Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini membahas mengenai penerapan PER-43/PJ/2011 dilihat dari sudut pandang kepastian hukum terkait pemajakan atas TKA yang telah meninggalkan Indonesia dan mendapat penghasilan sehubungan dengan pekerjaan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif dengan teknik analisis data kualitatif. Dalam menentukan status subjek pajak, fokus argumentasi terletak pada peran NPWP dan arti dari “meninggalkan Indonesia selama-lamanya.” Berdasarkan hasil penelitian ini PER-43/PJ/2011 dianggap tidak memperhatikan asas kepastian hukum baik dari segi subjek, objek, tarif, dan ketentuan formal. Selain itu masih ditemukan permasalahan perpajakan yang bersifat teknis seperti penundaan pencabutan NPWP

---

This study focus on the application of PER-43 / PJ / 2011 seen from the perspective of legal certainty related to taxation of foreign workers who have left Indonesia and earn income in connection with the work. The research method used is descriptive qualitative method with qualitative data analysis technique. In determining the status of the tax subject, the focus of the argument lies in the role of the Tax ID Number and the meaning of "leaving Indonesia forever." Based on the results of this study PER-43 / PJ / 2011 is considered not to consider the principle of legal certainty in terms of subject, object, tariff, and formal requirements. Besides, there are still a technical tax issues such as delay of NPWP revocation"

""

"PT. Astra Internasional Tbk telah melakukan penawaran umum terbatas II dalam rangka penerbitan hak memesan efek terlebih dahulu (rights issue) pada awal tahun 2003. Harga penawaran saham baru dalam rights issue tersebut berada di bawah harga pasar sebelum pengumuman dan nilai buku saham per 31 Desember 2002.Penulisan tesis ini didasari oleh pokok permasalahan yang terdiri dari keuntungan pemegang saham dari rights issue tersebut, pengaruh rights issue tersebut terhadap harga saham PT. Astra Internasional Tbk, perlakuan pajak penghasilan atas keuntungan penjualan saham di pasar modal dan penghematan pajak yang dapat diperoleh investor di pasar modal dari proses rights issue tersebut.Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk melihat substansi ekonomi dari penjualan saham di pasar modal, mempelajari pendapat para ahli tentang pasar modal dan pajak penghasilan atas capital gain dari penjualan saham, dan mempelajari perlakuan pajak penghasilan atas keuntungan penjualan saham di pasar modal sehubungan dengan rights issue PT. Astra Internasional Tbk.Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian deskriptif analitis. Data-data yang dikumpulkan berdasarkan studi pustaka dan studi lapangan. Studi pustaka dilakukan dengan mengumpulkan buku- buku dan sumber-sumber Iainnya yang berhubungan dengan topik bahasan. Studi lapangan dilakukan dengan mengumpulkan data-data yang berhubungan dengan rights issue PT. Astra Internasional Tbk dan peraturan-peraturan pajak penghasilan yang berlaku atas keuntungan penjualan saham. Data-data mengenai PT. Astra Internasional Tbk terdiri data-data keuangan dan data-data sehubungan transaksi saham dan rights.Pajak penghasilan dikenakan atas penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomi yang diterima atau diperoleh oleh wajib pajak dengan nama dan bentuk apapun dari seluruh dunia yang dapat digunakan untuk konsumsi atau menambah kekayaan wajib pajak. Keuntungan dari penjualan Saham di pasar modal merupakan Salah Satu penghasilan yang dikenakan pajak. Pajak penghasilan dikenakan atas penghasilan pada saat penghasilan tersebut direalisasi, atau dengan kata Iain tidak ada pajak penghasilan jika tidak ada penghasilan. Keuntungan penjualan saham di bursa efek, di Indonesia dikenakan pajak tersendiri (schedular taxation) yang dihitung atas dasar harga jual, bukan atas dasar keuntungan yang diperoleh.Dari hasil penelitian dapat ditarik beberapa kesimpulan. Pertama, dengan proses rights issue PT. Astra Internasional Tbk tersebut, pemegang saham dapat memperoleh keuntungan yang besar. Kedua, jumlah pajak penghasilan atas keuntungan penjualan saham di bursa efek berdasarkan ketentuan yang beriaku sekarang, relatif lebih kecil jika dibandingkan dengan jumlah pajak penghasilan yang dihitung dengan tarif umum. Ketiga, berdasarkan tax treaty tidak semua pemegang saham asing yang memperoleh keuntungan dari penjualan saham PT. Astra Internasional Tbk dapat dikenakan pajak di Indonesia.Berdasarkan hasil penelitian ini, penulis menyarankan agar keuntungan penjualan saham di bursa efek dikenakan pajak secara umum sesuai dengan pasal 4 ayat (1) dengan tarif pasal 17 Undang-undang PPh, minimal terhadap wajib pajak badan dan orang pribadi yang menyelenggarakan pembukuan atau dengan membuat pembatasan harga minimal penawaran umum terbatas."

"Perjanjian penghindaran pajak berganda (P3B) antar dua negara atau "Tax Treaty" merupakan salah satu lambang dari hubungan baik bidang politik, ekonomi dan perdagangan, serta hubungan kebudayaan antara dua negara yang bersangkutan dan melalui proses yang panjang. Tujuan utama dari P3B ialah mengeliminasi pajak berganda internasional dan membantu mengurangi dan menanggulangi penghindaran dan penyelundupan pajak. Selain itu tujuan lainnya adalah mendorong atau menarik investasi (dengan berbagai keringanan pajak), perbaikan pertukaran informasi dan pengalaman perpajakan, peningkatan pengetahuan tentang kemampuan bayar wajib pajak dsb.Tujuan penulisan tesis ini adalah menguraikan sistem perpajakan internasional antara Indonesia dengan Belanda berdasarkan atas Undang-Undang Pajak Indonesia dengan P3B Indonesia-Belanda yang baru, menguraikan ketentuan perpajakan berdasarkan tax treaties Indonesia-Belanda yang baru, yang dapat dipergunakan wajib pajak untuk membayar pajak yang Iebih ringan, menjelaskan tanggapan-tanggapan dari pengusaha Belanda atas berlakunya P313 Indonesia-Belanda yang bare serta melakukan analisa disertai perbaikan atas kelemahan dalam P3B Indonesia-Belanda yang baru. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah metode deskriptif analitis.Penelitian dilakukan melalui wawancara dengan pihak yang terkait dengan penyusunan P3B, pejabat dan petugas pajak, beberapa konsultan pajak serta beberapa wajib pajak. Penelitian dokumen dilakukan berdasarkan hasil karya ilmiah dan ketentuan-ketentuan perajakan baik berdasarkan Undang-Undang, ketentuan pelaksanaannya dan ketentuan dalam P313.Dari hasil pembahasan diperoleh kesimpulan bahwa perubahan P3B tidak mempengaruhi investasi namun Iebih dipengaruhi oleh faktor luar seperti faktor keamanan, stabilitas politik dan kepastian hukum. Latar belakang tujuan renegoisasi tax treaty antara Indonesia dengan Belanda hingga berlakunya tax treaty yang barn saat ini kurang tercapai. Khususnya atas laba setelah dikurangi PPh untuk BUT dibidang migas dan pasal 11 atas penghasilan berupa bunga (interest). Perubahan P3B yang bare itu sendiri tidak memberikan dampak secara langsung terhadap perubahan investasi perusahaan di Indonesia. Atas kesimpulan di atas, maka disarankan segera melakukan renegoisasi kembali, meningkatkan stabilitas politik, keamanan dan kepastian hukum serta meningkatkan pemahaman untuk menerapkan teknik pemajakan yang tepat atas pembaharuan penghindaran pajak berganda yang baru berlaku.

---

Agreement for the avoidance of double taxation between two countries or tax treaty is one of good relationship symbol as politic, economic and trading along with culture relationship between two countries with longest process. The main objectives of tax treaties are avoidance of double taxation, prevention of tax avoidance, evasion and discrimination. The others are pushing and pulling investment by eliminating the tax impediments, information changes and tax experience, increasing knowledge about ability to pay for tax payer and etc.The purposes of this thesis is to describe the international tax system between Indonesia government and Netherlands government base on Tax Law of Indonesia with the newest tax treaty between Indonesia and Netherlands, describe the tax implementation from the newest tax treaty so the tax payer can pay the tax more lighten, describe opinion from Netherlands entrepreneur for the newest tax treaty, and analysis to fix the weak of the newest tax treaty. The used research method in this thesis writing is descriptive analytical method.The research was conducted through interviews with in charge people who has a member of making the agreement, tax officers, tax consultants and tax payers. The document investigation was conducted based on the scientific works and the tax regulations either based on the law, its implementation terms, or terms contained in tax treaties.From the analysis result was obtained conclusion that the changes of tax treaty not influence the investment but more influence by other factor like safety, politic stabilize and law certainty. The background purpose of tax treaty renegotiation between Indonesia and Netherlands not achieved. Especially, branch profit tax for oil and gas permanent establishment and article 11 for interest. Changes of the newest tax treaty did not take direct effect to investment. On the above conclusion that it is suggested to re-negotiation, increasing politic stabilization, security and law certainty along with increasing the understanding on the international knowledge in order to precise tax implementation on changes tax treaty between Indonesia and Netherlands."

"Sejak berlakunya Undang Undang (UU) No.36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, diatur ketentuan baru mengenai pemajakan dividen yang diterima atau diperoleh orang pribadi. Melalui Peraturan Pemerintah (PP) No.19 tahun 2009, pemajakan atas dividen yang diterima atau diperoleh orang pribadi dikenakan PPh final sebesar 10%. Penurunan tarif atas pemajakan dividen, diharapkan akan berpengaruh terhadap meningkatnya daya saing negara Indonesia untuk menarik investasi baik dari penanaman modal domestik maupun asing. Tesis ini membahas kebijakan Pajak Penghasilan atas dividen yang diterima wajib pajak orang pribadi ditinjau dari asas keadilan dan netralitas sebagai dasar pemungutan pajak yang baik. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian menyatakan bahwa kebijakan Pajak Penghasilan atas dividen yang diterima wajib pajak orang pribadi belum dapat memenuhi asas keadilan dan netralitas. Disarankan agar pemerintah melakukan evaluasi terhadap sistem pemajakan dividen agar mampu memenuhi asas keadilan dan netralitas.

---

Since the ratification of Act No.36 Year 2008, the imposition of Income Tax on Dividend Received by Domestic Individual Tax Payer was changed. According to Regulation No.19 of 2009, the tariff of Income Tax on Dividend Received by Domestic Individual Tax Payer is 10% through the imposition of final tax. The lower tariff may encourage Indonesia competitiveness to attract investment. This thesis describes the income tax policy of dividend received by individual taxpayer based on equity and neutrality principles. The research approach used shall be a quantitative research using a descriptive research type. The research results indicate that income tax policy of dividend received by individual taxpayer have not met the terms of equity and neutrality principles. It is recommended that government perform an evaluation on the dividend taxation system to meet the terms of equity and neutrality principles."