Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Reformasi administrasi melalui pembentukan administrasi perpajakan modern pratama merupakan kelanjutan sekaligus duplikasi dari administrasi perpajakan modern sebelumnya, yaitu sistem administrasi perpajakan modern yang diterapkan di kantor pajak wajib pajak besar dan madya (large and medium taxpayer office). Namun demikian, administrasi pajak modern pratama memiliki perbedaan karakteristik dibanding yang lainnya. Perbedaan tersebut terletak pada prosedur kerja, jenis pajak yang diadministrasikan, wilayah kerja dan basis wajib pajak. Perbedaan-perbedaan tersebut berimbas pada perbedaan struktur organisasi, beban kerja dan pengukuran kinerja. Karena itu, walaupun reformasi administrasi perpajakan dinilai berhasil, namun efektivitas reformasi administrasi perpajakan melalui pembentukan administrasi perpajakan modern pratama belum pernah dievaluasi secara objektif. Tujuan utama setiap reformasi administrasi adalah mewujudkan keadaan yang lebih baik bagi semua pihak yang berkepentingan. Dalam administrasi perpajakan, keadaan yang lebih baik tersebut ditandai dengan peningkatan kepatuhan wajib pajak. Karena itu, pengukuran efektivitas suatu administrasi perpajakan sebaiknya dilakukan secara menyeluruh, bukan secara parsial, misalnya berdasarkan realisasi penerimaan pajak semata. Berdasarkan teori organisasi, pengukuran efektivitas yang paling tepat, menyeluruh dan integratif adalah pendekatan konstituensi strategis. Pendekatan ini mempertimbangkan semua pihak yang berperan penting dalam menentukan efektivitas administrasi perpajakan. Dalam penelitian ini, konstituen yang memiliki kepentingan strategis adalah pemerintah, pegawai dan wajib pajak. Efektivitas administrasi dari perspektif pemerintah diukur berdasarkan kemampuan administrasi perpajakan merealisasikan penerimaan pajak, meningkatkan kepatuhan wajib pajak, dan kinerja atau efisiensi administrasi secara umum. Sedangkan dari perspektif pegawai dan wajib pajak, efektivitas administrasi diukur berdasarkan tingkat kepuasan masing-masing konstituen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari perspektif pemerintah dan pegawai, reformasi administrasi telah berjalan secara efektif. Sedangkan dari perspektif wajib pajak, reformasi administrasi belum berhasil memenuhi kepuasan wajib pajak. Hal ini ditandai oleh tingkat kepuasan wajib pajak terhadap kualitas pelayanan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Gambir Dua yang masih jauh dari ekspektasi dan lebih rendah dibanding tingkat kepuasan wajib pajak di kantor pajak wajib pajak besar. Reformasi yang hanya efektif dari perpektif pemerintah dan pegawai tersebut menandakan bahwa administrasi pajak setelah reformasi masih cenderung menggunakan pendekatan enforcement daripada peningkatan pelayanan. Hal ini juga menunjukkan pembentukan administrasi perpajakan modern pratama baru sekadar pembenahan internal Direktorat Jenderal Pajak. Kepatuhan sukarela yang merupakan tujuan utama reformasi administrasi perpajakan bisa diwujudkan jika administrasi pajak berhasil menekan biaya kepatuhan melalui peningkatan kualitas pelayanan. Karena hasil penelitian menunjukkan bahwa Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Gambir Dua gagal memberikan pelayanan yang memenuhi kepuasan wajib pajak, maka secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa efektivitas reformasi administrasi perpajakan melalui pembentukan administrasi perpajakan modern pratama masih rendah.

---

Administrative reform through the establishment of pratama modern tax administration is an extension and a duplication of previous modern tax administration, namely modern tax administration system that successfully applied in large and medium taxpayer office. Pratama modern tax administration, however, has different characteristic than the others. The differences lie in its work procedure, its type of the tax that must to be administered, its work regional, and its taxpayer basis. The differences have effect on organization structure, workload, and performance measurement. Therefore, although tax administration reform is claimed as success achievement, the effectiveness of tax administration reform through establishment of pratama modern tax administration is never been evaluated objectively before. The main goal of administrative reform is a better condition for all stakeholders. In tax administration, the better condition lies on the improvement of taxpayer compliance. Therefore, effectiveness measurement on tax administration should be done on comprehensive approach, not partially, base on tax revenue only, for instance. Base on organization theory, strategic constituency is the most appropriate, comprehensive and integrative approach in measurement the effectiveness. The approach is take of all actors that have important role in determining the effectiveness of tax administration into account. In this study, the constituent that have strategic interest are government, staff/officer, and taxpayer. Administration effectiveness from government perspective is measured base on the achievement of the tax administration on collect money to treasury, improvement in tax compliance and performance or efficiency of the administration generally. From staff and taxpayer point of view, administration effectiveness is measured base on their satisfaction level respectively. The study finds that from government and staff perspective, the administrative reform is running effectively. But from taxpayer point of view, the administrative reform has not fulfilled their satisfactions yet. It is shown by the level of taxpayer satisfaction on the service quality of KPP Pratama Jakarta Gambir Dua that is far below their expectations and it is lower than the level of taxpayer satisfaction at large taxpayer office (LTO). The administrative reform that is effective from the government and staff perspective only, shows that post-reform tax administration is tend to applying enforcement approach rather than improving service quality. In addition, it is shows that the establishment of pratama modern tax administration is just internal improvement of Directorate General of Taxation (DJP). Voluntary compliance, that is main goal of tax administration reform, can become into real if tax administration success in minimizing compliance gap through improving service quality. Base on the result of the study that KPP Pratama Jakarta Gambir Dua fails in delivering excellent service to meet the taxpayer satisfaction, then, generally it can be said that the effectiveness of tax administration reform through establishment of pratama modern tax administration is low."

"Pajak merupakan pilar utama pendapatan negara sehingga, sehingga reformasi administrasi perpajakan perlu terus dilakukan untuk memperkuat sistem perpajakan. Reformasi administrasi perpajakan juga bertujuan memperbaiki pelayanan perpajakan dan upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Dalam kaitanya dengan masalah tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh reformasi administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing (PMA) Dua, Jakarta Selatan. Penelitian ini termasuk penelitian survei korelasional yang melibatkan sampel penelitian sebanyak 118 wajib pajak yang diambil dengan teknik acak sederhana. Pengumpulan data dilakukan melalui peneltian lapangan dengan penyebaran kuesioner dan studi dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan menggunakan analisis deskriptif dan analisis statistik meliputi korelasi, koefisien determinasi, uji t dan regresi. Hasil analisis deskriptif menunjukkan bahwa pelaksanaan reformasi administrasi perpajakan secara umum dinilai baik dan telah menciptakan pelayanan perpajakan yang lebih baik, lebih mudah, lebih cepat, lebih sederhana dan menciptakan budaya organisasi yang lebih baik. Sementara untuk kepatuhan wajib pajak diketahui secara umum wajib pajak kurang patuh dalam melakukan pembayaran dan penyetoran kewajiban perpajakannya. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis diketahui bahwa reformasi administrasi perpajakan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing (PMA) Dua, Jakarta Selatan. Artinya, semakin baik pelaksanaan reformasi administrasi perpajakan yang meliputi aspek struktur organisasi, prosedur organisasi dan budaya organisasi, maka semakin meningkat kepatuhan wajib pajak. Reformasi administrasi perpajakan perlu dilanjutkan dan ditingkatkan pelaksanaannya dengan meningkatkan intensitas pengawasan dan pemeriksaan, mengevaluasi Iebih lanjut prosedur pelayanan yang dinilai kurang sederhana, dan mengevaluasi kembali terhadap media sosialisasi yang digunakan untuk menyosialisasikan peraturan perjakan baru kepada wajib pajak agar diketahui efektivitasnya. Pihak KPP juga perlu melakukan media sosialisasi yang bervariasi dan tidak hanya melalui website atau papan pengumuman di KPP, seperti memanfaatkan koran harian, majalah, radio atau televisi agar lebih efektif."

"Tesis lni membahas mengapa dlperlukan kebijakan penghapusan sanksi administrasi sesuai Pasa137 A Urulang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 dan bagaimana kepastian hukum bagi Wajib Pajak serta dampaknya yang memanfaatkan Penghapusan sanksi administrasi Pasal37 A Undang Undang Nomor 28 tahua 2007. Metode penelitian yang digunakan adalah normatif yuridis. Data yang diperlukan dalam penelitian ini diperoieh melalui penelitian kepustakaan yaitu penelittan dengan menggunaka..i datasek.I.IIlder berupa buk.u-buku, pcratLU'an-peratur.:m, laporan-laporan, inforrnasi ilmiah dan bahan tertulis lainnya yang berhubungan dengan pokok permasalahan. Tujuan Kebijakan Penghapusan Penghapusan Sanksi Administrasi yang diatur dalam Pasal37A Undang Undang Nomor 28 Tahun 2007 adalah agar Direktorat Jenderal Pajak mempunyai Data Base Wajib Pajak yang akurat disamping itu untuk menambah penerimaan pajak di tahun 2008. Kepastian Hukum bagi Wajib Pajak yang memanfaaikan Kebijakan Penghapusan Penghapusan Sanksi Administrasi yang dialur dalarn Pasal 37A Undang Undang Nomnr 28 Tahun 2007, alas data dan infonnasi yang disampaikan dalam SPT Tahuanan PPh /Pembetulan SPT Tahuanan PPh dalam rangka kebijakan ini adalah tidak akan dilakukan pemeriksaan sepaujang tidak ada data lain yang membuktikan bahwa SPT yang bersangkutan tidak benar. Namun demikian pemeriksaan terhadap Wajib Pajak sangat terbuka untuk tahun-tahun pajak selanjutnya setelah tahun pajak 2006 (WP lama) atau tahun 2007 (WP Baru) Dampek Kebijakan Penghapusan Penghapusan Sanksi Administrasi yang diatur dalam Pasal 37 A Undang Undang Nomor 28 Tahun 2007 mempunyai ·pengaruh positif dan negatif bagi Wajib Pajak dan bagi Direktorat Jenderal Pajak.

---

This thesia discusses why the administrative sanction deletion policy is required in compliance witl1 Article 37A Act Number 28 Year 2007 and haw is legal certainty for taxpayer and its impact bay taking advantages of administrative suction deletion Article 37A Act Number 28 Year 2007. Research metlwd used is juridical normative. Data required in this research was obtained through library research namely research by using secondary data in fonn of books, regulation and Jaws, reports~ scientific information and

other writeing material related to the subject matter. The aim nf administrative sanction deletion policy as regulated in Arttcle 37 A Act Number 28 Year 2007 is in order that Directorate General of Taxation has an accurate Taxpayer Database in addition to increase tax revenue in 2008. Legal certainty for taxpayer by taking advantages from administrative sanction deletion policy as regulated in Article 37A Act Number 28 Year 2007, upon data and information submitted in Annual SPT Income Tax/Correction of Annual SPT Income Tax in order that there would be no inspection as long as there is no other data providing evidence that the SPT is not correct. However, the inspection toward taxpayers is very transparent fur futher Administrtive Sanction Delete!on Policy regulated in Article 37A Act Number 28 Year 2007 has positive and negative impacts for taxpayers and for Directorate General of Taxation."

"If Indonesia would actually like to see state finance self-sufficient, domestic revenues must b e made the main sources. Hence, the role of taxes which form one of these sources must be enhanced. For this purpose, the Directorate General of Taxation must at all times make efforts to improve its role through such manners as higher levels of efficiency and effectiveness in tax administration.The subject of discussion in this thesis is whether tax administration at the Sawah Besar Tax Service Office which falls under the auspices of the Directorate has been carried out effectively and efficiently and which factors affect such effectiveness and efficiency. The purpose of this thesis is to analyze the effectiveness and efficiency of tax administration at the office above and identify which factors affect them and give recommendations for improvement.This thesis employs theories which relate to tax systems, tax policies, tax laws, tax administration and its performance measurements from the perspectives of effectiveness and efficiency with respect to activities which are conducted under an organizational system.The author has employed a descriptive and analytical method whereby data has been gathered through both desk research as well as field research for which interviews have been conducted with the parties involved.From discussions, a conclusion has been made that in general tax administration at the Sawah Besar Tax Service Office has been performed in a fairly effective and efficient manner, notwithstanding the fact that several elements of tax administration have been found not to be implemented as such. Based upon the tax effort index, the office should be deemed to be inefficient in reaching its tax target revenues. Based upon the tax efficiency ratio, it has not effectively administered taxes in terms of taxpayer registration, processing of tax returns, payment supervision, delivery of letters of warnings, warrants, and letters of order for seizure, issuance of letters of objection, tax determination in comparison with applications for refund, issuance of tax inspection letters, in comparison with those proposed, issuance of tax inspection reports in comparison with the tax inspection letters issued, inspection results in comparison with the tax inspection letters issued and the time period for the conduct of inspections.With respect to the matters above, the author recommends the following improvements: delivery of letters of warnings in accordance with the applicable regulations, timely processing of tax returns, increased activity to collect back payments, issuance of letters of warnings of delay in the delivery of tax returns, immediate issuance of warrants, letters of order for seizure following letters of warnings which have been due but unpaid for, enhanced quality of inspections and the relevant supervisory activities."

"Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) berdampak pada negara Indonesia dalam aspek ekonomi, hal tersebut berdampak pula pada kepatuhan kewajiban perpajakan wajib pajak. Selaras dengan hal tersebut Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menerbitkan Peraturan Gubernur Nomor 36 Tahun 2020 tentang Penghapusan Sanksi Admnistrasi Pajak Daerah Selama Status Tanggap Darurat Bencana COVID-19 sebagai bentuk penanganan atas kondisi tersebut. Penelitian skripsi ini membahas mengenai penghapusan sanksi admnistrasi pajak daerah DKI Jakarta selama status tanggap darurat bencana COVID-19. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui penghapusan sanksi administrasi pajak yang ditinjau dari tujuan umum perpajakan sebagai perlindungan hukum bagi wajib pajak yang terkena dampak COVID-19. Selain itu penelitian ini dilakukan untuk mengetahui kewenangan diskresioner yang dilakukan oleh seorang Gubernur dalam mengeluarkan peraturan tersebut serta untuk mengetahui kepastian hukum wajib pajak atas peraturan tersebut. Penelitian ini dilakukan dengan jenis penelitian yuridis normatif dengan menggunakan data primer berupa peraturan perundangundangan, data sekunder berupa buku dan literatur lain, serta di dukung dengan wawancara dengan pihak terkait. Kesimpulan dari penelitian ini ialah menunjukkan bahwa terbitnya peraturan penghapusan sanksi admnistrasi pajak daerah DKI Jakarta selama status tanggap darurat bencana COVID-19 apabila ditinjau dari tujuan perpajakan sudah tepat. Kemudian peraturan tersebut merupakan kewenangan diskresioner yang dilakukan oleh seorang Gubernur selaku kepala daerah dalam mengeluarkan peraturan tersebut serta sudah cukup memberikan kepastian hukum bagi wajib pajak walaupun masih terdapat beberapa hal yang menimbulkan permasalahan.

---

The 2019 Corona Virus Disease (COVID-19) pandemic impacts Indonesian regarding economic aspect. It also affects tax compliance with tax obligations. In line with this, the Provincial Government of DKI Jakarta issued Governor Regulation Number 36 of 2020 concerning the Abolition of Regional Tax Administration Sanctions During the COVID-19 Disaster Emergency Response Status as the form of handling the condition. This undergraduate thesis discusses abolishing regional tax administration sanctions in Jakarta during the emergency response status for the COVID-19 disaster. This research aims to determine the abolition of tax administration sanctions in terms of general tax objectives as legal protection for taxpayers affected by COVID-19. This research also seeks to determine the discretionary authority exercised by a Governor in issuing these regulations and determining the legal certainty of taxpayers on these regulations. Moreover, this study was conducted using normative juridical analysis with primary data in the form of laws and regulations, secondary data in books and other literature, and supported by interviews with related parties. The conclusion of this study is to show that the issuance of regulations on the elimination of regional tax administration sanctions for DKI Jakarta during the emergency response status for the COVID-19 disaster when viewed from tax purposes is correct. The regulation is then a discretionary authority exercised by a Governor as the regional head in issuing the law. It is sufficient to provide legal certainty for taxpayers even though several things cause problems."

"Pelayanan prima perpajakan merupakan sasaran perbaikan kualitas pelayanan perpajakan oleh karena kualitas pelayanan perpajakan merupakan masalah yang sangat perlu untuk mendapatkan perhatian yang serius.Atas dasar itu maka ide dalam tesis ini secara teoritis ditujukan untuk perbaikan kualitas pelayanan ke arah pelayanan prima perpajakan sehingga harapan Wajib Pajak dapat terpenuhi. Untuk itu telah dibahas dalam tinjauan pustaka, berbagai konsep strategi pelayanan dan berbagai faktor pendukungnya. Adapun variabel pelayanan dimaksud meliputi variabel harga diri, variabel pemenuhan harapan secara berlebrlnan, variabel pembenahan, variabel visi, variabel perbaikan, variabel perhatian/penyayang, dan terakhir variabel pemberdayaan.Untuk memperkuat analisis tesis ini, telah dilakukan penelitian lapangan dengan menyebarkan daftar kuesioner menggunakan metode sampling secara purposive baik terhadap Wajib Pajak maupun pegawai pajak.Dari hasil penelitian di lapangan diperoleh temuan yang pada garis besarnya adalah para pegawai pajak dalam memberikan pelayanan perpajakan telah didasari oleh rasa bangga atas pekerjaannya walaupun fasilitas fisik lingkungan kerjanya masih belum memadai, ternyata menurut Wajib Pajak kualitas pelayanan perpajakan pada umunmya "biases" dengan kata lain tidak jelek tetapi juga belum dapat dikatakan baik. Untuk itu Kantor Pelayanan Pajak terbuka terhadap keluhan Wajib Pajak, namun penanganannya masih sangat lambat dan kualitasnya masih belum memuaskan karena belum adanya bagian yang khusus menangani masalah keluhan Wajib Pajak. Sedangkan usaha perbaikan kualitas pelayanan yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak lebih dititikberatkan pada visi kurang menekankan pada perbaikan dari segi struktural dan operasional Dari segi penerapan teknologi maju masih belum sepenuhnya dilakukan di samping itu pengetahuan pegawai pajak tentang pelayanan perpajakan masih kurang.Atas dasar temuan-temuan tersebut disarankan usul perbaikan pelayanan antara lain perbaikan fasilitas fisik lingkungan kerja, penanganan keluhan Wajib Pajak yang lebih responsif, penerapan teknologi maju dari berbagai jenis pelayanan perpajakan, penyebarluasan informasi sistem dan prosedur untuk mempermudah pemahaman Wajib Pajak dan peningkatan pengetahuan para pegawai pajak khususnya pelayanan perpajakan."

"Penelitian ini bertujuan untuk merencanakan masa depan reformasi administrasi perpajakan dalam rangka mewujudkan administrasi perpajakan yang diinginkan di masa depan, yaitu menuju Good Governance. Masa depan yang diproyeksikan, ditentukan oleh kegiatan yang ada dan orang atau institusi yang berperan dalam reformasi administrasi perpajakan, sehingga skenario administrasi perpajakan dapat tercapai. Proses deskriptif untuk menaksir masa depan ini disebut sebagai perencanaan ke depan (forward process). Hasil yang diinginkan dicapai dilakukan dengan menerapkan berbagai kebijakan untuk mempengaruhi para pelaku untuk menghilangkan segala masalah ke arah masa depan ini. Proses normatif atau perspektif ini disebut perencanaan balik (backward process), Dalam rangka mencapai keefektifan yang lebih besar dalam perencanaan, kedua proses itu dapat dikombinasikan. Perencanaan ke depan-balik tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut. Pertama, masa depan yang mungkin terjadi diproyeksikan melalui perencanaan ke depan (forward). Lalu suatu masa depan yang mungkin terjadi diproyeksikan melalui perencanaan ke depan. Kedua, masa depan yang mungkin terlaksana dan diinginkan, dihipotesiskan, dan kebijakan yang perlu untuk mencapainya ditetapkan melaiui perencanaan balik (backward).Proses perencanaan ini menggunakan metode Analytical Hierarchy Process (AHP). Pendekatan AHP dilakukan secara analisis dengan menggunakan program komputer Expert Choice. Data isian kuesioner tersebut akan diolah lebih lanjut dengan menggunakan software Evaluation and Choice. Hasil dari software tersebut akan dianalisis untuk menguji hipotesis yang diajukan pada awal penelitian ini. Pendekatan Analytic Hierarchy Process (AHP) dapat membantu pemecahan yang kompleks dengan mempergunakan data primer yang melibatkan tenaga ahli. Di samping itu, pertimbangan utama pemakaian AHP dalam karya akhir ini adalah untuk menampung sebanyak-banyaknya aspirasi yang ada daiam era reformasi yang berpengaruh pada semua sektor dan kegiatan di Indonesia. Model AHP merupakan model perencanaan yang demokratis dan desentralisasi serta bersifat bottom up. Sifat demokratis ditunjukkan Iewat proses konsensus dalam penentuan persepsi dari kelompok responden, dan selain pemerintah, pihak Iain juga diikutsertakan sehingga ada demokratisasi dalam proses pengambilan keputusan.Kerangka teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah konsep pajak dan pelayanan publik, reformasi administrasi, reformasi administrasi perpajakan, reformasi administrasi perpajakan menuju good governance, dan reformasi administrasi perpajakan di beberapa negara. Konsep reformasi administrasi perpajakan menuju good governance merupakan kerangka acuan untuk memperbaiki kerusakan dasar institusional pengelolaan maupun distribusi berbagai sumber daya yang ada dalam masyarakat. Paradigma good governance menekankan arti penting kesejajaran hubungan antara institusi negara, pasar, dan masyarakat. Usaha perwujudan good governance dilakukan melalui sinergi antara Iain institusi negara/pemerintah, swasta, dan masyarakat.Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam rangka mencapai masa depan yang mungkin terjadi yang diproyeksikan melalui perencanaan ke depan (forward) diketahui bahwa pihak yang paling berperan dalam reformasi administrasi perpajakan adalah pihak Direktorat Jenderal Pajak dengan salah satu kegiatan utama yang tengah dilaksanakannya yang dapat mendorong terwujudnya administrasi perpajakan berbasis teknologi informasi adalah Sistem Administrasi Perpajakan modern (SAPM). Berdasarkan hasil backward process dari para responden diketahui bahwa untuk mencapai administrasi perpajakan yang diinginkan di masa depan yaitu administrasi perpajakan berbasis teknologi informasi tersebut diperlukan kebijakan restitusi pajak tanpa pemeriksaan dalam rangka mengatasi masalah yang cukup mendesak yang dapat menganggu tujuan yang diharapkan, yaitu permasalahan rumitnya prosedur perpajakan. Melalui penerapan forward-backward planning dengan menggunakan Analytical Hierarchy Process (AHP) diharapkan dapat mewujudkan reformasi administrasi perpajakan yang diinginkan bersama sehingga perpajakan di Indonesia dapat berjalan dengan baik, aman, dan selaras dengan kepentingan semua pihak."