Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini membahas perlindungan hukum terhadap hak pemegang efek beragun aset dalam hal terjadi gagal bayar. Sumber pembayaran kembali efek beragun aset semata-mata berasal dari aset keuangan (misalnya tagihan) yang dialihkan oleh kreditur awal kepada manajer investasi untuk kepentingan pemegang efek beragun aset. Pengelolaan atas aset keuangan tersebut tidak dilakukan oleh manajer investasi, namun diserahkan kepada penyedia jasa, yang juga merupakan kreditur awal. Mekanisme seperti ini berpotensi menimbulkan penyedia jasa/ kreditur awal yang "nakal", misalnya kreditur awal dengan sengaja memasukkan kredit bermasalah dalam aset keuangan yang dialihkan kepada manajer investasi untuk kepentingan pemegang efek beragun aset. Risiko utama yang dihadapi pemegang efek beragun aset adalah gagal bayar. Oleh karena itu perlindungan terhadap hak pemegang efek beragun aset, terutama terhadap risiko gagal bayar, merupakan hal yang sangat penting. Dalam penelitian ini, penulis melakukan studi kasus atas Efek Beragun Aset Danareksa BTN 02 - KPR Kelas A Tahun 2011. Permasalahan yang timbul adalah apakah penerbitan Efek Beragun Aset Danareksa BTN 02 - KPR Kelas A Tahun 2011 sudah memberikan perlindungan hukum yang cukup terhadap Pemegang Efek Beragun Aset dalam hal terjadi gagal bayar dan bagaimanakah upaya hukum yang dapat ditempuh oleh Pemegang Efek Beragun Aset dalam hal terjadi gagal bayar. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, hasil penelitian disajikan secara utuh melalui metode deskriptif analitis. Selanjutnya dipaparkan mengenai syarat dan prosedur penerbitan efek beragun aset serta risiko-risiko efek beragun aset disusul dengan paparan mengenai tanggung jawab manajer investasi dan bank kustodian. Kemudian penulis melakukan analisis terhadap perlindungan hak Pemegang Efek Beragun Aset dalam hal terjadi gagal bayar pada Efek Beragun Aset Danareksa BTN 02 - KPR Kelas A Tahun 2011. Dari hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa perlindungan hukum terhadap hak Pemegang Efek Beragun Aset dalam hal terjadi gagal bayar masih ditemukan masalah dan kendala, terutama dalam hal eksekusi jaminan.

---

This thesis focuses on the legal protection of the rights of holders of asset backed securities in the event of issuer's default. Repayment of asset backed securities is merely sourced from a financial asset (such as claims) transferred by the originator to the investment manager for the benefit of the holders of asset backed securities. However, the investment manager does not manage the financial asset itself but rather delegate other service provider, which is also the originator, to undertake its supposed role. In this situation, the service provider/originator may have a misuse to intentionally include non-performing loans in the list of financial asset transferred to the investment manager to which it creates a major risk of default for the benefit of the holder of asset back securities. In this regard, the protection of rights of the holders of asset back securities is necessary, particularly to ensure their rights and obligations in the event of issuer' defaults.

In this research, the writer refers to a case study on asset backed securities within Danareksa BTN 02 - KPR Class-A Year 2011 with the objectives to find whether it has provided an adequate protection to the rights of the holder of asset back securities in the event of issuer's default and what kind of legal remedies is provided in such event.

By using a judicial normative as the basis of researchmethod, this research is then presented in a comprehensive manner utilizing a descriptive-analytical method. Furthermore, it also seeks to cover selected areas of asset backed securities, such as terms and conditions for the procedural issuance, some possible risks of asset backed securities and a brief summary of the duties of investment manager and custodian bank. The writer then analyzes the legal protection of the Holders Of Asset Backed Securities in the event of issuer's default. From this research, the writer concludes that there are still major problem and challenge in the protection of the rights of asset backed securities' holders, particularly during the collateral execution."

"Rumah sebagai kebutuhan dasar setiap manusia merupakan porsi pengeluaran terbesar dari setiap rumah tangga. Mekanisme pemberian dana kepada masyarakat untuk membeli rumah sesuai prinsip syariah yaitu KPR iB. Bila bank syariah menerbitkan KPR iB secara terus menerus dengan pembiayaan bersumber pada dana jangka pendek akan menimbulkan kesenjangan antara sumber dan penggunaan dana (mismatch funding). Perlu diupayakan tersedianya sumber dana jangka menengah dan panjang dari pasar modal. Sekuritisasi merupakan model transaksi yang tepat bagi penyalur KPR iB yang memiliki keinginan untuk memperbaiki struktur modalnya dan dapat mengatasi kesenjangan pendanaan KPR iB yang berjangka panjang. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini menganalisis 2 (dua) pokok permasalahan yaitu bagaimana transaksi sekuritisasi syariah ditinjau dari maqashid syariah dan bagaimana implementasi pengaturan sekuritisasi Efek Beragun Aset Syariah Berbentuk Surat Partisipasi (EBAS-SP). Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan undang-undang berdasarkan jenis data primer dan data sekunder. Hasil analisis memperoleh simpulan bahwa sekuritisasi EBAS-SP merupakan wujud implementasi dari salah satu tujuan hukum Islam (maqashid syariah) yakni perlindungan terhadap harta (hifz al-mal) yang berkaitan dengan kebutuhan tahsiniyat untuk mendukung terpenuhinya kebutuhan dharuriyat (kebutuhan primer) dalam hal ini yaitu rumah yang layak dan terjangkau bagi keluarga Indonesia. Sampai tulisan ini dibuat, belum pernah ada sekuritisasi syariah di Indonesia. Sehingga menjawab permalasahan selanjutnya disimpulkan implementasi dari peraturan terkait sekuritisasi syariah bahwa aset KPR iB yang dapat di-sekuritisasi hanya aset yang timbul dari pembiayaan perumahan yang berdasarkan akad Musyarakah Mutanaqishah (MMQ), Ijarah Muntahiya Bi al-Tamlik (IMBT) dan/atau akad-akad lain yang kedudukan kepemilikan aset masih berada pada bank. Adapun akad yang digunakan dalam transaksi sekuritisasi EBAS-SP itu sendiri yaitu Akad Wakalah bi al-ujrah, Akad Kafalah bi al-ujrah, Wa’d Al-bai' al-haqiqi. Penulis menyampaikan saran bahwa transaksi sekuritisasi syariah dapat terealisasi dengan adanya kolaborasi dan sinergi didukung dengan adanya sosialisasi edukasi dari stakeholder perbankan syariah dan pasar modal syariah kepada bank syariah dan investor.

---

House as a basic need of every human being is the largest portion of the expenditure of every household. The mechanism for providing funds to the public to buy houses according to the sharia principle is KPR iB. If an Islamic bank issue KPR iB continuously with financing sourced from short-term funds, it will create a gap between the source and use of funds (mismatch funding). Efforts should be made to provide medium and long-term sources of funds from the capital market. Securitization is the right transaction model for iB mortgage lenders that have the desire to improve their capital structure and can overcome the long-term iB mortgage funding gap. Based on this background, this study analyzes two (2) main problems, namely how sharia securitization transactions are viewed from the maqashid sharia and how to implement and arrange the securitization of Sharia Asset-Backed in the Form of Participation Letters (EBAS-SP). The research method used is normative legal research with a legal approach based on primary and secondary data types. The results of the analysis conclude that the EBAS-SP securitization is a form of implementation of one of the objectives of the Islamic law (maqashid syariah), namely the protection of property (hifz al-mal) related to the tahsiniyat need to support the fulfillment of dharuriyat needs (primary needs), in this case is decent and affordable housing for Indonesian families. Until this writing, there has been no sharia securitization in Indonesia. Therefore, in answering the subsequent problem it is concluded from the implementation of the sharia securitization regulations that the KPR iB that can be securitized are only assets that arise from housing finance based on Musyarakah Mutanaqishah (MMQ) contracts, Ijarah Muntahiya Bi al-Tamlik (IMBT) and/or other contracts where the asset ownership is still with the bank. Meanwhile, the contracts used in the EBAS-SP securitization transactions are Wakalah bi al-ujrah, Kafalah bi al-ujrah, Wa’d and Al-bai' al -haqiqi contracts. The author suggests that sharia securitization transactions can be realized through collaboration and synergy supported by educational outreach from sharia banking and sharia capital market stakeholders to sharia banks and investors."

"Pembangunan megastruktur jalan tol di seluruh wilayah Indonesia membutuhkan pembiayaan yang sangat besar sehingga Pemerintah membutuhkan sumber dana lain untuk mendapat dana segar. Salah satu alternative pembiayaan adalah melalui Pasar Modal. PT Jasa Marga Persero Tbk sebagai BUMN yang bergerak dibidang Jalan Tol merilis instrument baru yang ditawarkan kepada masyarakat dan swasta yaitu berupa Efek Beragun Aset EBA yang diberi nama ldquo;JSMR01 rdquo;. KIK-EBA Mandiri JSMR01 merupakan produk investasi surat berharga sekuritisasi pendapatan Tol Jagorawi Jasa Marga yang berbasis pada Future Revenue Based Securities FRBS berupa surat berharga berbasis potensi pendapatan di masa yang akan datang, yang pertama kali diterbitkan dalam sejarah pasar modal di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah bersifat yuridis normatif dengan pendekatan mikro-komparatif yang bersifat kepustakaan serta jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Alat pengumpulan data yang digunakan berupa studi dokumen dan metode analisis data digunakan secara kualitatif. Sebagai instrument baru, dalam pelaksanaannya terdapat beberapa kendala, salah satunya adalah kurangnya pengaturan mengenai KIK-EBA dalam sistem hukum Indonesia. Perlindungan hukum bagi Pemegang KIK-EBA akan dibahas dalam tesis ini. Dalam pelaksanaan penawaran umum KIK-EBA JSMR01 tersebut dibutuhkan peran notaris sebagai profesi penunjang pasar modal yang berperan dalam pembuatan akta-akta KIK-EBA yang merupakan SPV, akta-akta kontrak investasi kolektif dan akta-akta likuidasi atau pembubarannya.

---

Tbk The construction of highway megastructures all across Indonesia rsquo s territory requires a large amount of funding and therefore urges the Government to look for alternatives source of funds. One of the funding alternatives is through capital market. PT Jasa Marga Persero Tbk, as one of the state owned Enterprise who conducts its business activities in Highway Sector issued a new instrumet that is offered to public and private entities. The new instrument is made in a form of Asset Backed Securities Efek Beragun Aset or EBA , and named as JSMR01. KIK EBA Mandiri JSMR01 is an investment product of revenue based securities that is based on Future Revenue Based Securities FRBS of Jagorawi Toll Gate. The instrument will be issued as potential revenue based commercial paper, the first one to be issued in the history of Indonesia Capital market.

The research method that was adapted for this thesis is a juridical normative with micro comparative approach with literature study characteristics and the data variety used was secondary data. The data appliance applied was literature study, and the analyzing method applied was performed qualitatively. As a new instrument, in its implementation there are several obstacles, one of them is the lack of regulations regarding KIK EBA in the Indonesian legal system. This thesis focuses on the legal protection of the rights of holders of asset backed securities. In the execution of KIK EBA JSMR01 rsquo s public offering, the role of notary as the supportive professional in capital market is needed. It is needed to produce deeds of establishment of a Special Purpose Vehicle, deeds of collective investment scheme and deeds of liquidation or dismissal. "

"[ABSTRAKTesis ini membahas mengenai mekanisme penerbitan efek beragun aset syariah(EBA Syariah). Metode penelitian dalam tesis ini adalah yuridis-normatif yangdilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka, peraturan perundang-undangan,data sekunder jurnal, artikel maupun makalah yang berhubungan denganpenerbitan efek beragun aset syariah. Efek beragun aset syariah merupakan efekyang diterbitkan melalui kegiatan sekuritisasi syariah. Penerbitan efek beragunsyariah diatur dalam Peraturan Bapepam-LK No. Kep-181/BL/2009 TentangPenerbitan Efek Syariah (Peraturan No. IX.A.13). Efek Beragun Aset Syariahdidefinisikan sebagai Efek yang diterbitkan oleh Kontrak Investasi Kolektif EfekBeragun Aset Syariah yang portofolionya terdiri dari aset keuangan yang tidakbertentangan dengan Prinsip-prinsip Syariah di Pasar Modal. Hasil penelitian inimenyimpulkan bahwa belum terlaksananya penerbitan efek beragun aset syariahkarena mekanisme yang belum lengkap terkait dengan struktur dan dukunganperaturan perundang-undangan. Oleh karena itu, dalam penelitian inimenyarankan perlunya kejelasan terkait struktur transaksi dan peraturanpendukung yang diperlukan untuk dapat terlaksananya penerbitan efek beragunaset syariah di Indonesia.

---

ABSTRACTThis thesis discusses the mechanism of Islamic asset-backed securities issuance (EBA Sharia).Methods of research in this thesis is the juridical-normative done by researching librarymaterials, legislation, secondary data journals, articles and papers related to the issuance ofIslamic asset-backed securities. Islamic asset-backed securities are securities issued bysecuritization activities sharia. Issuance of sharia-backed securities regulated in Bapepam-LKNo. Kep-181 / BL / 2009 Concerning Issuance of Islamic Securities (Regulation No. IX.A.13).Shariah Asset Backed Securities are defined as securities issued by the Investment ContractAsset Backed Securities Sharia portfolio consists of financial assets that do not conflict withSharia principles in the Capital Market. The results of this study concluded that theimplementation has not been publishing Islamic asset-backed securities due to incompletemechanisms associated with the structure and support of the legislation. Therefore, in this studysuggest the need for clarity related to the structure of the transaction and regulatory supportnecessary to the implementation of Islamic asset-backed securities issuance in Indonesia.;This thesis discusses the mechanism of Islamic asset-backed securities issuance (EBA Sharia).Methods of research in this thesis is the juridical-normative done by researching librarymaterials, legislation, secondary data journals, articles and papers related to the issuance ofIslamic asset-backed securities. Islamic asset-backed securities are securities issued bysecuritization activities sharia. Issuance of sharia-backed securities regulated in Bapepam-LKNo. Kep-181 / BL / 2009 Concerning Issuance of Islamic Securities (Regulation No. IX.A.13).Shariah Asset Backed Securities are defined as securities issued by the Investment ContractAsset Backed Securities Sharia portfolio consists of financial assets that do not conflict withSharia principles in the Capital Market. The results of this study concluded that theimplementation has not been publishing Islamic asset-backed securities due to incompletemechanisms associated with the structure and support of the legislation. Therefore, in this studysuggest the need for clarity related to the structure of the transaction and regulatory supportnecessary to the implementation of Islamic asset-backed securities issuance in Indonesia, This thesis discusses the mechanism of Islamic asset-backed securities issuance (EBA Sharia).Methods of research in this thesis is the juridical-normative done by researching librarymaterials, legislation, secondary data journals, articles and papers related to the issuance ofIslamic asset-backed securities. Islamic asset-backed securities are securities issued bysecuritization activities sharia. Issuance of sharia-backed securities regulated in Bapepam-LKNo. Kep-181 / BL / 2009 Concerning Issuance of Islamic Securities (Regulation No. IX.A.13).Shariah Asset Backed Securities are defined as securities issued by the Investment ContractAsset Backed Securities Sharia portfolio consists of financial assets that do not conflict withSharia principles in the Capital Market. The results of this study concluded that theimplementation has not been publishing Islamic asset-backed securities due to incompletemechanisms associated with the structure and support of the legislation. Therefore, in this studysuggest the need for clarity related to the structure of the transaction and regulatory supportnecessary to the implementation of Islamic asset-backed securities issuance in Indonesia]"

"Penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis tinjauan dan implikasi penetapan KIKEBA sebagai Subjek Pajak Badan di Indonesia, implementasi kebijakan pajak atas transaksi KIK-EBA di Indonesia, serta kebijakan pajak atas transaksi Efek Beragun Aset di negara India, Argentina, China, Belgia, dan Singapura dan alternatif kebijakan bagi Indonesia. Analisis dilakukan dengan menggunakan teori Implementasi Kebijakan, Kebijakan Pajak, Pajak Penghasilan, Bunga, Marjin, Sistem Pemungutan Pajak, Sekuritisasi Aset, dan KIK-EBA. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dengan melakukan wawancara mendalam. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa penetapan KIK-EBA sebagai Subjek Pajak Badan menyebabkan implikasi kewajiban perpajakan, termasuk Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai. Selain itu, pemotongan PPh Pasal 23 atas marjin yang diterima oleh KIK-EBA dari Originator menyebabkan lebih bayar terus-menerus yang berdampak pada terganggunya likuiditas KIK-EBA, khususnya kepada Investor. Oleh karena itu, diperlukan alternatif kebijakan yang dapat memberikan kemudahan perpajakan bagi KIK-EBA, entah dalam bentuk insentif sebagaimana diadopsi dari kebijakan di Argentina, China, dan Belgia atau paket kebijakan khusus seperti kebijakan VCC yang diterapkan di Singapura.

---

This study aims to analyze the review of the establishment of KIK-EBA as a corporate taxpayer in Indonesia and its implications, the implementation of tax policies on CICABS transactions in Indonesia, and the tax policies on Asset Backed Securities transactions in other countries also the alternative policies for Indonesia. The analysis was carried out using the theory of Policy Implementation, Tax Policy, Income Tax, Interest, Margins, Tax Collection System, Asset Securitization, and CIC-ABS. The method used in this research is descriptive qualitative by conducting in-depth interviews. The results of this study indicate that the establishment of CIC-ABS as a corporate taxation has implications for taxation obligations, including income tax and value added tax. In addition, withholding income tax Article 23 on margins received by CIC-ABS from the Originator causes continuous overpayment which affects the disruption of CIC-ABS liquidity, especially to the Investors. Therefore, alternative policies are needed that can provide taxation facilities for CIC-ABS, whether in the form of incentives as adopted from policies in Argentina, China, and Belgium or other policy packages like VCC policy which implemented in Singapore."

"Ketersediaan dana jangka panjang memang sangat dibutuhkan oleh perusahaan dalam rangka pengembangan usahanya, termasuk di bidang usaha perbankan. Bagi bank, agar tenis berkembang maka haruslali memberikan kredit yang Iebíh banyak. Namun, bank mempunyai beberapa kendala antara lain sumber dana bank bersifat jangka pendek (giro, tabungan, deposito), sedangkan kredit umumnya jangka panjang sehingga bank menghadapi risiko mismatch, Begitu pula bagi bank pemberi Kredit Pemilikan Rumah (KPR), di mana KPR umumnya berjangka panjang 15 - 20 tahun. Sementara di lain pihak, bank tersebut mempunyal aset yang idle berupa tagihan KPR tersebut.

Guna menjembatani kebutuhan dana tersebut dan memanfaatkan aset yang idle tadi, dimungkinkan dengan cara melakukan asset backed securitization (ABS) atau efek beragun aseEt (EBA) atau melakukan sekuritisasi aset. Sekuritisasi aset merupakan instrumen pendanaan jangka panjang (3-10 tahun) dengan cara mengalihkan atau menjual aset berupa piutang atau tagihan ke pihak lain yang berfungsi khusus yang disebut special purpose vehicle (SPV). Kemudian SPV menerbitkan surat utang yang dljamin dengan portofolio aset tadi. Keuntungan sekuHtisasi net antara lain dapat meningkatkan likuiditas, karena pada dasarnya sekuritisasi aset merupakan penjualan aset, sehingga merupakan sumber dana baru atau tambahan likuiditas yang diperlukan perusahaan. Karena transaksi sekuritisasi aset diperlakukan sebagai penjualan aset, dengan begitu aktiva tertimbang menurut risiko (ATMR) akan berkurang, dan dapat dikatakan dengan jumlah modal yang sama, akan memperbaiki tingkat kecukupan modal dan melakukan ekspansi aktiva. Keuntungan lain, sekuritisasi net ? -khususnya oleh bank, dapat menutupi kesenjangan antara sumber dana dengan penyaluran dana.

Aset-aset yang dapat disekuritisasi adalah aset yang relatif aman, seperti tagihan KPR, tagihan kartu kredit, tagihan kredit kendaraan bermotor, dll. Sekuritisasi aset pada tagihan KPR agak berbeda dengan aset lain, di mana sekuritas hutangnya dapat pula diperdagangkan di pasar khusus mortgage, yang disebut pasar sekunder perumahan (secondary mortgage market). Adanya pasar sekunder perumahan ini akan memberikan likuiditas untuk sektor perumahan secara berkesinambungan dan berdampak pada penurunan tingkat bunga KPR yang dapat dinikmati masyarakat. Naniun, sebagai tahap awal, sekuritisasi aset pada tagihan KPR dijembatarn dengan adanya konsep secondary mortgage facility (SMF) sebagai lembaga yang memberi pinjaman kepada bank pemberi KPR. dengan jaminan portofolio tagihan ¡(PR. Pada SMF, tagihan KPR dijadikan jaminan, jadi bukan merupakan penjualan aset.

Konsep ini telah diterapkan di beberapa negara termasuk Malaysia, yang terbukti berhasil menciptakan suku bunga KPR yang rendah. Indonesia pun mulai mengadaptasi konsep SMF ini, mengingat suku bunga KPR di Indonesia tertinggi di banding negara di Asia Iainnya. Namun, kondisi perekonomian Indonesia yang belum stabil mengakibatkan tertundanya peiaksanaan sekuritisasi aset. Perusahaan yang niemungkinkan penerapan sekuntisasi aset atas tagihan KPR adalah Bank BTN. Bank negara yang mengkhususkan din menyalurkan kredit di bidang perumahan ini memiliki tagihan KPR yang besar jumlahnya. Dengan penerapan sekuritisasi aset melalui mekanisme SMF maupun dalam pengertian ?penjualan aset?, diharapkan BTN mempunyai sumber dana murah berjangka panjang yang cukup besar, sehingga dapat membiayai KPR lebih banyak lagi, dengan begitu dapat memenuhi kebutuhan masyarakat akan perumahan. "

"Sejak sukuk pertama kali diterbitkan pada tahun 2001, pasar sukuk terus mengalami perkembangan secara global sebagai sarana investasi, baik digunakan oleh perusahaan maupun digunakan oleh pemerintah negara. Akan tetapi, terdapat beberapa faktor yang dapat menimbulkan tantangan bagi perkembangan pasar sukuk, salah satunya adalah terjadinya kasus gagal bayar sukuk profil tinggi di beberapa negara. Kasus gagal bayar sukuk yang terjadi di beberapa negara tersebut menunjukan bahwa pengaturan dalam suatu negara mempunyai peran yang signifikan dalam memberikan perlindungan hukum kepada pemegang sukuk dalam hal terjadi gagal bayar sukuk dan rupanya, masih terdapat negara yang tidak mempunyai sistem hukum yang mengayomi dan melindungi pemegang sukuk. Hal tersebut menjadi menimbulkan pertanyaan apakah pengaturan sukuk Indonesia sudah memberikan perlindungan hukum terhadap pemegang sukuk dalam hal sukuk tersebut gagal bayar, terutama karena Indonesia merupakan negara dengan kontribusi terbesar kedua dalam menerbitkan sukuk secara domestik dan internasional. Mengingat bahwa Malaysia adalah satu-satunya negara yang mempunyai kontribusi lebih besar dalam pasar sukuk dibanding Indonesia maka skripsi ini akan membahas dan menganalisis perbandingan pengaturan perlindungan hukum bagi pemegang sukuk yang diatur di Indonesia dengan di Malaysia, yang dapat memberikan rekomendasi untuk perbaikan peraturan di Indonesia. Bentuk penelitian ini adalah yuridis-normatif dengan menggunakan tipologi penelitian deskriptif analitis. Berdasarkan perbandingan yang dilakukan antara Indonesia dengan Malaysia, dapat disimpulkan bahwa peraturan perundang-undangan di Indonesia dan Malaysia telah memberikan perlindungan hukum kepada pemegang sukuk dalam hal terjadi gagal bayar sukuk, baik perlindungan hukum yang bersifat preventif, maupun perlindungan hukum yang bersifat represif. Namun terdapat beberapa persamaan dan perbedaan antara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia dengan di Malaysia. Oleh karena itu, disarankan untuk dilakukan perubahan pengaturan perlindungan hukum pemegang sukuk di Indonesia sehingga menjadi lebih komprehensif, jelas dan menyeluruh.

---

Since the first sukuk issuance in 2001, the sukuk market has continued to develop globally as an investment method, both used by companies and by state governments.  However, there are several factors that can pose a challenge to the development of the sukuk market, one of which is the occurrence of high-profile sukuk default cases. The sukuk default cases that occurred in several countries demonstrates that regulations in a particular country have a significant role in providing legal protection to sukuk holders in the event of a sukuk default and apparently, there are still countries that do not have regulations that protects sukuk holders. This raises the question on whether Indonesia's regulations have provided legal protection for sukuk holders in the event of sukuk defaults, especially since Indonesia is the country with the second largest contribution in the sukuk market, both domestically and internationally. Given that Malaysia is the only country that has a larger contribution to the sukuk market than Indonesia, this thesis will discuss and analyse comparisons between the regulations on the legal protection for sukuk holders regulated in Indonesia with the regulations in Malaysia, which can provide recommendations for improving the regulations in Indonesia. This study utilizes a juridical-normative methodology with a descriptive analytical research typology. Based on the comparative analysis between Indonesia and Malaysia, it can be concluded that both the regulations in Indonesia and Malaysia have provided legal protection to sukuk holders in the event of default on sukuk, both preventive and repressive legal protection. However, there are several similarities and differences between those regulated in the regulations in Indonesia and those in Malaysia. Therefore, it is recommended to make changes to the Indonesian regulations to create a more comprehensive, clear and thorough regulatory framework on the legal protection for sukuk holders."