Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kebijakan pemungutan pajak penghasilan atas komisi yang dibayarkan kepada petugas dinas luar asuransi yang berlaku sekarang ini berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 4621KMK.0411998 (KMK). Tesis ini menganalisis prinsip-prinsip dalam KMK tersebut dengan' ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Pajak Penghasilan (UU PPh), khususnya prinsip keadilan, kepastian dan kesederhanaan.UU PPh beserta petunjuk pelaksanaan serta peraturan dibawahnya menjadi acuan peraturan yang digunakan dalam menganalisis permasalahan. Penelitian bersifat deskriptif analitis dengan menggunakan metode pengumpulan data berupa studi lapangan melalui wawancara mendalam serta studi kepustakaan.Dari hasil analisis, maka penelitian menyimpulkan bahwa terdapat perbedaan dan ketidaksejalanan prinsip antara KMK dengan ketentuan- ketentuan yang diatur dalam UU PPh. Prinsip keadilan, baik keadilan secara horizontal dan vertikal telah terlanggar dengan adanya KMK tersebut. KMK menimbulkan ketidakpastian, ditinjau dari subjek pajak, objek pajak, dan tarif pajak. Konsekuensinya, pertimbangan prinsip kesederhanaan menjadi kurang tepat. Wajib pajak menjadi tidak mudah untuk memahami dan melaksanakanya.Berkenaan dengan hal tersebut di atas, hendaknya kebijakan pemungutan pajak hanya dilakukan oleh undang-undang dan ketentuan perundang-undangan yang lebih rendah dari undang-undang tidak boleh bertentangan dengan undang-undang. Hindari pembuatan ketentuan undang-undang yang memberikan wewenang kepada Pemerintah atau Menteri Keuangan untuk menerbitkan Peraturan Pemerintah atau Keputusan Menteri yang menyimpang dari ketentuan undang-undang sendiri. Hindari pembuatan peraturan pemungutan pajak yang bertentangan dengan prinsip keadilan dan berupaya dalam setiap pembuatan ketentuan perundangan untuk menciptakan kepastian hukum. Hendaknya perlu dijaga, jangan sampai pengaturan prosedur pajak menjadi begitu penting, sehingga ketentuan hukum pajak materiel dikesampingkan, padahal justru hukum formal itu adalah untuk mewujudkan hukum pajak materiel."

"Penelitian ini mengamati kondisi perusahaan dengan rata-rata tarif PPh 21 sebesar 15 dan 30 , yaitu Firma Hukum X dan Firma Hukum Y. Penelitian ini bersifat kualitatif yang bertujuan membandingkan perencanaan PPh Pasal 21 dan menganalisis pemilihan metodenya. Hasil penelitian ini adalah perusahaan dengan rata-rata tarif PPh Pasal 21 sebesar 5-25 sebaiknya menggunakan metode Gross-up dan benefit-in-cash, sedangkan untuk tarif PPh Pasal 21 sebesar 30 sebaiknya menggunakan metode Gross dan benefit-in-kind. Berdasarkan perhitungan, Firma Hukum X menghasilan total beban pajak terkecil dengan Gross-Up, yaitu sebesar Rp 927.568.290, sedangkan Firma Hukum Y menggunakan Mix dengan total beban pajak sebesar Rp 2.373.047.199.

---

This study observed the characteristics of companies that have an average Article 21 Income Tax rate of 15 and 30, namely X Law Firm and Y Law Firm. This study is qualitative research that aim to compare the tax planning of Article 21 Income Tax and analyze its method selection. The results of this study are the companies with average Article 21 Income Tax rate of 5 25 should use Gross up and benefit in cash, whereas for companies with average Article 21 Income Tax rate of 30 should use Gross and benefit in kind. According to the calculation, X Law Firm produce the cheapest total tax burden by using Gross up to wit Rp 927.569.290, whereas Y Law Firm best using Mix with total tax burden Rp 2.373.047.199."

"Industri properti di Indonesia adalah industri yang menjadi patokan dalam memprediksi kinerja ekonomi nasional karena industri tersebut sebagai penyumbang terbesar PDB. Selain itu dengan dukungan pemerintah dan lembaga keuangan, industri ini menunjukan adanya prospek yang baik di masa depan yang salah satunya adalah sektor properti perkantoran. Oleh karena itu, sektor properti perkantoran dapat mengembangkan bisnisnya melalui pembangunan gedung-gedung baru. PT X sebagai perusahaan yang bergerak dalam industri properti perkantoran berencana untuk membangun gedung baru dan telah menuangkannya dalam rencana bisnis namun belum termasuk dengan perencanaan pajak.Perencanaan pajak merupakan salah satu fungsi dari manajemen pajak. Dengan manajemen pajak, perusahaan dapat mencapai tujuan untuk menerapkan peraturan perpajakan secara benar dan mencapai laba serta likuiditas yang seharusnya melalui usaha yang efisien. Sementara itu, dengan perencanaan pajak perusahaan dapat merekayasa agar beban pajak (tax burden) serendah mungkin dengan memanfaatkan peraturan yang ada tetapi tanpa suatu tindakan yang illegal. Adapun rencana bisnis yang disusun memiliki tujuan agar kegiatan bisnis yang akan dilaksanakan maupun yang sedang berjalan tetap berada di jalur yang benar sesuai dengan yang direncanakan.Rencana pengembangan bisnis PT X untuk membangun gedung baru telah memasukkan aspek keuangan. Dalam aspek tersebut meliputi proyeksi penjualan dan proyeksi arus kas serta terdapat pula beberapa alternatif rencana pembiayaan pembangunan gedung baru, meliputi: Financing by Corporation, Financing by Bank, dan Financing by Owner.Aspek keuangan dalam rencana pengembangan bisnis PT X digunakan sebagai acuan untuk membuat perencanaan pajak namun demikian dari hasil evaluasi menunjukan beberapa kelemahan-kelemahan. Oleh karena itu perlu dibuat suatu proyeksi modifikasi yang lebih logis dan reasonable sesuai dengan sifat bisnis properti. Hasil analisis atas proyeksi atau performa modifikasi diketahui bahwa dalam prespektif perencanaan pajak, Financing by Bank adalah pembiayaan yang paling efiesien dengan alasan: (1) perkiraan PPh Badan yang terendah daripada pembiayaan yang lain dan (2) memiliki kelebihan dari segi bisnis. Selain itu, analisis menunjukan adanya pengenaan pajak yang lain meliputi PPh Potongan Pemungutan (Pasal 21 dan Pasal 23), PPN, dan PPnBM, sehingga perusahaan dapat memperkirakan berapa jumlah pajak yang harus dipungut dan disetor."

"Pemilihan metode penyusutan yang tepat akan memberi keuntungan kepada Wajib Pajak, demikian juga dengan pemilihan bentuk penghasilan yang diberikan kepada para karyawannya. Pemilihan bentuk penghasilan yang diberikan kepada karyawan yang tepat akan mengurangi pajak terutang dari suatu pemberi kerja. Demikian hasil yang diperoleh dari penelitian ini. Untuk memilih metode penyusutan saldo menurun dan metode garis lurus diperlukan penghitungan dengan memperhatikan variabel waktu.Metode yang memperhatikan variabel waktu yang digunakan untuk membandingkan kedua metode tersebut adalah metode nilai sekarang. Dari penelitian yang telah dilakukan, diperoleh hasil bahwa jika tingkat bunga riil positif maka metode penyusutan saldo menurun selalu memberikan nilai sekarang riil yang lebih besar jika dibandingkan dengan metode garis lurus, sehingga mengakibatkan nilai sekarang riil dari biaya perusahaan yang lebih besar. Sebaliknya jika tingkat bunga riil adalah negatif maka metode garis lurus menghasilkan nilai sekarang riil yang lebih besar. Apabila tingkat bunga riil sama dengan nol maka kedua metode menghasilan nilai sekarang riil yang sama besarnya. Pemilihan bentuk penghasilan yang diberikan kepada karyawan juga memegang peranan penting dalam manajemen pajak, khususnya untuk menghemat pengeluaran pajak. Hasil penelitian menunjukan bahwa memberikan tunjangan sedemikian sehingga jumlah penghasilan yang diterima oleh karyawannya sesuai dengan jumlah yang dikehendaki, dapat lebih menghemat pajak. Namun demikian, pengeluaran untuk karyawan secara keseluruhan jika perusahaan memberikan tunjangan PPh melebihi jumlah pajak yang dapat dihemat tersebut, sehingga secara kornersial, pemberian bentuk penghasilan ini kurang menguntungkan bagi perusahaan. Terakhir, tidak kalah pentingnya dalam manajemen pajak adalah melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku."

"Sistem Self Assesment menuntut Wajib Pajak untuk menghitung, menyetorkan dan melaporkan pajaknya sendiri. Namun kurangnya pengetahuan Wajib Pajak terhadap peraturan perpajakan serta seringkalinya peraturan perpajakan tersebut mengalami perubahan, sehingga membuat Wajib Pajak menjadi bingung dan lebih memilih menggunakan bantuan pihak ketiga yang mengerti akan peraturan perpajakan untuk membantu perusahaan dalam menjalankan kewajiban perpajakan yaitu pihak konsultan pajak. Persaingan bisnis konsultan pajak yang pesat, membuat konsultan pajak tersebut perlu menjaga pengguna jasanya agak tidak pindah ke konsultan pajak lain. Diantaranya dengan cara menjalankan kewajiban perpajakan kliennya dengan menggunakan perencanaan pajak agar dapat terhindar dari sanksi pajak. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif deskriptif dengan tujuan untuk mengetahui apakah perencanaan pajak yang dilakukan Kantor Konsultan Pajak X dalam membantu pelaksanaan kewajiban perpajakan klien dalam rangka penghindaran sanksi pajak, apakah sudah memenuhi peraturan perundangundangan perpajakan, dapat meminimalkan sanksi atau tidak, serta apakah ada resiko yang muncul dari dijalankannya perencanaan pajak tersebut.Berdasarkan penelitian didapatkan hasil penelitian bahwa perencanaan pajak dari Kantor Konsultan Pajak X tidak semuanya tidak melanggar ketentuan perundang-undangan dan efektif dalam meminimalisir atau menghindari sanksi pajak. Namun ada juga perencanaan pajak yang dilakukan oleh Kantor Konsultan Pajak X yang melanggar ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku di Indonesia sehingga dinilai tidak efektif dan menimbulkan resiko jika perencanaan pajak tersebut dilakukan.The Self Assesment system demanded the Taxpayers to calculate, remit and lodge his individual tax obligation. However, the lack of knowledge in regards of tax regulation as well as excessively tax regulation altered , has made confused the Taxpayers who finally chose to asked the third party who understood comprehensively in regards of tax regulation to help carrying out his tax obligation idest Tax Consultant. The vast competition within the Tax Consultant business, has made the Tax Consultant needs to persuade its clients so that they will not move to the other Tax Consultant. One of the persuasion is by performing tax planning in working the clients tax obligation to avoid tax penalty. This research utilized the qualitative research descriptive with the aim to know whether the tax planning that was done by the Tax Consultant X in working the clients tax obligation to avoid the tax penalty has fulfilled the tax regulation, could minimise sanctions or not, also for knowing whether the tax planning taken had any risk might emerged.

Based on the research, the results obtained that not all the tax planning done by the Tax Consultant X are in accordance with the Tax regulation provisions and effective in minimizing or avoiding tax sanctions. However there are also tax planning done by the Tax Consultant X which are not in accordance with the Tax regulation provisions applied in Indonesia which considered ineffective and may caused the risk if the tax planning carried out."

"Monetary crisis on mid 97 in Indonesia have evolved to multidimentional crisis becoming a a dark beginning for economic and business in Indonesia. Now, eventhough Indonesia has recovered bit by bit but the effect of the crisis still impacting on Indonesia economic many companies suffer from financial loss and many companies also go in bankruptcy. Meanwhile, it's a company obligation to pay tax and our duty as a good citizen for developing our country economic.These matters often became a dilemma for a company, especially for a company in recovery and reorganizing state. Because of these matters, we need tax planning to minimize tax that have to pay company has to pay , but all of that have to be under tax regulation.

The purpose of this thesis are to explain about tax planning for taxpayer using regulation abot right of the taxpayer, which is handled by regulations. Because this thesis using case study of PT X, so we only observed tax planning action of PT X such as : revaluation of fixed assets and import tax-free according to PPh article 22. Beside that the purpose are to analyze PT X Tax Planning whether in the tax regulation or not and analyzing the tax saving of PT X by using PT X right as a taxpayer.

The type of research we use in this thesis are descriptive analytic with data gathering such as field research and library research which is from literature books, magazine, journal, tax regulation, ministerial regulation, letter of taxation directory general and intents interview under strictly guidance with auditor of company PT X, Tax Consultant, Tax Authority, and scholars.

Some research finding are ; (1)Tax planning from PT X using tax free PPh article 22 and revaluation of fixed assets are the right of PT X as a taxpayer, (2) Tax planning mechanism iifom PT X still under the tax regulation, because it isn?t violating the tax regulation, (3) Income tax saving from PT X, using taxpayer right such as import tax free PPh article 22 and revaluation of fixed assets causing a good significan result. With import tax Hee PPh article 22, PT X has made good efficiency of cash How and time value of money. By using outgoing fund in investment, PT X will gain retum for the investments. Revaluation of Fixed assets is very efficient for optimizing loss carry-forward, avoiding the PPh article 25 (board). Besides, in the future PT X can charge the depreciation cost from the fixed assets reevaluating so can decreased the total debt.

From the explanation above, the recommendation for PT X is the company has to increased the understanding about taxation regulation due to tax planning, and follow up with all changes, So PT X could find a good opportunity from tax planning and PT X could gain tax saving. In the other side, Goverment has also increased the competency of appraisal and giving import tax free PPh article 22 selectively."

"Multi Level marketing is a marketing system based on compensation given to the community that causes a good transfers. In MLM system, the role of an independent distributor is to sell, to market and to promote the products of MLM. The role of the independent distributor is very important but he/she is not an employee of MLM.MLM gives sales discount in the end of the month for distributor's service for marketing products of MLM and notes it as sales discount. The sales discount decreases/diminishes sales value price so that is necessary to do a research to examine that is really sales discount or sales a commission.Special characteristic which mostly occur in MLM are :1. Distributor do full payment when he/she orders products2. in the end of the month, MLM enterprises count purchasing accumulation of a distributor and count how much sales discount received by distributor. This sales discount is the income deducted by Tax Income article 21.3. In the end of the month, the enterprise issues tax invoice with tax base is sales price minus sales discount distributor.4. For the damaged. good, MLM enterprise can receipt this good. Enterprises give the voucher for the distributor that use to buy same good, buy other good with the same price but no cash.Multi Level Marketing enterprise is different with other distribution so necessary to verify what MLM enterprise can rule tax authority law. The writer is eager/curios to know that do implementation directions include all taxation aspect on MLM, can all taxation aspects be implemented by MLM and regulations in circular letter of Directorate General of Taxation fit to the hierarchy of laws.The writer is eager/curios to know that do employees really know and understand the regulations and the mechanism of MLM and do they five the same treatment to all tax payers. Data collecting Method can implement to financial statement, annual tax return, intern tax return and Tax Examination on PT "X".Based on case study known that there are some taxation aspects which are owned and implementation in MLM against Tax law or contradictory to Tax Law. Some part of contradictions are caused by Tax Payer's mistake, and others come from the characteristics of MLM which are different with conventional corporation/enterprise. Basically, in fact, the system and procedure of MLM are good customs in MLM so that is necessary to build/make special implementation directions/instructions which regulate all aspect in MLM. This authority/competence should be included on Tax laws and be delegated to the regulations of the same level with the Decision of Minister of Finance.Even though Directorate General of Taxation has issued circular letter and concerning about tax treatment on MLM: but in fact the treatment given to braches of "PT X" ini many regions are not same. It means the understanding about MLM among Tax employees is not the same yet. That is why the understanding on laws and the development of human resources ini Directorate General of Taxation should be developed/increased."

"Pengusaha umumnya memandang pajak sebagai bagian dari biaya, meskipun secara ideal menerimanya sebagai perwujudan partisipasi dalam pembangunan nasional. Dengan pandangan ini pengusaha berusaha meminimalkan beban pajak secara legal dengan melakukan perencanaan pajak. Perencanaan pajak yang baik merupakan salah satu unsur dalam perencanaan strategis perusahaan. Latar belakang pemilihan topik ini adalah keinginan penulis meneliti bagaimana proses penyusunan dan pelaksanaan perencanaan pajak di PT. X dapat menunjang pencapaian tujuan perusahaan.Pokok permasalahan penelitian ini adalah bagaimana PT. X melakukan perencanaan pajak yang baik sehingga tujuan utama perusahaan yaitu pertumbuhan usaha secara berkesinambungan dapat tercapai dengan beban pajak serendah-rendahnya.Tujuan perusahaan pada umumnya adalah maksimalisasi nilai perusahaan. Tujuan perusahaan tersebut disusun dalam perencanaan strategis. Perencanaan pajak merupakan salah satu bagian dari perencanaan strategis perusahaan. Pelaksanaan perencanaan pajak secara umum bersumber pada tiga unsur sistem perpajakan yaitu kebijakan perpajakan, undang-undang perpajakan, dan administrasi perpajakan. Pelaksanaan perencanaan pajak yang baik biasanya melalui beberapa tahap yaitu analisis informasi yang ada, membuat model perencanaan pajak, mengevaluasi model perencanaan pajak, mencari kelemahan kemudian memperbaiki perencanaan pajak yang sudah disusun, dan kemudian memutakhirkan perencanaan pajak secara keseluruhan.Penelitian dilakukan terhadap proses perencanaan pajak yang dilakukan PT: X. Tipe penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis, dengan menguraikan data dan kemudian dilakukan analisis atas data tersebut untuk memecahkan pokok permasalahan penelitian ini.Penelitian yang dilakukan memperlihatkan bahwa pelaksanaan perencanaan pajak yang baik dapat memberikan manfaat bagi perusahaan berupa pengurangan beban pajak yang harus dibayar sekaligus peningkatan nilai laba perusahaan.Dari hasil penelitian penulis menyarankan supaya pelaksanaan perencanaan pajak yang baik juga didukung dengan perencanaan pengembangan bisnis yang relevan seperti mengundang investor yang memiliki bisnis yang berkaitan, mempertimbangkan konversi kepemilikan saham dari perorangan menjadi badan usaha, dan pembayaran dividen yang dilakukan secara berkala."

"Perencanaan Pajak Penghasilan Badan atas Akuisisi Blok Migas di Luar Negeri oleh National Oil Company (NOC) di Indonesia guna memenuhi kebutuhan akan energi nasional dengan memperhatikan pertimbangan perpajakan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses perencanaan pajak yang dilakukan oleh National Oil Company (NOC) Indonesia sesuai dengan kriteria perencanaan pajak yang baik. Skripsi ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukan bahwa perencanaan pajak yang dilakukan oleh National Oil Company (NOC) Indonesia telah memenuhi kriteria perencanaan pajak yang baik sesuai dengan teori perencanaan pajak, yaitu tidak melanggar peraturan, memiliki alasan bisnis, dan didukung oleh bukti-bukti.

---

Corporate Income Tax Planning Over Acquistion Oil and Gas Block in Other Country by National Oil Company Indonesia in order to meet national energy needs by taking into tax consideration. This study aims to analyzing the corporate income tax planning. This thesis uses a qualitaive approach to data collection techniques through in-depth interview and literature studies. The result showed that tax planning undertaken by the Indonesian National Oil Company (NOC) is in conformity with the criteria of good tax planning in accordance with the theory of tax planning, which is not against the rules, have business reasons, and supported by evidences."