Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Sejak berdiri pada tahun 2000, Provinsi Banten terus melakukan pembenahan dalam segala bidang, selain pembangunan infrastrukturnya juga pembangunan dalam hal peningkatan kualitas sumber daya manusianya. Sumber daya manusia sebagai modal dasar dalam pelaksanaan pembangunan, selain juga sebagai pelaku utama dalam pembangunan.Adannya perbedaan kondisi dan latar berlakang wilayah kabupaten/kota di Provinsi Banten dapat menjadi salah satu penyebab ketimpangan itu terjadi. Sebagian wilayahnya yang berbatasan langsung dan menjadi daerah penyangga Ibu Kota DKI Jakarta menyebabkan ketimpangan semakin melebar. Karena itu, Pemerintah Provinsi Banten harus segera mengambil langkah-langkah kebijakan untuk dapat meningkatkan kualitas pelayanan publiknya baik dalam sektor pendidikan, kesehatan, dan sektor lainnya.Dalam setiap proses pembangunan, ketimpangan tentu akan terjadi, tidak terkecuali dalam pembangunan di Provinsi Banten. Untuk itu pemerataan dalam hal kesempatan kerja dan mobilisasi penduduk harus segera dilaksanakan agar ketimpangan dapat diminimalisisasi.

---

Since its establishment in 2000 in Banten Province continues to make improvements in all areas, but also the construction of the infrastructure in terms of improving the quality of human resources. Human resources as a capital base in the conduct of development, as well as the main actors in development.Of differences in background conditions and the district / town in Banten province may be one cause of imbalance that happens. Most of the area immediately adjacent to the buffer zone and the capital city of Jakarta lead to widening inequality. Therefore, the government of Banten province should immediately take steps to improve the policy for good quality public services in education, health and other sectors.In any development in the Province of Banten. For that equity in terms of employment and mobilization of population should begin immediately, so that imbalances can continue to be minimized."

"Dana desa merupakan dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukan bagi desa yang di transfer melalui anggaran belanja daerah Kabupaten/Kota. Dana desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat desa. Fokus utama penggunaan dana desa yaitu untuk pembangunan. Dana desa difokuskan untuk pembangunan infrastruktur karena diyakini dengan infrastruktur yang memadai dapat mempercepat kegiatan yang lain salah satunya pemberdayaan masyarakat. Oleh sebab itu peneliti bertujuan untuk menggambarkan Pengelolaan Dana Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan Di Desa Cibarani Kecamatan Cirinten Kabupaten Lebak Provinsi Banten. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah post-positivist, mengumpulkan data dengan wawancara mendalam dan data sekunder dengan study literature, dan analisis yang dilakukan bersifat kualitatif. Analisis dilakukan dengan acuan teori Fungsi Manajemen oleh George R. Terry. Hasil dari penelitian ini secara garis besar pengelolaan dana desa di Desa Cibarani Kecamatan Cirinten Kabupaten Lebak Provinsi Banten sudah baik, walaupun masih tedapat beberapa hal yang harus diperbaiki dan ditinjau kembali untuk mendapat hasil yang lebih maksimal, seperti penetapan waktu pencapaian tujuan hingga standar pembangunan yang sama untuk setiap desanya. Rekomendasi ditujukan kepada (Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa BPMD) berupa penetapab waktu pencapaian tujuan yang jelas, memperjelas batas waktu pelaporan, meningkatkan pengawasan, dan memberikan sanksi kepada desa yang tidak mengelola dana desa dengan baik.

---

Village funds are funds sourced from the state budget (APBN) intended for villages that are transferred through the Regency/ City regional expenditure budget. Village funds are used to finance government administration, the implementation of development, community development and village community empowerment. The main focus of village fund usage is for development. Village funds are focused mainly on development is because it is believed that good infrastructure will accelerate other activities, one of which is community empowerment. Therefore the researcher aimed to describe the Management of Village Funds in Road Infrastructure Development in Cibarani Village, Cirinten District, Lebak Regency, Banten Province, using management theory. The method used in this research was post-positivist. Data consisted of primary data collected by in-depth interviews and secondary data collected by literature studies, and qualitative data analysis was performed. The analysis was carried out with reference to the Management Function theory by George R. Terry The results of this study showed that generally the management of village funds in Cibarani Village, Cirinten District, Lebak Regency, Banten Province, is good, however there are several things that must be improved and reviewed to get maximum results, such as setting the time for achieving goals and the same development standards for every village. Recommendations are addressed to Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), namely Establishing time for achieving goals clearly, clarifying reporting deadlines, increasing supervision, and imposing sanctions on villages that do not manage village funds properly."

"Tesis ini berisi analisis mengenai kontribusi pengeluaran pemerintah daerah terhadap pertumbuhan ekonomi dan pembangunan manusia di Provinsi Banten pada periode 2002-2011.Secara teori, pengeluaran pemerintah merupakan salah satu instrumen kebijakan fiskal yang dapat menstimulasi perekonomian, sehingga berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Namun demikian, berlawanan dengan teori, data empiris justru menunjukkan bahwa hubungan antara pengeluaran pemerintah dan pertumbuhan ekonomi tidak ada yang konsisten. Mengikuti Barro (1990), kontribusi pengeluaran yang produktif akan positif terhadap pertumbuhan ekonomi , dan sebaliknya untuk pengeluaran yang tidak produktif.Model dalam penelitian diadaptasi dari model Ramirez et.al (1998). Untuk mencapai tujuan penelitian, pada model dasar tersebut dilakukan sedikit modifikasi sehingga lebih fokus pada pengeluaran pemerintah daerah. Penelitian ini dilakukan dalam lingkup Provinsi Banten untuk tingkat kabupaten/kota dengan periode tahun penelitiannya adalah tahun 2002-2011. Data yang digunakan terdiri adalah data sekunder. Analisis dilakukan dengan menggunakan model ekonometrika data panel.Hasil penelitian menunjukan bahwa variabel belanja ekonomi dan belanja sosial pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi dan pembangunan manusia. Sebaliknya, variabel belanja lainnya dari pemerintah daerah tidak signifikan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi dan pembangunan manusia. Variabel belanja lainnya adalah belanja untuk kegiatan rutinitas pemerintahan yang tidak terkait langsung dengan kesejahteraan masyarakat. Belanja jenis ini disinyalir rentan dengan mis-alokasi yang tercermin dari tidak diikutinya prinsip anggaran kinerja maupun akuntabilitas kebijakan anggaran, sehingga dapat dipahami bila tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan pembangunan manusia.

---

This thesis contains an analysis of the contribution of local government expenditure on economic growth and human development in Banten province in the period 2002 ? 2011 . By the theory, government expenditure is one of the instruments of fiscal policy to stimulate the economy, which had a positive impact on economic growth. However, contrary to theory, empirical data show that the relationship between government expenditure and economic growth nothing consistent. Following Barro(1990), the contribution of productive expenditure will positively to economic growth, and vice versa for unproductive expenditure.

The model in this study was adapted from the Ramirez?s models et.al (1998). To achieve the research objectives, the basic model is slightly modified so that more focus on local government spending. This research was conducted within the scope of Banten province to the district period 2002 ? 2011. The data used is composed of secondary data. Analyses were performed using a panel data econometric model.

The results showed that the variables of economic expenditure and variables of social expenditure on government expenditure has a positive influence on economic growth and human development. In contrast, variables of other government expenditure does not significantly affect economic growth and human development. Variables of other expenditures are expenditures for routine government activities that are not directly related to the welfare of society. Expenditures of this type allegedly prone to miss-allocation and does not follow the principle sof good governance, so that it can be understood if no significant effect on economic growth and human development."

"Penelitian ini diniaksudkan untuk mengetahui dan mengukur kesenjangan pendapatan antar daerah kabupaten/ kota di provinsi Banten dan mengetahui pengaruh kesenjangan pendapatan antar daerah terhadap pertumbuhan ekonomi regional, serta faktor faktor lain yang dapat nrempengaruhi pertumbuhan ekonomi regional tersebut. Data dalam penelitian ini adalah gabungan dari data runtut waktu dengan keral lintang atau disebut dengan panel data periode 1993-2003. Estimasi dilakukan secara keseluruhan kabupaten/ kota dan pengelompokan data Banten Utara dan Banten Selatan.Hasil perhitungan kesenjangan (disparitas) antar daerah dengan menggunakan formula Williamson menunjukkan terjadi kesenjangan pendapatan antar daerah kabupaten/ kota selama kurun waktu 1993-2002. Nilai indeks Wlilliamson terendah terdapat di kola Tangerang (0,0999) pada tahun 2002 dan tertinggi terdapat di kola Cilegon (0,4465) pada tahun 2003.Sedangkan untuk mengetahui dampak kesenjangan dan variabel lain lerhadap pertumbuhan regional digunakan model regress persamaan tunggal sebagai berikut:In Y a = 1nA +/31nP, +y1 1nK? +y2 In N? + y3 IW, + y4 DPr+eaHasil estimasi dari model fixed effect dengan asumsi intercept (a) berbeda setiap individu dan koefisien (4) soma unluk semua individu adalah untuk keseluruhan sampel daerah kabupatenikota menunjukkan hubungan positif, tetapi tidak signifrkan secara statistik Sedangkan variabel aglomerasi, kapital, tenaga kerja, dan variabel dummy provinsi berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi regional yang significan secara statistik dengan lingkat kepercayaan 99% alau a =1 % (menggunakan uji-F). Jadi hasil estimasi menolak Ho dan menerima 1I .Hasil estimasi pengelompokan sampel dengan menghilangkan variabel dummy provinsi menus jukkan seluruh variabel berdampak posilif pada pertumbuhan ekonomi regional dan signifrkan secara statistik Namun variable tenaga kerja berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi regional, dan tidak signifikan secara stalistik.Hasil penelitian tersebut memiliki implikasi kebijakan pada yang diarahkan pada peningkatan pertumbuhan ekonomi antara lain kebijakan distribusi pendapatan, kebijakan investasi, dan kebijakan tenaga kerja dan kependudukan.

---

This research is meant to know interregional disparity of kabupaten/ kota, to estimate the impact of interregional disparity, and to see other factors can influence the growth of regional economics of kabupaten/ kota in Banten province, The research uses panel data sample of the year 1993 - 2003. The estimation is conducted in a whole Kabuputen/ Kota exist in Banten province and it is divided Banten North and Banten South.

The result of calculation of interregional disparity using index of Williamson shows different kabupaten/ kota earning in 1993 - 2003 period. The lowest value of the index Williamson occurs in kola Tangerang (0, 0999) in 2002 and the highest occurs in kota Cilegon (0, 4465) in 2003.

Model of regression uses estimation by single equation, that is.

In Y a = 1nA +/31nP, +y1 1nK? +y2 In N? + y3 IW, + y4 DPr+ea

The result of estimation affixed effect model with assumption of intercept (a) is difference to each individual, while /3 coefficients are same for all individual. The estimation with whole samples indicated that the differences have an effect on the positive to growth of regional economics, but it does not have a significant statistic_ Whereas agglomeration variable, capital, labor, and variable of dummy have an effect on positive growth of regional economics and its significant statistic is 99% (a = I%)

The result of estimation pursuant to subdivision of panel data by eliminating a dummy variable that all of independent variables have a positive impact to the growth of regional economics, which is significant statistically. In contrary labor variable has a negative impact to the growth of regional economics. It does not have any significant statistics.

As the policy implication of the result of this research for example the policy of earnings redistribution, investment policy, labor policy of population."

"ABSTRAKSemboyan adalah kalimat pendek yang dipakai sebagai pegangan hidup. Selain itu, semboyan juga dipakai sebagai dasar, intisari, slogan dan motto dari suatu usaha bersama yang dapat membangkitkan semangat dan menjadi ciri khas dari pemilik semboyan yang bersangkutan. Selain Bhinneka Tunggal Ika yang menjadi semboyan bangsa Indonesia, tiap wilayah di Indonesia memiliki semboyannya masing masing. Pada tiap wilayah, semboyan memakai bahasa daerahnya masing masing. Salah satunya adalah wilayah di Provinsi Jawa Timur. Masyarakat di Provinsi Jawa Timur memakai bahasa Jawa dalam percakapan sehari-hari. Beberapa kosakata bahasa Jawa mengadopsi bahasa Sanskerta dan Kawi. Hal ini memicu interpretasi dalam memaknai semboyan. Oleh sebab itu, penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pemaknaan pada semboyan berbahasa Sanskerta dan Kawi di Provinsi Jawa Timur. Ada enam semboyan yang menggunakan bahasa Sanskerta dan Kawi, selanjutnya akan dilakukan analisis dibantu dengan teori segitiga makna Ogden dan Richards (1952) dan sumber referensi kamus Baoesastra Djawa (W.J.S Poerwadarminta, 1939), Kamus Lengkap Jawa-Indonesia (Sutrisno Sastro Utomo, 2007), Kamus Sanskerta Indonesia (Purwadi dan Eko Priyo Purnomo, 2008), Kamus Sanskerta Indonesia (Y. Agustirto Suroyudo, 2008), Kamus Kawi-Indonesia (Y.B Suparlan, 1988), dan Kamus Kawi Indonesia (Wojowasito, 1989) akan digunakan untuk mencari makna tiap kata pada teks semboyan.

---

ABSTRACT

Slogan is a short sentence that is used to handle life. In addition, the semboyan is also used as the basis, essence, slogan and motto of a joint venture that can arouse enthusiasm and become the hallmark of the owner of the slogan in question. Besides Bhinneka Tunggal Ika, which is the motto of the Indonesian people, each region in Indonesia has its own motto. In each region, the slogan uses the language of each region. One of them is an area in East Java Province. Communities in East Java Province use Javanese in everyday conversation. Some Javanese vocabulary adopted Sanskrit and Kawi. This triggers interpretation in interpreting the slogan. Therefore, this study aims to explain the meaning of the Sanskrit and Kawi slogans in East Java Province. There are six slogans that use Sanskrit and Kawi languages, further analysis will be carried out assisted by the triangular theory of the meaning of Ogden and Richards (1952) and the reference source of Djesastra Djawa dictionary (WJS Poerwadarminta, 1939), Complete Dictionary of Java-Indonesia (Sutrisno Sastro Utomo, 2007) , Indonesian Sanskrit Dictionary (Purwadi and Eko Priyo Purnomo, 2008), Indonesian Sanskrit Dictionary (Y. Agustirto Suroyudo, 2008), Kawi Indonesian Dictionary (YB Suparlan, 1988), and Kawi Indonesian Dictionary (Wojowasito, 1989) to be used for look for the meaning of each word in the text of the watchword."

"Penelitian ini menganalisa faktor-faktor yang berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi dan kecenderungan tingkat disparitas antar Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada periode 2005-2012. Penelitian ini menggunakan model regresi data panel fixed effect dan menggunakan indeks Williamson serta indeks Theil untuk mengukur disparitas. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pada periode 2005-2012, (1) investasi pemerintah, pendapatan asli daerah (PAD), tenaga kerja serta aglomerasi industri signifikan berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. (2) Terjadi disparitas yang fluktuatif dengan kecenderungan menurun dan tergolong rendah. (3) Tingkat disparitas antar daerah di pulau Bangka lebih lebar dibandingkan dengan tingkat disparitas antar daerah di pulau Belitung dan disparitas antar pulau Bangka dan pulau Belitung.

---

The objective of this study is to analyze the factors that affecting economic growth and disparities trend between Province of Kepulauan Bangka Belitung districts on the period of 2005-2012. To measure the disparities, this study uses panel data regression with fixed effects model, Williamson index and Theil index. The results of this study indicate that on 2005-2012, (1) government investment, regional income, labor and industrial agglomeration have significant and positive effect on economic growth in the Province of Kepulauan Bangka Belitung districts. (2) There are disparities fluctuation with a declining trend and relatively low. (3) The level of disparity between districts in Bangka Island is wider than the disparity between districts in the Belitung Island and Bangka Belitung Island."

"Pada tahun 2014 Pemerintah Provinsi Banten telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2014 tentang Pembangunan kepemudaan. Perda ini berfungsi sebagai payung hukum dan dasar konstitusional program, kebijakan, penganggaran dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Banten. Tujuan dibuatnya perda ini adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepemudaan di Provinsi Banten yang meliputi penyadaran, pemberdayaan dan pengembangan potensi pemuda termasuk kepemimpinan, kewirausahaan dan kepeloporan pemuda. Perda ini mengamanatkan paling sedikit 2 % (persen) dari APBD untuk pelayanan kepemudaan di Banten, empat tahun usia perda kepemudaan ini namun apakah sudah ter-implementasi dengan baik dan sejauh mana manfaat perda Kepemudaan dalam mengatasi problem-problem sosial kepemudaan di Provinsi Banten. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis implementasi model Merilee S. Grindle dan analisis alokasi anggaran untuk menganalisa implementasi perda kepemudaan dari asepek content of policy dan context of implementation. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi perda kepemudaan nomor 10 tahun 2014 terhadap alokasi anggaran 2 % (persen) untuk pelayanan kepemudaaan di Banten belum berjalan optimal. Segi content, isi kebijakan perda ini lemah karena tidak didukung konsep dan ketentuan pembangunan kepemudaan yang aplikatif. Segi context of implementation, perda ini tidak cukup dukungan dan keberpihakan dari pemerintah Provinsi Banten baik dalam skala prioritas pembangunan atau regulasi teknis pelayanan kepemudaan di lintas stakeholder.

---

In 2014 th, Banten Provincial Government have been Establishing Regional Regulation Number 10 of 2014 concerning Youth Development. This serves as a legal standing and constitutional basis for programs, policies, budgeting youth development in Banten Province. The purpose of the regulation to improve the quality of youth services in Banten Province is includes awareness, empowerment and development of the potential of youth including leadership, entrepreneurship and youth leadership. In terms of funding this regional regulation mandates at least 2% (percent) of the Regional Government Budget for youth services in Banten,youth regulation is well implemented and the extent of the benefits of the Youth regulation in overcoming youth social problems in the Province Banten after four-year ago. This study uses a qualitative approach with the analysis method of implementing the Merilee S. Grindle model and analysis of budget allocations to analyze the implementation of youth regulations from asepek content of policy and context of implementation. The results of this study concluded that have been implementation of the number 10 regulation on youth in 2014th budget allocation of 2% (percent) for youth services in Banten had not yet run optimally. In terms of content, the contents of this regional regulation are weakening because it is not supported by applicable youth development concepts and provisions. In terms of context of implementation, this regulation does not have enough support and partiality from the Banten provincial government the development priority scale or the technical regulation of youth services across stakeholders."

"Kemiskinan merupakan isu yang selalu menarik untuk dibahas, karena hampir tidak ada satu negara pun di dunia ini yang terbebas dari masalah kemiskinan.Tesis ini dilatarbelakangi adanya perbedaan angka kemiskinan yang cukup mencolok antar Kabupaten/kota di wilayah Provinsi Banten. Fokus penelitian adalah melakukan analisis terhadap faktor-faktor yang diduga menjadi penyebab terhadap perbedaan angka kemiskinan tersebut dengan menggunakan data Susenas tahun 2010. Dengan menggunakan variabel lokasi geografis, jumlah anggota rumah tangga, karakteristik kepala rumah tangga (jenis kelamin, pendidikan dan pekerjaan), serta variable bantuan kredit usaha untuk penanggulangan kemiskinan, didapati bahwa penyebab tingginya resiko kemiskinan rumah tangga adalah lokasi geografis dan penambahan jumlah anggota rumah tangga. Hasil penelitian merekomendasikan untuk membuat kebijakan dengan memprioritaskan pembangunan wilayah pedesaan dan pengendalian terhadap laju pertumbuhan penduduk.

---

Poverty is an issue that is always interesting to discuss, because almost no other country in the world which is free from this problem kemiskinan.Tesis poverty against the backdrop of differences are quite striking between the district / city in the province of Banten. The focus of research is to conduct an analysis of the factors thought to be the cause of the difference in poverty rates by using data Susenas in 2010. By using the variable geographic location, number of household members, household head characteristics (sex, education and employment), and variable business loans for poverty reduction, it was found that the cause of the high risk of household poverty are geographic location and the addition of the number of household members. The study recommends to create a policy to prioritize the development of rural areas and the control of population growth."

"Provinsi Jawa Barat menghadapi permasalahan Tingkat Pengangguran Terbuka TPT yang tinggi, bahkan lebih tinggi dibandingkan dengan TPT Nasional. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perkembangan kesempatan kerja dan pengangguran di Jawa Barat, dan juga bertujuan untuk menganalisis faktor apa saja yang berpengaruh terhadap pengangguran di Jawa Barat. Hasil penelitian menunjukkan model tidak cukup baik menjelaskan variabel dependen TPT, ditunjukkan oleh nilai R-Square yang rendah. Oleh karena itu, dilakukan uji terhadap variabel independen yang sama, yaitu PDRB, UMK Riil, Dummy PP No.33 Tahun 2013, dan Dummy Kota/Kabupaten terhadap variabel dependen Jumlah Pengangguran. Hasil estimasi menunjukkan PDRB, UMK Riil, dan Dummy Kota/Kabupaten signifikan berpengaruh terhadap Jumlah Pengangguran.

---

West Java Province has been facing the unemployment rate problem, the rate is even higher than the national rate. This study aims to describe the trend of employment and unemployment in West Java, and also to analyze what factors affect the unemployment in West Java.

The result shows that the model is not good enough to explain the Unemployment Rate TPT as dependent variable, indicated by the low R Square value. Therefore, the same independent variables, which are GRDP, Minimum Wage, Dummy Government Regulation No 33 2013, and Dummy Districs Variable were tested for the Number of Unemployment variable.

The result shows that GRDP, Minimum Wage, and Dummy Districts Variable significantly affect the Number of Unemployment."