Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Salah satu pembiayaan infrastruktur yang cukup menarik, di luar APBN dan APBD adalah Obligasi Daerah. Tesis ini akan meneliti kelayakan Obligasi Daerah sebagai instrumen pembiayaan proyek, faktor ? faktor penghambat dan pendukung penerbitan dan pemanfaatannya, dan komparasinya sebagai instrumen pembiayaan dengan dana perbankan. Analisis SWOT, ANP (Analytic Network Process), dan Analisis Kelayakan Finansial menjadi metode penelitian masing - masing tujuan penelitian. Studi Kasus yang diambil adalah Pembangunan Terminal Terpadu Kota Depok. Analisis SWOT menunjukkan Obligasi Daerah merupakan instrumen pembiayaan yang layak dan analisis ANP menunjukkan faktor kelembagaan adalah faktor paling berpengaruh, Pemerintah Daerah adalah penanggung jawab terhadap faktor tersebut, dan solusi yang paling berpengaruh adalah peraturan perundang - undangan. Analisis Kelayakan Finansial menunjukkan Pembangunan Terminal Terpadu Kota Depok Tahap 1 dapat dibiayai dengan Obligasi Daerah.

---

One of interesting project financing, outside State's Budget and Local Government's Budget, is Municipal Bond. The thesis will research feasibility of Municipal Bond as infrastructure project financing instrument, constraint and supporting factors of its issuance and use, and its comparison with banking funds as financing instrument. SWOT analysis, ANP (Analytic Network Process), and Financial Feasibility Analysis will be research methodes for each research purposes. The case study is the development of Depok City's integrated terminal.

SWOT analysis shows that Municipal Bond is a worth financing instrument and ANP proves that institutional factor is the most influence factor, local government is the charge of this factor, and the most influential solution is regulation. Financial Feasibility Analysis shows that the development of Depok City's integrated terminal first stage can be financed by Municipal Bond."

"Penelitian ini merupakan studi kasus yang bertujuan untuk menganalisis faktor yang menyebabkan rendahnya penyerapan pinjaman luar negeri pemerintah dan dampak yang ditanggung akibat rendahnya penyerapan pinjaman. Analisis dilakukan dengan membandingkan kriteria yang terdapat pada peraturan tentang pengadaan pinjaman luar negeri dengan kondisi saat ini yang dikaitkan dengan sebab, akibat, tindak lanjut, dan saran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor yang menjadi penyebab rendahnya penyerapan di antaranya perencanaan kegiatan kurang akurat, kurang harmonisnya aturan pengadaan ADB dan pemerintah, manajemen pelaksanaan kegiatan yang buruk, lamanya penyampaian No Objection Letter, dan pembebasan lahan yang belum selesai. Akibat yang ditanggung pemerintah berupa pembayaran commitment fee.

---

The research is a case study that aims to analyze the factors causing low disbursement of government external loan and its consequences when the case occurs. The analysis is performed by comparing several criteria in the regulations related to foreign loans procurement with the current condition, and taking into account the causes, the impacts, the executions, and the advices.

The result shows the factors causing the low disbursement are less accurate in planning, unsynchronized between ADB's and government's rules for procurement, poor execution, timing consuming in delivering the No Objection Letter, and unfinished land acquisition. The consequence of low disbursement is a burden to keep paying of the commitment fee."

"Pembiayaan infrastruktur selama ini berasal dari APBN. Obligasi Negara merupakan salah satu sumber pembiayaan pembangunan infrastruktur. Untuk mengetahui potensi obligasi negara menggunakan metode SWOT dan kendalanya menggunakan metode Analytic Network Process (ANP). Selain itu, analisa kelayakan obligasi negara pada pengembangan Bandara Mutiara - Palu.Hasil penelitian yaitu dari potensi yang ada muncul strategi dengan memanfaatkan jumlah peminat obligasi negara yang sudah ada dan menerbitkan obligasi khusus infrastruktur sedangkan untuk kendala yang paling dominan adalah kendala regulasi (0,302240) dengan rater agrrement sebesar 0,8720. Untuk kelayakan pengembangan Bandara Mutiara - Palu nilai NPV = 142.436.462.579, IRR = 11,11% dan Payback Period selama 15 tahun 6 bulan.

---

Infrastructure financing usually comes from the state budget. Government Bonds is one of the sources of financing infrastructure development. To find out the potential for government bonds using SWOT and constraints using the method of Analytic Network Process (ANP). In addition, the feasibility analysis on developing Mutiara - Palu airport with government bonds.

The results is potential that have emerged strategies to use the existing interest of goverment bonds and issuing infrastructure bonds, while for the most dominant constraint is regulatory (0.302240) with rater agrrement of 0.8720. For development feasibility Mutiara - Palu airport value NPV = 142 436 462 579, IRR = 11.11% and Payback Period for 15 years and 6 months."

"Aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG) dalam perusahaan menjadi jauh lebih penting untuk membuat hidup kita sejahtera dan dunia menjadi tempat yang lebih baik. Lembaga keuangan sebagai salah satu pihak utama dalam pembangunan berkelanjutan berperan sebagai perantara bagi dunia usaha untuk dapat menghasilkan barang atau jasa yang mana praktik atau kebijakan usahanya dapat berdampak positif maupun negatif bagi masyarakat dan lingkungan. Investasi bertanggung jawab, terutama dalam aset infrastruktur, adalah salah satu cara untuk mengurangi risiko keuangan dan ESG serta menghasilkan financial returns yang berkelanjutan melalui hasil sosial dan/atau lingkungan penerima investasi. PT DII merupakan lembaga keuangan yang melaksanakan investasi bertanggung jawab khususnya di bidang infrastruktur di Indonesia. Walau berorientasi pada laba, PT DII telah menanamkan aspek keberlanjutan sejak didirikan melalui penerapan strategi ESG investing dan praktik terbaik berdasarkan standar internasional. PT DII menggunakan balanced strategy content yang tercermin dalam produk, praktik, dan kebijakannya. Manajemen internal dan proyek-proyek infrastruktur yang dibiayai oleh PT DII yang tergolong sebagai proyek berkelanjutan telah membantu memberikan kontribusi bagi pembangunan negara melalui strategi ESG investing yang pada akhirnya berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan.

---

Environmental, social, and governance (ESG) aspects within companies have become significantly more important to make our lives prosperous and the world a better place. Financial institutions, as one of the key players in sustainable development, serve a role as an intermediary for businesses to be able to produce goods or services in which their business practices or policies may have a positive or negative impact to the community and the environment. Responsible investment, especially in infrastructure assets, is one way to reduce financial and ESG risks and generate sustainable financial return through investees’ social and/or environmental outcomes. PT DII is a financial institution that implement responsible investment specifically in the infrastructure sector in Indonesia. Although commercially driven, PT DII has embodied sustainability aspects since its establishment through the implementation of ESG investing strategies and best practices based on international standards. PT DII utilizes the balanced strategy content which is reflected in its products, practices, and policies. Internal management and infrastructure projects financed by PT DII which are classified as sustainable projects have helped in contributing to the country’s development through its ESG investment strategy which eventually contributes to sustainable development.

"

"ABSTRAKSalah satu Capital Domestic yang saat ini belum dimanfaatkan untuk pembiayaan infrastruktur adalah Dana Pensiun. Berdasarkan data dari OJK, untuk tahun 2011 investasi Dana Pensiun pealing besar ditempatkan pada instrumen pendapatan tetap (SBN dan Obligasi) yaitu sekitar 62%, kemudian pasar uang (deposito) sekitar 34%. Sementara itu kondisi dilematis Infrastruktur Indonesia akibat keterbatasan kemampuan keuangan negara. Salah satu upaya Pemerintah adalah pembiayaan proyek infrastuktur melalui Dana Pensiun. Tesis ini bertujuan mengidentifikasi faktor penghambat pembiayaan proyek infrastruktur melalui Dana Pensiun dengan Analytic Network Process dan menganalisis kemampuan Dana Pensiun dalam pembiayaan infrastruktur. Berdasarkan ANP, kendala pembiayaan proyek infrastruktur melalui Dana Pensiun yaitu aspek regulasi (0,32053; W=0,456). Faktor penghambat yang paling dominan pada masing-masing aspek adalah: 1) aspek karakteristik produk, Dana Pensiun investasi ke pasar uang dan modal (0,31556; W=0,616); 2) aspek pelaku pasar, kurangnya pengetahuan dan pemahaman tentang instrumen keuangan dana pensiun (0,3905; W=0,456); 3) aspek regulasi, belum adanya regulasi yang mengatur pembiayaan secara langsung dana pensiun dalam infrastruktur (0,4937; W=0,712); 4) aspek resiko, peluang investasi infrastruktur di pasar dianggap berisiko tinggi (0,530; W=0,76). Berdasarkan hasil perhitungan dengan menggunakan metode Least Square dipeoleh bahwa portofolio invetasi dana pensiun tahun 2014 adalah sebesar Rp. 173,02 triliun, dan rasio terhadap kebutuhan pembiayaan infrastruktur pada tahun 2014 adalah sebesar 36,33%..

---

ABSTRACTOne of Domestic Capital is currently not utilized for infrastructure financing are Pension Fund. Based on data from the Financial Services Authority (FSA), for the year 2011 of the Pension Fund pealing placed in fixed income instruments (government securities and bonds) is about 62%, then the money market (deposits) of approximately 34%. While the condition of Indonesian Infrastructure dilemma due to the limited financial capacity of the country. One of the efforts the Government is financing infrastructure projects through the Pension Fund. This thesis aims to identify factors inhibiting financing infrastructure projects through the Pension Fund with the Analytic Network Process and analyze the ability of pension funds to finance infrastructure. Based on ANP, infrastructure project financing constraints through the pension fund regulatory aspects (0.32053; W = 0.456). The most dominant limiting factor on each of these aspects are: 1) aspects of the product characteristics, the Pension Fund to invest the money and capital markets (0.31556; W = 0.616), 2) aspects of market participants, the lack of knowledge and understanding of financial instruments funding retirement (0.3905; W = 0.456); 3) regulatory aspects, the lack of regulations governing the financing of the pension fund directly in infrastructure (0.4937; W = 0.712); 4) aspects of risk, investment opportunities in the infrastructure market is considered risky high (0.530; W = 0,76). Based on calculations using the Least Square method that the portfolio obtained by investing their retirement funds in 2014 was Rp. 173.02 billion, and the ratio of the infrastructure financing needs in 2014 amounted to 36.33%"

"Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari keseluruhan proses dari praktik sekuritisasi aset terkini yang dilakukan oleh Jasa Marga, sebuah BUMN Jalan Tol terbesar di Indonesia. Menjadi menarik karena business nature perusahaan yang tidak memiliki aset keuangan seperti piutang yang dapat disekuritisasi. Hasil penelitian menemukan bahwa aset keuangan yang disekuritisasi ternyata sintetis atau buatan, berupa surat berharga hak atas pendapatan atas salah satu ruas jalan tol di masa mendatang. Selain itu, ditemukan juga bahwa EBA Jasa Marga memiliki praktik yang berbeda dengan EBA pada umumnya serta memiliki finance cost yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan obligasi. Dengan demikian, sekuritisasi aset bisa saja dijadikan sebagai alternatif pembiayaan infrastruktur terutama bagi perusahaan dengan tingkat leverage yang tinggi namun perusahaan harus memiliki aset keuangan riil untuk disekuritisasi serta mampu menekan tingginya biaya dalam penerbitan EBA.

---

This research aims at studying the entire process of the latest asset securitization practices conducted by Jasa Marga, the biggest Toll Road State Owned Enterprise in Indonesia. It becomes interesting as the business nature of the company who does not have financial assets such as receivables that can be securitized. The results of the study found that securitized financial assets are synthetic or artificial, in the form of securities of rights upon revenues of one of the toll roads in the future. In addition, it was also found that Jasa Marga ABS has different practices compared to ABS in general and has higher financial costs compared to bonds. Therefore, asset securitization may become an infrastructure financing alternative particularly for companies with high leverage ratio but they should have real financial assets to securitized and able to reduce the high costs of issuing ABS. "

"Beberapa waktu terakhir, pembangunan infrastruktur menjadi perhatian dan prioritas utama pemerintah Indonesia. Anggaran infrastruktur tumbuh pesat, salah satu proyek besar adalah revitalisasi infrastruktur olahraga penunjang Asian Games 2018. Pembangunan ini melibatkan kontraktor besar, dibawah pengawasan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. PT. ABCD merupakan salah satu subkontraktor yang terlibat di berbagai proyek tersebut. Dikarenakan tingkat kompleksitas dan keterbatasan waktu serta sumber daya, mayoritas proyek yang dikelola kontraktor mengalami keterlambatan. Penelitian ini ingin mencari faktor utama penyebab keterlambatan proyek konstruksi olahraga, variabel apa yang mempengaruhi dan bagaimana cara mengatasinya. Penulis menggunakan PT. ABCD sebagai studi kasus, dan menyebar kuesioner pada 35 karyawan aktif yang terlibat pada manajemen proyek infrastruktu, dengan pengujian pada 32 variabel penyebab keterlambatan dari penelitian terdahulu. Setelah data terkumpul analisa dilakukan dengan kombinasi kuantitatif dan kualitatif serta melihat implikasi manajerial dengan acuan PMBOK Guideline. Penulis menemukan bahwa faktor yang menjadi penyebab adalah keterbatasan sumber daya yang dimiliki, serta variabel ketidakakuratan Bill of Quantity menjadi penyebab keterlambatan. Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan PT. ABCD dan pelaku usaha di industri yang serupa dapat memiliki rekomendasi untuk pencegahan terjadinya keterlambatan.

---

Infrastructure development is the governments main objective in recent years in Indonesia. The budget is growing significantly, and one of the biggest project is the infrastructure of Asian Games 2018. The development is involving a lot of contractors under the Ministry of Public Works, and PT. ABCD is one of the subcontractors that involved in certain numbers of projects. Because of the complexity and limitation of time and resources, most of the projects that managed by contractors are delayed, including the subcontractors projects. This paper wants to find out the main factor that causing delay in sports construction and what the variables are and how to deal with it. The author using PT. ABCD as a case study, and conduct a survey to 35 employees that involved in the project management at PT. ABCD, then testing 30 variables that causing delay from previous study. Then we analyzed the data collected, and combined the quantitative analysis with the qualitative analysis to see the managerial implication by analyzing literature and PMBOK. Author found out that the main factor that causing a delay is because of inaccurate Bill of Quantity, and followed by other factors, such as limited resources. The purpose of this paper is to give PT. ABCD and other company in common, a preventive action and recommendation."