Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Dengan adanya sistem self assessment dalam perpajakan, wajib pajak mendapat kepercayaan penuh untuk menghitung, menyetor dan melaporkan kewajiban pajaknya. Wajib pajak menjadi aktif, akan tetapi di dalam praktek ternyata tidak semua wajib pajak dapat melaksanakan kewajiban yang dipercayakan pemerintah itu dengan sebaik-baiknya, maka penagihan terhadap pelaksanaan kewajiban perpajakan merupakan hal yang sangat penting. Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui aspek kebijaksanaan dalam penagihan PBB dan tingkat kepatuhan wajib pajak PBB menurut pendapat kelompok petugas PBB, pakar PBB dan wajib pajak PBB. Penelitian dilakukan di DKI Jakarta selama 4 bulan (19 April 1999 sld 19 Juli 1999), dengan jumlah sampel 115 responden yang terdiri dari kelompok petugas PBB 35 orang, pakar PBB 40 orang dan wajib pajak PBB 40 orang. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa pendapat petugas PBB, pakar PBB dan wajib pajak PBB mengenai aspek kebijaksanaan penagihan PBB termasuk dalam kategori netral. Secara umum pendapat petugas PBB, pakar PBB dan wajib pajak PBB mengenai aspek kepatuhan wajib pajak PBB termasuk dalam kategori netral. Terdapat perbedaan pendapat antara kelompok petugas PBB, pakar PBB dan wajib pajak PBB mengenai aspek kebijaksanaan dalam penagihan PBB. Selain itu, terdapat perbedaan pendapat antara kelompok petugas PBB, pakar PBB dan wajib pajak PBB mengenai tingkat kepatuhan wajib pajak PBB. Menurut pendapat petugas PBB, pakar PBB dan wajib pajak PBB terdapat hubungan antara kebijaksanaan penagihan PBB dengan tingkat kepatuhan wajib pajak PBB."

"Tax is people levy to government base on constitution, which could be complused without getting repayment directly and tax revenue is used for general expenditures increased number of registered tax payers forms a significant point the Directorate General of Taxes must manage for higher tax income. Carlos A Silvani suggests that gap between potential tax payer and registered tax payer affect failure the effectivity of tax administration. One measure the Directorate General of Taxes would take to overcome the case is determining official rank-based Tax Payer Registration Number in potential tax payers even the latter have no Tax Payer Number, yet.This aims at personal tax payers such as employees and employers, for example. This issue of official rankbased Tax Payer Number is for administrative simplicity. Research method employed in this thesis is qualitative in manner, descriptive analysis; where field circumstances are adjusted to the current theories. Using sample issue official rank-based Tax Payer Registration Number as KPP Pratama Jakarta Cakung Dua. Tax office manage, this research examines whether or not determining official rank base Tax Payer Registration number goes with the principle of tax collection, that is administrative simplicity ? And is the procedures effective to increase earning ?Research results reveal that determining official-rank based Tax Payer Registration Number has met the simplicity principle in tax collection considering the applied-internal data almost cost nothing. However, compliance achieves none as many tax payer do not report their annual tax return. Sure, the point will add administrative load to the Tax Office and determining official-rank based Tax Payer Registration Number is ess effective in short term because of tax payers poor knowledge and awareness to perform their tax liabilities. Some helpful suggestions include necessities to expand knowledge of tax payers and increase their awareness of tax right and liabilities. This many come to reality by means of intensive socialization to tax payers. This research needs further observation, as well, of the same type and with more samples for wider range of generalization to prove and validate the current results."

"Pajak merupakan tumpuan pemerintah dalam menjalankan roda pemerintahan. Penerimaan dari pajak merupakan sumber penerimaan negara terbesar saat ini yang merupakan salah satu pilar utama dalam komponen penerimaan negara yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Menyadari hal itu, reformasi perpajakan yang telah dilakukan beberapa kali sejak dari tahun 1983 adalah upaya pemerintah dalam membangun kesadaran dan kepatuhan Wajib Pajak. Reformasi menuntut perubahan menuju paradigma baru yang dianggap ideal, karena adanya perubahan kehidupan di segala bidang termasuk politik, ekonomi dan sosial. Namun, harus diakui bahwa masih banyak yang tidak beres dengan birokrasi kita. Oleh karena itu, tuntutan terhadap tata kelola pemerintah yang baik (good government governance) tidak habis-habisnya menjadi buah bibir. Penerapan prinsip good government governance sebagai perwujudan program dan kegiatan reformasi perpajakan berkaitan dengan modernisasi prosedur organisasi dan struktur organisasi memiliki pengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak.Dari hasil penelitian, diketahui bahwa penerapan prinsip accountability masih perlu diperhatikan, hal ini dikarenakan adanya grey area yang masih menyulitkan kepada Wajib Pajak untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya. Hasil penelitian menyarankan pendidikan kepada aparat pajak sangat diperlukan yang menyangkut kompetensi dan etika aparat pajak serta membangun komunikasi yang tepat kepada Wajib Pajak. Sehingga dapat meningkatkan integritas dan moral Pegawai Pajak dan dapat mendorong komitmen Wajib Pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap administrasi perpajakan di Indonesia. Selain itu, pemerintah sebagai regulator harus membuat suatu peraturan perpajakan yang tepat guna, jelas dan pasti serta tidak saling tumpah tindih. Sehingga kemungkinan terjadinya perbedaan kepentingan dan penafsiran antara pembayar pajak dan otoritas pajak dapat dikurangi.

---

Tax is a source of government revenue in running the government. Income from the tax represents the largest source of revenue for the current state which is one of the main pillars of the state revenue components contained in the State Budget (APBN). Realize it, tax reform that has been done several times since the year 1983 is the government's efforts in building awareness and compliance of taxpayers. Reform requires a shift towards a new paradigm that is considered ideal, due to changes in all areas of life including political, economic and social. However, it must be admitted that much remains to be wrong with our bureaucracy. Therefore, the demands on the good governance government is not inexhaustible became a byword. Application of principles of good governance as the embodiment of government programs and activities related to the modernization of tax reform organization procedures and organizational structure have an influence on taxpayers' compliance.From the result, noted that the application of the principle of accountability still must be considered, this is because the grey area that still makes it difficult to taxpayers to run the taxation of rights and obligations. The results suggest education is very important to the tax authorities concerning the competence and ethics of tax officials and to establish appropriate communication to taxpayers. Thereby, increasing the integrity and moral Employee Tax and could encourage taxpayers in fulfilling the commitments of tax liability and increase public trust in tax administration in Indonesia. Furthermore, government as regulator must make an appropriate tax legislation, clearly and decisively and not overlapping each other. So the possibility of different interests and interpretations between taxpayers and tax authorities can be reduced."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan dan pengaruh sistem informasi perpajakan yang memadai terhadap kepatuhan wajib pajak dan penerimaan pajak.Penelitian ini dilakukan di Lingkungan KPP Badora I, pada bulan Mei 2006 dengan sampel 115 Wajib Pajak Badan yang diambil secara acak dari 910 Wajib Pajak atau +1- 2% dari populasi.Instrumen untuk menjaring data Sistem Informasi Perpajakan (Y1) dan Kepatuhan Wajib Pajak (X1) adalah kuesioner model skala likert sedangkan data penerimaan pajak (Y2) adalah data sekunder yang diperoleh langsung dari KPP Badora 1.Analisis data dilakukan secara kuantitatif dengan dua teknik analisis statistika yang akan digunakan dalam penelitian ini, yaitu Analisis Regresi dan Uji Perbedaan Mann-Whitney. Teknik analisis regresi digunakan untuk mengetahui dan memprediksi pengaruh Sistem Informasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dan Penerimaan Pajak, sementara Uji Perbedaan Rata-Rata Mann-Whitney digunakan untuk mendeteksi apakah terdapat perbedaan antara tingkat penerimaan Pajak Kantor Pelayanan Pajak Badan dan Orang Asing (KPP Badora 1) antara sebelum digunakannnya sistem komputerisasi dan setelah digunakannya sistem tersebut. Interpretasi hasil analisis data menggunakan signifikansi a 5%.Hasil analisis regresi menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara penerapan sistem informasi perpajakan dengan kepatuhan Wajib Pajak yaitu sebesar 0,653. Sedangkan besar pengaruh dari penerapan sistem informasi perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak adalah sebesar 42,6%. Persamaan regresi liniernya Y = 25,23 I + 0, 538X.Hasil pengujian Mann-Whitney menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara penerimaan pajak sebelum dan sesudah penerapan sistem informasi perpajakan yang berarti bahwa penerapan sistem informasi perpajakan tidak mempengaruhi secara signifikan terhadap penerimaan pajak.Berdasarkan hasil penelitian ini dapat dinyatakan bahwa pengaruh sistem informasi perpajakan memberikan sumbangan yag berarti terhadap kepatuhan wajib pajak dan penerimaan pajak khususnya di KPP Badora 1Dengan demikian diharapkan bahwa untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan penerimaan pajak diperlukan sistem informasi pajak yang baik pula.

---

This research aim to know about relation and influence of adequate taxation information system to compliance of taxpayer and tax income.

This research is conducted by in Environment of KPP Badora I, in May 2006 with sampel 115 (one hundred and fifteen) Corporate Taxpayer at random from 910 (nine hundred and ten) Corporate Taxpayer or (+I-) 12% from research population.

Instrument to get Information System Taxation data ( Y1) and Compliance of Taxpayer (X1) [is] questioner model scale of likert and Income Tax data ( Y2) is second data that obtained from KPP Badora I. Data analysis is done quantitatively with two technique of statistic analysis to be used in this research, that is Analysis of Regression and Test Difference of Mann-Whitney. Regression analysis technique is used to know and prediction of influence of Taxation Information System to Compliance of Taxpayer and Income Tax, whereas Test Difference of Mean of Mann-Whitney used to detect what is there are difference of KPP Badora 1 tax income between before and after using computerize system. Interpretation result of data analysis use significant amount 5%.

Result of Regression analysis indicate that there are significant relation between applying of taxation information system and compliance of Taxpayer that is equal to 0,653. Influence of applying of taxation information system to compliance of Taxpayer [is] equal to 42,6%. Formula of linear regression Y = 25, 231 + 0, 538X.

Examination Result of Mann-Whitney indicate that there are not the significant difference between before and after using taxation information system is meaning that applying of taxation information system do not influence by significant to tax income.

Based on result of this research can be expressed that influence of taxation information system give contribution to compliance of taxpayer and KPP Badora I Tax Income.

Thereby we expected that to increase compliance of taxpayer and tax income needed [by] good tax information system also."