Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pokok permasafahan dalam tesis ini adalah untuk mengetahui apakah perlakuan pajak penghasilan berkenaan dengan penyusutan dan pembayaran lease pada finance lease sesuai Keputusan Menteri Keuangan No. 1169/KMK.01/1991 mempunyai dampak yang sama terhadap pajak penghasilan.Tujuan penulisan tesis ini adalah untuk menganafisis perbedaan yang sepadan (comparable) antara penyusutan pada barang modal yang dibeli dan deduktibiltas pembayaran lease pada finance lease dan melihat pengaruhnya terhadap pajak penghasilan.Suatu transaksi finance lease dapat ditinjau dari perspektif form over substance atau substance over form. Di dalam penentuan peristiwa kena pajak perpajakan lebih menekankan makna ekonomis daripada bentuk yuridis transaksi tersebut (substance over form).Metode penelttian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah metode deskriptif analisis, dengan teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan dan studi lapangan pada perusahaan leasing dengan sampel 4 data pembayaran lease yang mewakili masing-masing kelompok harta sesuai Undang-Undang No. 17 tahun 2000 tentang Pajak Penghasiian.Dan hasil analisis diketahui bahwa pembayaran lease pada finance lease meliputi biaya penyusutan dan biaya bunga, di samping itu semakin panjang perbedaan antara masa lease dengan masa manfaat barang modal, maka semakin besar penghematan pajak dari penyusutan dengan menggunakan finance lease.Wajib pajak dapat memanfaatkan ketentuan pajak penghasilan berkenaan dengan pembebanan finance lease sebagai sarana tax planning untuk mendapatkan penghematan pajak dari penyusutan dengan cara membandingkan total niiai sekarang biaya penyusutan barang modal alternatif membeli dan finance lease. Di samping, itu Otoritas pajak disarankan untuk mengeluarkan addendum atas Keputusan Menteri Keuangan No. 1169/KMk. 01/1991 yang berkenaan dengan masa manfaat aktiva yang disewa guna usaha yang dibeli oleh lessee (pelaksanaan hak opsi) untuk keperiuan penyusutan sehingga ada kepastian dan keseragaman perhitungan sisa masa manfaat dan tarif penyusutan."

"Asuransi pengangkutan barang melalui laut memegang peranan penting dalam perekonomian suatu negara karena jenis asuransi tersebut memberi proteksi atau jaminan pada barang-barang yang diangkut melalui laut yaitu terhadap risiko dan bahaya laut yang selalu mengancam.Di Indonesia perkembangan asuransi pengangkutan barang melalui laut cukup pesat yaitu dapat dilihat dari premi bruto yang semakin meningkat dari tahun ke tahun Perkembangan jenis asuransi tersebut antara lain karena kapasitas terbesar pengangkutan barang antara pulau/negara dilakukan melalui laut dan telah ditetapkannya polis asuransi pengangkutan barang melalui laut sebagai salah satu syarat dalam pemasukan barang dari satu negara ke negara lainnya.Dalam rangka proses underwritmg dan penyelesaian klaim asuransi pengangkutan barang melalui laut penulis mengambil obyek studi pada PT Tugu Pratama Indonesia sebagai salah satu perusahaan asuransi kerugian terbesar di Indonesia di mana penutupan asuransi terbesarnya adalah terhadap kekayaan/harta benda milik Pertamina serta kepentingan lain yang mendukungnya.Tugas dan fungsi bagian underwntmg yang merupakan suatu proses dilaksanakan untuk menciptakan bisnis-bisnis yang aman dan menguntungkan bagi perusahaan asuransi. Proses underwriting tersebut meliputi seleksiatas risiko klasifikasi risiko dan penentuan tarip premi, pembuatan polis dan penetapan retensi/reasuransi Dalam praktek bagian underwriting asuransi pengangkutan barang melalui laut pada PT Tugu Pratama Indonesia melaksanakan sepenuhnya proses underwriting tersebut di maha pelaksanaannya disesuaikan dengan keadaan pasar dan kondisi perusahaan.Proses penyelesaian klaim yang dilaksanakan oleh bagian klaim merupakan suatu proses penyelidikan eva¬luasi dan pencapaian persetujuan dengan tertanggung yang mengalami kerugian Adapun tujuannya adalah agar klaim dapat dibayar dengan cepat dan adil Tugas-tugas bagian klaim pada dasarnya adalah untuk menentukan apakah klaim yang diajukan tertanggung memenuhi syarat untuk dibayar (eligible for claim settlement) menentukan besarnya klaim (eytend of claim) dan membayar klaim (payment of of claim) tersebut Jika penyebab kerugian adalah pihak ketiga maka bagian klaim harus menuntut pula kepada pihak yang bersangkutan (sehubungan dengan hak subrogasi perusahaan asuransi).Pada PT Tugu Pratama Indonesia penyelesaian klaim tidak sepenuhnya dilakukan oleh bagian klaim tetapi untuk klaim-klaim yang besar maka penyelidikan ke lokasi serta perhitungan klaim dilakukan oleh Loss Adjuster Independen Sedangkan tuntutan kepada pihak ketiga yang menyebabkan kerugian (hak subrogasi) dapat dilaksanakan oleh Recovery AgentDalam proses underwritmg dan penyelesaian klaim asuransi pengangkutan barang melalui laut pada PT Tugu Pratama Indonesia, terdapat beberapa masalah yang dapat mengganggu kelancarannya Masalah tersebut umumnya datang dari tertanggung yaitu disebabkan kurang pahamnya tertanggung/calon tertanggung mengenai penutupan asuransi tersebut secara keseluruhan Sehingga saran yang dapat diberikan antara lam agar PT Tugu Pratama Indonesia segera menggunakan cara-cara penerangan yang lebih efektif dan intensif."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas mengenai putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha No 20/KPPU-I/2016 terkait pelanggaran pasal 5 ayat 1 Undang-undang no 5 tahun 1999 tentang penetapan harga yang diduga dilakukan oleh PT Artha Samudera Kotindo dan PT Sarana Gemilang pada kawasan Tempat Penimbunan Pabean TTP KPP Bea dan Cukai di Belawan. Dugaan tersebut diperkuat dengan adanya perjanjian yang dilakukan oleh PT Artha Samudera Kotindo dan PT Sarana Gemilang berkaitan dengan penetapan tarif pada jasa handling untuk BTD barang tidak dikuasai berupa kontainer 20 FT, 40 FT, dan over height/over width/ over length. Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan metode penelitian normatif dengan tujuan untuk menganalisis dugaan pelanggaran yang dilakukan PT Samudera Artha Kortindo dan PT Sarana Gemilang dengan nomor perkara 20/KPPU-I/2016 berdasarkan UU no 5 tahun 1999 dan Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha no 4 tahun 2011. Berdasarkan putusan Majelis Komisi, penetapan harga didasarkan pada perjanjian yang dilakukan kedua perusahaan memenuhi unsur pada pasal 5 ayat 1 karena bukti langsung dan tidak langsung terpenuhi. Penetapan tarif melalui asosiasi membuat tarif yang dikenakan memiliki beberapa kesamaan.

---

ABSTRACTThis bachelor thesis discussed about Analysis of Commission 39s Decision No 20 KPPU I 2016 Regarding Alleged Violations based on article 5 1 section a law no 5 1999 about price fixing in handling tarif by PT Artha Samudera Kotindo and PT Sarana Gemilang on KPP Kawasan Penimbunan Pabean Custom in Belawan. The allegation is supported by the facts, there is an agreement between PT Artha Samudera Kontindo related on tarif policy of handling service for BTD Barang Tidak Dikuasai about container 20 FT, 40 FT and over height over width over length. In writing of this bachelor thesis writer use normative analysis to analyzed alleged violations by PT Artha Samudra Kotindo and PT Sarana Gemilang with decision No 20 KPPU I 2016 based on law no 5 1999 and Comission law no 4 2011. Based on the verdict of the anti competition commission, price fixing based on agreement between PT Artha Samudra Kontindo substantial enough to be proven violating chapter 5 section 1 because there are direct evidence and indirect evidence. Price fixing by the association made tarif have some similarity."

"Dalam rangka menyeimbangkan neraca perdagangan, menggalakkan ekspor, dan memberikan rangsangan bagi tumbuhnya iklim investasi di Indonesia, pemerintah menerapkan pemberian fasilitas bagi sektor ekonomi strategis. Salah satunya adalah pemberian fasilitas pembebasan PPN atas pembelian dan atau penyerahan barang modal. Studi mengenai sejauh mana pelaksanaan administrasi pemberian fasilitas tersebut merupakan pokok isi materi tesis ini.Pokok permasalahan studi mengenai hal tersebut adalah: pertama, apakah wajib pajak dan fiskus mempunyai pemahaman yang sama mengenai ketentuan pemberian fasilitas pembebasan PPN barang modal, kedua, apakah fasilitas pembebasan PPN barang modal mendapat sambutan positif dari wajib pajak dan esensi kebijakannya telah menyentuh ke akar permasalahan, ketiga, apakah pelayanan dan pengawasan pemberian fasilitas pembebasan PPN barang modal telah memenuhi harapan, keempat, apakah pemberian fasilitas pembebasan PPN barang modal dapat meningkatkan kinerja sektor industri berorientasi ekspor.Sebagai landasan teori, disampaikan beberapa teori mengenai prinsip-prinsip perpajakan yang ideal, mulai dari perumusan ketentuan perpajakan yang baik, pelaksanaan administrasi serta pengawasannya. Di samping itu, disampaikan juga teori mengenai pembelian fasilitas perpajakan yang ideal khususnya di bidang Pajak Pertambahan Nilai, implikasi pembelian fasilitas serta aspek-aspek pemberian fasilitas terhadap perkembangan sektor industri.Penelitian dilakukan melalui studi literatur (library research), serta penelitian lapangan (field research) dengan melakukan survey serta analisis terhadap persepsi wajib pajak maupun fiskus di wilayah Kantor Pelayanan Pajak Tangerang, menggunakan instrumen kuesioner.Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak terdapat keseragaman pemahaman ketentuan pemberian fasilitas pembebasan PPN atas pembelian dan atau penyerahan barang modal di antara wajib pajak dan fiskus. Namun demikian pemberian fasilitas tersebut, oleh pengusaha sektor industri dianggap telah memenuhi harapan. Sedangkan dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa kelemahan dan. kendala dalam pelayanan maupun pengawasannya. Di samping itu, berdasarkan hasil penelitian juga diketahui bahwa di antara wajib pajak maupun fiskus mempunyai persepsi yang sama bahwa pemberian fasilitas tersebut dapat meningkatkan kinerja sektor industri berorientasi ekspor.Agar tercapai tujuan pemberian fasilitas tersebut secara optimal disarankan agar dilakukan sosialisasi, penyederhanaan aturan, dan kajian menyeluruh mengenai efektivitasnya. Selain itu, diperlukan juga adanya komunikasi antara pengusaha dengan otoritas perpajakan untuk menampung berbagai permasalahan dalam rangka pemberian fasilitas. Terhadap berbagai kelemahan pelayanan dan pengawasan disarankan agar lebih ditingkatkan prinsip kehati-hatian dalam rangka registrasi pengusaha kena pajak, penambahan keterangan dan penelitian yang lebih mendalam terhadap pos-pos SPT PPN, peningkatan kualitas fiskus, serta penerapan ketentuan mengenai pemeriksaan khusus melalui metode sampling terhadap pengusaha yang telah memanfaatkan pemberian fasilitas tersebut.

---

According to reduce the trade balance gap, encouraging export, and enhancing the investment climate in Indonesia, government treated some incentives for the strategic economic sector. One of them is by giving the VAT free incentive to the purchase and, or sale of capital goods. So, the main topic of this thesis is about how is the administrative implementation of this tax incentive.

The main study problems of this thesis are: first, are among the taxpayers and fiscus have the same understanding about the VAT free incentive on capital goods, second, how is the taxpayer responses about this facility objectives, third, are the services given and controlling by tax authority satisfying, fourth, Can the given VAT free facility of purchasing capital goods arising performance of export oriented industry.

There are some emphasized theory used by writer, such as the theory of tax principles, started with how to formulate the ideal tax legislation, moreover is the theory of tax incentive, especially VAT incentives, the implications and general aspects of performing this facilities according to developed the industry sector.

The writer using library research and field research by developing analysis and survey of taxpayer and fiscus perception in Tangerang tax office with a questioner instrument Empirically, the research showing whether there is not the same understanding about VAT free incentive legislation among tax payers and fiscus. In spite of that, the given incentive has the positive response and considering fulfilled their hopes by the company of industry sector. Although, there are some weakness and constraints in performing such a good service and good control. At last, the research found that there is the same perception among tax payers and fiscus about the stigma whether the VAT free facility given by government will arise export oriented industry sector performance.

In order to optimally achievement of tax facility objective, the writer suggesting tax authority to get more socialization of tax legislation especially tax facilities, tax rule simplification, and generous study of incentive effectiveness. In spite of that, it needs communication between tax payers and tax authority to discuss some problem according to implementation of tax facility. To reduce some weakness in implementing tax facility service and control, tax authority suggested to get more careful according to tax registration, more description by taxpayer in VAT report and more examination by fiscus on it, enhance the human resource capability, and finally implementing the special audit criteria by sampling to the person or company who have got the VAT free facility in their transaction."

"ABSTRAKSaat ini konsumen dihadapi dengan berbagai alternatif minuman non alkohol, seperti minuman jenis teh dalam botol, jenis air mineral dan jenis yang mengandung soda. Produk-produk ini oleh pemerintah digolongkan sebagai barang konsumsi yang bersifat mewah sehingga atas penyera hannya dikenakan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (F Pn BM) . Besarnya F Pn BM yang dikenakan atas masing-masing minuman non alkohol berbeda satu dengan lainnya. Berdasar kan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 1335/KMK.04/1988 minuman ringan jenis teh dalam dan yang mengandung soda dikenakan F Pn BM 20 persen, sedangkan minuman ringan jenis air mineral dikenakan F F n BM sebesar 10 7. botol sebesar Dengan dikenakannya pajak tambahan ini, selain Pajak Pertambahan Nilai yang dikenakan pada setiap penyerahan barang konsumsi, berarti pemerintah menerapkan kebijaksanaan tarif progresif. Tujuannya adalah agar pemungutan pajak lebih dapat menjamin keadilan pajak. Meskipun struktur tarifnya sudah mencerminkan tarif yang progresif, secara teoritis tidak berarti tujuan penegakan keadilan pajak sudah otomatis dapat terpenuhi. Masih ada faktor lain yang berperan dalam mewujudkan prinsip keadilan pajak, yaitu jenis barang konsumsi yang digolongkan mewah. Pertanyaan penelitian ini adalah mencari tahu seberapa jauh dampak penggolongan minuman non alkohol sebagai barang mewah terhadap asas keadilan pajak. Untuk menjawab pertanyaan tersebut maka diadakan suatu penelitian survey sample dengan menggunakan sampel sebanyak 60 responden. Para responden adalah masyarakat yang bertempat tinggal di kelurahan Gandaria Utara yang berumur 17 tahun atau lebih. Data penelitian dikumpulkan menggunakan pertanyaan berstruktur dan analisa data dilakukan melalui pengamatan terhadap perbedaab persentase. Kesimpulan yang didapat dari penelitian ini adalah pengenaan PPn BM pada produk minuman non alkohol jenis yang mengandung soda dan air mineral ternyata sesuai dengan prinsip keadilan pajak. Sebaliknya pengenaan PPn BM pada produk minuman non alkohol jenis teh dalam botol ternyata tidak berjalan sesuai dengan asas keadilan pajak. Penelitian ini juga mengemukakan saran-saran agar asas keadilan pajak dapat lebih terjamin pelaksanaannya. Disarankan agar pengenaan PPn BM untuk produk minuman ringan jenis teh dalam botol untuk dinaikkan tarifnya, sedangkan besarnya PPn BM untuk minuman jenis air mineral disarankan agar diturunkan."

"ABSTRAKTransaksi digital semakin mendominasi sistem perdagangan di era ini, perdagangan elektronik yang timbul karena adanya perkembangan teknologi. Dalam transaksi perdagangan, konsumen merupakan pihak yang memanfaatkan barang dam/atau jasa yang diperoleh. Konsumsi barang dan/atau jasa merupakan hal yang terutang PPN. Pengenaan PPN atas konsumsi dalam Daerah Pabean, dikenakan tanpa melihat dari mana asal barang dan/atau jasa tersebut, termasuk yang berasal dari luar Daerah Pabean. Penelitian ini membahas tentang kebijakan Pajak Pertambahan Nilai atas pemanfaatan Barang Kena Pajak (BKP) Tidak Berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP) dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean melalui Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE), tertuang di dalam PMK No. 48/PMK.03/2020. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis latar belakang perumusan kebijakan dan bagaimana strategi implementasi yang telah disiapkan oleh pemerintah dan membandingkan bagaimana kebijakan dan pengenaan PPN, khususnya atas BKP Tidak Berwujud dan/atau JKP dari luar Daerah Pabean melalui PMSE dengan negara lainnya di ASEAN. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dan menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perumusan kebijakan dilatar belakangi oleh upaya pemerintah untuk memungut PPN atas barang dan/atau jasa yang berasal dari luar negeri sebagaimana sesuai dengan asas pemungutan pajak yakni equality dan karakteristik PPN yang bersifat netral, serta sesuai dengan konsep destination principle dan didasari oleh asas perpajakan revenue productivity. Dalam penetapan kebijakan, pemerintah memilih opsi yang dapat memberi kemudahan dan efisiensi bagi pemerintah dan Wajib Pajak yang melaksanakan kewajiban perpajakan. Selanjutnya, strategi implementasi yang disiapkan oleh pemerintah ialah dengan melakukan sosialisasi internal dan eksternal, serta mempersiapkan sistem yang baik untuk implementasinya baik dari segi teknologi maupun ekonomi.

---

ABSTRACTDigital transaction increasingly dominating the trading system in this era, electronic commerce arises due to technological developments. The government needs to implement a policy strategy to optimize taxation of digital transactions, one of which is through the VAT policy on Trade Through Electronic System. In a trade transaction, the consumer is the party who utilizes the goods and/or services obtained. Consumption of goods and/or services is subject to VAT payable. One of the VAT payable of consumption in the Customs Area is imposed regardless of the origin of the goods and/or services, including those which imported from outside the Customs Area. This research discusses about policy of VAT of Digital Goods and Services from outside into Customs and Excises Territory through Trade Through Electronic Systems (foreign e-commerce), which regulated in PMK No. 48/PMK.03/2020. This study aims to analyze the background reason of the policys formulation and to analyze the strategy of implementation which the Government has planned, also to compare the policy and implementation of VAT, especially about foreign e-commerce transaction of Digital Goods and Services, along with the other countries in ASEAN. The method of this research is a descriptive method and the study approach in this research is qualitative. The result of this research indicates that the formulation of the policies is based by the Governments attempt to collect a VAT of goods and/or services from overseas as accordant with the principle of tax collections which are equalityand the characteristic of VAT that tends to be neutral, also suitable with the concept of destination principle and based by the principle of revenue productivity taxation. In the establishment of policies, Government chose the option that give eases and efficiencies for both Government and Taxpayers who engages in taxation obligations. Furthermore, the strategy of implementation which Government prepares is to hold an internalized and externalities socialization, and to organize a decent system for the implementation, both from the technology and economy viewpoint."