Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini membahas tentang penerapan sistem administrasi perpajakan modem di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jakarta Sawah Besar Dua. Setelah modernisasi diterapkan, ingin dilihat bagaimana persepsi wajib pajak terhadap penerapan (implementasi) modernisasi tersebut serta bagaimana dengan kepatuhan wajib pajak itu sendiri setelah sistem administrasi perpajakan modern diterapkan. Komponen utama yang dapat dilihat dari penerapan sistem administrasi perpajakan modern adalah dengan adanya perubahan struktur organisasi dari berdasarkan jenis pajak menjadi berdasarkan fungsi, adanya jabatan AR (Account Representatives), pemanfaatan teknologi informasi terkini (on-line payment, e-reg, e-NPWP, e-filling, e-SPT), dan adanya tempat pelayanan terpadu yang merupakan gabungan tempat pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Pajak Penghasilan serta Pajak Pertambahan Nilai (PPN).Jenis penelitian yang digunakan adalah analisis deskripsi sehingga tidak dimaksudkan untuk menguji hipotesis tertentu, tetapi hanya menggambarkan apa adanya tentang suatu variabel. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif sehingga hasil penelitiannya bersifat unik dan tidak dimaksudkan untuk digeneralisasikan. Data yang dipergunakan adalah hasil kuesioner yang dibagikan kepada responden yang telah ditentukan serta hasil wawancara mendalam yang tak berstruktur serta dari data pembayaran dan pelaporan terhadap responden yang sama.Hasil penelitian menunjukan bahwa dengan adanya perubahan struktur organisasi dimana sebelumnya berdasarkan jenis pajak menjadi berdasarkan fungsi, adanya jabatan AR (Account Representatives), serta adanya tempat pelayanan terpadu yang merupakan gabungan tempat pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Pajak Penghasilan serta Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sangat menguntungkan dan bermanfaat bagi wajib pajak serta memudahkan bagi wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Sedangkan terhadap pemanfaatan teknologi informasi terkini (on-line payment, e-reg, e-NPWP, e-filling, e-SPT) ternyata kurang begitu bermanfaat bagi wajib pajak, hal ini karena wajib pajak masih senang dengan kondisi sebelum kantor pajak dimodernisasi dimana masih sebagian besar dilakukan secara manual.

---

This Thesis studied the implementation of modern tax administration system in KPP Pratama Jakarta Sawah Besar Dua. The objective of this study were to know tax payers perception and how it influenced their compliance after the system was being implemented.

The main factors which can be seen after the implementation of modern tax administration system were the changed of organization structure, the existence of account representative, the used of the latest information technology (such as on-line payment, e-reg, e-NPWP, e-filing, e-spt), and the existence of integraled Services for all kind of taxes.

Descriftif analysis method was used in this reseach, therefore this study purpose was only to deseribe about a variable, not to proved certain kind of variable. Kualitative approach was implemented that the result of this research is unique and wasn’t intent to be generalized. The data which used for this reseach was the result of the quesioner from selected tax payer respondens, unstructure intensive interviewed, and also from their tax payment and reports record.

The result of this research showed that with the changed of organization structure, the existence of account representative, and the existence of integrated Services are advantageous for the tax payers. On the other hand, the used of the latest information technology are less advantageous because the tax payers found it more comfortable with a manual previous system when most of the Services were usually done."

"Untuk meningkatkan pendapatan negara dari sektor pajak, maka pemerintah perlu memperbaiki administrasi perpajakan nasional. Salah satu caranya adalah dengan membentuk KPP Large Taxpayer Officer (LTO) yang bertugas untuk mengelola pengadministrasian pelayanan pajak wajib pajak besar. Untuk melaksanakan tugas tersebut, maka diperlukan perencanaan strategis pelaksanaan tugas pokok KPP LTO.Penelitian ini bertujuan untuk memformulasikan strategi KPP LTO dalam menjalankan tugasnya. Secara detail tujuan penelitian ini adalah (1) mengetahui faktor eksternal & internal pelaksanaan tugas KPP LTO yg memberlkan kekuatan & kelemahan serta peluang & ancaman; (2) mengetahui isu strategis apa saja yang dapat dirumuskan; (3) rekomendasi perencanaan strategis bagi KPP LTO. Untuk menjawab permasalahan penelitian tersebut, Digunakan tinjauan teoritis, perencanaan strategis dan ilmu perpajakan yang berisikan SWOT Matrix.Penelitian ini menggunakan metode deskriptif, dengan unit analisis KPP LTO. Sedangkan metode pengumpulan data yaitu: (1) pengumpulan data primer, melalui wawancara dengan para responden, (2) melalui pengumpulan data sekunder, malalui literature dan laporan-laporan.Metode pengambilan sampel digunakan metode expert survey dengan sampel yang ditentukan secara sengaja. Untuk menemukan kelemahan dan kekuatan KPP LTO digunakan analisis SWOT.Penelitian ini menghasilkan perencanaan strategis sebagai berikut : (1) peningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap administrasi perpajakan melalui peningkatkan citra Direktorat Ienderal Pajak dan pengembangan administrasi LTO; (2) peningkatkan produktivitas aparat perpajakan ; perbaikan struktur organisasi, perbaikan dalam kemampuan pengawasan Serta perbaikan dalam manajemen SDM ; (3) peningkatan kepatuhan wajib pajak ; (4) penciptaan budaya kerja yang sesuai tujuan organisasi, yaitu budaya kerja yang mendukung KPP LTO mencapai tujuan, yaitu integritas dan disiplin, transparansi, akuntabilitas, meritokrasi.

---

ln order to increase state revenue from tax sector, hence Indonesian government required improving national taxation administration. One of them is formulated of KPP, Large Taxpayer Officer (KPP LTO), which is worked to manage administration tax service for large taxpayer. To execution of that duty, which is needed strategic planning of execution fundamental duty of KPP LTO. This Research aimed to formulate strategy planning of KPP LTO in running its duty. In detail this research is aimed: (1). Knowing external and internal factors of execution duty of KPP LTO which giving weakness and strength and also threats and opportunities; (2). Knowing any kind strategic issues that can be formulated; (3) strategic planning recommendation for KPP LTO.

To answer research problems, used of theoretical evaluation, strategic planning and taxation science, which comprises SWOT matrix. This research use descriptive method, with analyze unit KPP LTO. While data collecting method that is: (1) primary data collecting, through interview with all responders, (2) through data secondary collecting, with reports and literature. Method intake of sample used by expert survey method with determined sample intentionally. To find weakness and strength of KPP LTO is used SWOT analysis.

This research is produced strategic planning as follows: (1) improvement trust of society to taxation administration through the make-up of Directorate General Taxation image and LTO administration development; (2) improvement of taxations government officer productivity;(3) improvement of compliance of taxpayer; (4) creation of appropriate working culture as organizational vision, which that its supporting KPP LTO target, that are discipline and integrity, transparency, accountability, meritocracy."

"ABSTRAKSebagai instansi yang memiliki tugas pokok menangani penerimaan pajak, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mempunyai beberapa fungsi, diantaranya adalah merumuskan kebijakan teknis, pemberian bimbingan dan memberikan layanan di bidang perpajakan. Untuk meningkatkan penerimaan dalam bidang pajak, sebagaimana yang diamanatkan oleh APBN, tingkat kepatuhan wajib pajak diharapkan selalu meningkat. Dalam hal ini reformasi administrasi di bidang perpajakan menjadi hal yang sangat relevan. Wujud nyata reformasi administrasi perpajakan tersebut diantaranya dapat dilihat sejak akhir tahun 2003, dimulai perubahan mendasar pada sistem administrasi perpajakan di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Bertitik tolak pada perumusan masalah di atas, penelitian ini bertujuan menguji dan menganalisis pengaruh sistem administrasi perpajakan modern terhadap kepatuhan wajib pajak, menguji dan menganalisis pengaruh pemeriksaan terhadap kepatuhan wajib pajak, serta menguji dan menganalisis pengaruh sistem administrasi perpajakan modern dan pemeriksaan secara bersama-sama terhadap kepatuhan wajib pajak, dan menguji variabel mana yang memiliki pengaruh lebih besar terhadap kepatuhan wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Sawah Besar Satu. Terdapat pengaruh signifikan dari penerapan sistem administrasi perpajakan modern dan pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Mengacu pada hasil penelitian ini, apabila dalam jangka panjang seluruh Kantor Pelayanan Pajak telah menerapkan sistem administrasi perpajakan modern, maka kepatuhan Wajib Pajak akan meningkat yang berdampak pada penerimaan pajak yang diperkirakan juga meningkat pesat. Pemeriksaan pajak perlu tetap dipertahankan dan ditingkatkan efektivitasnya agar dapat mendukung kepatuhan Wajib Pajak yang berdampak positif pada upaya peningkatan penerimaan pajak

---

"

"Automatic Exchange of Information merupakan solusi yang dicetuskan OECD dan negara G20 dalam mencegah praktik penghindaran pajak, khususnya pelarian dana ilegal ke luar negeri. Indonesia mulai menukarkan informasi secara otomatis pertama kali pada tahun 2018 dengan payung hukum Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017. Meskipun begitu, Indonesia baru mulai memanfaatkan data AEoI tersebut pada akhir tahun 2019. Penelitian ini akan menganalisis pemanfaatan data AEoI oleh Kantor Pelayanan Pajak dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak di Indonesia serta tantangan yang dihadapi otoritas pajak dalam proses pemanfaatannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan wawancara mendalam dan studi kepustakaan sebagai teknik pengumpulan data. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Kantor Pelayanan Pajak sudah mulai memanfaatkan data AEoI dengan baik untuk meningkatkan wajib pajak terdaftar dan untuk meminimalisir praktik penghindaran pajak. Meskipun begitu, hasil dari penelitian ini juga mengatakan bahwa data AEoI tidak secara langsung dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan penerimaan pajak di Indonesia, namun data AEoI dapat membantu meningkatkan kepatuhan pajak dan kemudian dapat menghasilkan penerimaan pajak apabila wajib pajak belum memenuhi kewajiban perpajakannya. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa otoritas pajak menghadapi tantangan dalam proses pemanfaatan data AEoI berupa tantangan dalam aspek kelengkapan data, aspek teknologi, dan aspek sumber daya manusia.

---

Automatic Exchange of Information is a solution initiated by the OECD and G20 countries in preventing tax evasion practices, especially the illegal flight of funds abroad. Indonesia began exchanging information automatically for the first time in 2018 under the legal umbrella of Law Number 9 of 2017. However, Indonesia only started to utilize the AEoI data at the end of 2019. This study will analyze the use of AEoI data by the Tax Service Office in order to increasing tax revenue in Indonesia and the challenges faced by the tax authorities in the process of using it. This study uses a qualitative approach with in-depth interviews and literature study as data collection techniques. The results of this study indicate that the Tax Service Office has begun to properly utilize AEOI data to increase registered taxpayers and to minimize tax avoidance practices. Even so, the results of this study also say that AEoI data cannot directly be used to increase tax revenue in Indonesia, but AEoI data can help improve tax compliance and can then generate tax revenue if taxpayers are proven not to have fulfilled their tax obligations. This study also shows that the tax authorities face challenges in the process of utilizing AEoI data in the form of challenges in aspects of data completeness, technology aspects, and human resources aspects."

"Direktorat Jenderal Pajak telah memulai beberapa langkah reformasi administrasi perpajakan yang menjadi landasan bagi tcrciptanya administrasi perpajakan yang modern, efisien, efektif dan dipercaya Wajib Pajak. Dalam penerapan sistem yang baru ini terdapat beberapa perubahan, diantaranya dalam struktur organisasi dan pelayanan. Struktur organisasi yang baru dirancang berdasarkan fungsi bukan jenis pajak. Sedangkan perubahan dalam pelayanan menyangkut penerapan teknologi informasi, misalnya dalam hal Wajib Pajak melakukan pelaporan kewajiban perpajakan.Wajib pajak KPP BUMN terdiri dari seluruh Badan Usaha Milik Negara (BUMN), termasuk anak perusahaan yang penyertaan modal baik langsung maupun tidak langsung dari BUMN Iebih dari 50% (Keputusan Dircktur Jenderal Pajak No. KEP/PJ/2004 tanggal 29 Maret 2004).Penerimaan KPP BUMN cukup signifikan kontribusinya bagi penerimaan Kanwil DJP Jakarta Khusus maupun penerimaan nasional. Pada tahun anggaran 2003, KPP BUMN telah menyumbang sebesar Rp. 26.50 triliun (52,13%) dari Pencrimaan Kanwil DJP Jakarta Khusus yang mencapai Rp. 50.83 Triliun atau sebesar 10.92% dari realisasi penerimaan nasional yang mencapai Rp. 242,6 triliun. Sedangkan untuk tahun 2004 realisasi penerimaan KPP BUMN adalah sebesar Rp. 30,65 Triliun atau 59,80% dari realisasi penerimaan Kanwil DJP Jakarta Khusus, atau sekitar 10,91% dari penerimaan pajak nasional sebesar Rp. 230,8 Triliun. Berdasarkan uraian di atas, maka terdapat penyesuaian terhadap sistem dan organisasi yang baru dalam sistem administarsi perpajakan modern dan sejauhmana efektivitas dan efisiensi pemungutan pajak yang dilaksanakan oleh KPP BUMN serta faktor-faktor apa yang dapat mendorong peningkatan efektivitas dan efisiensi pemungutan pajak.Tujuan penelitian ini yaitu menjelaskan dan menguraikan sistem pemungutan pajak dengan menggunakan sistem administrasi perpajakan modern dan mengetahui sejauhmana efektivitas dan efisiensi pemungutan pajak serta menjelaskan faktor-faktor yang dapat mendorong efektivitas dan efisiensi pemungutan pajak.Metodologi penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah metode deskriptif analisis, dengan teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan dan studi lapangan. Analisis yang dilakukan bersifat analisis kualitatif.Dari analisis diketahui pada tahun 2003, pertumbuhan penerimaan pajak oleh Direktorat Jenderal Pajak juga diikuti oleh penerimaan KPP BUMN. dan memberikan kontribusi yang cukup besar tiap tahunnya. Pada tahun 2003 kontribusi penerimaan pajak terhadap penerimaan dalam negeri sebesar 71% dan pada tahun selanjutnya naik menjadi 80% atau naik sebesar 9%. Tingginya efektivitas kinerja pemungutan dapat dilihat dari tingginya kontribusi penerimaan bcrdasarkan self assessment yaitu 97% selama dua tahun. Selama dua tahun yaitu 2003 dan 2004 terjadi kenaikan kontribusi per pegawai. Hal ini mengartikan bahwa efisiensi kinerja petugas pajak KPP BUMN mengalami peningkatan yang cukup baik.Kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah bahwa rasio penerimaan perpajakan Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto sccara umum mengalami perkembangan dari waktu ke waktu. Dapat disimpulkan bahwa reformasi administrasi perpajakan cukup efektif meningkatkan kinerja penerimaan.Saran dalam penelitian ini adalah peranan reformasi perpajakan sangatlah besar peranannya dalam meningkatkan rasio-rasio perpajakan. Diusulkan untuk meningkatkan anggaran Direktorat Jenderal Pajak khususnya KPP BUMN bagi sumberdaya manusianya untuk meningkatkan motivasi kerja.

---

The Directorate General of Taxes had begun a several step reform tax administration that becomes basic for create tax administrative modem system, efficient, effective and believe by taxpayers. By applying the new system, there are some changes, among others are in organization structure and service. The new organization structure is designed based on functions, not type of taxes. The change in service involves among others the application of information technology, such as when taxpayers report their tax obligations.

Taxpayers registered in TDO SOE consist of all SOEs, including their subsidiaries with direct or indirect ownership more than 50% (the director General Office's decree number: KEP-67/PJ./2004 dated March 29, 2004). The TDO SOE's tax revenue contributes significantly to Special Region's revenue, as well as to national revenue. In the fiscal year of 2003, TDO SOE contributed as much as Rp. 29, 50 trillion, or equals to 52, 13% of Special Region Office's revenue of 50, 83 trillion or equal to 10, 92% of national revenue of 242, 6 trillion. Meanwhile, for the fiscal year of 2004, the revenue realize for TDO SOE is Rp. 30,65 trillion or 59,80% of special region's revenue realize. or equals to 10,9f% of national revenue of 280,8 trillion.

Pursuant to the above mentioned there is has a fixed of a new system and organized in tax administrative modern system and how far effectively and efficiently of collection of by TDO SOE and what factor to push that. The goal of the research is to explain and elaborate on how far the tax administrative modem system influences effectively and efficiently of collection and explain the factor can be push there effectively and efficiently.

Research methodology and data collecting method use this research is qualitative research method by using descriptive research, to collect data with research library and field research. Analysis data use a qualitative analysis.

It is known from the analysis in the year 2003; growth of tax revenue by the Directorate General of Taxes followed by Tax District Office for State-owned Enterprises and gives a big contribution every year. Fiscal year of 2003, contribute of tax revenue to internal revenue of 71% and the next year grow up to 80% or equals grow up to 9%. The high an effective of activities collection can be sec from high of contributes revenue as self assessment is 97% for two years. For two years in 2003 and 2004 had grown up contribute foe employee. This is means that efficiently of activities tax employee TDO SOE had a good grown up.

Conclusion of the result is that ratio of Indonesia tax revenue affect to Gross Domestic Product as generally had developed and administration reform had enough effectively increase revenue performed.

Suggestion made from this research is the act of tax reform had great contribution in increase of tax ratios. There is a change to increase tax revenue, so that tax revenue can be realized. To get a highly motivation of work, the Directorate General of Taxes especially TDO SOE suggest increase budget."

"The Difference of Taxpayer Satisfaction Level Concerning of The Service Before and After Registered in Large Taxpayers District Office TwoDirectorate General of Taxes (DGT) as government institution having duty to collect income of the state in the form of tax, in its duty execution always relates to the society. Tax Office as organizational unit of DGT which directly corresponding with the society, have to be able to follow the change which expected by society. Society expect the improvement toward the quality of given service. To fulfill the society demand, DGT carries out the reformation of taxation administration. One of the reformation form is the forming of Large Taxpayers Regional Office and Large Taxpayers District Office. One of the purpose of the administration change is to improve the service to taxpayer.

The first objective of this research is to know the form of organization structure and the process of the taxation administration at Large Taxpayers District Office Two, as consequence of the reformation of taxation administration. Second objective is to know whether there is any difference of taxpayer satisfaction level concerning of the service before and after registered in Large Taxpayers District Office Two.

The main theory framework that used in this study is organizational theory. The form of organization structure from an organization can be seen from its function and duty executed by that section. Generally speaking there are two elementary form of organization structure, that is functional form and product form. In its development, there are two adjustment form of the organization structure, that is geographical structure and mixture structure between functional structure and product structure, which called hybrid structure.

Hereinafter to improve the business process, it is done by re-engineering the business process. Re-engineering the business process is fundamental change, radical and dramatic to business process which have been run during the time. All the change have a purpose to yield the satisfaction for customer to given service. To measure the level of taxpayer satisfaction by using method SERVQUAL (service quality) divisible in five groups, that is : tangible, reliability, responsiveness, assurance and empathy.

Research method used in this research is descriptive research and comparability research. At descriptive research is to explain the form of organization structure and process of administration at Large Taxpayers District Office Two. While comparability research is to compare level of taxpayer satisfaction concerning the service before and after registered in Large Taxpayers District Office Two.

Result of research indicate that Large Taxpayers District Office Two use the functional organization structure form, which previously at Large Taxpayers District Office Two use the organization structure hybrid mixture between functional structure and product. While in process of administration Large Taxpayers District Office Two is conducting to existing administration process during the time. Hereinafter, from research result it is know that there is difference regarding the level of taxpayer satisfaction conversing the service before and after registered in Large Taxpayers District Office Two. At the time before registered in Large Taxpayers District Office Two the level of taxpayer satisfaction goes into satisfied category, while at the time of registered in Large Taxpayers District Office Two the level of satisfaction goes into very satisfied category. This case indicate that there is an increase of level of Taxpayer satisfaction to service after registered in Large Taxpayers District Office Two.

Although Taxpayer satisfaction level goes into very satisfied category, yet need the improvement of the service which given to Taxpayer, so that level of the satisfaction can reach the maximal level (excellence service).

xiv + 202 pages + 8 attachments

Bibliography : 33 books, 12 articles, 3 regulations, 1 others (1980 - 2003)"

"ABSTRAKModernisasi administrasi perpajakan dimulai pada tahun 2002 dengan KPP Wajib Pajak Besar sebagai pilot project. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menganalisis penerapan modernisasi administrasi perpajakan pada KPP Wajib Pajak Besar Dua dan bagaimana pengaruhnya terhadap kepuasan wajib pajak. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan mix methods. Dalam metode kuantitatif, peneliti menggunakan kuesioner yang diolah melalui uji statistik deskriptif, uji regresi dan uji koefisien determinasi. Dalam metode kualitatif, peneliti menggunakan metode wawancara untuk melakukan cek silang dan membantu menginterpretasikan hasil kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa modernisasi administrasi perpajakan di KPP Wajib Pajak Besar Dua telah berjalan dengan baik dan mampu memberikan rasa puas kepada wajib pajak. Saran penelitian ini adalah KPP Wajib Pajak Besar Dua perlu mempertahankan dan meningkatkan kualitas pelayanan yang ada dengan cara menanamkan pola pelayanan prima kepada petugas pajak yaitu dapat selalu sigap merespons wajib pajak dan mengevaluasi kekurangan-kekurangan yang muncul dari keluhan wajib pajak.

---

ABSTRACTModernization of tax administration was conducted in 2002 with Large Taxpayers Office as the pilot project. This research was conducted in order to analyze the application of tax administration modernization on KPP Wajib Pajak Besar Dua and the effect on taxpayers satisfaction. This research used a mix methods approach. In quantitative, researcher used questionnaires and processed using descriptive statistic, regression and coefficient of determination test. In qualitative, researcher used interview method and processed them to cross check and interpret the quantitative result. The results indicates that the tax administration modernization in KPP Wajib Pajak Besar Dua has been running well and able to satisfy the taxpayers. The recommendation of this research for KPP Wajib Pajak Besar Dua are maintaining and upgrading the service quality by embedding an excellent service of tax officers in delivering service to taxpayers so that tax officers can give a faster response and evaluate any lacks or insuffiency services."

"Sejak tanggal 1 September 2004 terjadi perubahan struktur organisasi KPP PMA Empat. Struktur organisasi baru disesuaikan dengan Sistem Administrasi Pajak Modern. Perubahan tersebut berpengaruh terhadap pola pelayanan kepada Wajib Pajak.Penulisan ini bertujuan untuk menjelaskan perubahan struktur (restrukturisasi) organisasi dan implementasi / penerapan dari SAPM Serta kendalanya. Perubahan pola pelayanan yang paling utama adalah dibentuknya jabatan Account Representative (AR) yang mempunyai tugas dan tanggung jawab yang besar dalam memberikan pelayanan kepada Wajib Pajak. Kemampuan AR dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya dapat dijadikan tolok ukur apakah implementasi SAPM di KPP PMA Empat sudah berjalan dengan baik atau tidak.Hasil penelitian menunjukkan bahwa SAPM telah diterapkan di KPP PMA Empat walaupun dilakukan secara bertahap. Namun SAPM belum dapat diterapkan secara penuh di KPP PMA Empat. Hal itu terjadi karena faktor internal dan eksternal yang belum sepenuhnya berjalan sesuai harapan. Faktor internal misalnya, masih banyak kendala dalam pelaksanaan Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP) yang berpengaruh terhadap kecepatan dan ketepatan AR dalam memberikan apa yang menjadi hak Wajib Pajak. Sedangkan kendala eksternal antara Iain adalah Wajib Pajak yang kurang responsif terhadap perubahan pola pelayanan ini.Berdasarkan hal-hal tersebut disarankan agar dilakukan penyempurnaan terhadap SAPM dan segera diterapkan di seluruh jajaran DJP sehingga dapat memenuhi apa yang menjadi harapan WP dan DJP yaitu terciptanya " GOOD AND CLEAN GOVERNANCE " dapat segera terwujud."