Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKSaat ini tengah berkembang dua fenomena yang mempengaruhi tugas Notarissebagai pembuat akta yang merupakan alat bukti sempurna dalam hubunganperdata antara anggota masyarakat yaitu Cyber Notary/e-Notary dan e-Government. Kedua fenomena ini menimbulkan informasi yang vital bagi Notarisyaitu terkait masalah validitas identitas penghadap dalam bentuk ElectronicIdentity. Di dalam Electronic Identity terdapat informasi yang merupakan datapribadi yang harus dilindungi karena terkait dengan hak seseorang atas privasi.Oleh karena itu akses atas data pribadi tersebut harus diatur dandipertanggungjawabkan agar tidak melanggar hak atas privasi tersebut. Hinggasaat ini di Indonesia belum ada peraturan khusus yang mengatur tentangperlindungan atas data pribadi . Oleh karena itu, tesis ini bertujuan untukmengkaji bagaimana pengaturan perlindungan data pribadi di Indonesia danbagaimana pertanggungjawaban Notaris sebagai salah satu pengakses datakependudukan yang diakses secara interoperabilitas terkait masalah perlindungandata pribadi dalam kaitannya dengan hak seseorang atas privasi. Penelitian iniadalah penelitian kualitatif dengan desain eksploratoris. Hasil penelitian ini adalahbelum ada ketentuan yang secara khusus mengatur tentang perlindungan atas datapribadi di Indonesia, pengaturan yang ada saat ini terpencar ? pencar di beberapaperaturan perundangan dan tanggungjawab Notaris dalam akses interoperabilitasdata kependudukan adalah sebatas perolehan, penggunaan dan kerahasiaan datapribadi.

---

ABSTRACTNow, there are two developing phenomenon?s that have impact to Notary duty asauthentic official documents maker as the strongest evidence of society memberrelation which are Cyber Notary/e-Notary and e-Government. Both of them createvital information for notary regarding validity matter in Electronic Identity.Electronic Identity contains of information related to personal data which must beprotected regarding a person privacy right. Because of that access of personal datamust be regulated and justify so the right of privacy not violated. Until nowIndonesia still doesn?t have specific regulations that regulated protection ofpersonal data. Because of that situation, this thesis aims to explore personal dataprotection in Indonesia and notary responsibility as one that access demographicinformation that being accessed interoperable in relation with personal dataprotection regarding a person?s privacy right. This research is qualitative withexplorative typology. The result of this research is there is still no regulation thatspecifically regulated about personal data protection in Indonesia, the regulationthat exist now is split into some regulations and notary responsibility regardinginteroperability access of demographic information is limited to acquisition, usingand confidentiality of personal data."

"Voice cloning adalah pengolahan suara dengan bantuan artificial intelligence (AI) yang bertujuan menghasilkan suara tiruan yang memuat karakteristik unik dari data suara yang digunakan. Hasilnya disebut suara kloning dan dapat disamakan dengan representasi suara, yang tercakup dalam kategori karya fonogram. Namun demikian, pemrosesan rekaman suara atau fonogram dalam kegiatan voice cloning menimbulkan permasalahan hak cipta serta menimbulkan pertanyaan perihal apakah suara kloning yang dihasilkan dari voice cloning dapat dilindungi sebagai ciptaan. Permasalahan lain yang timbul berkaitan dengan hak privasi dalam hal pemrosesan suara, yang merupakan data pribadi, dilakukan tanpa persetujuan pemilik suara sebagai subjek data dan ketika suara kloning tersebut digunakan untuk kejahatan seperti identity theft. Dengan menggunakan metode penelitian doktrinal, tulisan ini akan menganalisis bagaimana voice cloning ditinjau dari perspektif hukum hak cipta serta hukum pelindungan privasi dan data pribadi. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa terdapat potensi pelanggaran hak cipta dalam kegiatan voice cloning. Kemudian mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, suara kloning tidak dapat dilindungi sebagai suatu ciptaan. Oleh karena karya cipta yang memuat suara seseorang beririsan dengan hak privasi, pembuat undang-undang perlu mempertimbangkan ketentuan khusus dalam UU Hak Cipta untuk karya cipta berbentuk suara.

---

Voice cloning is a voice processing assisted by artificial intelligence with the intention to produce cloned voice that contains unique characteristics of the original voice used. The output is called cloned voice and it is comparable to representation of sounds, which falls under the category of phonogram. However, the processing of voice or phonogram in voice cloning activity causes copyright issues and raises the question whether cloned voice produced from voice cloning is eligible to be protected as a work. Another issue regarding privacy rights occurs when the processing of voice as personal data is carried out without the consent of the voice owner as the data subject, and when the cloned voice is used for crimes such as identity theft. By utilizing the doctrinal research method, this paper will analyse how voice cloning is perceived from the perspective of copyright law and privacy and personal data protection law. The result of this study concludes that there are potential copyright infringements in voice cloning activity. Furthermore, according to Law Number 28 of 2014 on Copyrights, cloned voice cannot be protected as a work. Sound recordings might contain a person's voice, thus overlap with privacy concerns. For this reason, lawmakers need to consider special provisions in copyright law for this type of work."

"Dalam layanan E-commerce menimbulkan dampak negatif yaitu terjadi pencurian dan penjualan Data Pribadi konsumen pengguna layanan oleh pihak tidak bertanggungjawab. E-commerce dan Perlindungan Konsumen saling berkaitan, penting dalam praktik kegiatan e-commerce untuk menjaga kepercayaan konsumen selaku pengguna layanan, maka pelindungan data pribadi mendapat perhatian negara-negara di lingkup Kawasan Asia Tenggara. Penelitian ini membahas terkait pengaturan Pelindungan Hak atas Data Pribadi sebagai bagian dari hak konsumen dalam penyelenggaraan E-commerce di Indonesia, pengaturan hak untuk memperbaiki data, hak atas penghapusan Data Pribadi, hak portabilitas data dalam konsep Pelindungan Data Pribadi di negara Indonesia, Malaysia, dan Singapura, dan implementasi hak konsumen atas Pelindungan Data Pribadi di negara Indonesia, Malaysia, dan Singapura dalam konteks E-commerce. Metode penelitian ini adalah hukum normatif dengan pendekatan Peraturan Perundang-undangan dan komparatif. Adapun kesimpulannya yaitu  pengguna selaku konsumen berhak untuk mengetahui informasi yang jelas akan akuntabilitas, transparansi, proses pencegahan, dan penegakan hukum dalam kasus kebocoran Data Pribadi yang dialami dalam penyelenggara e-commerce. Masalah Pelindungan Data Pribadi menjadi isu di Negara Singapura dan Malaysia, dan pengaturan mengenai Tiga Hak diatas berbeda-beda. Dalam implementasi penegakan Pelindungan Data Pribadi, Singapura dan Malaysia memiliki organisasi khusus yang berwenang dalam penegakan hukumnya, sedangkan Indonesia berupaya membentuk Lembaga khusus untuk memastikan implementasi Pelindungan Data Pribadi

---

E-commerce services have a negative impact, namely the theft and sale of Personal Data of service users by irresponsible parties. E-commerce and Consumer Protection are interrelated, important in the practice of e-commerce activities to maintain consumer confidence as service users, then the protection of personal data gets the attention of countries in the scope of Southeast Asia Region. This research discusses the regulation of the Protection of the Right to Personal Data as part of consumer rights in the implementation of E-commerce in Indonesia, the regulation of the right to correct data, the right to erasure of Personal Data, the right to data portability in the concept of Personal Data Protection in Indonesia, Malaysia, and Singapore, and the implementation of consumer rights to Personal Data Protection in Indonesia, Malaysia, and Singapore in the context of E-commerce. This research method is normative law with Legislation and comparative approach. The conclusion is that users as consumers have the right to know clear information on accountability, transparency, prevention process, and law enforcement in the case of Personal Data leakage experienced in e-commerce providers. The issue of Personal Data Protection is an issue in Singapore and Malaysia, and the regulation of the Three Rights above is different. In the implementation of Personal Data Protection enforcement, Singapore and Malaysia have special organizations authorized to enforce the law, while Indonesia seeks to establish a special institution to ensure the implementation of Personal Data Protection."

"Penelitian ini dilakukan berdasarkan maraknya busana pengantin Jawa yang dimodifikasi kearah religi. Perubahandesain dari busana pengantin yang murni bernuansa budaya lokal Jawa dan kemudian dipadupadankan dengan gayaberbusana muslim ini mengalami proses keberterimaan yang luar biasa sebagai trend fesyen dikalangan masyarakatIndonesia tak terkecuali masyarakat perkotaan seperti halnya Surabaya. Penelitian ini berusaha mengungkapkansimbolisasi dan pemaknaan budaya (budaya Jawa) dan agama (Islam) yang terdapat pada busana pengantin tersebut.Dengan menggunakan teori fashion system, peneliti mengungkap simbol yang terdapat di balik busana pengantin JawaMuslim yang menampakkan dua sisi busana, yaitu busana dari budaya Jawa dan busana bernuansa Islami sebagaisebuah sistem yang saling berkelindang. Hasil penelitian terhadap simbolisasi budaya dan agama dalam busanapengantin Jawa Muslim menunjukkan bahwa busana pengantin Jawa Muslim diproduksi oleh para perias pengantinsebagai bentuk kapitalisme yang menawarkan gaya hidup konsumerisme. Hal ini menunjukkan pula adanya pergeseranpemaknaan dalam busana pengantin Jawa Muslim dari budaya lokal asli Jawa menjadi budaya Jawa kontemporer. Halmenarik lainnya adalah bahwa pilihan dalam memakai busana pengantin Jawa Muslim ini tidak hanya karena alasanagama tetapi juga karena popularitas. Konsep busana muslim dalam busana pengantin Jawa Muslim tidak lagi terkaitdengan pemenuhan akidah Islam melainkan sebuah trend fesyen yang hanya merujuk pada tertutupnya auratThis study is conducted to investigate a popular practice of modifying Javanese bridal costumes based on religiousconsiderations. Transformation from purely traditional Javanese bridal costumes to those with some application ofIslamic clothing style is gaining rapid acceptance and begins to be considered as a popular fashion style by a greatnumber of Indonesians, especially in urban areas like Surabaya. The purpose of this study is to discover cultural (Java)and religious (Islam) symbolisms implied in the modification and to examine the signification involved in the process.By applying the fashion system theory, this paper seeks to unravel the symbolisms in modern Javanese-Moslem bridalcostumes which reveal a thought system built of two intertwining aspects: Javanese culture and Islamic religiousprinciples. Deep observation into the cultural and religious symbolisms reveals that the modern Javanese-Moslem bridalcostumes are actually invented by bridal stylists as a form of capitalism which benefits from a consumerist lifestyle.This fact reflects a shift in the way people signify modern Javanese-Moslem bridal costumes from Javanese localculture to contemporary Javanese culture. Another interesting finding shows that people choose this Javanese-Moslemstyle for their bridal costumes because of not only religious considerations but also its popularity. The application ofIslamic fashion style in the Javanese-Moslem bridal costumes is no longer associated with the obedience to Islamicteachings but is a mere reflection of a growing trend towards more extensive body coverage."

"Artikel ini membahas tentang perubahan identitas yang terjadi di antara migran Arab di Amerika, khususnya Arab Palestina, yang direpresentasikan dalam novel A Woman Is No Man karya Etaf Rum. Imigrasi sebagai kejadian besar dalam hidup manusia dapat menyebabkan perubahan identitas pada dirinya, khususnya identitas budaya, akibat penyesuaian diri dengan budaya di tempat barunya. Usaha penyesuaian diri ini seringkali diangkat menjadi tema novel-novel karya penulis Arab-Amerika, dimana para tokoh beradaptasi dengan budaya Amerika yang cenderung bebas dan bertentangan dengan nilai-nilai tradisional Arab. Novel karya penulis diaspora Arab di Amerika dapat menjadi media pengamatan bagi situasi perubahan identitas yang dialami kelompok komunitas etnis tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengamati perubahan identitas yang berlangsung di antara generasi keluarga Arab-Palestina yang digambarkan dalam novel A Woman Is No Man. Data yang digunakan untuk penelitian ini berasal dari buku, buku elektronik, dan jurnal elektronik. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori figurative culture yang dikemukakan oleh Margaret Mead. Hasil dari penelitian ini menunjukkan terdapat perubahan bertahap yang terjadi pada identitas budaya migran Arab-Amerika yang ditunjukkan dalam novel

---

This article discusses about the identity changes that occurs among Arab immigrants in America, especially Palestinian Arabs, that represented in the novel A Woman Is No Man by Etaf Rum. Immigration as a major event in a human's life can cause an identity change, especially cultural identity, due to adjustment toward the culture in their new place. This adjustment effort is often used as the theme of novels by Arab-American writers, which the characters adapt to American culture that tend to be free and contrary to traditional Arab values. Novels by Arab diaspora writers in America can be a medium of observation for the situation of identity changes experienced by these ethnic community groups. This study aims to observe the identity changes among generations of Arab-Palestinian families described in the novel A Woman Is No Man. The data used for this article was collected from books, electronic books, and electronic journals. The theory used in this study is the figurative culture theory proposed by Margaret Mead. The results of this study indicate that there are gradual changes that occur in the cultural identity of Arab-American immigrants shown in the novel."

"Narasi Amerindian ditransformasikan secara lintas media. Proses alih wahana buku Bury My Heart at Wounded Knee (BMHWK) yang diterbitkan pertama kali pada tahun 1907 menjadi film dengan judul Bury My Heart at Wounded Knee (BMHWK) di tahun 2007 dan menjadi buku dengan judul Saga of the Sioux (SoS) di tahun 2011 mengonstruksi narasi peristiwa Wounded Knee dan memosisikan Amerindian dalam tatanan sosial, politik, dan budaya Amerika. Dengan menggunakan metode alih wahana, analisis dilakukan dengan mengungkap strategi pemertahanan (inclusion), penghilangan (exclusion), pemampatan (compression), penggantian (substitution), perluasan (extension), pengurutan ulang (re-sequencing), dan penciptaan (invention). Alih wahana teks BHMWK memperlihatkan kompleksitas identitas Amerindian. Hal ini diperkuat dengan bias dari ketiga pengarang kulit putih yang menyuarakan kepentingan Amerindian. Di sisi lain, transformasi ke film menunjukkan posisi film yang mendukung program kulit putih Amerika. Film BMHWK memperlihatkan narasi kaum kulit putih Amerika yang lebih dominan. Film ini mengafirmasi program asimilasi. Transformasi ke buku SoS menunjukkan proses pelembutan bahasa dan reduksi vulgaritas. Buku SoS mengubah narasi penderitaan Amerindian menjadi perjuangan suku Sioux. Penyederhanaan dalam buku SoS menempatkan suku Sioux sebagai aktor penting dalam sejarah mengenai Amerindian. Selain itu, buku ini memperlihatkan bahwa sejarah suku Sioux tidak berhenti pada peristiwa Wounded Knee tetapi terus berlanjut sampai saat ini. Hasil penelitian menunjukkan simplikasi permasalahan Amerindian dan menempatkan Amerindian sebagai objek subordinat kaum kulit putih.

---

Amerindian narratives have been transformed across media. The process of transforming the book Bury My Heart at Wounded Knee (BMHWK), which was first published in 1907, into a movie titled Bury My Heart at Wounded Knee (BMHWK) in 2007 and into a book titled Saga of the Sioux (SoS) in 2011 constructs the narrative of the Wounded Knee event and positions Amerindians in the American social, political, and cultural order. Using the adaptation method, the analysis is conducted by revealing strategies of inclusion, exclusion, compression, substitution, extension, re-sequencing, and invention. The adaptation of the BHMWK text shows the complexity of Amerindian identity. This is reinforced by the bias of the three white authors who voice Amerindian interests. On the other hand, the transformation to film shows the film's position supporting the white American program. The movie BMHWK shows the dominant white American narrative. The film affirms the assimilation program. The transformation to the SoS book shows the process of softening language and reducing vulgarity. The SoS book transforms the narrative of Amerindian suffering into the struggle of the Sioux. The simplification in the SoS book places the Sioux tribe as an important actor in the history of the Amerindians. In addition, this book shows that the history of the Sioux tribe does not stop at Wounded Knee but continues to this day. This study shows the simplification of Amerindian issues and places Amerindians as subordinate objects of white people."

"Dalam 3 (tiga) tahun terakhir sering terjadi kebocoran data pribadi sensitif yang melibatkan instansi pemerintahan dan perusahaan besar di Indonesia. Pelindungan data pribadi dan rasa aman atas privasinya merupakan hal fundamental yang wajib diberikan oleh negara pada setiap individu. Hal ini sesuai dengan Pasal 28G ayat (1) UUD NR1 1945 yang menyatakan bahwa pelindungan data pribadi adalah bagian dari Hak Asasi Manusia. Dalam implementasi PDP, diperlukan Profesi Penunjang Pelindungan Data Pribadi (PPDP) yang bertugas melakukan pengawasan tersebut secara berkala. Sedangkan, penerapan PPDP pun telah menjadi bagian regulasi Pelindungan Data Pribadi di 136 negara di dunia. Meski tingkat penerapan PPDP di berbagai negara memiliki perbedaan, tetapi hadirnya PPDP mampu menunjang pelaksanaan PDP. Di Indonesia, peran PPDP sudah diterapkan di beberapa perusahaan, lumrahnya terdapat di perusahaan multinasional atau perusahaan yang bergerak di bidang sistem informasi elektronik. Profesi penunjang ini pun menjadi salah satu materi muatan dalam Rancangan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (RUU PDP). Rumusan masalah yang diangkat penelitian ini ialah lingkup pengaturan PDP dalam perspektif global, pengaturan PDP berdasarkan hukum positif Indonesia, dan implementasi PPDP di Indonesia. Penelitian dilakukan secara kualitatif dan hasil penelitian menyarankan diperlukan Undang-Undang PDP yang mengatur Profesi Penunjang PDP secara terperinci, baik dari segi ruang lingkup, tugas dan peran, ataupun sertifikasi kompetensi.

---

In the last 3 (three) years, there have been frequent leaks of sensitive personal data involving government agencies and large companies in Indonesia. Personal data protection (PDP) and security of their privacy are a fundamental thing that need to be provided by state to every citizen. This is in accordance with Article 28G paragraph (1) of the 1945 Constitution NR1 which states that PDP is part of Human Rights. In the implementation of the PDP, a Personal Data Protection Supporting Professional or "PPDP)" is required to carry out such supervision on a regular basis. Meanwhile, the implementation of PPDP has also become part of the regulation of Personal Data Protection in 136 countries in the world. Although the level of implementation of PPDP in various countries has differences, the presence of PPDP can support the implementation of PDP. In Indonesia, the role of PPDP has implemented in several companies, usually in multinational companies or companies engaged in electronic information systems. This supporting profession has also become one of the content materials in the Personal Data Protection Bill (RUU PDP). The formulation of the problem raised by this research is the scope of PDP regulation in a global perspective, PDP regulation based on Indonesian positive law, and PPDP implementation in Indonesia. The research was conducted qualitatively, and results of the study suggest that a PDP Law is needed which regulates PDP Supporting Professionals in detail, both in terms of scope, duties, and roles, or competency certification."

"Pemanfaatan sistem elektronik yang semakin meluas, meningkatkan kebutuhan pengaturan perlindungan privacy dan data pribadi yang lebih lengkap dan menyeluruh, khususnya mengenai tanggung jawab penyelenggara jasa sistem elektronik atas pemanfaatan data pribadi. Pengkajian yang dilaksanakan mencakup praktek pengaturan perlindungan yang dilaksanakan di USA, Uni Eropa, APEC, serta di Indonesia. Penelitian menyimpulkan adanya urgensi penyusunan suatu UU perlindungan privacy dan data pribadi yang menyeluruh, yang mensinergikan pendekatan subyektif, pendekatan obyektif dan peran dari institusi profesional yang independen, dengan berdasarkan kepada Konstitusi.Disarankan agar selama UU mengenai Perlindungan Privacy dan Data Pribadi belum tersedia, pengaturan dalam PP No.82 tahun 2012 digunakan secara lebih optimal.

---

Utilization of electronic systems increasingly widespread, increasing the need for a privacy protection and personal data regulation which is more complete and thorough, especially regarding responsibility of service provider of electronic systems for the utilization of personal data. The scope of analysis include the protection regulation practices conducted in the USA, EU, APEC, as well as in Indonesia.

The study concludes that there is urgency of drafting a complete law on protection of privacy and personal data, which synergize subjective approach, objective approach and the role of independent professional institutions, based on constitution. Highly recommended to use the article on Government Regulation (PP) No.82 Year 2012 optimally while the Law on the Protection of Privacy and Personal Data are not yet available."

"ABSTRACTPesatnya kemajuan teknologi membuat jenis identitas menjadi sangat bervariasi. Kemajuan teknologi juga memungkinkan penggunaan satu identitas, khususnya identitas digital digunakan untuk berbagai kegunaan. Penggunaan identitas untuk berbagai kegunaan tidak dapat terlepas dari pelaksanaan interoperabilitas data pribadi yang harus diperhatikan keamanan dan kerahasiaannya. Pelaksanaan interoperabilitas tersebut menimbulkan pertanyaan terkait ketentuan yang berlaku mengenai penyelenggara penyedia identitas di Indonesia serta bagaimanakah tanggung jawab penyelenggara penyedia identitas terhadap data pribadi di Indonesia dalam kaitannya dengan interoperabilitas data pribadi dan bagaimana penerapan interoperabilitas data pribadi tersebut di Indonesia. Penelitian merupkan penelitian hukum yuridis normatif. Mengingat identitas yang mempunyai sifat mudah dipindahkan portable adalah identitas digital yang online, ketentuan mengenai penyelengara penyedia identitas tidak hanya mengacu pada UU Administrasi Kependudukan. Namun, juga akan mengacu pada UU ITE, Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik serta Peraturan Menteri Kominfo tentang Perlindungan Data Pribadi dalam sistem Elektronik. Meskipun praktik interoperabilitas data pribadi di Indonesia telah banyak dilaksanakan, tetapi ketentuan tentang interoperabitas data pribadi, belum diatur secara komperehensif di Indonesia. Terkait masalah tanggung jawab terhadap data pribadi, penyelenggara penyedia identitas harus memperhatikan asas perlindungan data pribadi di Indonesia, terutama mengenai persetujuan, relevansi dengan tujuan dan kebutuhan serta penghormatan data pribadi sebagai privasi.

---

ABSTRACTThe rapid technological advances the type of identity varies greatly. Technological development also allows the use of an identity, particularly digital identity, used for various purposes. The use of identity for various purposes can not be separated from the implementation of the right to data portability that must be secured and confidential. The implementation of the right to data portability raises questions concerning the applicable law of the identity providers and the liability of the identity providers regarding personal data in relation to the right to data portability in Indonesia and and alaso regarding the implementation of the right to data portability in Indonesia.This research is conducted by normative juridical approach. Concerning the identity that has portable nature is an online digital identity, provisions regarding the identity providers in Indonesia not only subject to the Population Administration Act, but also subject to to the Law on Electronic Information and Transaction, the Government Regulation on Electronic System and Transaction Implementation and Ministry of Communication and Informatics Regulation on Personal Data Protection In Electronic system. Although the right to data portability has been widely practiced in Indonesia, the implementation of the right to data portability in Indonesia itself has not been regulated in a specific provision.On the subject of identity providers liability regarding personal data, identity providers should consider the principles of protection of personal data in Indonesia, particularly on approval, relevance to objectives and needs and respect the personal data as a privacy."