Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"mendorong pertumbuhan perekonomian nasional. Walaupun begitu, dana yang dibutuhkan untuk rnembangun jalan tol tidaklah sedikit, sehingga pemerintah Indonesia melakukan kerjasama dengan pihak swasta dalam pengusahaan jalan tol. Kerjasama antara pemerintah dan swasta, atau yang biasa dikenal dengan Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS), di dalam bidang pembangunan jalan tol menghasilkan suatu Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol (PPJT). PPJT yang terjalin antara pihak pemerintah dan pihak swasta ini dibuat dengan menggunakan sistem Build Operate ana' Transfer (BOD, dengan nama lain Bangun Guna Serah. Setelah ditelaah lebih dalam, terdapat perbedaan status kepemilikan atas Jalan Tol yang terdapat di dalam PPJT dengan yang dianut oleh konsep BOT. Padahal. status kepemilikan sangat menentukan pihak yang bertanggung jawab atas resiko-resiko yang timbul pada saat force majeure.Oleh karena itu, skripsi ini bertujuan Lmtuk memahami status kepemilikan jalan tol beserta segala aset didalamnya.Skripsi ini juga membahas mengenai pertanggung jawaban atas resiko-resiko yang timbul terkait dengan kepemilikan jalan tol. Skripsi ini menggunakan studi kasus, yang menjelaskan perj anjian antara PT. X, sebagai pihak swasta dan Badan Pengatur Jalan Tol mewakili pihak pemerintah, dimana penjelasannya berdasarkan hukmn perdata di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Sebagai hasil dari analisa ini, penulis menemukan bahwa status kepemilikan atas Jalan Tol baru dimiliki oleh pemerintah, pada saat kegiatan pengoperasian dan pemeliharaan dimulai. Hal ini disebabkan, pada fase tersebut, jalan tol sudah mempunyai fungsi sosial dan menyanglcut kepentingan umum, sehingga sudah selayaknya dimiliki oleh pemerintah. Hal ini didukung oleh peraturan perundang undangan yang berlalcu, yaitu pada UUD 1945. Oleh karena itu, baru pada saat masa pengoperasian dan pemeliharaan, seluruh resiko yang berkaitan dengan jalan tol pada saat force majeure ditanggung sepenuhnya oleh pemerintah.

---

The development of tollway is aimed to support national economic growth. However, as the costs in building tollway keeps increasing, Indonesian government starts to build a partnership with private sectors to accomodate its financial needs. The partnership between the government and the private, named Public Private Partnership (PPP), in developing the tollway results in a contract between both parties. The contract is named PPJT (The agreement on financing, planning, building, operating and maintaining tollway). This agreement is based on Building, Operate and Transfer (BOT) concept. After ftuther investigation, it is found that there is a difference in ownership status between PPJ T and BOT. Yet, the ownership status is critical in terms of detennining which party is held liable for the risks occured during force majeure.Therefore, the aim of this thesis is to acquire a thorough understanding about the ownership status of the tollway including its assets.This thesis also discusses about responsibilities on the risks, in relation to the ownership status of the tollway. Furthermore, this thesis is based on a case study that describe an agreement between PT. X, that represent the private party, and BPJT (The Toll Regulatory Body) that represent the govemment, in which the analysis on the case is in accordance with the civil law in Indonesia. In addition, the research in this thesis is using juridical normative approach.As a result of this analysis, it is found that the tollway is owned by the govemment, starting at the operational and maintainance period. This is because on that period, the tollway starts to gain its social ftmction as it involves public interests in its use. Hence, government has to have significant control over it. This is supported by the contitustional law (UUD 1945). Therefore, in the operating and maintaining phase, the risks occured in force majeure that relates to the tollway is borne by government as its owner."

"[Pembangunan infrastruktur jalan tol pada dasarnya merupakan kewajiban pemerintah, namun dalam hal ini pihak swasta dapat membangun proyek infrastruktur tersebut dengan skema kerjasama pemerintah dan swasta. Kerjasama pemerintah dan swasta muncul karena biaya untuk membangun infrastruktur jalan tol tidak sedikit. Disisi lain, kInvestasi asing dalam pembangunan jalan tol sangat dibutuhkan karena saat ini investasi dalam negeri masih kurang. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah mengenai pengaturan kerjasama pemerintah dan swasta secara umum di Indonesia, pengaturan kerjasama pemerintah dan swasta dalam bidang jalan tol di Indonesia, serta prosedur investasi yang dilakukan oleh pihak asing dalam kerjasama pemerintah dan swasta pada bidang jalan tol. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan mengenai pengaturan kerjasama pemerintah dan swasta secara umum.menjelaskan mengenai pengaturan kerjasama pemerintah dan swasta dalam bidang jalan tol, serta menjelaskan mengenai prosedur investasi yang dilakukan oleh pihak asing dalam kerjasama pemerintah dan swasta pada bidang jalan tol di Indonesia. Penelitian ini disusun dengan metode penulisan hukum normatif. dengan metode analisis data kualitatif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa investasi asing dalam konsesi pengusahaan jalan tol dapat dilakukan dengan syarat tertentu., Basically, the development of toll road infrastructure is the government obligation, but in some case the private sector can build the infrastructure in the public private partnership framework. . Public-private partnerships arise because the substantial cost in infrastructure development. Foreign investment toll road is needed because the current domestic investment is still lacking. This paper discusses about the regulation about public private partnership in Indonesia, regulation about public private partnership in toll road sector in Indonesia, and the procedure of foreign investment in toll road sector in Indonesia. The aim of this paper is to explain the regulation about public private partnership in Indonesia, regulation about public private partnership in toll road sector in Indonesia, and the procedure of foreign investment in toll road sector in Indonesia. This research use the normative legal writing method and the qualitative analysis method .The research concludes that foreign ]"

"Skripsi ini membahas tentang kredit sindikasi, sebagai salah satu metode kredit yang diberikan oleh Bank X sebagai kreditur kepada PT Y sebagai debitur. Sebagai proyek pembuatan jalan tol yang membutuhkan sistem kredit yang memberikan kredit besar, dalam pemberian kredit sindikasi terdapat banyak sekali risiko yang dapat terjadi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah ketentuan kredit sindikasi sudah sesuai dengan undang-udang perbankan dan bagimana implementasi manajemen risiko terhadap sindikasi kredit yang diberikan oleh Bank X terhadap PT Y. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, dengan bentuk hasil penelitian adalah deskriptif-analisis, yaitu peneliatan yang memberikan gambaran dan penjelasan berdasarkan analisis yang dilakukan dalam penelitian ini. Hasil dari penelitian adalah bahwa proses sindikasi kredit yang terdapat dalam dalam perjanjian diantara Bank X dan PT Y adalah sama dengan proses pemberian kredit secara umum terdapat dalam kegiatan perbankan, sebagaimana telah disebutkan dalam Peraturan UU Perbankan. Proses manajemen risiko yang diberikan oleh Bank X terhadap PT Y juga sesuai dengan peraturan Bank Indonesia. Serta untuk meningkatkan performa manajemen risiko, Bank X dapat melakukan studi komparatif dengan bank lain, dan terhadap perjanjian yang diberikan oleh Bank X terhadap PT Y ini dapat dijadikan contoh untuk proyek sindikasi kredit yang akan datang.

---

This thesis discusses the syndicated credit, as one of credit given by Bank X as the creditor to PT Y as the debtor. The process of making toll roads that require large credit, in the syndicated credit awards there are many risks that can happen. The purpose of this study is to determine whether the syndicated credit provisions are in accordance with the banking law and how implementation of risk management to credit syndication provided by Bank X to PT Y. The research method used in this study is qualitative method, with the form of research results is a descriptive-analysis, namely the analysis that provides an overview and assessment based on the analysis conducted in this study. The result of this research is the syndicated credit process in agreement between Bank X and PT Y same as voting process in operational regulation. The risk management process provided by Bank X to PT Y is also in accordance with Bank Indonesia regulations. As well as to improve the performance of risk management, Bank X may conduct comparative study with other banks, and to the agreement given by Bank X to PT Y this can be an example for the next syndicated credit project."

"Kerjasama Pemerintah dengan Swasta dalam pengusahaan jalan tol dalam bentuk Bangun Guna Serah (Bulid Operate Transfer) di Indonesia mulai berkembang sejak lahirnya Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, yang kemudian diikuti dengan lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol. Pemisahan antara Regulator dengan Operator Jalan Tol yang diamanatkan dalam kedua peraturan perundang-undangan tersebut dinilai sebagai salah satu langkah maju yang dapat mendorong perkembangan Kerjasama Pemerintah dengan Swasta dalam pengusahaan jalan tol dalam bentuk Bangun Guna Serah (Bulid Operate Transfer) di Indonesia. Selain dalam kedua peraturan perundang-undangan tersebut pengaturan mengenai Kerjasama Pemerintah dengan Swasta sendiri diatur pula dalam peraturan perundang-undangan lainnya, baik yang bersifat umum untuk mengatur Kerjasama Pemerintah dengan Swasta maupun yang terkait dengan perbendaharaan Negara/pengelolaan barang milik Negara. Di dalam peraturan-peraturan perundang-undangan tersebut diatur pula mengenai pengalihan proyek Kerjasama Pemerintah dengan Swasta tersebut di akhir masa konsesi. Penelitian ini akan berusaha menjawab permasalahan yang terkait dengan pengaturanpengaturan Kerjasama Pemerintah dengan Swasta dalam pengusahaan jalan tol dalam bentuk Bangun Guna Serah (Build Operate Transfer) di Indonesia yang diatur dalam berbagai macam peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut di atas, serta permasalahan terkait dengan pengalihan jalan tol tersebut di akhir masa konsesi. Penelitian dilakukan dengan cara menganalisa peraturan-peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Kerjasama Pemerintah dengan Swasta tersebut, baik yang bersifat umum, sektoral maupun yang terkait dengan perbendaharaan Negara atau pengelolaan barang milik Negara serta dengan menganalisa Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol yang menjadi landasan Kerjasama Pemerintah dengan Swasta dalam pengusahaan jalan tol. Dari hasil penelitian tersebut ditemukan bahwa masih terdapat aturan-aturan yang tidak tersinkronisasi dan terintegrasi satu sama lain dan ditemukan pula adanya inkonsistensi dalam pengaturan serta ketidaklengkapan aturan main dalam PPJT khususnya terkait dengan pengalihan jalan tol di akhir masa konsesi.

---

Public Private Partnership in toll road concession in the form of Build Operate Transfer in Indonesia began to grow since the enactment of Law No. 38 of 2004 about Road, which was followed by the establishment of the Government Regulation No. 15 of 2005 about The Toll Road. The separation between the toll road Regulator with the toll road Operator which mandated in the aforementioned legislations is considered as a step forward that can boost the development of the Public Private Partnerships in toll road concession in the form of Build Operate Transfer in Indonesia.

In addition to the aforementioned legislation, the regulation regarding Public Private Partnerships also regulated in other legislation, legislation regarding Public Private Partnerships in general and with regards to the State treasury / management of state property. In those regulations, also regulated the transfer of Public Private Partnership projects at the end of the concession period.

This reaserch will attempt to answer the problems associated with the regulation of Public Private Partnership in toll road concession in the form of Build Operate Transfer in Indonesia which is set in a wide range of legislation, as mentioned above, as well as problems related to transfer of the toll road at the end of the concession period.

The reaserch was conducted by analyzing the rules and regulations related to the Public Private Partnership, both in general, sectoral or in regards to the State treasury / management of state property as well as by analyzing The Toll Road Concession Agreement on which became the basis of Public Private Partnership in toll road concession.

The results of these reaserch found that there are rules that are not synchronized and integrated with one another and also found inconsistencies in the setting and the incompleteness of the rules in The Toll Road Concession Agreement, especially related to the transfer of the toll road at the end of the concession period."

"Skripsi ini membahas mengenai perjanjian penjaminan dalam kerjasama pemerintah dan badan usaha yang terdapat pada proyek pembangunan infrastruktur jalan tol. Perjanjian penjaminan tersebut dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No.260/PMK.011/2010 dan Peraturan Presiden No. 38 Tahun 2015. Perjanjian Penjaminan ini memberikan jaminan pemerintah dalam proyek infrastruktur jaminan infrastruktur sebagai dukungan pemerintah dalam memperbanyak ketertarikan dan partisipasi badan usaha, serta melancarkan proses pelaksanaan. Jenis penelitian menggunakan metode penelitian kualitatif. Penulis akan membahas terlebih dahulu skema kerjasama pemerintah badan usaha yang ada. Kemudian struktur dari perjanjian penjaminan didalam skema tersebut. Akhirnya penulis akan membangun konstruksi hukum dari perjanjian penjaminan yang ada pada jalan tol, dan melihat informasinya berdasarkan jalan tol Batang Semarang. Hasilnya penulis simpulkan bahwa perjanjian ini merupakan perkembangan dari perjanjian penjaminan penanggungan borgtocht seperti yang dijelaskan dalam Pasal 1820 KUHPer. Perjanjian ini lebih dekat pada perjanjian penjaminan dalam penjaminan perusahaan. Perjanjian merupakan tambahan accecoire dari perjanjian pengusahaan jalan tol perjanjian pokok. Pihak dalam perjanjian penjaminan adalah penanggung/penjamin PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia, penerima tanggungan/penerima jaminan badan usaha, dan tertanggung/terjamin penanggung jawab perjanjian kerjasama. Perjanjian penjaminan tidak selalu ada dalam proyek infrastruktur jalan tol. Perjanjian ini diberikan pada proyek yang dinilai layak.

---

This thesis discusses the guarantee agreement inside public private partnership project that developed toll road infrastructure. The guarantee agreement is based on the Indonesian, Regulation of the Minister of Finance No.260 PMK.011 2010 and Presidential Regulation No.38 of 2015. This guarantee agreement provides government guarantees on infrastructure projects infrastructure guarantees to help expand the interest and participation of corporation, and help process fluency. This type of research uses qualitative research methods.

The author will discuss in advance the scheme of public private partnership in general. After that, the author explain the structure of the guarantee agreement within the scheme. Finally, the authors will build the legal construction of the existing guarantee agreement on toll roads, along with its practices based on Batang Semarang toll road.

The author conclude that this agreement is an adaptation from borgtocht concept as stipulated in Article 1820 of the Indonesian Civil Code. This agreement is much similar to the corporate guarantee agreement. The guarantee agreement exist as an addition accecoire to the toll road concession agreement the public private partnership agreement. Parties inside the guarantee agreement are the guarantoor Indonesia Infrastructure Guarantee Fund, the dependent recipient of the guarantee corporation, and the guaranteed responsible party partnership agreement government party. The guarantee agreement does not always exist in all toll road infrastructure projects. This guarantees agreement only exist on projects that are considered feasible."

"Penelitian ini menggunakan pendekatan RIMS Risk Maturity Model 2022 yang bertujuan untuk mengevaluasi tingkat maturitas risiko pada PT X yang merupakan Badan Usaha Milik Negara sektor konstruksi dalam menjalankan penugasan pemerintah proyek investasi Jalan Tol Trans Sumatera. Investasi Proyek Jalan Tol Trans Sumatera dikategorikan dalam risiko tinggi karena dinilai memiliki kelayakan investasi yang rendah. Penelitian ini memiliki kontribusi untuk memahami lebih jauh bagaimana perusahaan dalam mengelola risiko dengan kondisi model bisnis yang berbeda (non-profit). Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif menggunakan metode studi kasus single unit analysis (embedded) dengan metode pengumpulan data triangulasi yang menggunakan instrumen penelitian wawancara, dokumentasi dan observasi. Descriptive Qualitative Analysis digunakan sebagai metode dalam menganalisis data. Hasil penilaian Tingkat Maturitas Risiko secara keseluruhan mendapatkan nilai 3.76 dari skala tertinggi 5, berada pada tingkat Tier-3 yang berarti organisasi memiliki kemampuan dalam proses yang berulang (repeatable) dalam penerapan manajemen risiko. Hasil penelitian ini memberikan rekomendasi yang relevan dalam rangka perbaikan dan peningkatan penerapan manajemen risiko di perusahaan.

---

This study uses the RIMS Risk Maturity Model 2022 in a bid to evaluate the level of risk maturity at PT X, a state-owned enterprise in the construction sector, in carrying out a government-assigned investment project for the Trans Sumatra Toll Road. The Trans Sumatra Toll Road investment project is categorised as high risk due to its perceived low investment feasibility. This study contributes to a deeper understanding of how the company manages risks under a different business model (non-profit). The qualitative research employs a single unit analysis (embedded) case study method with data triangulation using data collected through research instruments including interviews, documentation, and observation. Descriptive qualitative analysis is employed as the data analysis method. The Risk Maturity Level assessment produced an overall score of 3.76 out of a maximum score of 5. This places the company in Tier 3 and indicates that it has repeatable risk management processes. The findings of this research provide relevant recommendations for the improvement and enhancement of risk management implementation in the company."

"Skripsi ini membahas mengenai proses pemberian kredit sindikasi dan penanganannya menurut hukum perbankan di Indonesia ditinjau dari perjanjian kredit yang dibuat antara Bank X sebagai Escrow Agent dan PT. Y sebagai debitur dalam pembiayaan proyek pembangunan jalan tol trans-java. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kredit sindikasi diatur dalam perundang-undangan Indonesia. Penelitian ini menfokuskan kepada bagaimana Bank X, sebagai bank BUMN mengaplikasikan pemberian kredit sindikasi dan bagaimana proses restrukturisasi terhadap kredit di terapkan. Dalam penelitian ini, masalah yang timbul yang menyebabkan harusnya kredit untuk direstruktur agar tidak menjadi kredit bermasalah, adalah adanya kendala dalam proses pelepasan lahan yang diperlukan dalam pelaksanaan dan pembangunan proyek jalan tol. Selain itu, pengaplikasian kredit restrukturisasi tersebut juga ditinjau dari segi perundang-undangan dan peraturan lain yang berlaku. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif. Berdasarkan hasil penelitian, dapat diketahui bahwa pengaturan fasilitas kredit sindikasi dalam Hukum Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/3/2005 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/13/2006, Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/2/2005 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum sebagaimana telah dicabut dan diganti dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/2012, Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/8/2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/25/2009 dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8/POJK.03/2016 juga tentang Manajemen Risiko Bagi Bank Umum.

---

This thesis discusses the process and the management towards syndicated loan according to Indonesian Banking Law using the case study of syndicated loan agreement between Bank X as the Escrow Agent and PT. Y as the debtor in financing the trans-java toll road construction. The purpose of this thesis is to determine how the syndicated loan is stipulated in Indonesian Law.

This thesis focuses on how does Bank X, as a state-owned bank and one of the syndicated loan participant apply the provision of syndicated loans and how credit restructuring is done in Bank X. In this research, the issues that rose during the project, causing the need for the credits to be restructured in order to avoid the credit in becoming Non-Performing Loan, is the constraint in the land release during the execution and construction of the toll-road project. Thereto, the application of the credit restructuring is viewed from the Indonesian banking law and other applicable regulations. The research method that the writer used is juridical-normative.

Based on the research results, it can be determined that the arrangement of syndicated loan facilities in Indonesia is regulated in Law Number 7 year 1992 on Banking Law as amended by Law Number 10 year 1998, Bank Indonesia Regulation Number 7/3/2005 on Legal Lending Limit as amended by Bank Indonesia Regulation Number 8/13/2006, Bank Indonesia Regulation Number 7/2/2005 on Assets Quality of Commercial Banks as amended by Bank Indonesia Regulation Number 14/15/2012, 5) Bank Indonesia Regulation Number 5/8/2003 on Application of Risk Management for Commercial Bank as amended by Bank Indonesia Regulation Number 11/25/2009, and Indonesia Financial Authority Regulation Number 8/POJK.03/2016 on Application of Risk Management for Commercial Bank."

"Sektor konstruksi memiliki riwayat kecelakaan kerja yang tinggi dan merupakan penyumbang kecelakaan kerja terbesar di Indonesia. Kecelakaan konstruksi yang terjadi belakangan ini dipicu karena budaya keselamatan di Indonesia sangat rendah. Berdasarkan hasil tinjauan awal di proyek pembangunan jalan tol Y milik PT. X, masih terdapat perilaku tidak aman yang dilakukan pekerja, kondisi konstruksi yang tidak aman serta prosedur yang tidak sesuai. Hal ini menunjukkan bahwa upaya pengendalian yang dilakukan perusahaan terhadap bahaya belum memadai. Budaya keselamatan sebagai salah satu upaya pencegahan kecelakaan merupakan salah satu bentuk perubahan paradigma dan perubahan pemahaman dunia sehingga perlu dikembangkan di setiap perusahaan. Penelitian ini mendeskripsikan gambaran kekuatan budaya keselamatan safety culture di area proyek Y dan PT. X. Ruang lingkupnya terbatas pada faktor artefak, nilai terkait dan asumsi dasar. Desain studi yang digunakan adalah deskriptif dengan teknik analisis data kualitatif.Hasil penelitian dengan wawanara pada 5 informan, observasi lapangan dan telaah dokumen perusahaan menunjukkan bahwa budaya keselamatan di PT X berada pada tingkat sedang atau dapat diinterpretasikan sebagai keselamatan, biaya dan produksi masih dianggap saling tumpang tindih/mengurangi. Kemungkinan penyebab lemahnya budaya ini bersumber dari pengawasan dalam sistem opname mandor atau payment by result basis, respon pekerja terhadap upaya manajemen kurang, K3 yang belum terintegrasi ke semua bagian perusahaan, inkonsistensi nilai yang ditampakkan dan perilaku dan seleksi pekerja tidak berlaku. Rekomendasi peneliti salah satunya adalah menjaga konsistensi dan mengevaluasi pengawasan sistem opname mandor.

---

The construction sector has high occupational accident history and is the largest contributor to occupational accidents in Indonesia. The recent construction accidents are triggered because the safety culture in Indonesia is very low. Based on the preliminary results of the construction of the toll road project Y belonging to company X, there are still unsafe behaviors undertaken by workers, unsafe construction conditions and unsuitable procedures. This indicates that the company 39s efforts to control hazard is not sufficient.

Safety culture as one of the accident prevention efforts is one form of change of paradigm and change of world understanding that needs to be developed in every company. This study describes the picture of the strength of the safety culture in the project area Y and company. X. Its scope is limited to artifact factors, espoused values and basic assumptions. The study design used was descriptive with qualitative data analysis technique.

The results of the research with interviewees on 5 informants, field observation and document review show that safety culture in PT X is at a moderate level or can be interpreted as safety, cost and production are considered to overlap reduce each other. The possible causes of this cultural weakness stem from supervisory of payment by result basis, workers 39 responses to management efforts are lacking, safety is not yet integrated into all parts of the company, inconsistencies of value being exposed and employee behavior and workers selection are not yet applicable. The researcher 39 s recommendation is to maintain consistency and evaluate the supervisory for payment by result basis system."

"Salah satu penyebab kemacetan di Jakarta adalah antrian pada pintu-pintu masuk dan keluar jalan tol. Penelitian ini ditujukan untuk perubahan kebijakan jalan tol menjadi freeway pada jalan tol dalam kota Jakarta, khususnya ruas tol Cawang-Tomang. Dalam upaya penetapan freeway pada ruas tol Cawang-Tomang, penulis mengkaji aspek finansial ruas tol melalui pendekatan ekonomi teknik untuk melakukan analisis pengembalian investasi, menghitung nilai bisnis dan saham ruas tol yang perlu dibayarkan oleh pemerintah kepada pihak PT. Jasa Marga Tbk untuk mengambil alih ruas tol tersebut. Penulis juga menghitung panjang antrian kendaraan yang terjadi sekarang pada pintu-pintu masuk tol ruas Cawang-Tomang menggunakan pendekatan teori antrian, dimana antrian tersebut diharapkan akan hilang saat freeway diimplementasikan. Strategi-strategi yang efektif pada penetapan freeway ruas tol Cawang-Tomang diharapkan juga mampu mengatasi permasalahan kemacetan yang terjadi di Jakarta.

---

One of the causes of traffic congestion in Jakarta is the queue at the entrances and exit the toll road. This study aimed to transform toll road policy into freeway in the city of Jakarta, particularly the toll road Cawang-Tomang. In an effort determining freeway on Cawang-Tomang section, the author examines the financial aspects of the toll road through engineering economics approach to analyze the return on investment, calculating the value of the business and share the toll roads that need to be paid by the government to the PT. Jasa Marga Tbk to take over the toll road. Authors also calculate the length of the queue of vehicles going on now at the entrances toll Cawang-Tomang using queuing theory approach, where the queues are expected to be lost when the freeway is implemented. Strategies are effective in determining freeway on Cawang-Tomang section also expected to address the congestion problems that occurred in Jakarta."

"Salah satu tujuan pembangunan konstruksi Jalan Tol Trans Jawa adalah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dengan terhubungnya Jalan Tol Trans Jawa yang terhubung sepanjang Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur akan berpengaruh terhadap lancarnya proses distribusi kegiatan ekonomi yang nantinya akan berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Konstruksi jalan tol merupakan investasi infrastruktur yang memerlukan pembiayaan proyek (project financing) yang sangat besar. Salah satu sistem pembiayaan proyek yang digunakan oleh investor jalan tol adalah kredit sindikasi dari beberapa bank. Sistem kredit sindikasi yang diberikan oleh bank memerlukan faktor jaminan (collateral) yang merupakan faktor pengaman bagi bank selaku kreditur bila terjadi kejadian wanprestasi. Salah satu jaminan yang digunakan dalam kredit sindikasi untuk pembiayaan proyek konstruksi jalan tol dalam studi kasus penulisan ini adalah fidusia atas tagihan pendapatan tol yang akan diperoleh kemudian setelah jalan tol beroperasi. Terdapat beberapa pendapat mengenai bisa atau tidaknya tagihan pendapatan tol tersebut dibebankan dengan fidusia, selain itu masih terdapat pula berbagai pendapat mengenai konsep eksekusi tagihan pendapatan tol yang belum ada dalam bentuk riil dan baru akan diperoleh kemudian hari, selain itu terdapat beberapa cara dalam proses eksekusi mulai dari eksekusi tagihan pendapatan tol menggunakan konsep eksekusi jaminan fidusia, dan eksekusi pendapatan tol yang sudah terkumpul dalam rekening pengumpulan menggunakan konsep eksekusi gadai rekening penampungan. Setelah dilakukan penelitian didapat data kemudian pengolahan data tersebut dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif, sehingga menghasilkan data deskriptif analitis. Dalam menganalisis data yang didapat, penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif. Hasil penelitian ini menyatakan, tagihan pendapatan tol dapat dibebankan dengan fidusia oleh karenanya dapat dijadikan salah satu jaminan dalam kredit sindikasi. Konsep eksekusi tagihan pendapatan tol dalam studi kasus penulisan ini berbeda dan tidak sepenuhnya menerapkan konsep eksekusi yang sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia dan konsep eksekusi gadai yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

---

One of the construction purpose of the Trans Java Toll Road is to increase economic growth, by connecting the Trans Java Toll Road that connected all of West Java, Central Java, and East Java will affect the smoothness distribution of economic activity that will be a positive effect on economic growth. The construction toll road infrastructure requires high investment project financing. One of project financing system used by investors is syndicated loans from several banks. Syndicated loans system granted by banks requires bond or securities (collateral) which is a safety factor for the bank as creditor in the event of default.

One of the collateral which is used in syndicated loans for financing toll road construction project in this paper case study is fiduciary of bill toll revenue that will be obtained later after the toll road operation. There are some argument whether the bill the toll revenue is could be charged with the fiduciary bond, other than that there are also some opinions regarding the execution concept of toll revenue bill that does not exist in real forms and will be acquired later, other than that there are several ways in the execution process, execution of toll revenue bills using the concept of fiduciary execution, and execution of toll revenue that has been collected in the collection accounts using the concept of the execution of escrow account pledge. After doing research obtained the data and then processing the data is done using a qualitative approach, resulting in a descriptive analysis data. In analyzing the data obtained, this study used a normative legal research.

The results of this study stated that the toll revenue bills can be used as a fiduciary therefore can be used as collateral in a credit syndication. The execution concept of revenue bills in this case study is different and not fully implement the concept of execution set out in Law No. 42 of 1999 concerning Fiduciary Securities and concept execution of pledge as regulated in the Indonesian Civil Law."