Ditemukan 147704 dokumen yang sesuai dengan query
Lisa Purnamasari
"
ABSTRAKNegara memungut pajak tidak lebih dan tidak kurang sebesar yang diperkenankan oleh Undang-undang. Wajib Pajak juga akan membayar pajak tidak lebih dan tidak Untuk itulah Sebaliknya, kurang sesuai dengan ketentuan Undang-undang, perlu adanya Tax Planning atau perencanaan kewajiban perpajakan agar dapat memilih beban pajak yang melaksanakan. seringan mungkin sesuai dengan Undang-undang yang berlaku dan pembayaran pajak yang dilakukan terbatas pada pembayaran yang betul-betul merupakan kewajibannya sehingga terhindar dari pemborosan pembayaran pajak. Dalam menyusun Tax Planning Wajib Pajak dihadapkan pada beberapa pilihan/alternatif-alternatif yang ada dalam peraturan perundang-undangan perpajakan. Oleh karena itu penulisan skripsi yang bersifat deskriptif analitis ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Tax Planning di Bidang Pajak Penghasilan disusun oleh Bank Pacific. Selain itu, pelitian ini ingin mengetahui apakah Bank Pacific dapat memanfaatkan adanya peluang pilihan pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan perpajakan dengan sebaikbaiknya sehingga beban pajak penghasilan yang terhutang relatif lebih kecil. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Tax Planning disusun oleh Bank Pacific dengan terlebih dahulu menyusun semacam Tax Mannual yaitu suatu pedoman untuk penyusunan serta pelaksanaan pembayaran pajak. Dari penelitian ini ditemukan pula apa yang dikenal dengan nama Memorandum Tax Planning For Decision Making. Maksud dari memorandum tersebut adalah untuk memilih alternatif yang lebih baik dari pilihan-pilihan yang ada dalam peraturan perndang-undangan perpajakan, misalnya alternatif PPh Ps. 21 ditanggung perusahaan atau PPh Ps. 21 dianggap sebagai penghasilan dalam bentuk tunjangan pajak. Dengan adanya memorandum ini seorang decision maker diharapkan tidak akan salah langkah dalam pengaturan keuangan perusahaannya, khususnya yang berhubungan dengan peraturan perundang-undangan perpajakan."
1990
S-Pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Prima Afiari
"PT X sebagai sebuah perusahaan outsourcing berusaha mencapai efisiensi biaya dengan cara mengevaluasi beban pembayaran pajaknya untuk melalui perencanaan pajak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perencanaan pajak yang diterapkan PT X dalam upaya untuk efisiensi beban Pajak Penghasilan Badan, menganalisis manfaat dari perencanaan pajak, dan menganalisis faktor pendukung dan faktor penghambat perencanaan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Selain itu, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara mendalam, dokumentasi dan studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa PT X menerapkan perencanaan pajak eksternal yaitu perencanaan pajak dengan jasa konsultan, terdapat manfaat setelah perencanaan pajak diterapkan dari segi biaya yaitu dapat meminimalkan beban pajak dan dari segi administrasi yaitu dapat melakukan penghematan waktu.
PT X as an outsourcing company strives to achieve cost efficiency by evaluating its tax burden through tax planning. This study aims to analyze the tax planning that applied by PT X in an effort to efficiently Corporate Income Tax Burden. The research used a qualitative approach. In addition, the data collection techniques used were in depth interviews, documentation and literature research. The results of this study indicate that PT X applying external tax planning which is tax planning with consultant services. There are benefits after tax planning is applied in terms of cost that is to minimize the tax burden and in terms of administration that can make time savings."
Depok: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2017
S-Pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Debora Novayanti
"Salah satu sumber pendapatan negara yaitu pajak. Pajak merupakan iuran yang bersifat wajib bagi setiap warga negara kepada negara. Bagi Wajib Pajak, pajak merupakan beban. Wajib Pajak dapat meminimalkan beban pajak dengan melakukan perencanaan pajak. Perencanaan pajak adalah langkah awal dalam manajemen pajak. Manajemen pajak merupakan sarana memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar sesuai dengan peraturan perpajakan, tetapi jumlah pajak yang dibayarkan dapat ditekan seminimal mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan. Perencanaan pajak sangat berperan dalam meminimalkan pajak terutang. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui peranan perencanaan pajak pada PT. A yang dilakukan secara legal agar tidak merugikan negara dan perusahaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perencanaan pajak sangat berperan dalam pajak penghasilan yang harus dibayar perusahaan.
One source of funding that the state taxes. Taxes is a compulsory fee for every citizen to the state. For tax payers, the tax is a burden. Tax payers can minimize the tax burden by making tax planning. Tax planning is first step in tax management. Tax Management is a means to satisfy tax obligations correctly and according to tax regulation, but the amount of tax paid can be kept to a minimum to obtain the expected profit and liquidity. Tax planning was instrumental in minimizing the tax payable. This research was conducted to determine the role of tax planning at PT.A is done legally so as not to harm the state and the company. The results showed that tax planning is very involved in the income tax to be paid company."
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2012
S-Pdf
UI - Skripsi Open Universitas Indonesia Library
Nicky Nastity Puji Astriany
"Perencanaan pajak dilakukan sebuah perusahaan dengan tujuan agar beban pajak yang harus dibayar dapat efisien. Skripsi ini meneliti tentang efisiensi beban pajak yang dihasilkan PT X dan hambatan hambatan yang ditemukan PT X dari perencanaan pajak yang dilakukan. Penelitian ini bersifat kualitatif dekriptif dengan studi literatur dan wawancara mendalam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perencanaan pajak yang dilakukan PT X tidak efisien. Adapun hambatan PT X dalam melakukan perencanaan pajak diantaranya adanya rangkap jabatan pada tingkat manajerial menengah kurangnya koordinasi antardivisi pengarsipan dokumen yang kurang baik dan Sumber Daya Manusia (SDM) yang kurang memahami peraturan perpajakan.
An enterprise does a tax planning in order to make its tax burden efficient. This thesis examines about efficiency of the tax burden as an outcome of PT X tax planning and obstacle that were found while PT X did the tax planning. This study is a qualitative descriptive study of the literature and in depth interviews. A result shows that tax planning which was done by PT X is not efficient. Obstacles that were found along the implementation of tax planning are double function in the middle managerial lack of coordination among the divisions poor system in keeping the archives and human resources that have no good enough education of tax rules."
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2015
S61370
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Suhartanto
"Dalam mendorong investasi di bidang usaha dan/daerah tertentu diimplementasikan kebijakan tax allowance, namun perusahaan penerima fasilitas mengalami penurunan. Tesis ini membahas tentang efektivitas implementasi kebijakan tax allowance dan faktor yang mempengaruhinya. Penelitian menggunakan teori kebijakan publik, perpajakan, dan investasi. Menggunakan paradigma post positivist, pendekatan kualitatif, dan teknik pengumpulan data dengan wawancara mendalam.
Hasil penelitian menujukan dimensi tepat kebijakan, pelaksana, lingkungan, dan proses terpenuhi, tetapi tepat target belum terpenuhi. Implementasi kebijakan tax allowance cukup efektif dan faktor yang mempengaruhi adalah faktor pendukung dan penghambat. Agar dimensi tepat target terpenuhi dengan membuat grading kriteria perusahaan, persyaratan, dan insentif. Untuk menanggulangi faktor penghambat dengan melonggarkan kriteria dan persyaratan, dan meningkatkan sosialisasi kebijakan tax allowance.
In encouraging investment in the field of business and/or certain areas implemented tax allowance policy, but the company receiving the facility has decreased. This thesis discusses the effectiveness of the implementation of tax allowance policy and the factors that influence it. Research uses public policy theory, taxation, and investment. Using post positivist paradigms, qualitative approaches, and data collection techniques with in-depth interview. The results of the research indicate the exact dimensions of policies, implementers, environments, and Process fulfilled, but the exact target has not been met. Implementation of tax allowance policy is quite effective and influence factors of supporting and inhibiting factors. So that the exact dimensions of the target fulfilled by creating a grade of company criteria, requirements, and incentives. To overcome obstacles by loosening criteria and requirements, and increasing the socialization of tax allowance policy."
Depok: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2017
T48004
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Meliani
"
ABSTRAKKonsumsi listrik Indonesia meningkat setiap tahun. Jika dibandingkan dengan negara lain seperti Thailand, Vietnam, Malaysia, dan Singapura, konsumsi listrik per kapita Indonesia masih sangat rendah. Pemerintah Indonesia harus menjamin ketersediaan serta pemerataan akses listrik. Namun, sebagian besar pembangkit listrik yang ada di Indonesia masih menggunakan bahan bakar fosil. Dalam rangka menjamin ketersediaan listrik di masa mendatang, Pemerintah Indonesia mendorong pengembangan pembangkit listrik tenaga energi baru dan terbarukan. Salah satunya adalah pembangkit listrik tenaga biomassa yang sangat berpotensi untuk dikembangkan. Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia diantaranya adalah memberikan fasilitas pajak penghasilan untuk penanaman modal di bidang pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Biomassa (PLTBm). Dengan demikian, dilakukan analisis terkait critical success factor (CSF) perusahaan pengembang PLTBm, pemanfaatan kebijakan fasilitas pajak penghasilan ditinjau dari asas perpajakan, serta kebijakan insentif pajak penghasilan di Amerika Serikat. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan teknik analisis data kualititatif. Dari hasil wawancara mendalam dan studi literatur, terdapat 4 jenis CSF yang memengaruhi keberhasilan pengembangan PLTBm antara lain faktor industri yang adalah planning pengadaan PLTBm oleh PT PLN dan dukungan perbankan lokal, faktor strategis yang adalah pengadaan kontrak dengan penyedia bahan bakar biomassa dan pemilihan lokasi PLTBm yang sesuai, faktor lingkungan yang adalah peraturan pemerintah dan teknologi, serta faktor temporal yang adalah memilih negara tujuan ekspansi dan realokasi sumber daya. Terkait pemanfaatan fasilitas PPh di Indonesia, masih belum banyak perusahaan yang memanfaatkannya karena pelaku usaha yang juga belum banyak serta sosialisasi yang belum masif. Di Amerika Serikat, bentuk fasilitas PPh yang diberikan adalah production tax credit. Fasilitas PPh diperlukan sebagai pendorong pengembangan PLTBm."
Depok: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2020
S-pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Sihombing, Januardo Sulung Partogi
"Penelitian ini bertujuan untuk melakukan evaluasi kebijakan Fasilitas Pajak Penghasilan (tax allowance) atas kegiatan penanaman modal bidang usaha hutan jati serta mencari alternatif kebijakan yang tepat dengan menggunakan paradigma konsep Supply-side tax policy.
Hasil penelitian ini menunjukan bahwa diperlukan adanya suatu perubahan regulasi dalam pemberian Fasilitas Pajak Penghasilan (tax allowance) atas kegiatan penanaman modal bidang usaha hutan jati mengingat (i) belum pernah ada satu pun pelaku usaha yang memanfaatkan fasilitas ini ; (ii) sulitnya mencari luas hamparan minimal 5.000 Hektar terkait syarat pemberian fasilitas ini ; (iii) potensi sektor bisnis kehutanan Indonesia sangat melimpah ruah dan perlu dilakukan inovasi kebijakan agar pemberian fasilitas tax allowance di bidang usaha kehutanan dapat memberikan sumbangsih besar bagi penerimaan negara dan kesejahteraan rakyat.
Alternatif kebijakan yang direkomendasikan adalah melakukan inovasi kebijakan dengan tidak hanya memberikan Fasilitas Pajak Penghasilan (tax allowance) atas kegiatan penanaman modal bidang usaha hutan jati semata, namun dengan menggunakan terminologi usaha hutan jati berbasis wanatani (agroforestry) dan mengurangi jumlah minimum satuan hektar yang dipersyaratkan sebelumnya (5.000 Hektar)
The purpose of this research is intended to evaluate the policy of Income Tax’s Facility (tax allowance) in particular, for the Investment of Teak Forest Business Sector as well as finding the alternatives of right policy by using the paradigm concept of Supply-side tax policy.These results indicated that the regulatory change in the provision of Income Tax Facility (tax allowance) towards investment activities on business sector of teak forest is necessary by taking into account that the (i) there has never been any companies that take advantage of this facility; (ii) the difficulty of finding vast expanse of 5,000 hectares minimum requirement related to the provision of this facility; (iii) the potential business of Indonesian forest sector is very abundant and innovation policy is necessary so that the provision of tax allowance in the forestry sector can provide enormous contribution to state revenue and welfare.The recommended of policies alternative are to regulate a policy innovation by not only provide Income Tax’s facility (tax allowance) on investment activities of teak forest business sectore solely, however by using terminology of teak forest business sector-based agro forestry and to reduce the minimum of hectares number as required previously (5,000 hectares)."
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2015
T-pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Halomoan, Teldibertu Dipatupa
"Pajak sebagai salah satu sumber penerimaan negara untuk membiayai pelaksanaan jalannya roda pemerintahan dan membiayai pembangunan. Pajak merupakan sumber penerimaan terbesar negara menganut self assessment system yang akan mempermudah administrasi pelaporan dan pembayaran pajak namun disisi lain ada pihak-pihak yang menyalahgunakan sistem tersebut sehingga terjadi pelanggaran-pelanggaran perpajakan. Tindak kejahatan pada perpajakan acab kali dilakukan oleh Pemilik Manfaat. Peraturan yang mengatur Pemilik Manfaat mengatur mengenai identifikasi, verifikasi Pemilik Manfaat terdapat pada Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme. Namun, Pemilik Manfaat yang terdapat pada perpres tidak secara jelas menyatakan bahwa Pemilik Manfaat adalah bagian dari subjek pajak dan penanggung pajak. Melalui penelitian dengan metode yuridis normatif terhadap Pemilik Manfaat yang terdapat pada Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme dengan subjek pajak yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, maka dapat dikatakan bahwa Pemilik Manfaat adalah Subjek Pajak. Demikian juga terhadap Pemilik Manfaat yang terdapat pada Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme dan Penanggung Pajak yang terdapat pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 189/PMK.03/2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penagihan Pajak atas Jumlah Pajak yang Masih Harus Dibayar, maka dapat dikatakan Pemilik Manfaat adalah Penanggung Pajak.
Taxes are one of the sources of state revenue to finance the implementation of the wheels of government and finance development. Taxes are the largest source of revenue, the state adopts a self-assessment system that will facilitate the administration of tax reporting and payment, but on the other hand there are parties who abuse the system so that tax violations occur. Crimes on taxation are sometimes carried out by the Beneficiary. The regulations governing Beneficial Owners regulate the identification and verification of Beneficiaries in Presidential Regulation Number 13 of 2018 concerning Application of the Principle of Recognizing Beneficial Owners of Corporations in the Context of Prevention and Eradication of Money Laundering and Terrorism Financing Crimes. However, the Beneficial Owner contained in the Presidential Regulation does not clearly state that the Beneficiary is part of the tax subject and the tax guarantor. Through research using normative juridical methods on Beneficiary Owners contained in Presidential Regulation Number 13 of 2018 concerning the Application of the Principle of Recognizing Beneficial Owners of Corporations in the Context of Prevention and Eradication of Money Laundering and Terrorism Financing Crimes with tax subjects contained in Law Number 36 of 2008 concerning Income Tax and Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation, then it can be said that the Beneficial Owner is a Tax Subject. Likewise for the Beneficial Owners contained in Presidential Regulation Number 13 of 2018 concerning the Application of the Principle of Recognizing the Beneficial Owners of Corporations in the Context of Prevention and Eradication of Money Laundering and Terrorism Financing Crimes and Tax Bearers contained in the Minister of Finance Regulation Number 189/PMK. 03/2020 concerning Procedures for Implementing Tax Collection on the Amount of Taxes Accrued, it can be said that the Beneficial Owner is the Tax Insurer. "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021
S-pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Muhamad Fadel Rozan
"Laporan magang ini berisi evaluasi mengenai prosedur praktik perpajakan mulai dari penarikan hingga pelaporan pajak penghasilan pada PPh 21 bukan karyawan, PPh 23, PPh 26 dan pasal 4 ayat 2 (PPh final) yang dilakukan oleh PT KRM. Evaluasi yang dilakukan bertujuan untuk menilai apakah praktik prosedur perpajakan PT KRM telah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan, praktik prosedur perpajakan pada pembayaran pajak penghasilan yang dilakukan PT KRM telah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dalam laporan magang ini juga terdapat refleksi diri selama melakukan kegiatan magang di PT KRM, terdapat hal-hal yang telah berjalan dengan baik dan masih belum berjalan dengan baik. Dalam menanggapi hasil refleksi terdapat beberapa tindak lanjut yang akan dilakukan kedepanya untuk membenahi diri menjadi pribadi yang lebih baik.
This internship report contains an evaluation of tax practice procedures starting from withdrawing data to reporting income tax on non-employee PPh 21, PPh 23, PPh 26 and article 4 paragraph 2 (final PPh) carried out by PT KRM. The evaluation carried out aims to assess whether PT KRM's tax procedure practices are in accordance with applicable regulations. Based on the results of the evaluation carried out, the practice of tax procedures for the payment of tax income carried out by PT KRM is in accordance with applicable regulations. In this internship report there is also self-reflection while carrying out internship activities at PT KRM, there are things that have gone well and things that are still not going well. In responding to the results of the reflection, there are several follow-up actions that will be taken in the future to improve oneself to become a better person."
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2024
TA-pdf
UI - Tugas Akhir Universitas Indonesia Library
Muhamad Fadel Rozan
"Laporan magang ini berisi evaluasi mengenai prosedur praktik perpajakan mulai dari penarikan hingga pelaporan pajak penghasilan pada PPh 21 bukan karyawan, PPh 23, PPh 26 dan pasal 4 ayat 2 (PPh final) yang dilakukan oleh PT KRM. Evaluasi yang dilakukan bertujuan untuk menilai apakah praktik prosedur perpajakan PT KRM telah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan, praktik prosedur perpajakan pada pembayaran pajak penghasilan yang dilakukan PT KRM telah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dalam laporan magang ini juga terdapat refleksi diri selama melakukan kegiatan magang di PT KRM, terdapat hal-hal yang telah berjalan dengan baik dan masih belum berjalan dengan baik. Dalam menanggapi hasil refleksi terdapat beberapa tindak lanjut yang akan dilakukan kedepanya untuk membenahi diri menjadi pribadi yang lebih baik.
This internship report contains an evaluation of tax practice procedures starting from withdrawing data to reporting income tax on non-employee PPh 21, PPh 23, PPh 26 and article 4 paragraph 2 (final PPh) carried out by PT KRM. The evaluation carried out aims to assess whether PT KRM's tax procedure practices are in accordance with applicable regulations. Based on the results of the evaluation carried out, the practice of tax procedures for the payment of tax income carried out by PT KRM is in accordance with applicable regulations. In this internship report there is also self-reflection while carrying out internship activities at PT KRM, there are things that have gone well and things that are still not going well. In responding to the results of the reflection, there are several follow-up actions that will be taken in the future to improve oneself to become a better person."
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2024
TA-pdf
UI - Tugas Akhir Universitas Indonesia Library