Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 201189 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Yessica Amelia
"Tesis ini membahas mengenai proses penyelesaian sengketa pajak di Indonesia melalui Mutual Agreement Procedure (MAP), keterkaitannya dengan proses Keberatan dan Banding serta pasal 16 dan 36 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) dan pengaruh dari diterbitkannya PER-48/PJ/2010 dan PP No 74 tahun 2011. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana proses implementasi dan aplikasi MAP di Indonesia sampai dengan saat ini dan kaitannya dengan ketentuan hukum pajak domestik yang berlaku.
Hasil penelitian menyimpulkan bahwa saat diterbitkannya PER-48/PJ/2010, Wajib Pajak tidak dapat menempuh dua jalur hukum secara bersamaan. Namun semenjak diterbitkannya PP No 74 tahun 2011, kemungkinan untuk menempuh dua jalur hukum yang bersamaan terbuka kembali bagi Wajib Pajak. Hal ini berarti memberikan kesempatan yang lebih besar bagi Wajib Pajak untuk menyelesaikan sengketa pajaknya dan mendapatkan keputusan yang diharapkan secara adil.

This thesis discusses the tax dispute resolution process in Indonesia through the Mutual Agreement Procedure (MAP), its association with the Objections and Appeals as well as Articles 16 and 36 of the General Provisions and Tax Procedures (UU KUP) and the effect of the issuance of PER-48/PJ/2010 and PP No 74-2011. The approach of research is qualitative, while the method is descriptive. The purpose of this study is to investigate the process of implementation and application of MAP in Indonesia up to this time and its relation to the provisions of domestic tax law.
This research concludes that according to PER-48/PJ/2010, the taxpayer can not take two legal channels simultaneously. However, since the issuance of PP No. 74 of 2011, now the taxpayer can take two legal channels simultaneously, which means providing a greater opportunity for taxpayers to resolve their tax disputes.
"
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2012
T31460
UI - Tesis Open  Universitas Indonesia Library
cover
Indah Dwi Sepyarini
"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana seharusnya proses penyelesaian sengketa pajak melalui Mutual Agreement Procedure terkait dengan proses keberatan dan banding serta keterkaitan antara hasil Mutual Agreement procedure dengan mekanisme pasal 16 dan 36 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. MAP merupakan sarana bagi dua otoritas pajak yang mengadakan P3B untuk menyelesaikan kasus pengenaan pajak yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan P3B, MAP digunakan sebagai sarana untuk berunding diantara negara mitra P3B dan sebagai sarana bagi wajib pajak untuk menghilangkan pengenaan pajak berganda internasional.
Hasil Penelitian menyimpulkan bahwa, hasil MAP yang berbeda dengan hasil keputusan keberatan, maka hasil keputusan keberatan tersebut dapat ditinjau kembali tetapi jika hasil banding telah keluar, hasil banding tersebut tidak dapat diubah karena mempunyai kekuatan hukum tetap, cara yang ditempuh wajib pajak adalah dengan mengajukan Peninjauan Kembali (PK) ke Mahkamah Agung, Hasil penelitian ini menyarankan agar perlunya penyempurnaan ketentuan MAP dalam ketentuan domestik, aturan mengenai prosedur MAP perlu disempurnakan lagi. Guna memberikan kepastian hukum bagi wajib pajak perlu diterapkannya prinsip "lis alibi pendens" pada aturan domestik dan wajib pajak mempunyai hak untuk menerima atau menolak MAP.

The Objective of research are to identify and analize how should the process of resolution of dispute in tax through the Mutual Agreement Procedure relating to objection and appeals process and relationship between the Mutual Agreement procedure with the mechanism of article 16 and 36 of the General Provision and Tax Procedures. The approach of research is qualitative while the method is descriptive. MAP is the two of tax authorities to resolve the case entered tax treaty in taxation not accordance with the purpose and objective of tax treaty. MAP is negotiation between tax treaty partner and for taxpayers to eliminate international double taxation.
The result of this research concluded that the result of the MAP different with the result of an objection decision, so the result of the objection may be reviewed, but if the appeal had gone out, the outcome of such appeal can not be changed because they have permanent legal force, the way in which the taxpayer is to ask the judicial reviewto the supreme court. The result of this research suggest the need for improvement in terms of domestic MAP Provision, rules about the MAP procedures need to be refined again. In order to provide legal certainty for taxpayers need the application of the principle of "lis alibi pendens" on domestic rule.
"
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2010
T28082
UI - Tesis Open  Universitas Indonesia Library
cover
Jita Shofiyani
"Sebagai negara yang terlibat dalam pembentukkan BEPS Action Plan 14, atas implementasi MAP di Indonesia dinilai sesuai standar dalam BEPS Action Plan 14. Agar semakin baik, Pemerintah juga mengatur MAP dalam Pasal 27C UU HPP. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis penerapan BEPS Action Plan 14 pada kebijakan MAP di Indonesia, menganalisis faktor-faktor yang melatarbelakangi Wajib Pajak untuk mengajukan atau tidak mengajukan MAP di Indonesia, dan menganalisis dasar pertimbangan dicantumkannya klausul MAP dalam UU HPP. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi MAP di Indonesia menunjukkan hasil yang baik karena telah mengadopsi sebanyak 18 rekomendasi BEPS Action Plan 14. Adapun, faktor-faktor yang melatarbelakangi Wajib Pajak untuk mengajukan MAP diantaranya kesempatan menghilangkan double tax, pembaharuan MAP, dapat mengajukan MAP bersamaan dengan domestic remedies, dan lainnya. Sedangkan faktor yang melatarbelakangi untuk tidak mengajukan MAP antara lain hasil keputusan berupa agree to disagree, jangka waktu penyelesaian keberatan dan banding bisa lebih cepat dibandingkan MAP, mutasi pegawai DJP, transparansi DJP dalam proses perundingan, dan lainnya. Selanjutnya, pertimbangan dicantumkannya klausul MAP dalam UU HPP disebabkan terdapat tiga isu yaitu isu administratif, kedudukan MAP dalam hukum pajak di Indonesia, dan permasalahan apabila MAP diajukan bersamaan dengan upaya hukum domestik.

As a country involved in the formation of BEPS Action Plan 14, implementing MAP in Indonesia is assessed based on the BEPS 14 Action Plan standards. To improve the implementation of MAP, the Government also ratified Article 27C of the HPP Law. This research aims to analyze the implementation of BEPS Action Plan 14 on MAP policy in Indonesia, the factors behind taxpayers applying or not applying for MAP in Indonesia, and the reason the MAP clause regulates in the HPP Law. This research uses a qualitative approach with qualitative data collection techniques. The results show that the implementation of MAP in Indonesia has shown good results because it has adopted as many as 18 BEPS Action Plan 14 recommendations. Meanwhile, the factors behind taxpayers submitting a MAP are the opportunity to eliminate double taxation, renewal of MAP, MAP can be submitted together with judicial remedies, etc. Meanwhile, the factors behind not submitting the MAP are the results of the decision agreeing to disagree, the time for resolving objections and appeals can be faster than MAP, employee mutations in the DGT, DGT transparency in the negotiation process, etc. In addition, the basis for considering the inclusion of the MAP clause in the HPP Law is due to three issues: administrative issues, the position of MAP in tax law in Indonesia, and problems if the MAP is filed together with domestic legal remedies."
Depok: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2022
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Yudit Supriadi
"Pajak merupakan tumpuan pemerintah dalam menjalankan roda pemerintahan. Dalam sistem pemungutan pajak berdasarkan self assessment system kepatuhan Wajib Pajak merupakan masalah penting bagi administrasi perpajakan suatu negara karena Wajib Pajak memiliki peluang untuk melakukan penghindaran pajak dengan melakukan perencanaan pajak. Tesis ini bertujuan untuk meneliti pengaruh pemahaman aspek-aspek perencanaan pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa model regresi yang digunakan dapat lolos dari uji asumsi klasik. Penelitian ini berhasil mengidentifikasi bahwa pemahaman aspek-aspek perencanaan pajak yang berupa aspek formal dan material perencanaan pajak mempunyai pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Taxes are the foundation of the government in running the government. In the tax collection system based on self-assessment system of tax compliance is an important issue for a country’s tax administration because the taxpayer has the opportunity to make tax evasion with tax planning. This thesis aims to investigate the influence of understanding the aspects of tax planning to tax compliance.
The results showed that the regression model is used to escape from the classical assumption. This study identified that the understanding of aspects of tax planning in the form of formal and material aspects of tax planning has significant influence on taxpayer compliance.
"
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2013
T34685
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
cover
Muhammad Rizki Aditya
"Skripsi ini membahas mengenai implikasi sistem pemajakan territorial bagi Wajib Pajak Orang Pribadi di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi diterapkannya sistem pemajakan territorial terhadap Wajib Pajak orang pribadi, khususnya Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri, yang dilatar belakangi oleh adanya wacana pemerintah untuk menerapkan sistem pemajakan territorial bagi Wajib Pajak Orang Pribadi. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif yang menggunakan metode wawancara mendalam dalam mengumpulkan data yang diperlukan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan kondisi ekonomi Indonesia saat ini, penerapan sistem pemajakan territorial khusus bagi Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri yang berstatus sebagai ekspatriat merupakan langkah tepat dibandingkan dengan perubahan sistem pemajakan menjadi territorial secara menyeluruh. Penerapan sistem pemajakan territorial bagi Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri ekspatriat akan berimplikasi pada menurunnya beban perpajakan ekspatriat di Indonesia karena pajak penghasilan hanya dikenakan atas penghasilan yang diterima/diperoleh ekspatriat yang bersumber dari Indonesia, sehingga dapat menarik minat ekspatriat untuk datang dan bekerja di Indonesia dan berdampak pada peningkatan kualitas sumber daya manusia lokal.

This undergraduate thesis discusses the implications of the territorial taxation system for individual taxpayers in Indonesia. This study aims to analyze the implications of the territorial taxation system on individual taxpayers, specifically domestic individual taxpayers (resident), which is triggered by the vision of government discourse to implement the territorial taxation system for individual taxpayers. This research is a descriptive study which use qualitative methods and conducted by in-depth interviews to collect the required data. The results showed that with the current condition of Indonesia, the application of a special territorial taxation system for domestic individual taxpayers who are expatriatesor so called expatriate regime is the right step compared to the change in the taxation system to territorial freedom. The application of the territorial taxation system for expatriate domestic personal taxpayers will have implications for the increase in expatriate taxation costs in Indonesia because taxes can be used only to get what is needed, so that expatriates can be visited and used in Indonesia and improve the quality of local human resources."
Depok: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2019
S-Pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Fajar Odiatma
"Berdasarkan data tahun 2012, besaran proporsi Produk Domestik Bruto (PDB) dari sektor UKM hingga 56 persen serta tingkat penyerapan tenaga kerja di atas 97 persen menjadikan sektor UKM sebagai sektor yang sangat penting bagi perekonomian Indonesia pada umumnya. UKM dianggap sangat berpotensi dalam meningkatkan pendapatan negara melalui pajak. Data penerimaan pajak tahun 2005 sampai tahun 2012 menunjukkan, sebagian besar penerimaan pajak masih didominasi oleh usaha besar. Pada APBN 2012 misalnya, Pajak Penghasilan (PPh) nonmigas ditargetkan sebesar Rp445,7 triliun dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) ditargetkan sebesar Rp336,1 triliun yang sebagian besar diperoleh dari usaha besar. Dalam kenyataanya, unit usaha besar pada tahun 2010 jumlahnya sekitar 4.800 unit dengan sumbangan terhadap PDB sekitar 44 persen, sedangkan UKM sudah mencapai 53 juta unit dengan sumbangan terhadap PDB sebesar 56 persen. Sekitar 99% dari jumlah unit usaha di Indonesia berskala UKM, dan tercatat mampu menciptakan lapangan pekerjaan sebanyak sekitar 99,4 juta tenaga kerja.
Penelitian ini menggunakan 3 variabel eksogen yaitu Hak Legal, Hak Administrastif Wajib Pajak, dan Faktor Pengelakan serta Kepatuhan Pajak sebagai variabel endogen dengan mengambil responden berupa Usaha Kecil dan Menengah (UKM) sebanyak 200 unit UKM yang ada di Kota Bandar Lampung. Tehnik pengumpulan data yang digunakan adalah melalui studi kepustakaan dan kuesioner (angket), sedangkan tehnik analisis data yang digunakan adalah Structural Equation Modelling atau SEM.
Hasil penelitian mengindikasikan bahwa (1) Hak Legal dapat tergambar jelas oleh variabel hak pengenaan pajak ganda, (2) Hak Administratif dapat dijelaskan oleh variabel penetapan kebijakan dan variabel pemberitahuan dan waktu yang cukup untuk membayar pajak, (3) Faktor Pengelakan Pajak dapat dijelaskan oleh variabel pemeriksaan pajak, (4) Kepatuhan Pajak dapat dijelaskan oleh kepatuhan formal dan kepatuhan material, (5) terdapat pengaruh Hak Legal terhadap tingkat Kepatuhan Pajak UKM, (6) terdapat pengaruh hak administrasi terhadap tingkat Kepatuhan Pajak UKM, (7) terdapat pengaruh Faktor Pengelakan Pajak terhadap tingkat Kepatuhan Pajak UKM, (8) Hak Legal, Hak Administratif, dan Faktor Pengelakan Pajak secara bersama-sama mempengaruhi tingkat Kepatuhan Pajak dengan Faktor Pengelakan Pajak memiliki pengaruh lebih besar terhadap Kepatuhan Pajak dibandingkan dengan Hak Legal dan Hak Administratif.

Based on data in 2012, the amount of the proportion of Gross Domestic Product (GDP) of the SMEs sector reaching to 56 percent and the employment rate above 97 percent have made the SMEs sector as a very important sector for the economy of Indonesia in general . SMEs are considered potential in increasing the country's income through taxes. Tax revenue data from 2005 to 2012 showed that most of the tax revenues are still dominated by big enterprises. In 2012 budget, for example, Income Tax (VAT) non-oil is targeted at Rp.445,7 trillion and Value Added Tax ( VAT ) is targeted at Rp.336,1 trillion which is mostly achived from big enterprises. In fact, big enterprises in 2010 with 4,800 units contributed to GDP about 44 percent, whereas SMEs has reached 53 million units with contribution to GDP about 56% . About 99% of the total unit number of enterprises in Indonesia are SMEs and recorded that they are able to create many jobs and absord about 99.4 million workers.
This study used three eksougen variables namely Legal Rights, Rights of Taxpayer Administrative, and Evasion Factor and Tax Compliance as a endougen variable taking 200 respondents of Small and Medium Enterprises (SMEs) in Bandar Lampung. Data collection techniques used were through literature study and questionnaire, while the data analysis technique used was Structural Equation Modelling or SEM.
The results of the study indicate that (1) a legal right can be clearly explained by the variable of double taxation rights, (2) administrative rights can be explained by the policy-setting variables and variables of notifications and sufficient time to pay taxes, (3) tax evasion factor can be explained by variable of tax audit, (4) tax compliance can be explained by formal compliance and compliance material, (5) there is influence of the legal rights on the level of SMEs tax compliance, (6) there is influence of administrative rights on the level of tax compliance of SMEs, (7) there is influence of tax evation factor on the SME tax compliance levels, (8) legal rights, administrative rights, and tax evasion factors jointly influence the level of compliance in which the tax evasion factors has a greater influence on tax compliance than legal rights and administrative rights.
"
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2013
T54134
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Rinaldi Anggamara
"Penelitian ini membahas tentang efektifitas penyelesaian banding oleh wajib pajak di Pengadilan Pajak. Bagaimana efektifitas dalam penyelesaian banding di Pengadilan Pajak, serta permasalahan yang dihadapi dalam proses penyelesaian banding baik dari internal maupun eksternal serta upaya yang dilakukan oleh pengadilan pajak.
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan adalah wawancara mendalam dan studi pustaka. Analisa dilakukan dengan menggunakan indikator efektifitas organisasi yang menyelenggarakan pelayanan publik. Analisa yang dilakukan mengacu pada tema penelitian ini.

This study discusses the effectiveness of the completion of the appeal by the taxpayer in the tax court. How the effectiveness of the appeal in tax court settlement, and problems in dealing with the process of resolving appleals form both internal and external as well as the efforts made by tax court.
The method used in this study is qualitative. The data collection techniques are in-depth interviews and literature. The analysis is done using organizational effectiveness indicators organizing public services. Analysis conducted referring to the theme of this study.
"
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2013
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Masayu Nur Syifa
"MAP merupakan salah satu upaya penyelesian seketa pajak internasional, khususnya sengketa terkait penerapan P3B. Implementasi MAP di Indonesia saat ini mencatat jumlah kasus MAP antara kasus yang masuk, dengan jumlah kasus yang mencapai kesepakatan belum berbanding lurus. Menyebabkan adanya kasus MAP tertunda (beginning balace) ke inventaris kasus tahun berikutnya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis efektifitas implementasi kebijakan MAP sebagai salah satu penyelesaian sengketa pajak internasional di Indonesia, dan faktor pendorong efektivitas tersebut. Penelitian ini menggunakan paradigma Post-Positivism dengan pendekatan kuantitatif yakni menggunakan Teori Riant Nugroho. Teknik Pengumpulan data dan Analisis data adalah Kualitatif melalui studi kepustakaan dan studi lapangan dengan melakukan wawancara mendalam. Hasil penelitian ini adalah upaya penyelasaian sengketa pajak internasional melalui MAP di Indonesia berdasarkan PMK 49 Tahun 2019 masih belum efektif sepenuhnya dilihat dari sisi jenis kesepakatan MAP yang telah dihasilkan, karena belum sepenuhnya mencapai tujuan MAP yakni mengeliminasi double taxation. Hasil kesepatakan MAP Indonesia tahun 2016-2019 belum seluruh berjenis fully relief, dan masih ada keputusan aggree to dissagree. Namun, secara peraturan yakni PMK 49 tahun 2019, hubungan aktor yang terlibat didalamnya serta lingkungan kebijakan MAP di Indonesia sudah efektif. Akan tetapi, pihak terkait khususnya dalam hal ini DJP (selaku CA Indonesia) masih harus terus menggali potensi yang ada melalui faktor-faktor pendorong efektivitas MAP yang telah diuraikan dalam rangka memperbaiki kinerjanya agar mencapai efektivitas MAP dan semakin banyak kasus MAP yang menghasilkan kesepakatan yang dapat mengeliminasi double taxation sebagaimana tujuan MAP, membangun sistem informasi dan dokumentasi yang terintegrasi, termasuk transparansi aktor yang telibat dalam MAP agar sesuai juga dengan ketentuan international best practice.

MAP is one of the international tax dispute resolution, especially to resolve dispute that related to the implementation of Tax Treaty. The number request cases of MAP with the number of cases reaching agreement recorded from its implementation in Indonesia has not been directly proportional. This is causes there is "beginning balance" of cases (MAP pending cases) that carried over and recorded in the MAP case inventory in the following year.The purpose of this study is to analyze the effectiveness of the implementation of the MAP policy as one of international tax disputes resolution in Indonesia, and the factors driving this effectiveness. This research uses the Post-Positivism paradigm with a quantitative approach that uses Riant Nugroho's Theory. Data collection and data analysis techniques are qualitative through library research and field studies by conducting in-depth interviews. The result of this research is, that the implementation of MAP in Indonesia based on PMK 49 of 2019 are still not fully effective in terms of the MAP agreement that has been produced, because the result of MAP it has not fully achieved the MAP goal to eliminating double taxation. The results of MAP in Indonesia of the periode 2016 – 2019  says that the agreement are not all "fully relief", and there are still have result "agree or disagree". But, according to regulations, that is PMK 49 of 2019, the relationship between the actors involved and the MAP policy environment in Indonesia has been effective. However, related parties, especially in this case the DGT (as CA Indonesia) still have to continue to explore the existing potential through the factors driving the MAP that have been described in order to  improve their performance so can achieve the effectiveness of MAP and can more and more MAP cases result in an agreement that can eliminate double taxation as appropriate, develop an integrated information and documentation system, including transparency of actors involved in the MAP to comply with international best practice provisions."
Depok: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2022
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Luthfan Ali Azka
"Kebijakan imbalan bunga dalam sengketa pajak yang diatur dalam Undangundang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan KUP 2007 dan Peraturan Pemerintah No. 74 Tahun 2011 berpotensi menimbulkan ketidaksetaraan diantara Wajib Pajak dan fiskus. Penelitian ini mendeskripsikan perkembangan kebijakan imbalan bunga dalam sengketa pajak dan meninjau kebijakan dengan asas kesetaraan. Pendekatan yang digunakan diberlakukannyaa adalah kualitatif deskriptif dengan teknik wawancara mendalam dan studi pustaka. Penelitian ini menemukan bahwa realisasi kebijakan tersebut tidak sepenuhnya setara.

The policy of interest on overpayment related to tax dispute which stipulated in Tax Administration Law and Procedure Year 2007 and Government Regulation Number 74 2011 potentially caused unfairness between taxpayer and tax authority. This research describes the development of the interset policy related to to tax dispute and reviewing the policy with the fair play principle. This research uses descriptive qualitative method with in-depth interview and literature study techniques. This research finds that the interest policy is not fully fair.
"
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2013
S47272
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >>