan dan betina M. fascicularis mempeniihatkan perbedaan bermakna pada hipothenar proksimal (a<0,05). Arah sulur dad intendigital II dominan ke daerah nomor 2 dan arah sufur dad interdigital III dominan ke daerah nomor 6."

"ABSTRAKSpermatozoa manusia merupakan antigen yang bersifat sebagai isoantigen, autoantigen dan heteroantigen. Pada penelitian ini sebanyak tiga ekor kera jantan (Macaca fascicularis Raff.) disuntik intramuskular dengan antigen spermatozoa manusia sebanyak 9x penyuntikan sebanyak 250 juta spermatozoa dalam 2 ml larutan Hank?s Balanced Salt Solution (HBSS) steril, IV-VI untuk setiap kali penyuntikan sebanyak 500 juta spermatozoa dalam 4 ml larutan HBSS steril. Sebagai kontrol, dua ekor kera jantan lainnya disuntik dengan HBSS steril dengan prosedur dan volume penyuntikan sama seperti tiga ekor kera yang disuntik dengan spermatozoa (kera perlakuan). Dengan dilakukannya imunisasi tersebut, maka terjadi respon imun pada kera-kera tersebut baik respon imunitas seluler maupun humoral. Makrofag mempunyai peranan penting dalam dalam sistem aferen maupun eferen tubuh, dalam system eferen timbulnya makrofag dapat dijadikan petunjuk bangkitnya respon imunitas seluler. Pada penelitian ini akan dilihat apakah kultur darah kera perlakuan atau kontrol yang diberi atau tidak diberi spermatozoa manusia mampu membentuk makrofag pemakan spermatozoa (spermiofag), jika dapat terbentuk apakah ada perbedaan jumlah relatif spermiofag (jumlah spermiofag dari 100 sel-sel darah yang dihitung melelui leukosit, limfoblas dan spermiofag) antara kera perlakuan dengan kera kontrol. Hasil penelitian memperlihatkan , baik kera perlakuan maupun kontrol yang kultur darahnya diberi spermatozoa manusia mampu membentuk spermiofag in vitro. Jumlah relatif rata-rata spermiofag kera perlakuan 7,03, sedang kera kontrol 5,20. Dari uji t ternyata ada perbedaan yang bermakna (P"

"Latar Belakang: Kasus kehilangan gigi karena pencabutan sering ditemui dan celah yang ditinggalkan karena pencabutan memberikan dampak buruk secara estetika. Sebagai rehabilitasi, digunakan gigi tiruan imediat (GTI) lepasan yang dipasang segera setelah pencabutan. Namun belum diketahui apakah penggunaan GTI lepasan mempengaruhi resorpsi residual ridge (RRR). Tujuan: Menganalisis pengaruh pemasangan gigi tiruan imediat terhadap RRR pasca pencabutan. Metode: Pada 3 ekor Macaca fascicularis, dilakukan pencabutan gigi premolar 1 dan molar 1 kiri dan kanan. Segera setelah pencabutan, dipasang GTI lepasan pada sisi kiri rahang Macaca fascicularis. Pengukuran posisi residual ridge dari sisi rahang Macaca fascicularis yang dipasang GTI lepasan dan yang tidak dipasang GTI lepasan menggunakan radiograf dental pada sesaat setelah pencabutan (0 bulan) dan 2 bulan pasca pencabutan. Selisihnya diukur sebagai RRR. Hasil: Ditemukan perbedaan posisi residual ridge (p<0,05) antara yang diukur pada 0 dan 2 bulan paska pencabutan pada sisi rahang yang dipasang GTI lepasan dan yang tidak dipasang GTI lepasan. Namun tidak ditemukan perbedaan RRR (p>0,05) antara sisi rahang yang dipasang GTI lepasan dengan sisi rahang yang tidak dipasang GTI lepasan.

---

Introduction: Extraction caused tooth loss cases was often found in daily practice and gap left after extraction causes a bad effect on tooth esthetic. As a rehabilitation, a removable immediate denture (RID) was used immediately after extraction. But it was still not know if using RID does have an effect to residual ridge resorption.

Purpose: To analyze the effect of using RID on residual ridge resorption after extraction.

Method:The first premolars and first molars on both left and right side of 3 Macaca fascicularis were extracted. Soon after the extraction RID was placed on the left side of the arch of Macaca fascicularis. Residual ridge position was measured using the dental radiograph for bothside where ID was worn and where RID was not worn immediately after the extraction (0 month) and at 2 months after the extraction. Residual ridge position difference between 0 and 2 months after extraction was measured as the residual ridge resorption.

Result: Significant difference (p<0,05) residual ridge position was observed between measurement done 0 month and 2 months after extraction, for both the side where RID was worn and side where RID was not worn. But no significant difference (p>0,05) was reported for residual ridge resorption measured between the side where RID was worn and side where RID was not worn."

"Telah dilakukan penelitian mengenai endoparasit pada sampel feses Macaca fascicularis dan Macaca nemestrina di Kebun Binatang Taman Sari Bandung, pada bulan Desember 2010--Mei 2011. Penelitian bersifat non-eksperimental dan bertujuan untuk mengamati endoparasit pada sampel feses Macaca fascicularis dan Macaca nemestrina ditinjau dari kehadiran endoparasit. Sebanyak 61 sampel feses telah diperiksa dengan 31 sampel feses Macaca fascicularis dan 30 sampel feses Macaca nemestrina. Sampel feses dianalisis menggunakan metode Pengapungan Sentrifugasi. Berdasarkan hasil pemeriksaan dari 31 sampel feses Macaca fascicularis, Ascaris lumbricoides merupakan endoparasit yang ditemukan dengan frekuensi kehadiran tertinggi yaitu 77,41%. Berdasarkan hasil pemeriksaan dari 30 sampel feses Macaca nemestrina, Trichuris trichiura merupakan endoparasit yang ditemukan dengan frekuensi kehadiran tertinggi.

---

This research was conducted to identify endoparasites on fecal samples of Macaca fascicularis and Macaca nemestrina at Taman Sari Zoo, on Bandung, since December 2010 until May 2011. The aim of this non experimental research was to observe the presence of endoparasite from fecal sample of Macaca fascicularis and Macaca nemestrina. There were 61 fecal samples observed in this research consist of 31 fecal samples collected from Macaca fascicularis and 30 fecal samples collected from Macaca nemestrina. Fecal samples were analyzed by flotation centrifuge methods. The result showed that 31 fecal samples from Macaca fascicularis had the highest frequency of Ascaris lumbricoide (77,41%), meanwhile 30 fecal samples from Macaca nemestrina showed that Trichuris trichiura found to be the highest frequency (76,6%)."

"E-commerce merupakan suatu contoh dari kemajuan teknologi informasi di mana transaksi bisnis tidak dilakukan secara konvensional. PPN akan dikenakan jika terdapat penyerahan dan boleh tidak terjadi pembayaran tetapi setiap penyerahan akan dikenakan PPN. Muncul kekeliruan terkait pengenaan PPN PMSE ini atas pembayaran atau penyerahan karena dalam transaksi sistem elektronik ini konsumen melakukan pembayaran terlebih dahulu sebelum adanya penyerahan BKP karena pada prinsipnya berdasarkan Pasal 4 UU PPN, PPN dikenakan atas penyerahan Barang Kena Pajak. Oleh karena itu penulis membahas pengaturan mengenai PPN PMSE dan pengawasan DJP terkait pengenaan PPN PMSE. Penulisan ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan mengenai PPN PMSE dan pengawasan DJP terkait pengenaan PPN PMSE dan dilakukan dengan metode yuridis normatif. Pemberlakuan PMK No 60/PMK.03/2022 tersebut tidak selaras dengan ketentuan Pasal 23A UUD 1945 di mana pada pasal 23A menyebutkan bahwa pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan Peraturan PerUUan. Oleh karena itu diperlukan perubahan Undang-Undang PPN karena perkembangan ekonomi saat ini yang sangat dinamis. Peran pengawasan DJP dalam menghimpun PPN dari PMSE adalah untuk memastikan bahwa proses pemungutan, penyetoran, dan pelaporan PPN PMSE telah sesuai dengan peraturan yang berlaku dengan menerapkan prinsip keadilan dan harus lebih ditingkatkan.

---

E-commerce is an example of advances in information technology where business transactions are not carried out conventionally. VAT will be charged if there is a delivery and there may be no payment but every submission will be subject to VAT. Therefore, the author discusses the regulation regarding TTES VAT and DGT supervision regarding the imposition of TTES VAT. This writing aims to analyze the regulation regarding PMSE VAT and DGT supervision regarding the imposition of TTES VAT and is carried out using a normative juridical method. The enactment of PMK No. 60/PMK.03/2022 is not in line with the provisions of Article 23A of the 1945 Constitution where states that taxes and other levies that are coercive for state purposes are regulated by a law. Therefore, it is necessary to amend the VAT Law because of the current very dynamic economic development. The role of DGT's supervision in collecting VAT from TTES is to ensure that the process of collecting, depositing, and reporting TTES VAT is in accordance with applicable regulations by applying the principle of justice and must be further improved.depositing, and reporting TTES VAT is in accordance with applicable regulations by applying the principle of justice and must improved."

"Perkembangan kehidupan masyarakat Indonesia yang belum stabilmengharuskan negara selalu mengantisipasi dan mengikuti perkembangan didalam masyarakat dan diiringi dengan pembuatan kebijakan-kebijakan yangsejaln dengan perkembangan di dalam masyarakat.Tujuan penelilian untuk mengetahui apakah perubahan Undang-undang PPN telah disosialisasikan dengan baik, yaitu yang berkaitan denganadministrasi atas pembuatan faktur pajak_ peiaporan dan penyetoran,mekanisme restitusi PPN dan administrasi sehubungan pendetinisian subjekdan objek PPN, Sena menguraakan kepatuhan (compliance) vvajib Pajaksehubungan dengan perubahan adminislrasi tersebut_Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptifkualitatif dengan metode pengumpulan data sample secara acak (randomsampling) dan metode analisis data dengan menggunakan analisis korelasi, regresi, koetisien penentu dan uji hipotesi§i"Hasi1 analisis menunjukanbahwa korelasi pemnuatara faktur pajak, mekanisme restitusi PPN memilikihubungan yang erat terhadap kepatuhan, sedangkan terhadap indikatorkewajiban pelaporan dan penyetoran serta administrasi sehubunganpendennisian kembali subjek dan objek PPN memiliki hubungan Iemah.Hasil pengujian korelasi dan regresi menunjukan bahwa perubanankebijakan administrasi PPN secara umum adalah baik, namun di dalampelaksanaan administrasi cenderung tidak mudah. sehingga PengusahaKena Pajak sulit untuk melaksanakan kewajiban perpajakan dengan baik dandapat dikatakan kecenderungan Pengusaha Kena Pajak untuk kurang patuh_Saran agar peraturan-peraturan yang baru dapat disosialisasikandengan baik kepada Wajib Pajak, sehingga Wajib Pajak memiliki persepsiyang sama dengan Fiskus didalam pelaksanaan administrasi perpajakan.lnformasi perpajakan yang cepat, mudah dan terkini dari kantor pajaknendaknya dapat diwujudkan sebagai suatu bentuk pelayanan kepadamasyarakat berupa penyuluhan perpajakan baik melalui pusat penyuluhanperpajakan maupun web site yang dimiliki DJP_Peraturan yang mudah dapat membanlu Pengusaha Kena Pajakuntuk melaksanakan kewajiban perpajakan dengan baik dan mudah,pengaturan administrasi PPN yang terdapat dalam perubahan Undang-undang PPN telah memberi pengertian yang sederhana dan lebih memberikepastian hukum, namun masih diperlukan peraturan pelaksanaan yangsejalan dengan Undang-undang yang berlaku untuk menegaskan tentangtata cara penerapan lebih lanjut."

"Penerimaan pajak sampai saat ini telah dan akan terus menjadi sumber utama penerimaan negara dalam APBN, seiring dengan berkurangnya porsi pinjaman dari luar negeri dan tidak abadinya penerimaan migas sebagai konsekuensi tidak dapatnya sumber daya alam tersebut diperbaharui. Penerimaan pajak dapat dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti pertumbuhan ekonomi, inflasi, nilai tukar rupiah, harga minyak internasional, dan tingkat suku bunga serta dipengaruhi pula oleh faktor internal yaitu dasar pengenaan pajak (fax base) dan tarif pajak Dengan makin meningkatnya ketergantungan terhadap penerimaan pajak tersebut, mengharuskan pembuat kebijakan membuat strategi-strategi pengamanan target penerimaan pajak tanpa mengganggu sektor usaha dengan memberikan beban tambahan seperti obyek pajak baru atau kenaikan tarif pajak. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka fokus untuk meningkatkan penerimaan pajak sebaiknya adalah dengan mengelola peningkatan basis pajak (fax base) melalui penjaringan WP yang belum melaksanakan kewajiban perpajakan dan mendorong WP yang telah terdaftar dan baru terdaftar untuk menjadi WP patuh. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan bukti empiris mengenai pengaruh pertambahan jumlah WP PPh Badan, PPh Orang Pribadi, PPh Pasal 21, dan PPN serta kepatuhan WP, yang ditunjukkan dengan jumlah SPT Tahunan/Masa PPh Badan, PPh Orang Pribadi, PPh Pasal 21, dan PPN yang dilaporkan, terhadap penerimaan pajak. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan teori terutama mengenai faktor-faktor yang dapat mempengaruhi penerimaan pajak dan kontribusi praktis kepada pembuat kebijakan yaitu Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data cross section. Tahun data adalah 2003 dan meliputi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) seluruh Indonesia yang seluruhnya berjumlah 175 KPP. Data tersebut diperoleh dari Direktorat Informasi Perpajakan, Direktorat Jenderal Pajak, Departemen Keuangan, melalui Intranet DJP dan data Sistem Informasi Perpajakan (SIP). Data penelitian diolah dengan menggunakan regresi linier berganda dan dibagi menjadi 6 model. Penelitian ini berhasil memperoleh beberapa temuan yaitu pertambahan jumlah WP yang berpengaruh secara signifikan meningkatkan penerimaan pajak adalah tambahan jumlah WP PPh Badan, PPh Pasal 21, dan PPN. Jumlah SPT yang dilaporkan sebagai indikator kepatuhan WP, yang berpengaruh secara signifikan meningkatkan penerimaan pajak adalah SPT PPh Pasal 21 dan SPT PPN, sedangkan SPT PPh Badan berpengaruh secara signifikan menurunkan penerimaan pajak. Jenis pajak PPh Orang Pribadi baik untuk variabel tambahan jumlah WP maupun jumlah SPT yang dilaporkan, tidak ada yang berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan pajak. Khusus untuk tambahan jumlah WP PPh Pasal 21 dan PPN dalam salah satu model, dapat berpengaruh secara signifikan menurunkan penerimaan pajak karena pada awal mula WP tersebut terdaftar, SPT-nya menunjukkan kondisi lebih bayar dan berakibat restitusi/pengembalian kelebihan pembayaran pajak. Demikian pula unit SPT PPh Badan yang dilaporkan, menunjukkan pengaruh signifikan menurunkan penerimaan pajak karena cukup besamya nilai SPT Iebih bayar yang dilaporkan WP. Temuan lain yang diperoleh adalah, kebijakan pertambahan jumlah WP dan meningkatkan kepatuhan WP menjadi sangat penting dan menjadi pioritas untuk kawasan luar Jawa dibandingkan dengan kawasan Jawa. Secara umum dapat disimpulkan bahwa kebijakan pertambahan jumlah dan kepatuhan WP memberikan pengaruh signifikan untuk meningkatkan penerimaan pajak. Penelitian ini akan menjadi lebih baik apabila tersedia data yang lebih lengkap untuk beberapa bulan atau beberapa tahun, sehingga akan dapat dilakukan analisa regresi linier berganda dengan data time series atau kombinasi dari data time series dan cross section. Dengan demikian, maka kesimpulan yang diambil dapat menunjukkan konsistensi dari pengaruh variabel bebas yang ada terhadap penerimaan pajak dari waktu ke waktu. "