Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPenelitian ini didasarkan pada masuknya Badan Usaha Milik Negara PerseroanTerbatas (BUMN Persero) sebagai salah satu objek pemeriksaan Badan PemeriksaKeuangan (BPK) sebagai akibat dari luasnya lingkup keuangan negara dalamUndang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Penelitian inimembahas dua permasalahan utama. Pertama, dasar BPK diberikan kewenanganmelakukan pemeriksaan eksternal terhadap BUMN Persero. Kedua, lembagamana yang berwenang melakukan pemeriksaan eksternal terhadap BUMN Perseroyang tetap menjalankan prinsip badan hukum dan menjaga hak pemegang saham.Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yangbertumpu pada data sekunder dan disajikan secara deskriptif analitis. Hasilpenelitian menunjukkan bahwa BPK diberikan kewenangan melakukanpemeriksaan eksternal terhadap BUMN Persero disebabkan ketidaktelitianpembentuk undang-undang dalam memaknai filosofi pemeriksaan keuangannegara dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Lembaga yang berwenangmemeriksa BUMN Persero adalah Kantor Akuntan Publik yang dipilih melaluimekanisme Rapat Umum Pemegang Saham. Dengan demikian, BPK sebagailembaga negara seharusnya hanya melakukan pemeriksaan yang sifatnya makrostrategiskeuangan negara saja, yakni meliputi kebijakan, program, tujuan dankemanfaatan keuangan negara

---

ABSTRACTThis thesis is based on the inclusion of BUMN Persero as one of BPK?s

examination object as a result from the vast context of state finances in the Law

no.17/2003 on State Finances. This research will focus on two main

problems. First, the ground for BPK to be given authority to conduct external

examination upon BUMN Persero. Secondly, regarding which institution that has

the authority to conduct external examination upon BUMN Persero, while keep

maintaining the legal body principle and protecting the rights of the stakeholders.

The method used in this research is juridical-normative which has its bearings on

secondary data, this research will also be presented in the form of descriptive analyctical.

The result of this research shows that the fact that BPK is given the

authority to conduct external examinations upon BUMN Persero is the

consequence of the legislators? inaccuracies in understanding the philosophy of

state finance examinations as set forth in the 1945 Constitution. The authorized

institution in examining BUMN Persero is the Public Accountant Office which is

selected through the mechanism of Rapat Umum Pemegang Saham (General

Meeting of Stakeholders). Therefore, BPK as a state institution should be limited

to conducting state finances examinations with macro-strategic nature only, which

includes policy, programs, objective and the utilization of state finance."

"Penulisan skripsi ini didasarkan pada masuknya keuangan BUMN Persero sebagai keuangan negara.Salah satu akibat hukum masuknya keuangan BUMN Persero sebagai keuangan negara adalah pemeriksaan keuangan BUMN Persero dilakukan oleh Akuntan Publik dan Badan Pemeriksa Keuangan.Masuknya BUMN Persero sebagai objek pemeriksaan BPK menimbulkan ketidakpastian hukum.Pertama, status hukum BUMN Persero menjadi tidak jelas apakah termasuk badan hukum privat atau badan hukum publik.Kedua, apabila BUMN Persero merupakan badan hukum privat maka BPK seharusnya tidak lagi melakukan pemeriksaan keuangan BUMN Persero dan lebih fokus pada fungsinya untuk melakukan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang diwujudkan dalam bentuk APBN.Metode penelitian ini menggunakan yuridis normatif dan bertumpu pada data sekunder yang disajikan secara deskriptif analisis.Hasil penelitian menunjukkan bahwa status hukum keuangan BUMN Persero bukan lagi merupakan keuangan negara dan sebagai badan hukum privat, maka Akuntan Publik lah yang berwenang melakukan pemeriksaan.

---

This thesis is based on the inclusion of State Own Enterprise`s financial as a public (state) finance. One of the legal consequences of that condition is the examination of SOE is conducted by Public Accountant and BPK. The inclusion of SOE as the one of examination object of BPK is causing the legal uncertainty. First, the legal status of SOE is unclear whether including private legal entity or public entity. Second, if the SOEis a private legal entity, then BPK doesn`t have an authority to examine the SOE financial anymore and should focus on its function to examine the management and financial responsibility of the state (APBN only).This research method is using normative juridical and relying on secondary data will be presented in descriptive analysis. The result of this research shows that the legal status of SOEfinancial is no longer public (state) financial and as a private legal entity, the Public Accountant is the one who is authorized to conduct the examination."

"ABSTRACTBPK merupakan satu lembaga negara yang bebas dan mandiri dalam memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Pada praktiknya, BPK melakukan pemeriksaan terhadap anak perusahaan BUMN. Hal tersebut tidaklah sesuai dengan kewenangan BPK itu sendiri, karena pada dasarnya keuangan anak perusahaan BUMN bukan merupakan keuangan negara, sehingga anak perusahaan BUMN tidak termasuk dalam cakupan wewenang pemeriksaan BPK. Atas latar belakang tersebut, hal yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah mengenai kewenangan BPK dalam melakukan pemeriksaan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Selain itu, pokok permasalahan lainnya adalah mengenai implikasi hukum dari praktik pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK kepada anak perusahaan BUMN. Metode yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah yuridis-normatif. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa anak perusahaan BUMN tidak termasuk dalam cakupan wewenang pemeriksaan BPK. Adapun implikasi hukumnya adalah timbul suatu kewajiban bagi anak perusahaan BUMN untuk menindaklanjuti rekomendasi yang diberikan oleh BPK sebagai hasil dari pemeriksaan yang dilakukan. Saran yang diberikan oleh penulis adalah pembuatan peraturan perundang-undangan yang menyatakan secara tegas bahwa BPK tidak berwenang melakukan pemeriksaan terhadap anak perusahaan BUMN. Selain itu, penulis juga memberikan saran agar dibuat suatu peraturan yang membatasi hal-hal yang dapat didelegasikan oleh BUMN induk pada anak perusahaannya, agar hal-hal yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara tetap menjadi cakupan wewenang pemeriksaan BPK.

---

ABSTRACTBPK is a Gorvenment institution which has independence and right to examine state financial management and responsibility. In practice, BPK examines the financial of the subsidiaries company of BUMN. This is not in accordance with the authority of the BPK, because the financial of the subsidiaries company of BUMN is basically not included as public financial, so the subsidiaries company of BUMN are not included in the scope of BPK audit authority. Reffering to this, the main concern of this research is the authority of BPK in conducting financial examination for the subsidiaries company of BUMN based on laws and regulations. The method used in this research is juridical-normative. The results of this research are that the subsidiaries company of BUMN are not included in the scope of BPK`s audit authority. As a legal implication, there is an obligation for the subsidiaries company of BUMN to follow up on recommendations given by BPK as a result of carried out audit. At the end of this research, the advice given by the author is the making of laws and regulations to confirm that the BPK is not authorized to carry out inspections of state-owned subsidiaries. In addition, the author also gives a suggestion to make a regulation that limits the things that can be delegated by BUMN to its subsidiaries, so that matters relating to the management of state finances remain the scope of BPK`s audit authority."

"Perluasan lingkup keuangan negara berimplikasi pada sektor pemeriksaan keuangan negara, dalam hal ini terdapat inkonsistensi penerapan regulasi terhadap status hukum dari Anak Perusahaan Badan Usaha Milik Negara (AP BUMN), dimana terdapat perlakuan hukum yang menjadikan Anak Perusahaan BUMN sebagai bagian dari keuangan negara. Secara hukum keuangan publik, AP BUMN merupakan badan hukum perdata tersendiri yang berbeda karakter hukumnya dengan BUMN dan keuangan negara. Dari segi pendirian, tata kelola, regulasi, dan risiko tidak ada kesamaan antara AP BUMN dan BUMN serta keuangan negara. Ketika Anak Perusahaan BUMN menjadi bagian dari keuangan negara tentu hal ini juga berimplikasi pada sektor pemeriksaan keuangan negara. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merupakan satu satunya lembaga yang berwenang untuk menentukan ada atau tidaknya kerugian keuangan negara.Tesis ini disusun berdasarkan penelitian yuridis normatif yang menjadikan peraturan perundang-undangan sebagai sumber hukum primer dan kepustakaan sebagai bahan sekunder. Hasil dari tesis ini menunjukan dua temuan pertama, Badan Pemeriksa Keuangan tidak berwenang dalam memeriksa APdiata BUMN yang merupakan badan hukum perdata, hal ini dilihat dari peraturan perundangan dan konsep badan hukum. Adapun terhadap frasa “lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara” menimbulkan multitafsir, sehingga pemeriksaan yang dilakukan BPK tanpa adanya kepastian hukum merupakan tindakan melampaui wewenang sehingga pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK telah melampaui kewenangannya. Kedua, terkait standar pedoman pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK dimuat dalam Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tidak memuat terkait pemeriksaan terhadap AP BUMN

---

The expansion of the scope of state finances has implications for the state financial audit sector, in this case there is an inconsistency in the application of regulations to the legal status of State-Owned Enterprises (BUMN) Subsidiaries, where there is legal treatment that makes BUMN Subsidiaries part of state finances. In public finance law, BUMN Subsidiaries is a separate civil legal entity that differs in its legal character from BUMN and state finances. In terms of establishment, governance, regulation, and risk, there are no similarities between BUMN Subsidiaries and BUMN as well as state finances. When a BUMN subsidiary becomes part of the state finances, of course, this also has implications for the state financial audit sector. The Supreme Audit Agency (BPK) is the only institution authorized to determine whether or not there is a state financial loss. This thesis is prepared based on normative juridical research that uses laws and regulations as the primary source of law and literature as secondary material. The results of this thesis show the first two findings, the Supreme Audit Agency is not authorized to examine the BUMN Subsidiaries which is a civil legal entity, this can be seen from the laws and regulations and the concept of a legal entity. As for the phrase "another institution or agency that manages state finances" gives rise to multiple interpretations, so that the examination carried out by the BPK without legal certainty is an act beyond its authority so that the examination carried out by the BPK has exceeded its authority. Second, related to the standard of audit guidelines carried out by BPK, contained in the Regulation of the Indonesian Supreme Audit Agency Number 1 of 2017 does not contain related to the examination of BUMN Subsidiaries."

"Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana kriteria kerugian dalam penyelenggaraan jasa asuransi oleh BUMN khususnya PT Asabri berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan, kemudian bagaimana bentuk pertanggungjawaban Direksi atas kerugian yang terjadi dalam pengelolaan BUMN berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan, dan bagaimana menilai kerugian dalam kegiatan penyelenggaraan asuransi BUMN termasuk dalam kerugian negara ataukah kerugian perusahaan. Tujuan penelitian ini secara umum adalah untuk memberikan pemahaman secara teori hukum dari sudut pandang hukum keuangan publik terkait kerugian penyelenggaraan asuransi sosial oleh BUMN terkhusus PT Asabri (Persero) dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban Direksi. Tujuan khusus dalam skripsi ini adalah dapat mengidentifikasi kriteria kerugian dalam penyelenggaraan jasa asuransi oleh BUMN khususnya PT Asabri (Persero), dapat menganalisis bentuk pertanggungjawaban Direksi PT Asabri (Persero) atas kerugian yang terjadi dalam pengelolaan BUMN, dan mengetahui kerugian dalam kegiatan penyelenggaraan asuransi BUMN termasuk dalam kerugian negara atau kerugian perusahaan. Bentuk penelitian yang digunakan adalah bentuk penelitian yuridis-normatif dan tipe penelitian yang digunakan adalah deskriptif-analitis. Hasil penelitian ini adalah penurunan keuangan PT Asabri (Persero) tidak didasarkan pada kriteria kerugian negara atau kerugian perusahaan sehingga, tidak dapat dikatakan suatu kerugian negara melainkan, suatu akibat risiko bisnis/perusahaan. Hal ini disebabkan tidak ada dasar yang jelas Direksi PT Asabri (Persero) telah merugikan negara atau perusahaan, maka dari itu bentuk pertanggungjawaban Direksi perlu untuk merujuk pada PMK No. 248/PMK.02/2016 dan diharapkan untuk menentukan suatu kerugian negara dengan menggunakan data yang nyata dan pasti jumlahnya, tidak dengan asumsi atau spekulasi.

---

The problem in this study are what are the criteria for losses in the implementation of insurance services by SOEs, especially PT Asabri based on the Minister of Finance Regulation, then what is the form of the Board of Directors' responsibility for losses that occur in the management of SOEs based on the Minister of Finance Regulation, and how to assess losses in the activities of organizing SOE insurance included in state losses or corporate losses.The purpose of this study in general is to provide a theoretical understanding of law from a public finance law perspective regarding the disadvantages of implementing social insurance by BUMN, especially PT Asabri (Persero) in the management and accountability of the Board of Directors. The specific objectives in this thesis are to be able to identify the criteria for losses in the implementation of insurance services by SOEs, especially PT Asabri (Persero), to be able to analyze the form of accountability of the Directors of PT Asabri (Persero) for losses that occur in the management of SOEs, and to find out losses in the activities of organizing BUMN insurance, including in state losses or company losses. The form of research used is juridical-normative research and the type of research used is descriptive-analytic. The results of this study are that the decline in the finances of PT Asabri (Persero) is not based on the criteria for state losses or company losses, so that it cannot be said that it is a state loss, but rather a result of business/company risk. This is because there is no clear basis for the Directors of PT Asabri (Persero) having harmed the state or the company, therefore the form of accountability for the Directors needs to refer to PMK No. 248/PMK.02/2016 and it is expected to determine a state loss using real and definite data, not assuming or speculating."

"Perkembangan pengertian keuangan negara di Indonesia sampai dengan saat ini mengalami berbagai penafsiran yang tersebar dalam berbagai peraturan perundangan menyangkut keuangan negara.Peraturan perundangan terbaru, yaitu Undang-Undang Nomor l5 tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan, antara lain mengatur ruang lingkup kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan adalah meliputi memeriksa tanggung jawab dan pengelolaan keuangan negara yang dilakukan oleh Pcmerintah Pusat, Pcmerintah Daerah, Lernbaga Negara lainnya, Bank Indoneia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Layanan Umum dan lembaga atau badan lain yang mengelola Keuangan Negara. Sementara itu, dalam konstitusi negara RI yaitu UUD 1945 berikut dengan amandemennya, sebenarnya hanya mengatur keuangan negara dan tidak mengatur keuangan dacrah apalagi keuangan badan-badan usaha negara. Keuangan negara yang dimaksudkan dalam pasal 23 ayat(5) UUD 1945 adalah keuangan negara yang dikaitkan dengan tanggung jawab pemerintah tentang pelaksanaan anggaran, sehingga pengertian keuangan negara dalam ayat (5) tersebut tidak mencakup keuangan daerah dan keuangan perusahaan-perusahaan (kecuali Perjan = perusahaan jawatan).Masalah yang akan dikaji penulis dalam penelitian ini adalah : Mengapa secara yuridis Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia berwenang melakukan pemeriksaan terhadap Persero di PT. Bank Negara Indonesia Tbk? serta apakah kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia tersebut telah sesuai dengan kaidah-kaidah hukum khususnya hukum keuangan publik ?Melalui pendekatan yuridis normatif, penulis menitikberatkan penelitian pada hukum positifdan data kepustakaan serta melalui pengumpulan data, penuiis menganalisis data tersebut dengan menggunakan analisis kualitatif, yakni penulis menguraikan data dalam bentuk uraian dan konsep hukum.Setidaknya ada dua kegunaan penclitian ini, yakni secara praktis dapat diperoleh kejelasan mengenai apakah BPK RI mempunyai landasan secara yuridis dalam melakukan pemeriksaan selama ini terhadap Persero khususnya di Bank-Bank Pemerintah. Sedangkan secara teoritis, dapat lebih memperluas wawasan mengenai apakah sebenamya yang dimaksudkan dengan keuangan negara serta apa yang dimaksudkan dengan merugikan keuangan negara.Dalam penelitian ini, penulis mendapati terdapat hal-hal yang sifatnya kontradiktif mcnyangkul kewenangan BPK Ri melakukan pemeriksaan terhadap Persero di PT. Bank Negara Indonesia Tbk dikaitkan dengan kedudukan lcmbaga BPK RI sebagai salah saw lembaga negara. Selain itu juga apabila dikaitkan dengan kaidah-kaidah dan logika hukum yang berlaku secara umum, terdapat suatu hal yang sifatnya kontradiktif antara kaidah dan logika hukum dengan kewenangan yang dimiliki BPK RI untuk melakukan pemeriksaan terhadap perusahaan-perusahaan negara yang sahamnya sebagian dimiliki oleh Negara."

"ABSTRAKPenelitian ini berangkat dari permasalahan kontradiksi penerapan hukum antara hukum publik dengan hukum privat pada pelaksanaan kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam menilai dan/atau menetapkan kerugian negara atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pengelola Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Penelitian dilaksanakan dengan tujuan untuk mengetahui pelaksanaan dan urgensi atas kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan dalam menilai dan/atau menetapkan kerugian negara terhadap pengelola Badan Usaha Milik Negara. Dalam penelitian ini, metodologi yang dilaksanakan adalah penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa telah terjadi perubahan paradigma penyelesaian piutang negara pada BUMN pasca Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 77/PUU-IX/2011 yang mengamanatkan penyelesaian piutang BUMN dilaksanakan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan yang baik (good corporate governance). Penelitian ini menyimpulkan bahwa kewenangan BPK dalam menilai dan/atau menetapkan kerugian negara terhadap pengelola BUMN yang menggunakan prinsip hukum publik dapat menimbulkan kerancuan penerapan hukum dengan prinsip hukum privat yang berlaku pada perusahaan, serta tidak selaras dengan Putusan MK Nomor 77/PUU-IX/2011 yang mengamanatkan penyelesaian piutang BUMN dilaksanakan berdasarkan prinsip perusahaan yang baik (good corporate governance). Perubahan paradigma pengurusan piutang negara pada BUMN juga telah menghilangkan urgensi penilaian dan/atau penetapan kerugian sebagai syarat pencatatan piutang. Meski demikian, kewenangan BPK tersebut tetap memiliki nilai kemanfaatan dalam rangkaian pemeriksaan/pengawasan terhadap keuangan negara untuk terciptanya akuntabilitas pengelolaan dan tanggungjawab keuangan BUMN dalam rangka pengambilan kebijakan strategis, serta dapat menciptakan rasa keadilan bagi para stakeholder.

---

ABSTRACTThis research departs from the problem of the contradiction in the application of law between public law and private law on the implementation of the authority of the Supreme Audit Institution (BPK) in assessing and / or determining state losses on illegal acts committed by State-Owned Enterprises (SOE) managers. The research was carried out with the aim of knowing the implementation and urgency of the authority of the BPK in assessing and/or determining state losses to the managers of SOE. In this study, the methodology implemented was normative legal research. The results of the study show that there has been a paradigm shift in the settlement of state receivables in SOEs after the Decision of the Constitutional Court (MK) Number 77/PUU-IX/2011 which mandates the settlement of SOE receivables carried out based on the good corporate governance principles. This study concludes that the authority of the BPK in assessing and/or determining state losses to SOE managers who use the principles of public law can lead to confusion in the application of the law with the principles of private law applicable to companies, and not in line with the MK Decision Number 77/PUU-IX/2011 which mandates the completion of BUMN receivables carried out based on the good corporate governance principles. The change in the paradigm of managing state accounts for SOEs has also eliminated the urgency of assessments and/or the determination of losses as a condition for recording accounts. Even so, the BPK's authority still has the value of benefit in a series of checks/oversight of state finances to create accountability for management and financial responsibility of SOEs in the context of strategic policy making, and can create a sense of justice for stakeholders."

"Badan Usaha Milik Negara (BUMN) membentuk anak perusahaan guna memaksimalkan kegiatan usahanya. Adanya bentuk keterkaitan antara induk dan anak perusahaan dalam konteks holding mengakibatkan adanya polemik klasik pada masyarakat yang beranggapan bahwa status hukum anak perusahaan BUMN adalah BUMN. Hal ini kemudian muncul kembali dalam kasus perselisihan hasil pemilihan umum presiden tahun 2019 yang mana salah satu pihak pemohon menyatakan bahwa anak perusahaan BUMN adalah BUMN. Penelitian ini mengkhususkan pembahasan mengenai status hukum anak perusahaan BUMN yang ditinjau dari prespektif hukum keuangan publik yang analisisnya dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan terkait, pendapat pada ahli, serta putusan Mahkamah Konstitusi terkait guna mengetahui status hukum anak perusahaan BUMN yang ideal. Penelitian ini berbentuk yuridis-normatif, dengan tipe deskriptif-analitis. Simpulan yang didapat dari penelitian ini adalah bahwa anak perusahaan BUMN bukan berstatus sebagai BUMN, berdasarkan teori badan hukum anak perusahaan merupakan entitas yang mandiri karena ia merupakan subjek hukum yang berbentuk badan hukum, konsep ini dapat dijumpai dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tetang Perseroan terbatas yang sudah selayaknya menjadi acuan dalam membuat pengaturan mengenai konsep BUMN dan anak perusahaannya,  serta dalam anak perusahaan BUMN tidak terdapat kekayaan negara yang dipisahkan melalui penyertaan oleh negara secara langsung seperti halnya BUMN, oleh sebab itu anak perusahaan BUMN bukan merupakan BUMN. Berdasarkan Penelitian ini, perlu dibentuk peraturan yang menegaskan bahwa terjadi transformasi kekayaan Negara menjadi kekayaan BUMN dan perlu dilakukan sosialisasi lebih mengenai kekayaan negara yang dipisahkan, dan status hukum anak perusahaan BUMN yang bukan merupakan BUMN.State own enterprise (SOE) created subsidiaries company to maximize their profits. There is a connection between the holding and their subsidiaries in the context of people perception that still translate subsidiaries from state own enterprise is state own enterprise. This issue arrise again in the mid of 2019 presidential election which one of plaintiff stated that subsidiaries from SOE is SOE. This research specificly discuss about legal status of SOE subsidiaries from the perspective of public finance law whcih analize based on the recent regulation, expert opinion, constitution court judicial decision to figure about legal status of the subsidiaries. This research is excersise with juridis normative format with the type of descriptive analysis. Conclusion from this research is that subsidiaries from SOE is not SOE. Based on Act No.40 year 2007 about limited liability company which is the reference of SOE concept and its subsidiaries, subsidiaries from SOE also dont have such separation like the holding have. Based on this research there is a regulation that needs to be made to reassure that there is a asset transformation of SOE, sosialization about seperated asset between states and SOE, and legal status that subsidiaries of SOE is not SOE."

"ABSTRAKBerlakunya PP No. 72 Tahun 2016 yang memuat aturan penyertaan modal negara kepada BUMN persero tanpa melalui mekanisme APBN menimbulkan permasalahan dalam konsep pengelolaan keuangan negara. Ruang lingkup keuangan negara yang sangat luas dalam UU No. 17 Tahun 2003, menempatkan persetujuan DPR sebagai unsur yang sangat penting. Sebagaimana dipahami oleh kalangan anggota legislatif, mekanisme PMN kepada BUMN persero merupakan bagian keuangan negara yang memerlukan persetujuan DPR. Sedangkan, dalam lingkungan hukum keuangan publik, keuangan BUMN dianggap sebagai keuangan otonom badan hukum privat, sehingga ada hal-hal tertentu baik pemerintah maupun DPR tidak dapat ikut campur dalam pengelolaannya. Penelitian ini diharapkan memberikan kajian hukum yang komprehensif mengenai kriteria dalam menentukan PMN yang dilakukan dengan atau tanpa persetujuan DPR sesuai doktrin hukum keuangan publik. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan menganalisis kebijakan dari sisi hukum. Selain itu, penelitian ini menggunakan tipologi bersifat perskriptif dan jenis data sekunder. Berdasarkan penelitian diperoleh hasil, mengenai jenis-jenis tindakan atas PMN meliputi tindakan kepemerintahan yang memerlukan persetujuan DPR dan tindakan korporasi. Jenis tindakan tersebut digunakan untuk mengklasifikasikan jenis mekanisme PMN kepada BUMN persero. Jenis PMN untuk pendirian dan penambahan PMN termasuk dalam jenis tindakan kepemerintahan, sedangkan pengurangan PMN seperti pengalihan aset dan restrukturisasi termasuk tindakan korporasi kecuali privatisasi. Doktrin badan hukum maupun teori transformasi menunjukkan bahwa mekanisme PMN dalam PP No. 72 Tahun 2016 tidak bermasalah. Untuk itu, Pemerintah dan DPR hendaknya menentukan batas-batas persetujuan DPR terhadap PMN yang didasarkan pada klasifikasi jenis dan tindakan atas PMN kepada BUMN persero dan sejalan dengan doktrin hukum keuangan publik.

---

ABSTRACTThe implementation of Government Regulation No. 72 of 2016 which contains the rule of State Capital Participation (SCP) for State-Owned Enterprises (SOEs) without going through State Budget mechanism raises problems in the concept of state finance management. The broad scope of state finance in the Law No. 17 of 2003 places The House of Representatives' (DPR) approval as an important element. As understood by members of parliament, the SCP mechanism towards SOEs is a part of state finances that requires DPR's approval. Whereas, within public finance law, SOEs finance is considered an autonomous financial private legal entity, so there are certain things in its management that cannot be interfered by both the Government and the Parliament. This research is expected to provide a comprehensive legal study regarding the criteria in determining SCP conducted with or without the approval of DPR according to the doctrine of public finance law. This study employs a normative juridical method by analyzing policy from legal point of view. In addition, this study uses typological descriptive and secondary data. Based on the research, the obtained result includes the types of actions against SCP including governmental actions that require DPR's approval and corporate actions. This type of action is used to classify the type of SCP mechanism towards SOEs. According to this research, governmental actions include SCP for the establishment and addition of SCPs while SCP reductions, such as asset transfers and restructuring, are classified as corporate actions except privatization. Both legal entity doctrine and transformation theory show that the SCP mechanism in Government Regulation No. 72 of 2016 does not indicate problem. For this reason, the Government and DPR should determine the limits of the DPR's approval for SCP based on the classification of types and actions of the SCP towards SOEs and in line with the doctrine of public finance law."