Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKSalah satu sumber data untuk menyusun perencanaan kas pemerintah adalah dataproyeksi belanja satuan kerja (Satker) kementerian negara/lembaga. Satkermenyusun proyeksi belanja berdasarkan pelaksanaan kegiatan satker dalammelaksanakan anggaran. Sehingga penyusunan proyeksi belanja diharapkan akanberdampak pada peningkatan kualitas pelaksanaan anggaran. Dalamperjalanannya hingga saat ini, proyeksi belanja satker banyak yang tidak akuratsehingga pelakanaan perencanaan kas tidak efektif. Penelitian ini bertujuanmenganalisis faktor-faktor utama yang mempengaruhi efektifitas proyeksi belanjasatker dan strategi kebijakan yang dilakukan oleh Direktorat JenderalPerbendaharaan untuk meningkatkan efektifitas perencanaan kas. Penelitian inimenggunakan analisis jalur Structural Equation Modelling berbasis Variance(Partial Least Square) dengan alat bantu perangkat lunak SmartPLS versi 2.0.Hasil pengujian menunjukkan faktor-faktor yang signifikan berpengaruh secaralangsung terhadap efektifitas proyeksi belanja satker adalah variabel manajemeninternal satker, kualitas aplikasi forecasting satker (AFS), dan persepsi terhadappenerapan reward and punishment. Variabel kuantitas dan kualitas sumber dayamanusia dan reward and punishment berpengaruh secara tidak langsung terhadapefektifitas proyeksi belanja satker melalui manajemen internal satker. DirektoratJenderal Perbendaharaan perlu melakukan kebijakan untuk mendorongpeningkatan kualitas manajemen internal satker, penerapan reward andpunishment secara bertahap dan konsisten, dan perbaikan aplikasi forecastingsatker (AFS).

---

ABSTRACTOne source of data for government cash planning is spending units?dataprojections. Spending units create expenditure projection based on how the budgetput in practice. So that this will enhance the quality of budget excecution. For thetime being, the accuracy of the projection was so low, resulting theuneffectiveness of cash planning. This study aims to analize the main factorsconcerning with the effectiveness of spending units? expenditure projection andpolicy strategy implemented by Directorate General of Treasury to improve cashplanning effectiveness. This paper employ path analysis Structural EquationModelling based on Variance (Partial Least Square) using software of SmartPLSversion 2.0. The result showed that the major factors which directly influence theeffectiveness of spending units? expenditure projection was its internalmanagement, the quality of Spending Units Forecasting Application (AFS), andthe perception of implementation of reward and punishment . The quantity andquality of human resources and reward and punishment effect indirectly on theeffectiveness of spending units?expenditure projection through its internalmanagement. Directorate General of Treasury should develop an adequate policyto enhance the quality of internal management in spending units, gradually andconsistently implement reward and punishment, and improvement of SpendingUnits Forecasting Application (AFS)"

"ABSTRAKTujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang memengaruhi persepsi efektivitas perencanaan kas satker di wilayah kerja KPPN di lingkup kanwil DJPb Provinsi Bengkulu. Penelitian ini menggunakan data primer yang dikumpulkan dari 491 satker dari berbagai Kementerian/Lembaga. Jumlah sampel sebanyak 51 dari 97 satker yang memenuhi kriteria yang mewakili masalah penelitian. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitas aplikasi renkas G2, kualitas dan kuantitas SDM, manajemen organisasi satker, reward dan punishment, serta sosialisasi dan pelatihan. Hasil penelitian dengan menggunakan SEM berbasis PLS menunjukkan bahwa faktor-faktor yang berpengaruh signifikan terhadap persepsi efektivitas perencanaan kas adalah kualitas Aplikasi Renkas G2 dan kualitas dan kuantutas SDM"

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris pengaruh gaya kepemimpinan, komitmen organisasi, kualitas sumber daya manusia, penghargaan dan sanksi, serta aturan hukum terhadap penerapan anggaran berbasis kinerja pada satuan kerja di wilayah pembayaran KPPN Bima. Pengambilan sampel dilakukan dengan metode incidental sampling. Metode analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda. Hasil dari pengujian hipotesis didalam penelitian ini menunjukkan bahwa gaya kepemimpinan komitmen organisasi dan kualitas sumber daya manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerapan penganggaran berbasis kinerja. Penghargaan dan sanksi serta aturan hukum berpengaruh positif, tetapi tidak signifikan terhadap penerapan penganggaran berbasis kinerja. Secara simultan, gaya kepemimpinan, komitmen seluruh komponen organisasi, kualitas sumber daya manusia, penghargaan dan sanksi, serta aturan hukum berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerapan penganggaran berbasis kinerja pada satuan kerja di wilayah pembayaran KPPN Bima."

"Keterlambatan penyerapan anggaran berdampak pada pelambatan pertumbuhan ekonomi, kerugian ekonomis dalam pengelolaan keuangan negara, dan menghambat peluang investasi pemerintah. Dalam tahun 2011, penyerapan anggaran belanja terutama belanja barang dan belanja modal menumpuk di triwulan IV lebih dari 50%. Penyerapan anggaran yang perlu mendapat prioritas perhatian adalah penyerapan dari satuan kerja yang ada di wilayah Jakarta karena memiliki pagu anggaran sebesar 79,67% dari total pagu secara nasional.Dengan menggunakan analisis faktor eksploratori (Eksploratory Factor Analysis-EFA), keterlambatan penyerapan anggaran belanja pada satuan kerja di wilayah Jakarta disebabkan oleh : (1) Faktor Perencanaan, yang menjelaskan variasi seluruh item sebesar 42,91%; (2) Faktor Administrasi yang menjelaskan variasi seluruh item sebesar 8,84%; (3) Faktor Sumber Daya Manusia, yang menjelaskan variasi seluruh item sebesar 7,80%; (4) Faktor Dokumen Pengadaan, yang menjelaskan variasi seluruh item sebesar 6,47%; (5) Faktor Ganti Uang Persediaan, yang menjelaskan variasi seluruh item sebesar 5,41%; sisanya sebesar 28,57% dijelaskan oleh faktor lain selain faktor tersebut.

---

The Delay of Budget Absorption causes slowing effect on economic growth, economic losses in government cash management, and opportunity cost of government investment. In 2011, Budget Absorption especially expenditure of goods and assets, piled up at the end of quarterly of the current budget year more than 50%. Budget Absorption which need priority concern is absorption on government spending unit in the region of Jakarta because had 79,67% of total national budget ceiling.By using Eksploratory Factor Analysis (EFA), The Delay of Budget Absorption on Government Spending Unit in The Region of Jakarta caused by : (1) Planning Factor, that explaned of variation overall items of 42,91%; (2) Administration Factor, that explaned of variation overall items of 8,84%; (3) Human Resources Factor, that explaned of variation overall items of 7,80%; (4) Procurement Document Factor, that explaned of variation overall items of 6,47%; (5) Revolving Fund Factor, that explaned of variation overall items of 5,41%; the balance of 28,57% described by factors outside of those factors."

"Belanja pemerintah memegang peranan penting dalam perekonomian suatu negara. Namun, sampai dengan tahun 2010 penyerapan anggaran belanja pemerintah cenderung tereskalasi pada akhir tahun. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat keterlambatan dan mengetahui permasalahan yang menjadi penyebab keterlambatan penyerapan anggaran belanja. Penelitian ini fokus pada realisasi anggaran belanja satker di wilayah pembayaran KPPN Pekanbaru. Penelitian ini menyimpulkan 75,25% satker mengalami keterlambatan penyerapan anggaran belanja. Penyebab utama keterlambatan terletak pada permasalahan internal satker.

---

Government spending plays an important role in the economy of a country. However, until 2010 government budget absorption tends to escalate at the end of the year. This study aims to analyze the level of delays and knowing the problems that cause delays budget absorption. This study focuses on the realization of budget spending units in the area of KPPN Pekanbaru payment. This study concluded that 75,25% of the spending units experienced delays budget absorption. Main cause of the delay lies in the internal problems of spending units."

"Penelitian ini bertujuan untuk menentukan faktor-faktor apa saja yang signifikan mempengaruhi efektivitas dan efisiensi administrasi perpajakan terhadap tunggakan pajak di wilayah DJP Jakarta Barat. Model analisis regresi linier berganda digunakan untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi efektifitas dan efisiensi administrasi perpajakan terhadap tunggakan pajak dan melakukan analisis rasio untuk menetapkan efektifitas dan efisiensinya.Hasil penelitian pada lima model regresi linier berganda membuktikan bahwa ada dua faktor (independen variabel) yang selalu konstan mempengaruhi tunggakan pajak dari tahun 2005 s.d. 2007, yaitu Hasil Pemeriksaan dan Hasil SK Pembetulan/SK Keberatan/Putusan Banding yang selalu memberikan hasil uji t0 yang signifikan (di bawah 5%). Secara keseluruhan dari tahun 2005 s.d. 2007 diketahui bahwa rata-rata pencapaian target adalah sebesar 81%. Hal ini berarti target tidak 100% tercapai sehingga dapat dikatakan bahwa administrasi perpajakan terhadap tunggakan pajak dilaksanakan dengan efektifitas 81%. Efisiensi administrasi perpajakan terhadap tunggakan pajak dikatakan dari tahun 2005 hingga 2007 masih dibawah 1% sehingga dapat dikatakan masih efisien.Berdasarkan hasil penelitian, perbaikan kualitas audit pajak dan etika yang baik sebaiknya ditingkatkan dengan diklat/pendidikan secara berkala. Pada penagihan pajak, strategi pencairan tunggakan pajak harus lebih dicermati, misalnya dengan menekankan pada pencairan tunggakan pajak Wajib Pajak yang memiliki tunggakan besar dan relatif masih baru.

---

The objective of this research is to identify some significant factors influencing tax administration effectiveness and efficiency toward delinquent tax in west Jakarta DGT region. Double linier regression analysis model used to find out factors influencing tax administration effectiveness and efficiency toward tax delinquent and analysis ratio to set its effectiveness and efficiency.The results of five double linier regression models prove two factors (independent variable) that always constantly influence delinquent tax from year 2005 to 2007, such as audit result and decree for revision /decree for objection/appeal that always give significant result (below 5%) of t0 test. Overall from year 2005 to 2007 show that the average of target achievement is 81%. It means that the target can not be achieved 100% so the tax administration toward delinquent tax can be said the effectiveness is 81%. The efficiency of tax administration toward delinquent tax from year 2005 to 2007 still below 1%, so it can be said efficient.Based on the results of the research, the improvement of tax audit quality and ethic should be increase with course/education continually. In tax collection, the strategy of delinquent tax should be prepared carefully. For example, focus on the payment that has large amount delinquent tax and still relatively new."

"Di Indonesia, proyek konstruksi jalan merupakan salah satu proyek vital yang besar peranannya dalam meningkatkan perekonomian negara. Data Statistik menyebutkan bahwa dana yang dikeluarkan pemerintah Indonesia untuk pembangunan jalan masih merupakan yang terbesar dibandingkan dengan sektor lainnya. Sehingga bagi kontraktor di Indonesia, infrastruktur jalan merupakan salah satu proyek yang menjadi sasaran utama untuk mendapatkan keuntungan (profit) mengingat pemilik (owner) seluruh proyek konstruksi jalan di Indonesia adalah Pemerintah. Mengingat hal tersebut, perlu dilakukan pengendalian yang efektif terhadap biaya pembangunan proyek jalan di Indonesia dengan tujuan meningkatkan keuntungan kontraktor.Pengendalian atas penyimpangan biaya proyek dapat diukur dengan beberapa cara. Before-process variance merupakan bentuk pengendalian yang paling efektif karena risiko penyimpangan diukur sebelum terjadinya sehingga dapat direncanakan respon yang paling tepat untuk mengantisipasinya. Respon risiko dapat dilakukan dengan 4 cara, yaitu menghindari risiko, mengalihkan risiko, mengurangi dampak risiko, dan menyediakan dana seandainya risiko terjadi.Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui faktor utama yang mempengaruhi perencanaan pengelolaan risiko kontraktor dalam pengendalian biaya proyek jalan perkerasan lentur di Indonesia. Penelitian ini dilakukan dengan melakukan studi kasus terhadap PT. Hutama Karya dan PT. Waskita Karya selaku kontraktor BUMN yang telah menangani sejumlah proyek konstruksi jalan perkerasan lentur di Indonesia. Analisa data penelitian dilakukan dengan menggunakan metode Analytic Hierarchy Process (AHP) untuk mendapatkan prioritas faktor.Hasil penelitian menunjukkan bahwa kriteria risk attitude personil proyek merupakan faktor utama yang paling mempengaruhi. Kriteria identifikasi risiko dan faktor eksternal tingkat makro memiliki bobot yang sama pada urutan kedua diikuti dengan faktor eksternal tingkat proyek dengan bobot yang lebih kecil pada urutan ketiga. Sedangkan urutan prioritas faktor berdasarkan subkriteria adalah kepatuhan personil terhadap ketentuan yang berlaku sebagai faktor yang paling mempengaruhi, diikuti dengan tingkat kedisiplinan personil, kondisi politik, ketersediaan sumber daya, dan kondisi cuaca setempat.

---

In Indonesia, road infrastructure project is one of the most important project which have huge contribution in raising state?s economic matters. Statistic?s data shows that budget for road infrastructure project is still the largest compare to other sectors. For contractors in Indonesia, this situation makes road infrastructure project becoming prime target to obtain profit considering that owner?s of all road infrastructure project in Indonesia is the government. Mindful of those things, effectively cost control in Indonesia?s road infrastructure project need to be done in order to obtain profit.Controlling cost overrun can be done with several ways. Before-process variance is the most effective way because cost overrun measured early in the beginning of project phase. This makes contractor can focus to develop option of responses planning to avoid such cost overrun. Risk response itself can be done with four ways, that is risk avoidance, risk transfer, risk reduction, and risk absorption.This research is done to get knowledge about major factor that influence contractor?s risk response planning in controlling and monitoring cost of flexible pavement?s project in Indonesia. This research is done by case study in two contractors in Indonesia, PT. Hutama Karya and PT. Waskita Karya, that have complete amount of flexible pavement?s project in Indonesia. Data analysis is done by Analytic Hierarchy Process (AHP) method in order to obtain priority of factors.Result of this research determine personnel?s Risk Attitude as the most influence factor. Risk Identification and Macro Level External Factor have the equal rank in second place, and Project Level External Factor follows with smaller rank in third place. Priority factor?s by subcriteria is defined as follows. Personnel?s submissive of rules in the first place, personnel?s discipline in second place, political condition in third place, resources stock and supply in fourth place, and wheather condition in fifth place."

"ABSTRAKAccrual Government Accounting Standards (SAP) is a government accounting standard that records and acknowledges transaction, at the time the contract of transaction occur, regardless of the receipts or payment of cash and cash equivalents. The issuence of Government Regulation (PP) no 71 year 2010 concerning SAP revising PP 24 year 2005 concerning SAP, hence both central government and also regional are obliged to apply accrual based accounting during accounting and preparation of financial report. Based on this, the purpose of this study is to determine what factors affect the succes of the accrual-based SAP application in the units of Bandung State Polytechnic. This research is conducted by qualitative method with emphasis on interpretive approach. Data analysis is carried out through three steps, namely: 1) Data collection, 2) Data redustion, 3) Data presentation, and 4) Decesion making or verification. The result showed that: 1) The environment/condition oriented to the application of accrual accounting is very supportive; 2) existing regulation can be applied without constraints; 3) human resources are competent; 4) software help completion of work; 5) the existing hardware already supports and in accordance with the software; 6) financial statement can be completed and sent on time."

"Kinerja konsultan pada sebuah kontrak proyek pengadaan jasa konsultansi merupakan sebuah faktor penting dalam mencapai tujuan proyek. Adalah sangat penting bahwa perusahaan - perusahaan yang qualified saja yang terpilih untuk mengikuti tender..Di Indonesia panitia lelang jasa konstruksi maupun jasa konsultansi mempunyai batasan - batasan yang harus dipenuhi di dalam menjalankan tugasnya. Selain UU No.18 tahun 2000 (UUJK), Kep.Pres No 80 Tahun 2003 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang / jasa pemerintah juga peraturan - peraturan yang dikeluarkan oleh masing - masing pemerintah daerah. Sesuai dengan Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah No: 257/KPTS/M/2004 tanggal 29 April 2004 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi, mengenai Pedoman Evaluasi Penawaran Seleksi Nasional Pekerjaan Jasa Perencanaan dan Pengawasan Konstruksi (Konsultansi) menggunakan Metoda Evaluasi Kualitas Teknis dan Biaya yang terdiri dari evaluasi administrasi dan teknis.Dalam penelitian ini penulis ingin mengidentifikasi faktor - faktor apa yang paling dominan dalam penentuan pemenang lelang pada jasa konsultansi pada proyek pemerintah di DKI Jakarta. Oleh sebab itu penulis dalam menganalisa faktor - faktor penentuan pemenang lelang jasa konsultansi melihat pada faktor - faktor yang terdapat pada aspek administrasi dan teknis dengan metode literatur dan kuisioner, yang kemudian dianalisa dan validasi dengan bantuan program SPSS 13.0. Dari hasil analisa dengan SPSS 13.0 terhadap variabel - variabel yang diambil didapatkan 2 variabel yang dominan yaitu pendekatan dan cara penanganan pekerjaan oleh konsultan dalam melaksanakan proyek dan kemampuan konsultan dalam memahami Kerangka Acuan Kerja proyek."

"ABSTRAKDalam penyusunan Laporan Perencanaan Kas Pemerintah Pusat, penyusunan dan penyampaian Rencana Penarikan Dana RPD Harian oleh Satuan Kerja Kementerian/Lembaga kepada KPPN merupakan bagian yang sangat penting. Perencanaan kas yang dilakukan Pemerintah Pusat berfungsi untuk melakukan pengelolaan dan manajemen kas yang akuntabel di tengah keterbatasan sumber daya yang dimiliki Pemerintah serta dalam rangka melakukan respon kebijakan atas terjadinya kelebihan atau kekurangan kas. Tingkat akurasi RPD Harian yang disusun Satuan Kerja Kementerian/Lembaga akan berpengaruh terhadap tingkat akurasi perencanan kas yang disusun oleh Pemerintah Pusat. Penelitian ini membahas mengenai pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia SDM Satuan Kerja Kementerian/Lembaga, Kinerja Aplikasi SAS, Kelengkapan Sarana dan Prasarana yang dimiliki Satuan Kerja Kementerian/Lembaga, Sistem Reward and Punishment dan pengajuan Dispensasi terhadap Tingkat Akurasi RPD Harian yang disusun oleh Satuan Kerja Kementerian/Lembaga. Penelitian ini dilakukan dengan menyebarkan kuisioner terhadap seluruh Satuan Kerja Kementerian/Lembaga yang menyampaikan RPD Harian pada Tahun Anggaran 2017 dalam lingkup KPPN Jakarta II. Metode penelitian menggunakan Regresi Logistik Binary. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan seluruh variabel secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap Tingkat Akurasi RPD Harian. Secara parsial, Kualitas SDM dan Kinerja Aplikasi SAS berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap Tingkat Akurasi RPD Harian. Penelitian merekomendasikan penyempurnaan implementasi Sistem Reward and Punishment dan pengaturan kebijakan pemberian Dispensasi agar Tingkat Akurasi RPD Harian Satuan Kerja Kementerian/Lembaga dapat lebih ditingkatkan sehingga perencanan kas yang disusun Pemerintah Pusat semakin efektif.

---

ABSTRACTPreparation and submission of agencies rsquo Daily Cash Withdrawal Planning of Line Ministries to KPPN Office of the State Treasury Service play important role in Central Government Cash Planning Report. Cash planning by Central Government is beneficial to administer accountable cash management with limited resources and to establish policy responses of cash excess or shortage. The accuracy level of agencies rsquo Daily Cash Withdrawal Planning of Line Ministries will influence the accuracy level of cash planning organized by Central Government. This research examines the effects of the quality of agencies rsquo human resource, the performance of SAS Unit Application System , the completeness of agencies rsquo facilities and infrastructure, Reward and Punishment System, and request of dispensation on the accuracy level of agencies rsquo Daily Cash Withdrawal Planning RPD of Line Ministries. The research was conducted by passing the questionnaire to all of the Line Ministries Agencies who had submitted the Daily RPD in 2017 fiscal year in the scope of KPPN Jakarta II using The Binary Logistic Regression method. The result shows that all variables simultaneously have significant influence on the accuracy level of Daily RPD. The quality of human resources and SAS application performance partially, positively and significantly influence the accuracy level of Daily RPD. This research recommends for improvement of Reward and Punishment System implementation and dispensation policy arrangement to escalate the accuracy level of agencies rsquo Daily Cash Withdrawal Planning of Line Ministries to eventually increase the effectiveness of the Central Government cash planning. "