Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

""

"Dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah, pajak daerah merupakan primadona sumber pendapatan yang dapat mendukung pembiayaan pembangunan daerah. Namun, sistem pajak yang dipakai sekarang ini banyak mengandung kelemahan dan tampaknya bagian terbesar dari pajak daerah lebih banyak menimbulkan beban daripada menghasilkan penerimaan bagi masyarakat. Hal itu telah disadari oleh Pemerintah, sehingga pemerintah terus berupaya melakukan perubahan pada sistem pajak nasional, dan perubahan pada sistem pajak daerah.Ada tiga hal yang ingin dicapai dalam penelitian ini, yaitu (1) untuk mengetahui dampak perubahan tarif yang dikenakan terhadap penerimaan pajak daerah, khususnya pajak reklame, (2) untuk menjelaskan dampak perubahan kebijakan pajak reklame terhadap kepatuhan wajib pajak, dan (3) untuk menjelaskan pelaksanaan kebijakan pemungutan pajak reklame pada Suku Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, khususnya di Suku Dinas Pendapatan Daerah Wilayah Kota Jakarta Barat.Rancangan yang digunakan dalam penelitian berupa analisis data sekunder terhadap realisasi pajak reklame selama beberapa kurun waktu dan didukung dengan kajian pustaka (literature study) terhadap perubahan kebijakan pajak reklame serta dampaknya terhadap penerimaan pajak daerah.Hasil penelitian menunjukkan bahwa perubahan kebijakan belum dilaksanakan sebagaimana mestinya, sehingga tujuan untuk meningkatkan penerimaan pajak reklame, belum dapat dibuktikan secara faktual, bahkan penerimaan dari sektor pajak reklame cenderung mengalami penurunan. Selain itu, masih dirasakan adanya mekanisme pengadministrasian pajak reklame yang terlalu berbelit-belit, yaitu mulai dari saat SPPR dimasukkan sampai kepada proses penyelesaian izin penyelenggaraan reklame, sehingga menjadi sumber adanya kolusi antara petugas dan wajib pajak, yang akhirnya dapat menyebabkan ekonomi biaya tinggi.Lebih lanjut, penulis menyarankan agar Pemerintah Daerah menciptakan mekanisme penyelesaian izin penyelenggaraan reklame yang sederhana, ada koordinasi yang baik dengan instansi terkait (Dinas Tata Kota) yang sehingga waktu penyelesaian izin reklame tidak terlalu lama. Selain itu, peningkatan profesionalisme dan pembinaan mental aparat perpajakan merupakan faktor panting yang perlu diperhatikan sehingga pelaksanaan perpajakan dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan."

"Pajak reklame merupakan salah satu pajak daerah yang potensial sebagai sumber pendapatan daerah di DKI Jakarta. Tetapi kontribusinya dinilai belum menggambarkan keseluruhan potensi yang ada atau dengan kata tain belum optimal. Oleh karena itu perlu diteliti bagaimana pengelolaan pajak reklame yang selama ini dilaksanakan.Tujuan dari penelitian yang dilakukan yaitu untuk mengidentifikasi, mengolah dan menganalisa data tentang pengelolaan pajak reklame di Kantor Dinas, Dinas Pendapatan Daerah DKI Jakarta, dengan pendekatan berdasarkan sistem perpajakan yang terdiri dari 3 unsur pokok yaitu : Kebijaksanaan Perpajakan, Undang-undang Perpajakan dan Administrasi Perpajakan. Penelitian yang dilakukan dalam menganalisis pengelolaan pajak reklame dimaksud mempergunakan metode studi kasus yang bersifat deskriptif dengan wawancara dan pengamatan Iangsung sebagai tehnik pengumpulan datanya.Kemudian, dari hasil analisa yang telah dilakukan ditemukan antara Iain hal-hal seperti, ketidak jelasan pengaturan tentang subyek pajak dalam Peraturan Daerah No. 10 Tahun 1989 telah menyebabkan kesalahan mengenai saat terhutangnya pajak dan sekaligus merepotkan administrasi perpajakan dalam pelaksanaan pengelolaannya, kemudian rumusan dasar perhitungan besarnya pajak yang masih Kurang sempurna dilihat dari sudut keadilan, pembagian kewenangan berdasarkan SK.Gubernur KDKI Jakarta No.1048 Tahun 1997 masih belum dapat mengoptimalkan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan tugas dari Kantor Dinas sebagai kantor pusat Dinas Pendapatan Daerah DKI Jakarta, selanjutnya mengenai sumber daya manusia terulama penarikan (recruitment) pegawai yang masih diwarnai oleh spoil sistem dan penempatan (placement) pegawai yang masih belum dapat menyeimbangkan antara bobot/beban atau volume pekerjaan dengan jumlah pegawai, pelayanan yang masih belum menggambarkan pelayanan yang mudah, murah dan cepat, kemudian kegiatan penagihan yang belum dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.Akhirnya penulis mengemukakan saran-saran bagi perbaikan berkenaan dengan masalah yang ada (berdasarkan hasil analisis), yang diharapkan dapat berguna, baik bagi DIPENDA DKI Jakarta dan Program Studi llmu Administrasi, Kekhususan Administrasi dan Kebijakan Perpajakan, maupun bagi kalangan yang Iebih Iuas yang berminat untuk meneliti Iebih lanjut, sebagai masukan dan oleh pikir akademis."

"ABSTRAKUntuk memperoleh informasi_mengenai kinerja Dipenda DKI Jakarta, agar dalam menyongsong era globalisasi dan era perdagangan babas dapat tetap efektif, maka penulis berusaha melakukan analisis kinerja Dipenda DKI Jakarta, khususnya yang menyangkut pendapatan pajak reklame. Metode analisis yang digunakan adalah analisis rasio yaitu Tax Performance Index. Disamping itu penulis juga melakukan uji statistik antara dependent variable dengan independent variable, dan dihitung juga berapa besar kontribusinya dengan menggunakan koefisien determinasi. Hasil penelitian dan hasil analisis secara umum dapat diperoleh gambaran bahwa tingkat efektifitas pemungutan pajak reklame berdasarkan rencana penerimaan pajak reklame PEMDA DKI Jakarta dalam keadaan yang tidak stabil, terutama di tahun anggaran 1997/1998 terjadi tingkat efisiensi dibawah normal. Tingkat efektifitas berdasarkan target penerimaan pajak rekiame PEMDA DKI Jakarta yang ditetapkan pada perjanjian kerjasama antara PEMDA DKI Jakarta hanya menunjukkan peningkatan pada dua tahun pertama perjanjian yaitu tahun 1995/1996 dan 1996/1997, pada tahun berikutnya yaitu tahun 1997/1998 dan 1998/1999 mengalami penurunan. Penerimaan Pajak Reklame di Balai Dinas mempunyai kontribusi yang cukup besar terhadap Penerimaan Pajak Reklame secara keseluruhan. Rencana/anggaran mempunyai hubungan yang positif dan kuat dengan penerimaan pajak reklame. Untuk meningkatkan efektifitas perlu dikaji ulang dalam penetapan rencana penerimaan pajak rekiame. Selain itu untuk meningkatkan tingkat efektifitas dapat dilakukan upaya - upaya antara lain pencairan tunggakan, penetapan yang dilakukan dengan benar, penetapan sanksi, pemeriksaan, pengusutan, penagihan dan pemberdayaan sumber daya manusia. Karena kontribusi penerimaan pajak rekiame Balai Dinas terhadap penerimaan pajak rekiame secara keseluruhan cukup besar, maka sebaiknya intensifikasi penerimaan pajak reklame harus lebih dikhususkan pada kasus-kasus yang ditangani Balai Dinas. Teknik Forecasting perlu diperhatikan, karena terdapat hubungan hubungan positif dan kuat antara rencana dan realisasi penerimaan pajak rekiame. Persamaan regresi Y = 14.47 + 0.85X, untuk memprediksi penerimaan pajak rekiame, dengan asumsi faktor-faktor lain tetap (ceteris paribus)."

"Prosedur pemasangan reklame yang lama menemui banyak kendala dalam pelasksanaanya, karena prosedurnya suiit dan panjang sehingga penyelesaiannya memerlukan waktu yang lama. Untuk mengatasi hal itu Pemerintah daerah melakukan penyederhanaan prosedur pemasangan reklame, dengan tujuan utama penerimaan Pajak Reklame dapat dicapai seoptimal mungkin.Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan penyenderhaan prosedur pemasangan reklame. dan untuk mengetahui penerimaan Pajak Reklame di Jakarta Utara setelah adanya prosedur baru tersebut.Pembahasan dilakukan dengan pendekatan ilmu administrasi khususnya melalui penyederhanaan prosedur pemberian izin pemasangan reklame, dibidang penatausahaan dan pelayanan terhadap hak dan kewajiban wajib pajak, dalam rangka reformasi pajak daerah, yang pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan penerimaan pajak reklame di Jakarta Utara.Penelitian yang dilakukan di Suku Dinas Pendapatan Daerah Jakarta Utara menggunakan metode deskriptif. Data dalam penelitian ini berupa data skunder dan data primer dengan penelitian literatur dan penelitian lapangan yang berupa observasi dan wawancara, sedangkan teknik analisis data menggunakan perhitungan statistik dengan metode trend linier.Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijaksanaan Pemerintah Daerah untuk menyederhanakan prosedur pemasangan reklame tersebut menghasilkan hal sebagai berikut:1. Hambatan pada prosedur sebagaimana diatur dalam keputusan gubernur nomor 37 tahun 2000 dapat diatasi, sehingga prosedur menjadi lebih mudah dan penyelesaiannya menjadi lebih cepat.2. Penyederhanaan prosedur pemasangan reklame yang baru sebagaimana diatur dalam Keputusan gubernur Nomor 127 tahun 2001, adalah merupakan suatu alternatif pemecahan masalah yang hasilnya sangat efektif untuk meningkatkan penerimaan pajak Reklame di Jakarta Utara.3. Hambatan utama pada prosedur lama yang disebabkan karena belum mampunya Suku Dinas Tata Kota untuk menyelesaikan prosedur dengan waktu yang sesuai dengan ketentuan, dapat diatasi dengan menghilangkan peran Suku Dinas Tata Kota dalam rangkaian prosedur pemasangan reklame.4. Dengan dilaksanakannya penyerderhanaan prosedur pemasangan reklame tersebut, penerimaan Pajak Reklame tahun 2002 di Jakarta Utara mengalami peningkatan yang tinggi yaitu sebesar 74 % bila dibandingkan dengan penerimaan tahun 2001.5. Tidak stabilnya peningkatan penerimaan antara tahun 1996/1997 sampai dengan tahun 2002, menghasilkan standar deviasi yang tinggi berdasarkan perhitungan statistik dengan metoe trend linier dan mengakibatkan sangat besarnya range antara kurva optimis dan kurva pesimis, sehingga akan mempersulit dalam menentukan rencana penerimaan Pajak Reklame yang akurat untuk tahun berikutnya.Selanjutnya rekomendasi dari hasil penelitian ini adalah :1. Suku Dinas Tata Kota sebagai pelaksana fungsi regulair dibidang ketatakotaan harus tetap dilibatkan pada prosedur pemasangan reklame.2. Menyederhanakan prosedur yang berlaku secara intern di Suku Dinas Tata Kota yang menghambat kelancaran dalam penyelesaian prosedur.3. Meningkatkan koordinasi antar Sudin Dipenda dengan Suku Dinas Tata Kota dan menunjuk koordinatornya.4. Pemerintah Daerah harus konsisten dalam menerapkan peraturan, agar ada kepastian hukum, adil dan tidak merugikan masyarakat pemasang reklame."

"Seeing the condition of DKI Jakarta province as the capital city of Indonesia, as well as a center of economic trades and business district, has a lot of potential income that base on taxes. Mobile billboard tax is one of the potential local taxes in relation to increasing the need of local taxation revenue. But the imposition of Mobile billboard rent value as the tax base are different with other type of billboard. Mobile billboard was imposed with flat rate, without consider the strategic value and length of road class value which has come to decrease the local tax revenue.Based on the different imposition of tax base, the writer is attracted to make a research. The approach used in this research is qualitative approach. The goal is trying to find out which treatment are suits best for mobile billboard tax base. The research method used is descriptive because the writer tries to give a detail description for mobile billboard tax treatment by considering the strategic value and length of road class value as the variable of mobile billboard tax base which has known as Mobile Billboard Rent Value. The data collection technic used in this research is by reading the literature which focus on the research, observation, and interview. The interview was done with government institution that related to the subject, advertising agencies and tax experts.The conclution of this research shows that mobile billboard tax has a special treatment with flat rate because it is not stay on one location and has a high mobilities. And to increase the local tax revenue, local government could have an improvement by sets the tariff to the highest road classification for mobile billboard that have same route everyday. Otherwise, mobile billboard that has a different route could sets to the average tariff from the road class value."

"Pajak Reklame sebagai salah satu sumber penerimaan daerah yang cukup potensial, namun dilihat dari kontribusinya hanya 2,17 % dari total penerimaan Pajak Daerah dan menunjukkan tingkat efektifitas pemungutan yang tidak stabil.Hal ini disebabkan karena pada kenyataannya berbagai kepentingan membatasi penggalian sumber penerimaan dan optimalisasi penerimaan dari pajak reklame, ditambah lagi dengan mekanisme pemungutan yang ada saat ini kurang mendukung upaya optimalisasi penerimaan.Dilatarbelakangi permasalahan tersebut, maka masalah yang diteliti berkaitan dengan melakukan analisis terhadap mekanisme pemungutan pajak reklame dan melakukan pengukuran terhadap tingkat efektifitas pemungutan pajak reklame serta menguraikan upaya-upaya yang dapat meningkatkan efektifitas pemungutan pajak reklame pada Dipenda Propinsi DKI Jakarta.Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif analitis dengan menyajikan data historis perkembangan penerimaan pajak reklame dilakukan penghitungan tingkat efektifitas pemungutan pajak reklame melalui analisis statistik "Pearson Correlation" dan dilakukan penghitungan estimasi potensi Pajak reklame secara mikro dan makro.Dari hasil penelitian dari analisis statistik dengan bantuan SPSS dan penelitian mekanisme pemungutan pajak Reklame pada Dinas Pendapatan Daerah Propinsi DKI Jakarta, didapat hasil sebagai berikut :1. Mekanisme pemungutan pajak reklame belum sesuai dengan sistim dan prosedur pemungutan yang sesuai dan belum mengacu kepada Sistem perpajakan.2. Efektifitas pemungutan Pajak reklame menunjukkan tingkat efektifitas yang tidak stabil.3. Dari hasil analisis regresi didapat koefisien korelasi sebesar 0,876 yang menunjukan hubungan antara rencana dan realisasi penerimaan pajak reklame adalah positif dan derajat hubungan adalah cukup kuat.4. Besarnya sumbangan penetapan rencana penerimaan terhadap variasi (naik turunnya) realisasi penerimaan pajak reklame hanya sebesar 76 %, sedangkan 24 % ditentukan oleh faktor lain.5. Upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan efektifitas pemungutan yaitu melakukan kajian terhadap Perda No. 8 Th. 1998 dengan mengacu kepada sistem perpajakan khususnya unsur Administrasi Perpajakan.Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan bagi Dinas Pendapatan Daerah Propinsi DKI Jakarta untuk dapat meningkatkan penerimaan pajak reklame yang optimal."