Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Desentralisasi di Indonesia, yang tumbuh seiring gelombang demokratisasi, telah mengubah langgam hubungan pemimpin dan rakyat yang dipimpinnya, karena kini rakyat berwewenang penuh untuk memilih kepala daerahnya sendiri. Namun bersamaan dengan kehadiran wewenang tersebut, timbul permasalahan ketidakseimbangan informasi, yang diakibatkan oleh ketidak-tahuan masyarakat tentang kompetensi dan preferensi kebijakan pemimpin mereka. Hal ini menegaskan pentingnya seorang pemimpin daerah untuk menciptakan hubungan interaktif dengan masyarakatnya dan membangun kepercayaan mereka. Untuk memahami hubungan tersebut, Peneliti melakukan pengamatan berperanserta terhadap Walikota Surakarta (Solo) Joko Widodo ("Jokowi") menggunakan bingkai teori dramaturgi Erving Goffman, yang memanfaatkan metafor teater untuk menganalisis perilaku manusia (Mulyana, 2010:106). Pemahaman tersebut lalu ditelaah menggunakan Teori Keagenan yang mempelajari tentang hubungan prinsipal-agen dan masalah-masalah di dalamnya (Eisenhardt, 1989:58). Peneliti mendapati bahwa melalui sikap yang tidak selamanya konsisten dengan pemahaman dramaturgi, Jokowi melaksanakan berbagai strategi komunikasi politik untuk memitigasi ketidak-seimbangan informasi di Kota Solo.

---

Decentralisation in Indonesia has changed the nature of relationship between the country?s local leaders and their respective people, as the latter has now the sole discretion to elect their own leaders. This role naturally raises the information asymmetry, due to people?s unawareness of the chosen leader's competence and policy preference. Such asymmetry underscores the importance for local leaders to develop an interactional relationship with its people to induce their faith on her/him.

For the purpose of this thesis, city mayor Joko Widodo (?Jokowi?) of Surakarta (Solo) was observed using the framework of Erving Goffman?s Theory of Dramaturgy, which employs the metaphor of theatre to analyse human's behavior (Mulyana, 2010:106). The outcomes were then examined in the context of Agency Theory that studies principal-agency relationship and its underlying problems (Eisenhardt, 1989:58).

Through this analysis, the thesis elicits Jokowi's political communications strategy that is not consistently aligned with the dramatugical assumptions, and ways such strategy mitigate information asymmetry as the chief issue of the Agency Theory."

"Kota Solo di bawah kepemimpinan Walikota Joko Widodo (2005 -2010 dan 2010 - 2015) merupakan salah satu daerah yang dirujuk sebagai best practice dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Tesis ini bertujuan mendeskripsikan causal maps kepemimpinan Joko Widodo dalam merumuskan kebijakan daya saing daerah di Kota Solo. Analisis data menggunakan teknik cognitive maps dengan panduan dari Ackermann, dkk., kemudian dikonversi melalui metode NUMBER (Normalized Unit Modeling By Elementary Relationship) yang diperkenalkan Kim Dong-Hwan, sehingga menjadi system dynamics dengan bantuan software Vensim. Untuk menunjang penelitian, teori yang digunakan untuk menganalisis yaitu teori daya saing daerah, teori kepemimpinan dan teori dynamic capabilities. Hasil dari penelitian ini berupa peta pemikiran Joko Widodo dalam kapasitasnya sebagai pemimpin dalam merumuskan kebijakan daya saing daerah di Kota Solo. Hasilnya berdasarkan causal maps Joko Widodo dalam merumuskan kebijakan daya saing daerah, penyebab (causes) daya saing daerah Kota Solo adalah program pro rakyat, yang pada akhirnya meningkatkan dua faktor pembentuk daya saing daerah, yaitu lingkungan usaha yang produktif dan meningkatkan kualitas infrastruktur dan lingkungan. Dalam perumusan kebijakan yang dilakukannya, Joko Widodo bersifat balancing atau keseimbangan antara satu kebijakan dengan kebijakan yang lainnnya. Hasil kebijakan daya saing daerah Kota Solo akan terlihat setelah 65 bulan berjalan. Sisi kepemimpinan Joko Widodo dalam merumuskan daya saing daerah dikategorikan ke dalam tipe transformational leadership. Joko Widodo mendorong praktek dynamic governance dalam kepemimpinnya. Agile process dan able people dimulai dengan melakukan reformasi di bidang pelayanan publik. Untuk kemampuan thinking ahead, thinking again dan thinking across Pemerintahan Kota Solo sebagian besar berasal dari Joko Widodo, sehingga diperlukan kebijakan khusus agar inovasi dan kebijakan yang telah berjalan dapat berkelanjutan di masa yang akan datang.

---

The city of Solo under the leadership of Mayor Joko Widodo (2005 -2010 and 2010 - 2015) is one of local areas referred to be as the best local government practice. This thesis aim is to describe the causal maps of Joko Widodo leadership in formulating a regional competitiveness policy in the city of Solo. Analysis of data using the techniques of cognitive maps using the guide of Ackermann, et al. Then converted through a NUMBER method (Normalized Units By Elementary Relationship Modeling), which was introduced by Kim Dong-Hwan, to become the system dynamics. The simulation process is help by Vensim software.

To support the research, theories used to analyze are the theory of regional competitiveness, leadership theory and the theory of dynamic capabilities. The results of this study was forming the causal maps of Joko Widodo in his capacity as a leader in formulating regional competitiveness policy in the city of Solo.

By the results on causal maps of Joko Widodo in formulating regional competitiveness policy, the causes of regional competitiveness in Solo is a propeople programs, which in turn increases the competitiveness of the two factors that forming regional competitiveness, which is a business productive environment and improvement on the quality of infrastructure and the environment. In the formulation of his policy, Joko Widodo reinforcing or strengthening of one policy with another policy. The results of competitiveness policy in the city of Solo will be seen after 65 months of practice.

Joko Widodo side of leadership in formulating regional competitiveness policy categorized into the type of transformational leadership. Joko Widodo encourage dynamic governance practices in leadership. Agile process and able people begin with reforms of public services. The ability of thinking ahead, thinking again and thinking across of the City of Solo mostly come from Joko Widodo, so it requires a special policy for innovation and policies that have run can be sustained in the future."

"ABSTRAK

Penelitian ini ingin melihat bagaimana bingkai pemberitaan atau framing yang dilakukan harian Kompas terhadap gaya komunikasi dan gaya kepemimpinan Joko Widodo pada 100 hari kepemimpinanya sebagai gubernur DKI Jakarta dan bagaimana konstruksi realitas yang hendak dibangun oleh mediaKompas dalam pemberitaannya seputar gaya berkomunikasi dan kepemimpinan Joko Widodo.Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan paradigma konstruktivisme. Sementara teknik analisis dalam penelitian ini adalah teknik

analisis framing model William A. Gamson dan Modigliani.Objek penelitian ini adalah berita yang dimuat oleh harian Kompas tentang gaya komunikasi dan kepemimpinan Joko Widodo sebagai Gubernur DKI Jakarta dengan rentang waktu dari tanggal 15 Oktober 2012 sampai dengan 22 Januari 2013 yaitu 100 hari kepemimpinan Joko widodo sebagai Gubernur DKI Jakarta.

Berdasarkan hasil analisis framing dengan menggunakan Model Gamson dan Modigliani, penelitian ini menemukan 5 frame yang dihadirkan oleh harian Kompas dalam pemberitaanya terhadap gaya komunikasi dan kepemimpinan Jokowi sebagai Gubernur DKI Jakarta. Dari hasil frame tersebut terlihat bahwa pemberitaan harian Kompas cendrung positif kepada Jokowi

---

ABSTRAK

This research was implemented to figure out the framing applied by Kompas News towards the communication and leadership style of Joko Widodo during 100 days of his leadership as the Governor of Jakarta and how the reality construction designed by Kompas Media presented by its news discussing about the communication and leadership style of Joko Widodo. This research applied the qualitative approach with constructive paradigm. The analysis technique used in this research was the analysis technique of framing model Willian A. Gamson and Modilgliani. The object of this research was the news presented by Kompas News discussing about the communication and leadership style of Joko Widodo as the Governor of Jakarta with periode of time from October 15th 2012 to January 22nd 2013.

The result of the research analysis revealed 5 frames presented by Kompas News in its news towards the communication and leadership style of Joko Widodo as the Governor of Jakarta. The framing result revealed that Kompas News constructed Jokowi as the leader with transformation and transaction mission with equalitarian communication style

"

"Kota Surakarta dibawah kepemimpinan Walikota Surakarta periode 2005 2012 merupakan salah satu daerah yang dijadikan best practice dalam menjalankan kebijakan daerah Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana peran kepemimpinan dari Walikota Surakarta periode 2005 2012 dalam salah satu kebijakan daerah yang berhasil dijalankan yaitu program Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Surakarta PKMS serta mengetahui peran dominan yang dilakukan Walikota Surakarta periode 2005 2012 dalam program PKMS. Teori yang digunakan dalam penelitian ini ialah teori managerial roles yang diungkapkan oleh Mintzberg, 1970. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dimana peniliti mengambil data yang objektif dari para partisipan sebanyak 86 Pegawai Negeri Sipil PNS Dinas Kesehatan Kota Surakarta termasuk pegawai UPT PKMS. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa managerial roles pada kepemimpinan Joko Widodo sebagai Walikota Surakarta periode 2005-2012 dalam program PKMS secara keseluruhan dikatakan baik Dalam program PKMS Pengaruh peran tersebut terlihat dari terselenggaranya program PKMS yang diprakarsai oleh Walikota Surakarta periode 2005 2012 sendiri. Hal lainnya ialah pengalokasian dana yang cukup besar dari APBD untuk program PKMS sehingga terdapat peningkatan fasilitas fasilitas kesehatan yang dapat diakses oleh seluruh warga Kota Surakarta.

---

The city of Surakarta under the leadership of the Mayor of Surakarta 2005 2012 is one of the areas to be the best practice in the conduct of regional policy. This research is aim to see how the role of leadership from mayor Surakarta period of 2005 2012 in one of regional policy that managed to run a program maintenance of public health Surakarta PKMS and to know the dominant role undertaken mayor Surakarta period 2005 2012 in PKMS.

The theory that was used in this research is the theory of managerial roles expressed by Mintzberg 1970. This research is a quantitative research researchers took an objective data from the participants as many as 86 civil servants PNS of health service employees including Surakarta UPT PKMS.

The result of this research explained that overall leadership roles of the mayor Surakarta period 2005-2012 in PKMS is good In a program of PKMS this role can be seen from the organizing of PKMS program which initiated by the mayor of Surakarta period 2005-2012. The other efect is a considerable expenditure of the budget for the program so there is an improvement of health facilities that can be accessed by all the citizens of the city of Surakarta."

"Penelitian ini mengkaji hiperrealitas citra yang dilakukan oleh Joko Widodo dalam posisinya sebagai presiden Republik Indonesia yang kembali menjadi kandidat presiden untuk periode berikutnya, Pemilihan Presiden 2019. Melalui deretan busana yang ia gunakan di berbagai aktivitas, yang kemudian secara visual ia tampilkan melalui media sosial, Joko Widodo membentuk citra tertentu. Untuk mengidentifikasi realitas yang coba diciptakan oleh Joko Widodo, peneliti menggunakan konsep hiperrealitas dari Jean Baudrillard. Hiperrealitas memisahkan realitas yang terlihat oleh publik dari realitas yang sesgungguhnya. Realitas baru dibentuk dan membuat realitas yang sesungguhnya tidak lagi menjadi akar referensi publik dalam mellihat dan menilai seseorang. Penelitian ini mengurai proses hiperrealitas dengan konsep pemasaran politik melalui media sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terjadi hiperrealitas pada Joko Widodo, yang dibentuk dari cara berbusananya. Gaya berbusana Joko Widodo secara kolektif membangun citra-citra terentu, yang di antaranya adalah citra anak muda, citra pekerja, citra netral, dan citra sederhana.

---

This study examined hyperreality of Joko Widodo`s image regarding his position of President of Republic of Indonesia and his candidacy for next period in 2019 Presidential Election. Joko Widodo is constructing certain image through his sets of fashion during several activities which are shown visually on social media. This study used the concept of hyperreality coined by Jean Baudrillard to identify realities created by Joko Widodo.

Hyperreality is separated reality which is seen by public from the original reality. New reality is constructed and it made original reality not seen as public standard reference in seeing and judging people. This study specifically entangled the process of hyperreality in its relation with the concept of political marketing through social media.

The result of this study showed that hyperreality has been constructed by Joko Widodo through his sets of clothing and fashion style. Joko Widodo`s style of fashion is collectively constructed certain images, which are youth, working class, neutrality, and simplicity."

"ABSTRAKPasca reformasi Indonesia dihadapkan pada perubahan pada sistem politik, sistem pemerintahan dan ketatanegaraan. Salah satu persoalan yang penting dan muncul adalah pemilihan kepala daerah secara langsung, dan hasil dari pemilihan kepala daerah secara langsung adalah munculnya kepala daerah yang berusia muda. Kualitas pemimpin muda, terkadang menjadi sorotan publik dalam masa kepemimpinannya, seperti yang terjadi di kota Bogor dimana kepala daerah sebagai representasi eksekutif pernah terjadi konflik dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kota Bogor sebagai representasi legislatif terkait kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pihak eksekutif. Akar masalah antar kedua instansi tersebut dikarenakan oleh komunikasi politik yang tidak berjalan dengan baik karena pimpinan kedua instansi tersebut. Hingga pada akhirnya pihak eksekutif berhasil melaksanakan komunikasi politik yang efektif dengan pihal legislatif.Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan deskriptif analisis. Teori-teori yang dikedepankan dalam penelitian ini adalah teori komunikasi politik dan teori ketahanan nasional. Teori tersebut dipakai sebagai kerangka berfikir yang membantu peneliti dalam melihat dan menganalis hasil-hasil penelitian yang ditemukan di lapangan. Dengan menggunakan kerangka teori tersebut, korelasi antara fakta di lapangan yang diperoleh selama proses penelitian dan teori dapat dilihat korelasi kesenjangannya. Dari hasil penelitian yang didapat, bahwa politik informal sangat berpengaruh dalam pelaksanaan komunikasi politik yang efektif antara eksekutif dengan legislatif di kota Bogor dibandingkan pertimbangan politik. Wali Kota Bogor sebagai representasi eksekutif berhasil menjalankan komunikasi politik yang efektif sehingga batalnya pengunaan hak interpelasi dari pihak DPRD kota Bogor sebagai representasi legislatif.

---

ABSTRACTPost-reform Indonesia are faced with changes in the political system, the system of government and state. One important issue that arises is the direct local elections, and the results of direct local elections is the emergence of regional heads of the young. The quality of young leaders, sometimes into the public spotlight in his tenure, as happened in the city of Bogor, where the executive head of the region as a representation ever conflict with the Regional Representatives Council (DPRD) Bogor city as a representation related legislative policies issued by the executive. The root of the problem between the two agencies was due to political communication does not run well by the leaders of both institutions. Until finally the executives successfully implement effective political communication with legislative pihal.This study used a qualitative method with descriptive analysis. Theories being put forward in this research is political communication theory and the theory of national security. The theory used as framework of thinking that help researchers in viewing and analyzing the research results found in the field. By using the theoretical framework, the correlation between the facts on the ground which is obtained during the process of research and theory can be seen in correlation gap. From the results obtained, that informal politics is very influential in the implementation of effective political communication between the executive and legislature in the city of Bogor than political considerations. Mayor of Bogor as executive representation to successfully run an effective political communication so that the cancellation of the use right of interpellation of the Bogor city parliament as legislative representation."

"Penelitian ini menggali bagaimana sepasang kandidat menggunakan pendekatan branding dalam kontestasi pilkada. Perumusan dan penerapan political branding Jokowi-Ahok, pemenang Pilkada DKI Jakarta 2012, menjadi sentral tulisan ini. Melalui wawancara mendalam dengan pihak yang terlibat dalam penerapan konsep ini, ditemukan bahwa kemampuan membaca konteks sosial, politik, historis menjadi dasar political branding Jokowi-Ahok, khususnya dalam menentukan positioning, political brand dan media komunikasi yang sesuai. Berdasarkan analisis tadi, merek politik pun dibuat bertumpu pada kekuatan figur pasangan guna meraih simpati publik, dibantu dengan wacana politik, cara kampanye, dan baju kotak-kotak. Hasil penelitian ini memperlihatkan bagaimana branding diterapkan pada konteks politik untuk menggalang partisipasi di tengah situasi politik yang semakin tersekularisasi.

---

This research studies how a pair of candidates adopts branding approach to win a local election. Jokowi-Ahok’s political branding, the winning pair of the 2012 Jakarta Gubernatorial Election becomes the central of this paper. In depth interviews with their branding expertise were conducted, and it is found that the proficiency in understanding social, political, and historical context became the foundation of Jokowi-Ahok’s political branding, including positioning, political brand, and media used for communicating the brand. Their political brand was then made to rely most on their figures, yet political ideas, campaign maneuvers and checkers shirt also play a part. The result of this research shows how branding approach is applied in political context to gain political participation in the more secularized politics."

"Studi ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis terjadinya konflik antara kepala daerah yang dalam hal ini adalah Bupati Kampar dengan jajaran dibawahnya serta berbagai elemen masyarakat di Kabupaten Kampar. Kemudian juga untuk mengetahui bagaimana seorang kepala daerah melakukan fungsi komunikasi kepada jajaran pemerintahannya dan masyarakatnya. Selanjutnya studi ini juga mencari faktor yang mendorong atau memicu terjadinya konflik tersebut dilihat dari aspek komunikasi yang dilakukan Bupati Kampar.Dalam penulisan tesis ini ada beberapa kerangka konsep yang dipergunakan untuk menganalisis konflik yang terjadi antara pimpinan daerah dengan berbagai elemen masyarakat, seperti komunikasi formal dan informal dalam suatu organisasi, komunikasi organisasi birokrasi, karena yang menjadi konsentrasi penelitian juga adalah organisasi pemerintahan yang bersifat birokrasi. Kernudian iklim komunikasi organisasi Serta komunikasi dan kepemimpinan dari suatu organisasi. Gaya kepemimpinan dau gaya bahasa yang digunakan oleh seorang pemimpin juga sangat penting dalam jalannya kegiatan organisasi. Demikian juga dengan kompetensi komunikasi dari pemimpin, tanpa memiliki kompetensi komunikasi yang baik seorang pemimpin tidak akan dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Pemimpin juga harus menjadi seorang komunikator yang efektif dalam organisasi. Dalam suatu konflik juga ada komunikasi diantara pihak-pihak yang berkonflik, dan komunikasi ini disebut dengan komunikasi politik.Tesis ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif yang bertujuan untuk mendeskripslkan temuan-temuan dari penelitian yang sesuai dengan tujuan yang sudah ditetapkan sebelumnya Lokasi penelitian dilakukan di pemerintahan Kabupaten Kampar, Riau, karena permasalahan yang diteliti terjadi di daerah tersebut. Sedsngkan yang menjadi subyek penelitian atau yang disebut juga dengan informan adalah orang-orang yang mengetahui secara langsung konflik yang terjadi ataupun juga terlibat dalam permasalahan tersebut. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan wawancara mendalam dengan informan serta Studi kepustakaan. Adapun laporan penelitian ini disajikan secara naratif dengan mengungkapkan life story dari para informan.Temuan-temuan penelitian mengungkapkan eskalasi konflik yang terjadi, faktor-faktor penyebab munculnya konflik, komunikasi organisasi yang ada di Pemerintahan Kabupaten Kampar baik itu komunikasi informal maupun informal. Dan juga temuan tentang gaya kepemimpinan Serta gaya komunikasi yang digunakan oleh pemimpin ketika berinteraksi dengan bawahan ataupun masyarakat luas di Kampar. Kompetensi komunikasi dari Bupati Kampar juga menjadi perharian dalam penelitian ini sebab hal ini juga menjadi pemicu munculnya konflik. Dan dalam tulisan ini juga dikemukakan komunikasi politik yang terjadi dalam konflik walaupun tidak begitu mendalam.Bagian penutup berisikan tentang kesimpulan dari pembahasan sebelumnya. Pemicu konflik yang terjadi sebagian besar dipicu oleh gaya kepemimpinan dan gaya komunikasi dari Bupati Kampar, dan juga kompetensi komunikasi dari bupati tersebut. Pada bagian ini juga terdapat implikasi teoritis dan praktis Serta rekomendasi dari tulisan ini. Adapun yang menjadi rekomeudasi akademis dari tulisan ini adalah ditujukan kepada para akademisi yang tertarik dengan penelitian seperti ini dapat lebih mendalami komunikasi politik yang terjadi dan mencermati peran media massa dengan pemberitaannya sehingga konflik tersebut menjadi isu nasional. Sedangkan unluk para pemimpin di pemerintahan ataupun bentuk organisasi lainnya hendaknya disadari bahwa gaya kepemimpinan itu adalah hal yang perlu jadi perhatian khusus. Dan pemimpin juga hendaknya memperhatikan kornpetensi komunikasi yang dimilikinya. Kompetensi yang baik akan memudahkan pemimpin untuk memahami komunikasi yang dilakukannya pada lingkungan internal maupun eksternal organisasi."

"Penelitian ini membahas mengenai kepemimpinan pasangan Walikota Joko Widodo dan Wakil Walikota FX. Hadi Rudyatmo di Kota Surakarta, yang harmonis dan langgeng hingga dua periode. Latar belakang seorang Joko Widodo sebagai seorang pengusaha dikombinasi latar belakang FX. Hadi Rudyatmo sebagai politisi murni, mampu membawakan gaya kepemimpinan yang visoner, egaliter, santun, bersih, tegas dan merakyat. Di dalam penelitian ini juga akan digali apa saja faktor yang membuat pasangan ini bisa cocok dan selaras satu sama lain dan pengaruhnya pada pembangunan demokrasi lokal di Surakarta serta dampaknya pada stabilitas penyelenggaraan pemerintahan di Surakarta.Landasan teoritis penelitian ini menggunakan teori konflik dan integrasi dari Peter M. Blau, Richard L. Poe dan Georg Simmel. Di samping itu juga menggunakan teori kepemimpinan dari Bernard & Ruth Bass dan Bruce J. Avolio, Kurt Lewin, James M. Burns dan Herbert Feith. Pendekatan mengenai Demokrasi dan Pemerintahan Lokal menggunakan teori John Steward dan Demokrasi Deliberatif dari Iris Marion Young. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan sumber data primer dan sekunder. Sumber primer diperoleh melalui wawancara. Sementara sumber sekunder diperoleh dari media massa dan kajian pustaka.Dari hasil penelitian yang dilakukan, penulis menemukan bahwa Walikota Joko Widodo dan Wakil Walikota FX. Hadi Rudyatmo menerapkan gaya kepemimpinan demokratis transformasional dikombinasi dengan implementasi demokrasi deliberasi atau partisipatoris konsultatif. Selain itu penulis juga menemukan hal-hal lainnya yang ikut mempengaruhi gaya kepemimpinan, tindakan, dan kebijakan yang diambil oleh pasangan kepala daerah Kota Surakarta ini, yaitu latar belakang kehidupan keluarga, pengalaman hidup, kepekaan terhadap lingkungan sekitar dan karakter personal yang mampu menyatukan keduanya sehingga menjadi pasangan yang cerdas mengelola konflik sehingga terjalin soliditas dan satu kesatuan pribadi yang saling mengisi. Berbekal seluruh nilai-nilai idealitas kepemimpinan yang diimplementasikan keduanya, Joko Widodo dan FX. Hadi Rudyatmo mampu melanggengkan hubungan harmonis mereka melebihi batas struktur, waktu dan ruang politik

---

This research analyzes the leadership of Mayor Joko Widodo and Deputy Mayor FX. Hadi Rudyatmo in Surakarta that has been harmonious and lasted for two periods. Joko Widodo’s background as an entrepreneur combined with FX. Hadi Rudyatmo’s background as a dedicated politician has resulted a visionary, egalitarian, courteous, clean, resolute and populist. This research will also scrutinize whatever factors that make this pair compatible with each other and the effect it has on the local democracy development in Surakarta and on the stability of government implementation in Surakarta.

The theoritical foundation of this research is the theory of conflict and integration from Peter M. Blau, Richard L. Poe and Georg Simmel. In conjunction with the leadership theory from Bernard & Ruth Bass and Bruce J. Avolio, Kurt Lewin, James M. Burns and Herbert Feith. The approach on democracy and local government applies John Steward’s theory, deliberative democracy from Iris Marion Young. This research utilizes qualitative method with primary and secondary data. Primary sources were gathered through direct interviews while secondary sources were assembled from mass media and literature review.

This research reveals that Mayor Joko Widodo and Deputy Mayor FX. Hadi Rudyatmo implemented transformational democratic leadership style combined with deliberative democracy or consultative participatory. This research also reveals other factors that have affected leadership style, actions, and policies taken by the pair of these Surakarta leaders: family background, life experiences, sensibility to their surroundings and personal characters. Those factors have a major role in uniting the two persons and have molded them into a pair of leaders who excel in conflict management so their cooperation was a solid and effective one. With all those virtues of leadership they implemented, both of Joko Widodo and FX. Hadi Rudyatmo preserve their harmonious political and social relationship beyond the boundaries of political structure, time and space."

"Penelitian ini membahas penggunaan media sosial dalam membentuk narasi politik dengan meneliti postingan video blog vlog Presiden Jokowi di Youtube, dengan pertanyaan: Bagaimana Presiden Jokowi menggunakan postingan Vlog-nya untuk membangun narasi politik tentang dirinya maupun kepresidenannya? Sumber semiotik apa yang digunakan Presiden Jokowi dalam postingan vlognya? Penelitian ini menggunakan analisis multimodal dengan pendekatan Sistemik Fungsional Systemic Functional Multimodal Discourse Analysis . Penelitian ini menyimpulkan Presiden Jokowi telah menggunakan postingan vlog-nya untuk membangun narasi politik tentang kemajuan dan pembaharuan, yang mengukuhkan kepresidenan Jokowi sebagai era yang akan membawa akhir yang baik bagi Indonesia, serta memperkuat legitimasi politik Presiden Jokowi sebagai pemimpin yang rendah hati, sederhana dan dekat dengan rakyat. Dalam membangun narasi politiknya, Presiden Jokowi telah menggunakan sejumlah sumber semiotik sebagai elemen pembentuk makna seperti partisipan, kinesics action, locative circumstance, visual collocation maupun speech. Penelitian ini menegaskan perubahan pada demensi isi komunikasi politik, sekaligus memperlihatkan pentingnya analisis multimodal dalam memahami secara komprehensif komunikasi politik kontemporer. Penelitian ini menyimpulkan para politisi dapat menggunakan vlog sebagai medium bernarasi dalam lingkungan komunikasi politik yang baru.

---

This research aims to investigate the use of social media in constructing political narrative by examining the video blogs of President Jokowi in Youtube as study case. How does President Jokowi use his video blog postings to construct political narrative on his own personal and presidency What kind of semiotic resources he deployed in his vlogs This research applies Systemic Functional Multimodal Discourse Analysis and concludes that President Jokowi has used his vlogs to build his political narrative with underlying theme on progress and reform, stating his presidency as one that will lead Indonesia to a better situation. The political narrative in his vlogs strengthens his political legitimacy as a leader who is humble, modest and closed to people. In building his political narrative, President Jokowi has used a variety of semiotic resources, among them participants, process or kinesics action, locative circumstance, visual collocation, speech, and text. This research confirms the change of political communication in content dimension and shows the importance of applying multimodal analysis in understanding the contemporary political communication. This research recommends that politicians can use video blog to build their political narrative in this new political environment"