Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Didalam ketetapan MPR No. 11/MPR/1993 tentang Garis Besar Haluan Negara, bidang ekonomi disinggung secara singkat perlunya peningkatan mutu dan pelayanan penyelenggaraan jasa kepariwisataan. Peningkatan mutu dan pelayanan penyelenggaraan Jasa Kepariwisataan ini mencakup bermacam-macam segi seperti misalnya paket wisata yang ditawarkan, biaya yang dibayar oleh wisatawan, hubungan hukum antara Biro Penyelenggara Jasa Paket Wisata dengan para wisatawan dan sebagainya. Dilihat dari kacamata hukum, perjanjian antara biro perjalanan umum penyelenggara jasa paket wisata merupakan hal yang terpenting karena tercakup di dalamnya hak dan tanggungjawab masing-masing pihak selama berlangsung nya perjanjian tersebut."

"Indonesia adalah negara yang sedang berkembang dimana pemerintah sedang giat melaksanakan pembangunan nasional di segala bidang, salah satunya adalah bidang pariwisata yang dapat memberi pemasukan kepada pendapatan nasional dan dapat menunjang pembangunan di daerah-daerah yang menjadi tujuan wisata serta dapat membuka lapangan pekerjaan bagi penduduk setempat. Guna mendukung pembangunan nasional, pemerintah perlu meningkatkan mutu dan pelayanan penyelenggaraan pariwisata di Indonesia, salah satunya adalah melalui perarturan serta biro perjalanan umum dalam menawarkan paket wisata kepada wisatawan. Perjanjian yang dibuat antara biro penyelenggara jasa paket wisata dengan wisatawan yang memanfaatkan paket yang di tawarkan menimbulkan akibat hukum yaitu timbulnya hak dan kewajiban masing-masing pihak selama berlangsungnya perjanjian tersebut. Namun adakalanya paket wisata tidak terselenggara sesuai dengan perjanjian. Dalam hal ini, biro perjalanan umum harus bertanggung jawab apabila paket wisata tidak terselenggara sesuai perjanjian. Dalam karya tulis ini akan dibahas beberapa hal yang berkaitan dengan tanggung jawab biro perjalanan umum kepada wisatawan apabila paket wisata tidak terselenggara sesuai perjanjian dengan harapan untuk meminimalkan terjadinya wanprestasi atau diabaikannya hak-hak" wisatawan oleh biro perjalanan umum yang menyelenggarakan jasa paket wisata tersebut."