Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini membahas mengenai penjaminan atas objek rekening bank. Pada skripsi ini akan dibahas mengenai tiga hal. Pertama, pembahasan mengenai objek rekening bank beserta jenisnya dengan keterkaitannya dengan hukum kebendaan. Kedua, pembahasan mengenai penjaminan apakah jenis jaminan yang paling tepat dalam penjaminan rekening bank dilihat dari hukum jaminan Indonesia. Ketiga, membahas mengenai perbandingannya atas penjaminan pada Negara Singapura. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dimana data penelitian ini sebagian besar dari studi kepustakaan yang diperoleh serta beberapa wawancara dengan beberapa narasumber.Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa rekening bank termasuk pada klasifikasi benda bergerak yang tidak bertubuh menurut hukum kebendaan. Maka dengan adanya klasifikasi benda bergerak atas rekening bank, penjaminan yang dapat dilakukan atasnya antara lain adalah fidusia serta gadai. Cessie juga merupakan salah satu bentuk dari penjaminan atas rekening bank pada prakteknya di Indonesia. Dari tiga bentuk penjaminan yang ada pada praktiknya di Indonesia, maka yang paling tepat digunakan sebagai penjaminan rekening bank adalah lembaga jaminan fidusia.Lembaga jaminan fidusia merupakan penjaminan yang paling sesuai digunakan dilihat daripada klasifikasi dan karakteristik rekening bank. Perbandingannya dengan Negara Singapura, dengan penjaminan gadai serta fidusia adalah pledge dan charge. Keduanya mempunyai ciri yang hampir sama dengan gadai di Indonesia. Atas kedua perbandingan antara Indonesia dengan Singapura, atas penjaminan terhadap rekening bank digunakan lembaga jaminan yang mencirikan persamaan sifat yaitu fidusia dengan charge. Maka dapat disimpulkan bahwa atas penjaminan rekening bank.

---

This thesis is concerning the securities over bank account. This thesis mainly focusing about three problems. First one, the object of the securities also with the characteristic relating to the Law of Property. Second, explaining about which form of securities which suits best for bank account regarding the securities law in Indonesia. Third, comparing the securities over bank account in Indonesia with Singapore. This research is a doctrinal research, which some of the data are based on the related literatures.

The result regarding the research stipulate that bank account is qualified as the form of intangible movable goods according to Law of Property in Indonesia. According to the practical of this transaction, securities over bank account applied inform of pledge, fiduciary and cessie. In the analysis, fiduciary is suits best for secured bank accounts relating the characteristic of the form of goods itself. Comparing to Singapore, charge and pledge is basically nearly the same as in Indonesia."

"Dalam hal pencoretan Sertipikat Jaminan Jaminan Fidusia di Kantor Pendaftaran Fidusia yaitu di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atau Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dimana sesuai dengan alamat Debitor baik itu Debitor perorangan maupun Debitor badan hukum, dan masyarakat merasa awam, karena sebagai pelaku bisnis mereka tidak pernah menyadari bahwa betapa pentingnya sertipikat jaminan fidusia kalau yang pada kenyataanya tidak pernah dicoret walalaupun hutang Debitor sudah dinyatakan lunas oleh pihak Bank atau Kreditur.Penelitian ini berjudul Tinjauan Hukum Terhadap Kewajiban Pencoretan Jaminan Fidusia di Bank. Untuk membahas permasalahan tersebut penelitian difokuskan pada 3 (tiga) permasalahan antara lain; Bagaimana sejarah perkembangan terbentuk UU Fidusia di Indonesia?, Bagaimana Pembebanan dan Pendaftaran Jaminan Fidusia di Bank?, Bagaimana Proses Pencoretan Jaminan Fidusia oleh Bank?. Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris dan spesifikasi yang digunakan dalam penelitian ini bersifat penelitian deskriptif analitis.Secara teoritis, penelitian dan penulisan skripsi ini dimaksudkan sebagai tambahan literatur untuk memahami mengenai lembaga jaminan fidusia dan pencoretan jaminan fidusia di Bank dan sebagai masukan bagi para pelaku bisnis, khususnya yang ingin memperoleh fasilitas kredit dari bank yang menjaminkan benda-benda bergerak mereka sebagai agunan kredit di Bank. Pasal 25 ayat (3) UUJF merupakan konsekuensi lebih lanjut dari Pasal 16 UUJF, yaitu kewajiban penerima fidusia memberitahukan tentang hapusnya jaminan fidusia yang telah didaftarkan, dengan melampirkan pernyataan mengenai hapusnya hutang, pelepasan hak atau musnahnya benda-benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Pencoretan catatan di Kantor Pencatatan Fidusia pada hakikatnya hanya merupakan tindakan administratif saja. Demikian pula kalau ada pelepasan hak atau peristiwa musnahnya benda jaminan fidusia yang telah didaftarkan. Permasalahannya adalah bahwa berdasarkan Pasal 25 ayat (3) UUJF, yang ditunjuk untuk memberitahukan adalah penerima fidusia, padahal setelah tagihannya dilunasi, atau objek jaminan musnah atau hilang, penerima fidusia sudah tidak punya kepentingan lagi dengan benda fidusia, apakah masih terdaftar di KPF atau tidak. Untuk penghapusan ikatan jaminan berdasarkan pelunasan, memang debitor/pemberi fidusia pada waktu hendak melunasi sebaiknya mensyaratkan, bahwa penerima fidusia memberikan surat sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 25 ayat (3) UUJF. Dalam Pasal 26 UUJF dikatakan, bahwa hapusnya jaminan fidusia ditindaklanjuti dengan pencoretan fidusia yang bersangkutan dari daftar Kantor Pendaftaran Fidusia. Jadi pencoretan itu dilakukan atas dasar surat pemberitahuan dari penerima fidusia, yang menyatakan bahwa perikatan untuk mana diberikan jaminan fidusia telah dilunasi, dilepaskannya hak jaminan fidusia atau musnahnya benda jaminan fidusia.

---

In the case of write-off certificate Assurance Warranty Fiduciary Fiduciary Registration Office at the Ministry of Justice and Human Rights Republic of Indonesia or Regional Office of the Ministry of Justice and Human Rights Republic of Indonesia where the Debtor in accordance with the address of either the Debtor or Debtor's individual legal entity, and people feel ordinary , because as a business they never realized that how important the certificate if the fiduciary in fact never crossed walalaupun debtor has been declared payable in full by the bank or lender.

The study is titled Against the Law Review write-off Guarantee Fiduciary Obligations of the Bank. To address these problems the research is focused on three (3) issues among others: How Do They formed the historical development of Fiduciary Law in Indonesia?, How Imposition and Fiduciary Assurance Register in Bank?, How to write-off process by the Bank's Fiduciary Warranty?. Approximation method used is empirical and the juridical approach to the specification used in this research is analytical descriptive research.

Theoretically, the research and writing of literature is intended as an adjunct to understanding the fiduciary institutions and strikes at the Bank's fiduciary and as an entry for business people, especially those that wish to obtain credit facilities from banks that pledged to move their bodies as loan collateral at the Bank. Article 25 paragraph (3) UUJF a further consequence of Article 16 UUJF, the fiduciary obligation to tell the recipient about the abolition of fiduciary which have been registered, by attaching a statement regarding the abolition of debts, waivers or disappearance of objects that become the object of fiduciary. Strikes a note in the Office of the Fiduciary Record in essence only an administrative action only. Similarly, if there is a waiver or disappearance of objects fiduciary events that have been registered. The problem is that under Article 25 paragraph (3) UUJF, who was appointed to notify the recipient of a fiduciary, but after the bills paid, or security object destroyed or lost, the receiving fiduciary had no fiduciary interest again with the object, is it still listed in KPF or not . To guarantee the elimination of the bond repayment is based on, does the debtor / fiduciary giver at the time was about to pay off should require that recipients provide a letter fiduciary as defined by Article 25 paragraph (3) UUJF. In Article 26 UUJF said, that the abolition of fiduciary fiduciary followed up with strikes in question from the list of Fiduciary Registration Office. So the write-off was made on the basis of notification from the receiving fiduciary, which states that the engagement to which the fiduciary is given has been paid, the release of fiduciary rights or disappearance of objects fiduciary. "

"Tingkat kredit macet yang tinggi dapat menurunkan profitabilitas dan likuiditas keuangan bank yang berakibat pada penurunan anggapan kesehatan bank di mata masyarakat maupun dunia perbankan. Terhadap kredit macet bank akan melakukan berbagai upaya penyelesaian seperti penjadwalan kembali (rescheduling), persyaratan kembali (reconditioning), dan penataan kembali (restructuring). Apabila upaya tersebut tidak berhasil, maka akan dilakukan penghapusbukuan tanpa menghilangkan hak tagih bank terhadap kredit tersebut, yang dapat diikuti dengan dilakukannya penghapustagihan. Pada kenyataannya masih terdapat ketidakjelasan dalam proses pelaksanaan serta dampak kepastian hukum atas dilakukannya tindakan ini. Skripsi ini meneliti lebih lanjut mengenai proses pelaksanaan penghapusbukuan dan penghapustagihan pada Bank BUMN terutama setelah diberlakukannya PP No. 33 Tahun 2006 yang memberikan banyak perubahan serta dampak yang ditimbulkan. Metode penelitian yang digunakan adalah normatis-yuridis yaitu dengan mengaitkan permasalahan terhadap norma hukum terkait perbankan yang berlaku di Indonesia ditambah dengan peninjauan pada Bank X untuk melengkapi data yang dibutuhkan. Pada kesimpulannya, proses penghapusbukuan dan penghapustagihan dilaksanakan sesuai dengan kebijakan internal masing-masing Bank BUMN dan membawa dampak baik positif maupun negatif bagi bank dan debitur.

---

High level of non-performing loans may decrease the profitability and liquidity of the bank's financial result that may affected the bank's health perception in the eyes of society and the world of banking. Against bad loans the bank will make various efforts to settle such as rescheduling, reconditioning, and restructuring. If these efforts are not successful, it will be done with write-off without removing the bank's right to claim the credit, which can be followed by doing the hair cut. In case there is still a lack of clarity in the implementation process and the impact of legal certainty for commission of these acts. This research further investigates the implementation process of write-off and hair cut on state-owned banks, especially after the enactment of Government Regulation No. 33 on Year 2006 which gives a lot of changes and impacts. The method used in this research is by linking the normative juridical issues related to the legal norms applicable in the Indonesian banking coupled with observation to X Bank to complete the required data. In conclusion, write-off and hair cut process is conducted in accordance with the internal policies of each state-owned bank and bring both positive and negative effects for bank and debtor."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan NPF/NPL serta faktor-faktor yang mempengaruhi pada bank umum syariah dan bank umum konvensional di Indonesia setiap tahunnya. Selain itu juga untuk mengetahui bagaimana pengaruh variabel independen terhadap NPF bank umum syariah dan NPL bank umum konvensional. Faktor-faktor determinan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Dana Pihak Ketiga (DPK), Kualitas Aktiva Produktif (KAP), Capital Adequacy Ratio (CAR), dan Financial Growth/Loan Growth (FING/LOANG). Hasil dari penelitian ini adalah terdapat perbedaan Non Performing Financing/Non Performing Loan (NPF/NPL), Dana Pihak Ketiga (DPK) kecuali pada tahun 2007, Kualitas Aktiva Produktif (KAP) kecuali pada tahun 2009 dan 2011, Capital Adequacy Ratio (CAR), dan Financial Growth/Loan Growth (FING/LOANG) yang signfiikan antara bank umum syariah dan bank umum konvensional. Selain itu ditemukan bahwa pada bank umum syariah, faktor-faktor yang berpengaruh signifikan terhadap NPF bank adalah Dana Pihak Ketiga (DPK) dan Kualitas Aktiva Produktif (KAP). Dana Pihak Ketiga (DPK) memiliki pengaruh yang negatif, sedangkan KAP memiliki pengaruh yang positif terhadap NPF bank umum syariah. Sedangkan CAR dan FING tidak mempengaruhi NPF bank umum syariah. Sementara itu, pada bank umum konvensional, DPK, KAP, CAR, dan LOANGt-2 memiliki pengaruh signifikan positif. Hasil dari penelitan diharapkan dapat memberikan manfaat bagi industri perbankan syariah di Indonesia dalam hal meningkatkan manajemen risiko keuangan.

---

This research aimed to find the differences of NPF/NPL and other factors in Islamic and convenstional bank each year. In addition, researcher wants to find out how the independent variables influences NPF on Islamic banks and NPL on conventional banks. Determinant factors used in this research are Dana Pihak Ketiga (DPK), Kualitas Aktiva Produktif (KAP), Capital Adequacy Ratio (CAR), and Financial Growth/Loan Growth (FING/LOANG). Result shows that there are significant differences of NPF/NPL, DPK (except in 2007), KAP (except in 2009 and 2011), CAR, and FING/LOANG between islamic banks and conventional banks. Furthermore, there was also found that Dana Pihak Ketiga (DPK) and Kualitas Aktiva Produktif (KAP) are the significant factors that influences NPF on Islamic bank. Dana Pihak Ketiga (DPK) has a negative effect while KAP has a positive effect on Islamic bank?s NPF, while CAR and FING wasn?t influencing islamic bank?s NPF at all. Meanwhile, DPK, KAP, CAR, and LOANGt-2 has positive and significant effect on conventional bank?s NPL. The result of this study may give benefit to the Islamic banking industry in Indonesia on improving financing risk management."

"Murabahah merupakan suatu bentuk pembiayaan dengan prinsip jual beli, yaitu bank membeli inventaris dari pemasok kemudian menjualnya kembali kepada nasabah dengan harga yang menutup biaya bank ditambah dengan keuntungan. Pembiayaan dengan akad murabahah merupakan kegiatan usaha yang paling banyak dipraktikan dalam perbankan syariah di Indonesia. Salah satu bentuk pembiayaan yang menggunakan akad murabahah adalah Pembiayaan Kepemilikan Emas (PKE), yaitu jual beli emas secara angsuran menggunakan akad murabahah. Produk PKE dipraktikan oleh Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah dengan didasari oleh Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 77/DSNMUI/ 2010 perihal Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai dan Surat Edaran Bank Indonesia No. 14/16/DPbS perihal Produk Pembiayaan Kepemilikan Emas Bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini dilakukan guna mengetahui pengaturan dalam pelaksanaan PKE serta kesesuaian peraturan tersebut dengan pelaksanaannya pada produk PKE Solusi Emas Murni iB di Unit Usaha Syariah Bank Danamon.

---

Murabaha is a form of financing with the principle of trading, where the banks bought the comodity from the suppliers and then sold it back to the customers at a price that covers the costs plus the profit margin. Financing based on murabaha contract is the most business activities practiced in Indonesian Islamic Banking. One form of financing based on murabaha contract is the Gold Ownership Financing (Pembiayaan Kepemilikan Emas), the gold sale and purchase transaction using murabaha contract with instalments. The Financing of Gold Owenership was applied by Islamic Banks and Islamic Business Units based on Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 77/DSN-MUI/2010 perihal Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai (Non-Cash Gold trading) and Surat Edaran Bank Indonesia No. 14/16/DPbS perihal Produk Pembiayaan Kepemilikan Emas Bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah (Bank Indonesia Circular Letter Regarding Gold Ownership Financing Product for Islamic Banks and Islamic Business Units). Accordingly, this research was conducted to determine the rules in the implementation of the Gold Ownership Financing and the rules' compliance with the Solusi Emas Murni iB Financing Products of Danamon Sharia Business Unit."

"BPRS merupakan lembaga perbankan yang sangat penting berperan dalam fungsi intermediasi perbankan. Dengan keunggulan karakteristik BPRS yang beroperasi di daerah-daerah terpencil bahkan pada daerah remote area, sehingga mampu dalam memberikan pelayanan dengan jangkauan yang lebih luas kepada masyarakat.Penelitian ini membahas mengenai pengaruh rasio keuangan terhadap profitabilitas BPRS selama kurun Triwulan II 2011 - Triwulan IV 2012. Variabel bebas yang digunakan dalam penelitian ini meliputi Credit, Liquidity, Capital Adequacy Ratio CAR), Financing to Deposit Ratio (FDR), Operating Efficiency (OE), Debt to Total Assets Ratio (DTAR). Sedangkan variabel terikat terdiri dari Return On Assets (ROA) dan Financing Income (FI).Hasil penelitian ini diperoleh bahwa pada model ROA, secara simultan variabel bebas berpengaruh signifikan. Variabel bebas yang berpengaruh signifikan antara lain Credit, DTAR, dan OE. Sedangkan pada model FI, seluruh variabel berpengaruh tidak signifikan

---

BPRS is a very important banking institutions that play a role in the functioning of the banking intermediation. With the advantage characteristics of BPRS that operating even in remote areas, thus capable of providing services to a wider range to the public.

This study discusses the effect of the ratio of bank risk in financing to financial performance of BPRS during the Second Quarter 2011 - Fourth Quarter 2012. This study uses a quantitative approach in testing the data where variables of the study consists of independent variables and dependent variables. The independent variables include Credit, Liquidity, Capital Adequacy Ratio, Financing to Deposit Ratio, Operating Efficiency, Debt to Total Assets Ratio. The dependent variables consisted of Return on Assets and Financing Income.

The results of this study is that in the ROA models, variables have a significant effect simultaneously. Variables that have significant effect include Credit, DTAR, and OE. While in the FI models, all the variables do not affect significantly."

"Kelompok kepemilikan bank dan masuknya pihak asing pada sistem perbankan di suatu negara merupakan hal yang sangat menarik untuk diteliti. Penelitian ini bertujuan untuk menangkap perbedaan antara kelompok kepemilikan bank seperti yag di definisikan oleh Bank Indonesia pada kelompok bank persero, bank campuran dan bank asing dalam hal prilaku kehati-hatian dan tingkat profitabilitas yang dihasilkan oleh kelompok bank tersebut pada periode 2002-2011. Dengan menggunakan model berupa pooled least square dummy varible, penulis ingin menangkap setiap hubungan yang terjadi antar variable yang digunakan dalam penelitian dan ditemukan adanya perbedaan antar kelompok bank dalam hal tingkat kehati-hatian dan profitabilitas, dan juga ditemukan adanya trade off diantara kedua hal tersebut.

---

Bank ownership and the effect of foreign interference into the banking system within the country is a very interesting topic for empirical study. This research examines the effect of bank ownership on prudential behavior and profitability on Indonesian state owned, joint venture and foreign bank in 2002-2011 period. The categorization of bank follows Indonesian central bank definition. Using estimation model of pooled least square dummy variable, the writer aims to capture specific relationship between each variable used in the study. The study found a significant effect on bank ownership towards its prudential behavior and profitability. It is also found a trade-off between those two indicators."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh konsentrasi kepemilikan dan strategi terhadap profitabilitas bank di Indonesia tahun 2009-2012. Penelitian ini menggunakan 70 sampel bank umum di Indonesia. Dengan menggunakan metode panel data, hasil penelitian menemukan konsentrasi kepemilikan tidak berpengaruh terhadap profitabilitas. Diduga terdapat faktor lain yang lebih dominan dalam menjelaskan profitabilitas bank. Lalu strategi diversifikasi diketahui berpengaruh signifikan dan negatif terhadap profitabilitas sedangkan strategi tradisional tidak berpengaruh terhadap profitabilitas. Namun hasil signifikan strategi diversifikasi menjadi tidak signifikan ketika berinteraksi dengan konsentrasi kepemilikan. Hasil ini mengungkapkan bahwa struktur kepemilikan tidak berpengaruh pada profitabilitas bank sedangkan strategi diversifikasi mengurangi profitabilitas karena meningkatnya risiko atas volatilitas kegiatan operasionalnya.

---

ABSTRACTThe study aims to determine the impact of bank ownership, strategies, size, deposits, and equity on banks’ profitability in Indonesia for 2009-2012. This study used 70 commercial banks in Indonesia as sample. Using panel data methode, the study found that ownership concentration doesn’t have significant impact on bank profitability. There are others factors that impact bank profitability to be expected. Then diversification strategy has negative and significant impact on profitability yet traditional hasn’t significant impact. But when diversification startegy interacted with ownership concentration, it has no significant impact on profitability. This findings revealed that ownership structure doesn’t influence bank profitability while diversification reduces profitability while increasing risk by volatile operational activity."

"ABSTRAKFraud dalam dunia perbankan bukanlah suatu hal yang baru lagi untuk terjadi, terutama dalam bidang perkreditan. Dalam praktiknya, jenis dan modus dilakukannya fraud selalu berkembang seiring dengan perkembangan teknologi informasi sehingga sudah tentu makin sulit pula untuk dideteksi. Modus dilakukannya fraud dalam perkreditan dapatlah bermacam-macam bentuknya seperti pembuatan rekening fiktif, pemberian kredit dengan menggunakan nominee, penyerahan jaminan kredit yang fiktif atau tidak senilai dengan nilai kreditnya itu sendiri, dan sebagainya. Untuk itulah pada tanggal 9 Desember lalu BI mengeluarkan suatu peraturan baru untuk bank-bank umum di Indonesia yang dinamakan dengan Strategi Anti Fraud bagi Bank Umum. Dalam penelitian ini, akan dibahas lebih lanjut mengenai bagaimana saja bentuk fraud dalam perbankan, khususnya perkreditan yang di antaranya seperti contoh yang disebutkan di atas. Serta akan dibahas pula mengenai pengawasan BI atas bentuk penerapannya dalam bidang perkreditan oleh bank umum di Indonesia dengan menggunakan Bank X (nama disamarkan) sebagai sampelnya. Dengan menggunakan metode yuridis normatif, penelitian ini memberikan kesimpulan bahwa BI telah menyusun kebijakan tentang mekanisme pengawasan fraud yang cukup komperhensif dan bentuk penerapan Strategi Anti Fraud ini oleh Bank X pun, dalam bidang perkreditannya, dapat dikatakan telah memenuhi standar penerapan dalam peraturan tentang Strategi Anti Fraud untuk bank umum tersebut.

---

ABSTRACTFraud is not a new thing to happen in banking anymore, especially in its credit sector. In practice, types and modes of bank fraud are always developing along with the development of information technology which make it more difficult to be detected. Fraud in banking credit sector can be conducted in several ways such as make an account with a fictive id, granting a credit solicitation which use a nominee party, giving a fictive collateral in a credit solicitation, delivery of a collateral that does not have a same value with the credit itself, etc. Because of that, Bank Indonesia (?BI?) has make a new regulation named ?Anti Fraud Strategy? for Indonesian banks. This study will explain about the forms of fraud, especially in credit sector like what are explained above. Besides that, this study will also explain about BI?s oversight mechanism over the implementation of this anti fraud strategy by Indonesian banks with Bank X (the real name is disguised) as the sample. By using normative juridical method, this study gives conclusion that BI has made a comprehensive oversight mechanism and the implementation of anti fraud strategy by Bank X, in its credit sector, is can be said has already met the requirements that are stipulated in the anti fraud strategy regulation."

"Penelitian ini membahas kembali determinan NIM di Indonesia pada periode 2008-2011 dengan pendekatan two step approach seperti yang dilakukan oleh Saunders dan Schumacher (2000) serta G. Lopez-Espinosa et al. (2011). Sampel yang digunakan dalam penelitian berjumlah 49 bank umum konvensional. Hasil penelitian ini menunjukkan 3 (tiga) bagian penting yang menentukan NIM. Pertama, Bank Specific Variables seperti biaya provisi, aset lancar, dan biaya operasional secara konsisten memiliki hubungan positif dengan NIM. Kedua, spread merupakan bagian dari NIM yang nilainya sangat tergantung dengan kondisi perubahan eksternal sehingga bank lebih cepat menyesuaikan perubahan kondisi eksternal dengan mengubah nilai spread. Terakhir, nilai spread dipengaruhi oleh bagaimana bank melakukan penyebaran alokasi kredit ke sektor ekonomi. Untuk penyebaran kredit ke sektor pertanian, pertambangan, konstruksi, dan jasa-jasa sosial memiliki hubungan negatif dengan spread sedangkan penyebaran kredit ke sektor industri pengolahan memiliki hubungan positif dengan spread.

---

This paper discusses the determinant of Net Interest Margin Indonesia in 2008-2011 with the two-step approach used by Saunders and Schumacher (2000) and G. Lopez-Espinosa et al. (2011). Total sample in this research amounted to 49 commercial banks. The results showed three important things that determines the NIM. First, Bank Specific Variables such as loan loss provision, liquid assets, and operating costs are consistently has a positive relationship with NIM. Second, the spread is part of NIM whose value depends on the external conditions so that bank more quickly adapt by changing the value of the spread. Finally, the spread is influenced by how the banks make the distribution of credit allocation to economic sectors. Doing diversification credit to agriculture, mining, construction, and social services had a negative relationship to the spread while diversify credit to manufacture have a positive relationship to the spread."