Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPelaksanaan sistem self assesment yang diberlakukan sejak dikeluarkannya Undang-undang Perpajakan Nasional di akhir tahun 1983 dimaksudkan untuk menciptakan suatu keadaan perpajakan yang baik sehingga penerimaan negara dari sektor pajak dapat terus ditingkatkan sesuai dengan kebutuhan pembiayaan pembangunan yang semakin besar. Suatu hal yang sangat penting dalam sistem self assesment adalah peran aktif dari wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, sedang aparat perpajakan berperan sebagai pembimbing dan pengawas dari pelaksanaan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh wajib pajak. Pembayaran Masa PPh Pasal 25 mempunyai arti penting bagi negara karena dengan pemungutan pembayaran masa PPh Pasal 25, maka Kas Negara akan selalu terisi dana Sehingga kelangsungan tersedianya dana untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran yang bersifat rutin akan selalu terjaga. Dengan bantuan kepustakaan dan hasil wawancara di Inspeksi Pajak Jakarta Barat Tiga, diketahui bahwa tinqkat kepatuhan bulanan wajib pajak di Kantor Inspeksi Pajak Jakarta Barat Tiga mengalami penurunan. Hal ini disebabkan oleh berbagai hal antara lain kurang efektifnya administrasi pemungutan PPh Pasal 25. Kurang efektifnya administrasi pemungutan PPh Pasal 25 terletak pada keterlambatan proses penyaluran dan penyortiran segi-segi pembayaran yang pada akhirnya akan berpengaruh pada proses pengawasan pembayaran masa serta mengakibatkan keterlambatan pada proses penerbitan STP. Adanya berbagai faktor penghambat, baik yang berasal dari dalam maupun dari luar Instansi Pajak, turut menyebabkan belum efektifnya administrasi pemungutan PPh Pasal 25 selama ini. Administrasi pemungutan PPh Pasal 25 yang efektif dan taat asas adalah suatu hal yanq harus dipenuhi agar dapat membawa dampak positif terhadap citra Instansi Pajak sehingga kepatuhan dan kesadaran wajib pajak dapat ditingkatkan."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pencairan tunggakan pajak. Faktor yang diteliti yaitu kualitas penetapan dan tindakan penagihan aktif dengan mengambil objek penelitian di Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Pusat.Metode penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif dengan menggunakan data-data sekunder. Penelitian melibatkan sampel sebanyak 176 wajib pajak. Analisis data menggunakan statistik inferensial, meliputi koefisien korelasi, koefisien determinasi, uji t, uji F dan regresi. Perhitungan data dilakukan dengan menggunakan program SPSS versi 13.0.Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas penetapan dan tindakan penagihan aktif memiliki pengaruh positif dan signifikan baik secara sendirisendiri maupun bersama-sama terhadap pencairan tunggakan pajak. Kualitas penetapan memiliki pengaruh signifikan terhadap pencairan tunggakan pajak yang diperoleh koefisien korelasi 0,407, koefisien determinasi 16,5%, t hitung (5,869) > t tabel (1,645) dan persamaan regresi Ŷ = 11,908 + 11,746X1. Tindakan penagihan aktif memiliki pengaruh signifikan terhadap pencairan tunggakan pajak yang diperoleh koefisien korelasi 0,446, koefisien determinasi 19,9%, t hitung (6,572) > t tabel (1,645), dan persamaan regresi Ŷ = 40,744 + 1,709X2.Kualitas penetapan dan tindakan penagihan aktif secara bersama-sama memiliki pengaruh signifikan terhadap pencairan tunggakan pajak yang diperoleh koefisien korelasi 0,548, koefisien determinasi 30%, F hitung (37,054) > F tabel (3,05), dan persamaan regresi Ŷ = 4,778 + 9,405X1 + 1,440X2.Berdasarkan temuan tersebut, maka kualitas penetapan perlu ditingkatkan dengan meningkatkan efektifitas pemeriksasan agar dalam memutuskan suatu penetapan benar-benar memiliki kualitas yang baik dan konsisten. Kegiatan pemeriksaan juga harus dilakukan dengan benar sesuai dengan tahapan dan prosedur pemeriksaan yang ditetapkan. Sementara upaya penagihan aktif harus lebih diintensifkan melalui tahapan-tahapan, prosedur? prosedur, dan pedoman penagihan pajak yang telah ditetapkan, karena semakin intensif tindakan penagihan aktif semakin besar pencairan tunggakan pajak.

---

ABSTRACTThe purpose of the research is to analyze every factors that affect liquefaction tax arrears. The factor that has been analyze are the quality of tax assessment and active claim action, which is monitored from middle tax office in central Jakarta.Methodology that the researcher use is quantitative method by using secondary data. For the primary data, this research use 176 sample of taxpayer. The data analysis is using inferential statistic, including correlation coefficient, coefficient determinant, t test, F test, and regression. Researcher are using SPSS 13.0 version program to calculate the data and get more accurate result.The result of the research show that the quality of tax assessment and active tax arrears claim give positive impact and good significant as individual or together regarding liquefaction tax arrears. Tax assessment quality has significant effect in terms of liquefaction tax arrears, which retrieve from correlation coefficient 0,407, coefficient determinant 16,5%, t count (5,869) > t table (1,645) and regression equality Ŷ = 11,908 + 11,746X1. Active claim action also has significant impact regarding liquefaction tax arrears, which retrieve from correlation coefficient 0,446, coefficient determinant 19,9%, t count (6,572) > t table (1,645), and regression equality Ŷ = 40,744 + 1,709X2. The quality of tax assessment and active claim action together has significant collision in terms of liquefaction tax arrears, which retrieve from correlation coefficient 0,548, coefficient determinant 30%, F count (37,054) > F table (3,05), and regression equality Ŷ = 4,778 + 9,405X1 + 1,440X2.Based on the research findings, the quality of tax assessment need to improve from the effectivity of the tax investigation, therefore it can produce high quality and consistent tax assessment. Investigation activity must be done according routine and investigation procedure which is decided. At this moment, pressing an active claim effort need to be more intensive by using arranger in phases, procedures, and tax claim orientation which already decided. It is because, more intensive the tax claim action will result bigger liquefaction arrears tax."

"Adanya perubahan tata cara pemungutan pajak darl sisternOfficial, Assessment (hutang pajak ditetapkan oleh aparaturperpajakan) menjadi sistem Self Assessment (hutang pajakditetapkan oleh Wa,j.:b Pajak sendiri) dalam iJndang-undang Pajak Penghasilan 1984, d.harapkan bahwa tunggakan Pajak Penghasilan dapat ditekan sekecil mungkin Namun sejak diberlakukannya undang-undang perpajakan baru sampai dengan saat mi, harapan tersebut belum terwujud, bahkan jumlah tunggakan pajak terus membengkak dengan cepatDan jurnlah tunggakan pajak tersebut tunggakan Pajak Penghaallan merupakan yang terbesar (lihat halaman 11-13)Dengan bantuan kepustakaaxi dan hasml pengainatan sertawawancara di Inspeksi Pajak Jakarta Barat Tiga , - diketahuivii Efisiensi administrasi..., Rini Gadih Ranty K, FISIP UI, 1987bab.wa membengkaknya tunggakan. Pajak Penghasilan disebabkanoleh antara lain tidak efisiennya acirninistrasi penagihannyaTidak efisiennya administrasi penagihan Pajak Penghasilanterutama terletak pada sulitnya melakukan penata usahaanSegi Pernbayaran (bukti penbayaran pajak) pada Kohir(tindasan Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak dan SuratKetetapan Pajak Tambahan yang inerupakan dasar penagihanpajak) karena adanya faktor ketidaksesuaian antara Nornor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang tercantum pada Segi Perwayarandengan nomor Kohir yang tercantum pada KohirKetidaksesuaian tersebut cenderung menyebabkan SegiPevnbayaran sulit ditempelkan pada Kohir, sehingga Segi Pernbayaran Wajib Pajak seririg dimasukkan sebagai Segi Berrnacanimacaia Penerimaan Pajak (BPP), yaitu Segi Pembayaran yang tidakjelas identitasnya Akibat dan dinasukkannya Segi Pembayaransebagai Segi BPP ialah Wajib Pajak yang sudah mernbayarpajaknya tersebut masih dikenakan penagihan karena dianggapbelum rnembayar hutang pajaknya Adrninistrasi pena -gihan pajak yang diharapkan dapat rnenganiankan uang negaradengan mencairkan tunggakari pajak justru menyebabkan tentunggaknya pajakAdanya berbagai faktor penghanibat, baik yang berasaldari dalam maupun dara. luar Direktorat Jenderal Pajak, turutmenyebabkan beluin efisiennya adininistrasi penagihan PajakPenghasilan selaima ini.viiiEfisiensi administrasi..., Rini Gadih Ranty K, FISIP UI, 1987Administrasi penagihan Pajak Penghasilan yang efisiendan konsekuen adalah suatu hal yang harus dipenuhi agar dapatmembawa danpak positif terhadap citra penagihanta sendirisehingga kepatuhan dan kesadaran Wajib Pajak dapat ditingkatkan. Oleh karena itu masih perlu dilakukan perbaikan-perbaikan dan peningkatan-peningkatan terhadap pelaksanaankegiatan penagihan pajak di masa mendatang"

"ABSTRAKPembaharuan sistem perpajakan nasional atau lebih dikenal dengan reformasi perpajakan, di mana ada implementasi sistem Self Assessment, yang memberikan keleluasaan bagi wajib pajak untuk membayar dan melaporkan kewajiban pajaknya sendiri. Tapi bagaimana jika wajib pajak tidak dapat memenuhi kewajiban perpajakan baik karena ketidakpatuhan dalam sistem perpajakan maupun faktor lainnya. Skripsi ini membahas tentang pelaksanaan pemungutan pajak oleh otoritas pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pasar Minggu, serta kendala yang dihadapi, dan upaya apa yang dilakukan oleh otoritas pajak untuk mengatasi hambatan tersebut. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif dan mengambil Kantor Pelayanan Pajak Pasar Minggu sebagai tempat penelitian. Hasil penelitian ini menemukan bahwa penagihan aktif memberikan peran yang sangat signifikan terhadap pembayaran tunggakan pajak atas surat ketentuan yang dikeluarkan pada bulan Januari - Juni 2017. Sehubungan dengan realisasi pembayaran tunggakan pajak secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa Prosedur penagihan aktif sebagai upaya untuk mengucurkan tunggakan pajak pada bulan Januari - Juni 2017 belum efektif karena hanya direalisasikan sebesar 6,84 . Hal ini disebabkan ditemukannya beberapa kendala seperti Bagian Seksi Penagihan Kantor Pelayanan Pajak Pasar Minggu yang belum memiliki Sumber Daya Manusia yang tidak mencukupi, terutama yang berkaitan dengan petugas pajak, pembayar pajak yang belum terdaftar, rendahnya kesadaran akan wajib pajak. Dan terakhir, fasilitas kerja yang tidak memadai.

---

ABSTRACTRenewal of the national tax system or better known as tax reform, in which there is the implementation of Self Assessment system, which provides flexibility for taxpayers to pay and report their own tax obligations. But what if the taxpayer cannot meet the obligations of taxation both due to non compliance in the tax system and other factors. This thesis discusses the implementation of tax collection by tax authorities in Tax Office Pasar Minggu, as well as any constraints faced, and what efforts are made by the tax authorities to overcome these obstacles. The approach used in this research is qualitative research with descriptive design and take Tax Office Pasar Minggu as research site. The results of this study found that active billing provides a very significant role on the payment of tax arrears on letters provisions issued during the month of January ndash June 2017. In relation to the realization of payment of tax arrears as a whole can be concluded that the active collection procedure as an effort to disburse tax arrears in January ndash June 2017 has not been effective because only realized by 6.84 . This is due to the discovery of several obstacles such as Collection Section Tax Office Pasar Minggu not yet have insufficient Human Resources, especially related to the Tax Bailiffs, taxpayers who have not registered, low awareness of the taxpayer. And lastly, inadequate work facilities. "

"Peran pajak dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Indonesia terus meningkat terhadap seluruh pendapatan negara dari tahun ke tahun, berdasar pada prinsip pembiayaan dengan kemampuan sendiri maka kesadaran masyarakat Wajib Pajak perlu ditingkatkan. Langkah pemerintah untuk meningkatkan penerimaan dari sektor perpajakan dimulai dengan melakukan reformasi perpajakan dengan pilar utamanya kepatuhan sukarela untuk menghitung, memperhitungkan dan membayar serta melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang sesuai Peraturan Perundang-undangan yang dikenal dengan sistem self assessment, maka fiskus menjalankan tugasnya melalui pembinaan, penyuluhan, pengawasan dan penegakan hukum.Salah satu upaya penegakan hukum adalah Penagihan, selain dari Pemeriksaan dan Penyidikan tindak Pidana Fiskal. Tapi dalam pelaksanaannya tugas penagihan hanya dianggap tugas tambahan, pelengkap yang tidak atau kurang penting dibandingkan dengan tugas pemeriksaan. Seharusnya tugas penagihan tidak hanya dilihat semata-mata merupakan tanggung jawab Juru Sita maupun seksi penagihan saja melainkan sangat terkait dengan pelaksanaan pemeriksaaan yang merupakan awal timbulnya pajak yang masih harus dibayar oleh Wajib Pajak, yang apabila akhirnya menjadi tunggakan seharusnya menjadi tanggung jawab pemeriksa maupun petugas keberatan apabila dalam prosesnya Wajib Pajak tidak setuju dan menimbulkan sengketa fiscal.Dengan melihat serangkaian kebijakan dalam rangka penagihan yang dijalankan selama ini, berdasarkan metode deskriptif maka dapat diambil kesimpulan bahwa upaya penagihan belum berhasil, ini bisa terlihat dari makin bertambahnya saldo awal tunggakan setiap tahunnya dan upaya lebih yang dilaksanakan berupa penyitaan/pemblokiran rekening Wajib Pajak serta pencekalan/penyanderaan tidak membawa hasil yang cukup siknifikan apalagi pengaruh deterent effect yang diharapkan.Sehubungan dengan hal tersebut, maka penulis menyarankan untuk melibatkan fungsi seksi penagihan dalam proses pemeriksaan (seperti tahap closing conference) sebagai wujud bahwa proses pemeriksaan juga harus mempertimbangkan upaya penagihan, selain itu adalah meningkatkan Sumber Daya Manusia secara kualitas maupun kuantitas serta memberikan kompensasi dan insentif yang memadai untuk membangkitkan semangat kerja.

---

Role of Tax in the National Expenditures ("APBN") is ever increasing in the state income over years according to the principles of self-financial capability that the tax payer awareness would be improved. Steps the national government takes to increase earnings from tax sector begin with tax reform with core pillars of self assessment self compliance in tax payers to count, assess, pay and report their amount of tax due according to the Statutes and therefore fiscal agents perform their duties through legal construction, information, monitoring and enforcement.One of legal enforcement aspects is Collection in addition to fiscal penal inspection and investigation. However, collection is considered only as less significant complimentary side duty that investigation. Collection would not be merely considered as responsibility of Confiscator or the Collection Division but also pretty related to investigation as preliminary stage of finding tax due of Tax Payers than in case it becomes default, then investigator or the agent should hold responsible if tax payers do not agree on or lead to fiscal dispute.Considering range of policies on collection ever performed thus far, the descriptive method appears to draw a conclusion that collection remains unsuccessful. This proves from higher beginning balance of default every year and extra attempts in the form of seizing/blocking out Tax Payer's Accounts and gasping or taking hostage of them lead to insignificant result specifically when one expects deterrent effect.Accordingly, the writer suggests to involve functions of Collection Division for investigation (at stage of closing conference, for example) as a realization that the investigation process must consider collection attempts, as well, and Human Resource Development in qualitative and quantitative manners and provision of sufficient compensation and incentives for job enthusiasm."