Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kebijakan pemusatan tempat terutang PPN dengan menggunakan media elektronik diberlakukan sebagai tindak lanjut dari diterapkannya ketentuan mengenai penyampaian SPT secara online. Ketentuan ini menambahkan ketentuan yang telah ada sebelumnya, sehingga memberikan lebih banyak pilihan bagi wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya. Tujuannya adalah untuk meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak dengan cara menyederhanakan prosedur dan administrasi perpajakan.Tesis ini bertujuan untuk mengetahui perbandingan antara kebijakan pemusatan tempat terutang PPN dengan menggunakan media elektronik (e-filing) dengan tidak menggunakan media elektronik (e-filing), serta mengetahui apakah kebijakan yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak ini dapat menyederhanakan administrasi balk bagi wajib pajak maupun Direktorat Jenderal Pajak. Untuk menjawab permasalahan dan mencapai tujuan penulisan, teori yang digunakan dalam tesis ini diantaranya adalah teori tentang kebijakan, atas pemungutan pajak, teori tentang e goverment dan teori tentang pelayanan publik.Metode penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah kualitatif dan deskriptif, dengan menggunakan sumber data primer berupa wawancara dengan narasumber serta data sekunder berupa peraturan perundangan, literatur dan bukubuku yang berkaitan dengan topik pembahasan dalam tesis ini.Dan hasil penelitian ini diketahui bahwa kebijakan yang mengatur prosedur dan tatacara melakukan pemusatan tempat terutang PPN dengan menggunakan media elektronik (e-filing) merupakan penambahan dari ketentuan yang telah ada sebelumnya, dengan beberapa perbedaan perlakuan diantara keduanya. Kebijakan ini merupakan fasilitas yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak bagi wajib pajak yang menyampaikan SPT Masa PPN secara online (e- filing). Prosedur dan tatacara pemusatan tempat terutang PPN dengan media elektronik dibuat lebih sederhana dibandingkan dengan apabila pengusaha kena pajak tidak melakukan e -filing. Dengan adanya pemusatan tempat terutang PPN dengan media elektronik, maka balk pengusaha kena pajak maupun Direktorat Jenderal Pajak memperoleh manfaat yaitu berkurangnya pekerjaan administrasi dan dokumentasi dalam rangka pelaksanaan kewajiban perpajakan, karena pengiriman data dilakukan secara terpusat dan dikirim secara real time dan online dengan memanfaatkan teknologi informasi yang dimiliki oleh Direktorat Jenderal Pajak.Pengembangan teknologi informasi oleh Direktorat Jenderal Pajak dalam rangka penyederhanaan administrasi ini dapat dikatakan sebagai salah satu bentuk aplikasi e-Government, yang bertujuan untuk mempermudah pelayanan kepada wajib pajak, sehingga wajib pajak lebih mudah dalam melaksanakan kewajibannya, dan pads akhirnya dapat meningkatkan kepatuhan sukarela (voluntary compliance) wajib pajak.Agar kebijakan yang dikeluarkan dapat memberikan manfaat yang maksimal balk bagi wajib pajak maupun bagi Direktorat Jenderal Pajak sendiri, maka segenap jajaran Direktorat Jenderal Pajak harus menyadari sepenuhnya bahwa sebagai institusi pemerintah, salah satu tugasnya adalah memberikan pelayanan yang lebih baik kepada wajib pajak dengan menyediakan sarana berupa seperangkat kebijakan yang sederhana, jelas, mudah untuk dipahami dan dilaksanakan serta tidak bertentangan dengan kebijakan lain yang berkaitan. Untuk itu diperlukan sikap yang profesional dan semua pihak yang terlibat harus memiliki komitmen dan semua harus mengambil peran aktif sesuai dengan potensi, wewenang dan peluang masing-masing pihak.

---

Policy of centralization of VAT reporting by using electronic media released by Directorate General of Taxation as follow-up from applying of rule of the submission of SPT (Tax Advice Form) by online. This rule enhances the rule which have preexisted before, so that gives the more choice to taxpayer to do their tax obligations. Its target is to improve service to taxpayer by making simpler in tax administration and procedure.

This research is to compare between policy of centralization of VAT reporting by using electronic media (e-filing) against without using electronic media (e-filing), and know whether do policy released by Directorate General of Taxation can simplify tax administration for both taxpayer and also Directorate General of Taxation. In order to answer problems and reach the goal of this research, theory that used in this thesis among such as theory, about public policy, four maxims theory, e Government and theory about public service.

Research methodologies which is used in this thesis is qualitative and descriptive, and using source of primary data in the form of interview with persons who have responsibility in implementation of centralization of VAT

Reporting by using electronic media (e filing) and also secondary data in the form of regulations, books and literature related to the topic.

The result of this research is that policy of centralization of VAT reporting by using electronic media (e-filing) represents addition of rule which have preexisted, with a few difference of treatment among both. This policy represents facility provided by Directorate General of Taxation to taxpayer submitting SPT VAT by online (e- filing). Mechanism and procedure of centralization of submitting VAT by using electronic media is simpler than without e-filing. With the centralization of place to report VAT by using electronic media, both taxpayer and Directorate General of Taxation get the benefit, that is decreasing clerical work of documentation and administration in order to execution of obligation of taxation, because the delivery of data conducted centrally and sent "real time" and online by exploiting information technology had by Directorate General of Taxation.

The development of information technology by Directorate General of Taxation in order to simplify the tax administration can be told as one of the implementation of e-Government with aim to serve the taxpayer more easily. So that the taxpayer is easier in executing its obligation, and in the end it can improve voluntary compliance of the taxpayer.

To give maximal benefit for both taxpayer and Directorate General of Taxation, the Directorate General of Taxation have to realize that as governmental institution, one of their duty is to give better service to taxpayer not only by providing medium in the form of a set simple policy, clear, and easy to be comprehended and executed but also not oppose against to other policy. For that reason, professional attitude, commitment and active role from all related party in Directorate General of Taxation is needed."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan e-faktur sebelum dan sesudah pemusatan PPN dan faktor yang menyebabkan e-faktur tidak dapat mengakomodir aturan pemusatan PPN hingga mendorong terjadinya ketidakpatuhan pajak. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk menganalisis lebih dalam fenomena penerapan e-faktur terkait pemusatan PPN. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara keseluruhan e-faktur telah memberikan kemudahan kepada PKP dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Namun, e-faktur memiliki kelemahan yaitu tidak dapat menyediakan sarana pelaporan untuk membetulkan data PPN cabang setelah pemusatan sehingga mempengaruhi perilaku PKP dari patuh menjadi tidak patuh.

---

This study aims to analyze the application of e-faktur before and after VAT centralization and the factors that cause e-faktur to not accommodate the VAT centralization rules to encourage tax non-compliance. This study uses qualitative methods to deep analyze into the phenomenon of the application of e-faktur related to VAT centralization.

The result of the study indicates that overall e-faktur has provided convenience to PKP in carrying out their tax obligations. However, e-faktur has the disadvantage of not being able to provide a report to correct branch’s VAT data after centralization, thus alters PKP behavior from being obedient to non-compliance."

"Dalam rangka menyeimbangkan neraca perdagangan, menggalakkan ekspor, dan memberikan rangsangan bagi tumbuhnya iklim investasi di Indonesia, pemerintah menerapkan pemberian fasilitas bagi sektor ekonomi strategis. Salah satunya adalah pemberian fasilitas pembebasan PPN atas pembelian dan atau penyerahan barang modal. Studi mengenai sejauh mana pelaksanaan administrasi pemberian fasilitas tersebut merupakan pokok isi materi tesis ini.Pokok permasalahan studi mengenai hal tersebut adalah: pertama, apakah wajib pajak dan fiskus mempunyai pemahaman yang sama mengenai ketentuan pemberian fasilitas pembebasan PPN barang modal, kedua, apakah fasilitas pembebasan PPN barang modal mendapat sambutan positif dari wajib pajak dan esensi kebijakannya telah menyentuh ke akar permasalahan, ketiga, apakah pelayanan dan pengawasan pemberian fasilitas pembebasan PPN barang modal telah memenuhi harapan, keempat, apakah pemberian fasilitas pembebasan PPN barang modal dapat meningkatkan kinerja sektor industri berorientasi ekspor.Sebagai landasan teori, disampaikan beberapa teori mengenai prinsip-prinsip perpajakan yang ideal, mulai dari perumusan ketentuan perpajakan yang baik, pelaksanaan administrasi serta pengawasannya. Di samping itu, disampaikan juga teori mengenai pembelian fasilitas perpajakan yang ideal khususnya di bidang Pajak Pertambahan Nilai, implikasi pembelian fasilitas serta aspek-aspek pemberian fasilitas terhadap perkembangan sektor industri.Penelitian dilakukan melalui studi literatur (library research), serta penelitian lapangan (field research) dengan melakukan survey serta analisis terhadap persepsi wajib pajak maupun fiskus di wilayah Kantor Pelayanan Pajak Tangerang, menggunakan instrumen kuesioner.Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak terdapat keseragaman pemahaman ketentuan pemberian fasilitas pembebasan PPN atas pembelian dan atau penyerahan barang modal di antara wajib pajak dan fiskus. Namun demikian pemberian fasilitas tersebut, oleh pengusaha sektor industri dianggap telah memenuhi harapan. Sedangkan dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa kelemahan dan. kendala dalam pelayanan maupun pengawasannya. Di samping itu, berdasarkan hasil penelitian juga diketahui bahwa di antara wajib pajak maupun fiskus mempunyai persepsi yang sama bahwa pemberian fasilitas tersebut dapat meningkatkan kinerja sektor industri berorientasi ekspor.Agar tercapai tujuan pemberian fasilitas tersebut secara optimal disarankan agar dilakukan sosialisasi, penyederhanaan aturan, dan kajian menyeluruh mengenai efektivitasnya. Selain itu, diperlukan juga adanya komunikasi antara pengusaha dengan otoritas perpajakan untuk menampung berbagai permasalahan dalam rangka pemberian fasilitas. Terhadap berbagai kelemahan pelayanan dan pengawasan disarankan agar lebih ditingkatkan prinsip kehati-hatian dalam rangka registrasi pengusaha kena pajak, penambahan keterangan dan penelitian yang lebih mendalam terhadap pos-pos SPT PPN, peningkatan kualitas fiskus, serta penerapan ketentuan mengenai pemeriksaan khusus melalui metode sampling terhadap pengusaha yang telah memanfaatkan pemberian fasilitas tersebut.

---

According to reduce the trade balance gap, encouraging export, and enhancing the investment climate in Indonesia, government treated some incentives for the strategic economic sector. One of them is by giving the VAT free incentive to the purchase and, or sale of capital goods. So, the main topic of this thesis is about how is the administrative implementation of this tax incentive.

The main study problems of this thesis are: first, are among the taxpayers and fiscus have the same understanding about the VAT free incentive on capital goods, second, how is the taxpayer responses about this facility objectives, third, are the services given and controlling by tax authority satisfying, fourth, Can the given VAT free facility of purchasing capital goods arising performance of export oriented industry.

There are some emphasized theory used by writer, such as the theory of tax principles, started with how to formulate the ideal tax legislation, moreover is the theory of tax incentive, especially VAT incentives, the implications and general aspects of performing this facilities according to developed the industry sector.

The writer using library research and field research by developing analysis and survey of taxpayer and fiscus perception in Tangerang tax office with a questioner instrument Empirically, the research showing whether there is not the same understanding about VAT free incentive legislation among tax payers and fiscus. In spite of that, the given incentive has the positive response and considering fulfilled their hopes by the company of industry sector. Although, there are some weakness and constraints in performing such a good service and good control. At last, the research found that there is the same perception among tax payers and fiscus about the stigma whether the VAT free facility given by government will arise export oriented industry sector performance.

In order to optimally achievement of tax facility objective, the writer suggesting tax authority to get more socialization of tax legislation especially tax facilities, tax rule simplification, and generous study of incentive effectiveness. In spite of that, it needs communication between tax payers and tax authority to discuss some problem according to implementation of tax facility. To reduce some weakness in implementing tax facility service and control, tax authority suggested to get more careful according to tax registration, more description by taxpayer in VAT report and more examination by fiscus on it, enhance the human resource capability, and finally implementing the special audit criteria by sampling to the person or company who have got the VAT free facility in their transaction."