Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kebijakan pemungutan pajak penghasilan atas komisi yang dibayarkan kepada petugas dinas luar asuransi yang berlaku sekarang ini berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 4621KMK.0411998 (KMK). Tesis ini menganalisis prinsip-prinsip dalam KMK tersebut dengan' ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Pajak Penghasilan (UU PPh), khususnya prinsip keadilan, kepastian dan kesederhanaan.UU PPh beserta petunjuk pelaksanaan serta peraturan dibawahnya menjadi acuan peraturan yang digunakan dalam menganalisis permasalahan. Penelitian bersifat deskriptif analitis dengan menggunakan metode pengumpulan data berupa studi lapangan melalui wawancara mendalam serta studi kepustakaan.Dari hasil analisis, maka penelitian menyimpulkan bahwa terdapat perbedaan dan ketidaksejalanan prinsip antara KMK dengan ketentuan- ketentuan yang diatur dalam UU PPh. Prinsip keadilan, baik keadilan secara horizontal dan vertikal telah terlanggar dengan adanya KMK tersebut. KMK menimbulkan ketidakpastian, ditinjau dari subjek pajak, objek pajak, dan tarif pajak. Konsekuensinya, pertimbangan prinsip kesederhanaan menjadi kurang tepat. Wajib pajak menjadi tidak mudah untuk memahami dan melaksanakanya.Berkenaan dengan hal tersebut di atas, hendaknya kebijakan pemungutan pajak hanya dilakukan oleh undang-undang dan ketentuan perundang-undangan yang lebih rendah dari undang-undang tidak boleh bertentangan dengan undang-undang. Hindari pembuatan ketentuan undang-undang yang memberikan wewenang kepada Pemerintah atau Menteri Keuangan untuk menerbitkan Peraturan Pemerintah atau Keputusan Menteri yang menyimpang dari ketentuan undang-undang sendiri. Hindari pembuatan peraturan pemungutan pajak yang bertentangan dengan prinsip keadilan dan berupaya dalam setiap pembuatan ketentuan perundangan untuk menciptakan kepastian hukum. Hendaknya perlu dijaga, jangan sampai pengaturan prosedur pajak menjadi begitu penting, sehingga ketentuan hukum pajak materiel dikesampingkan, padahal justru hukum formal itu adalah untuk mewujudkan hukum pajak materiel."

"Krisis moneter di Indonesia yang dimulai pertengahan tahun 1997 membuat beberapa bank swasta dan bank pemerintah yang mengalami negative spread mengganti sistem operasinya, yang semula berbasis bunga menjadi bank syariah yang tanpa bunga atau menjalankan kedua sistem tersebut sekaligus (dual banking system).Sementara ini, pajak atas penghasilan yang dibayarkan kepada nasabah penyimpan oleh bank syariah diperlakukan sama seperti pajak atas bunga deposito dan tabungan sebagaimana diatur Peraturan Pemerintah nomor 131 tahun 2000. Padahal bunga merupakan suatu hal yang ditolak oleh bank syariah., karena berdasarkan hukum Islam, status bunga adalah haram, sehingga teknik-teknik finansial yang diterapkan juga menghindari substansi dan keberadaan bunga tersebut.Karenanya, tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis perlakuan PPh atas penghasilan nasabah penyimpan pada bank syariah dalam kerangka undang-undang perpajakan yang sedang berlaku. Metode penelitian yang dipergunakan adalah metode deskriptif analitis, dengan teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan.Berdasarkan hasil analisis, bunga dan bagi hasil mempunyai perbedaan dalam penentuan besarnya penghasilan yang akan dibayarkan kepada nasabah penyimpannya. Selain itu, dengan pertimbangan tidak dapat diterapkannya penafsiran analogis yang mengakibatkan pengertian bunga juga tidak dapat diperluas atau disamakan dengan bagi hasil. Selain itu, sifat final yang diterapkan dalam ketentuan tersebut juga merugikan nasabah yang mempunyai penghasilan relatif kecil. Karenanya ketentuan tersebut tidak dapat dijadikan dasar operasional dan administrasi bagi pemotongan pajak atas bagi hasil yang dibayarkan kepada nasabah penyimpan oleh bank syariah.Oleh karena pasal 23 Undang-undang PPh Tahun 2000 dapat dijadikan acuan untuk perlakuan pajak atas penghasilan nasabah bank syariah dalam negeri, dimana pemotongan pajak bersifat pembayaran pendahuluan yang tidak bersifat final. sehingga penghasilan nasabah penyimpan dari bank syariah tersebut harus dilaporkan dalam SPT PPh dan pajak yang telah dipotong dapat dikreditkan."

"Ketidaksesuaian peraturan pelaksana Pajak Penghasilan Pasal 21 atas komisi PDLA yaitu PMK No.206/PMK.011/2012 dan Peraturan DJP No.31/PJ/2012 dalam menerapkan PTKP menimbulkan ketidakpastian hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan penerapan Pajak Penghasilan Pasal 21 PDLA yang terdapat dalam peraturan DJP dan PMK ditinjau dari aspek certainty dan pelaksanaan pemotongan PPh Pasal 21 PDLA oleh perusahaan asuransi di Indonesia sebagai withholder. Metode penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan teknis pengumpulan data wawancara mendalam. Hasil penelitian adalah peraturan DJP dan PMK menimbulkan ketidakpastian (uncertainty) hukum dalam menetapkan hak PDLA untuk mendapatkan pengurangan PTKP dan perusahan asuransi sebagai pemotong pajak menggunakan PMK sebagai acuan dalam penerapan PTKP serta menggunakan peraturan DJP dalam menerapkan tarifnya.

---

Incompatibility withholding tax regulations implementing income tax article 21 of PDLA commission is PMK No.206/PMK.011/2012 and regulation of DJP No.31/PJ/2012 in applying the taxable income can create legal uncertainty. This study aimed to explain the withholding tax provisions of Tax Income Article 21 to PDLA contained in the regulations DJP and PMK in terms of aspects certainty and explain the implementation of withholding tax of Tax Income Article 21 ​​PDLA by insurance companies in Indonesia as withholder. This study used a quantitative approach with in-depth technical analysis of interviews and literature studies.

The result of the study is that the DJP rules and PMK still pose uncertainty rules, there is uncertainty law to ensure the right PDLA as Non-Official Taxpayers for a reduction of PTKP and the insurance company as a withholder using the PMK as a reference in the application of regulatory and non-taxable income using the DJP rules apply charge."

"Asuransi Jasindo dalam memasarkan produknya menggunakan jasa agen. Agen memegang peranan yang sangat penting bagi usaha asuransi, tanpa agen dapat dikatakan perusahaan asuransi tidak dapat beropemsi secara maksimal. Atas penjualan yang berhasil dilakukan oleh agen, maka pihak asuransi memberikan imbalan berupa komisi yang prosentasenya telah ditentukan. Atas komisi ini maka pihak asuransi selaku pemberi penghasilan melakukan pemotongan atas penghasilan tersebut dengan tarif yang telah ditentukan sesuai dengan undang-undang yang berlaku.Sebelum diberlakukannya tarif progresif pemotongan pajak atas komisi ini dilakukan dengan tarif final. Pokok masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana perlakuan pajak penghasilan atas komisi yang diterima agen asuransi sebelum dan sesudah diberlakukannya tarif progresif. Penghasilan yang menyatakan semua tambahan kemampuan ekonomis dari manapun sumbemya dan apapun jenis penghasilan itu merupakan penghasilan yang dikenakan pajak disebut the accretion concept.Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi partisipatif, wawancara semi terstruktur dan melakukan dokumentasi.Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, apabila penghasilan agen tidak besar, maka pajak final akan memberikan pemasukan kepada negara yang Iebih besar, sebaliknya jika penghasilan agen cukup besar, maka pajak progresif yang memberikan pemasukan kepada negara yang lebih besar. Kesimpulannya pengenaan pajak final terhadap komisi yang diterima oleh agen asuransi adalah sangat tepat, karena selain administrasinya sederhana, pemungutan pajak final tidak menimbulkan hutang pajak diakhir tahun. Sedangkanjika digunakan pajak progresif maka akan menimbulkan hutang pajak diakhir tahun yang akan sangat memberatkan agen, mengingat penghasilan agen yang tidak teratur. Untuk itu disarankan agar perlakuan perpajakan untuk agen asuransi ini kembali menggunakan pajak final.

---

Asuransi Jasindo in marketing its product use agent service. Agents have an important role for the insurance industry, without agent, it can be told that insurance company cannot maximize its operation.

For a success sale conducted by agent, insurance company give reward in the form of commission which its percentage have been determined. To this commission hence insurance company as a payer do a withholding to the commission income with tariff which have been determined as according to law. Before progressive tariff withholding being implemented, the withholding to the commission is done with final tariff. The root of the matter in this research is how the treatment of income tax to the commission that insurance agent accepted before and alter progressive tariff being implemented. Income expressing all economic ability addition wherever its source and whatever the income type, are withhold income, called the accretion concept.

This research use qualitative approach. The used research method is descriptive. Collection data technique is done with partcipative observation, semi structured interview and conducting documentation.

This research results that, if agents income is not big, final tax will give the state larger inclusion, on the contrary if agents income was big enough, progressive tax will give a larger inclusion to the state.

The conclusion are, implementation of final tax to the commission accepted by insurance agent is very precise, because besides its simple administration, final tax imposition do not generate year~end tax payable. While if progressive tax being used. It will generate year-end tax payable, that is very burdening the agent, considering the agents income is not regular. Therefore It is suggested that tax treatment for the insurance agent use final tax."

"ABSTRAKKondisi perekonomian saat ini yang kurang menguntungkan, sehingga banyak perusahaan yang menutup usahanya dan melakukan pemutusaii hubungan kerja. Untuk memberikan perlindungan bagi tenaga kerja dan keluarganya terhadap resiko yang berakibat berkurang atau terputusnya penghasilan, ditempuh melalui penerapan sistem jaminan sosial tenaga kerja (Jamsostek). Penghasilan yang diperoleh dari Tabungan Hari Tua yang dibayarkan sekaligus oleh Badan Penyelenggara Jamsostek, merupakan tambahan kemampuan ekonomis yang dapat dikenakan pajak. Pemungutan pajak hanis Adil dan bersifat Netral. Sedangkan pemungutan pajak dapat dikatakan Adil kalau ia memenuhi syarat Keadilan Horizontal, bahwa setiap Wajib Pajak diterapkan satu struktur tarif pajak yang sama, dan juga hams memenuhi syarat Keadilan Vertikal, bahwa setiap Wajib Pajak diterapkan satu struktur tarif pajak progresive yang sama. Netralitas mengisytifatkan baiiwa dikenakaii pajak yang saina atas penghasilan taiipa melihal sumbeniya. Adaiiya lani-tanl pajak yang bcrbuda ini iricniinbulkaii pokok permasaiahan, apakali pengenaan pajak atas Tabungan Hari Tua yang dibayaikan sekaUgus oleh Badan Penyelenggaran Jarasostek sudali sesuai dengan azas kcadilan dan azas netralitas. Kalau tidak sesuai apakali pengenaan pajak alas Tabungan I-Iari Tua dapat diupayakan lebih adil dan netral. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode diskriptif analisis. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan melakukan studi kcpustakaaii dan studi lapangan meliputi wawancara dengan pihak-piliak yang tcrkait secara sampling insidentil. Tujuan dari penelitian ini adalali untuk mengetahui bagainiana peiierapan pajak atas Tabungan Ilaii Tua yang dibayarkan sekaligus oleh Badan Penyelenggara Jamsoslek memenulii prinsip-prinsip keadilaii dan bersifat netral. Dari pembahasan diperoleh kesinipulan bahwa, pengenaan pajak penghasilan atas Tabungiui llari Tua tidak memenulii azas keadilaii dan beluiu bersifat nctral.Agar peiigenaan pajak alas Tabungan Hari Tua dapat memenulii azas keadilaii, maka pengenaan pajakaya, diterapkaii dengan menggunakan struktur taiif uniuiu Pasal 17 Uiidang-Undang Pajak Pengliasilan yang telali diubali terakhir dengan Undang-undang No. 10 Tahun 1994. Pemungutan Pajak atas Tabungan Haii Tua dapat bersifat lebili uetral, maka disarankan agar pengenaan pajaknya disamakan dengan pajak atas tabungan deposito atau tabungmi lain."