Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pembentukan kebijakan pengendalian dampak tembakau dipengaruhi oleh faktor diantaranya kesehatan, ekonomi, hukum dan politik. Keempat faktor tersebut merupakan faktor yang saling mempengaruhi didalam membentuk kebijakan pengendalian dampak tembakau. Faktor Kesehatan merupakan faktor yang paling utama dalam pembentukan kebijakan ini. Tingginya prevalensi perokok di Indonesia, perokok dewasa pria maupun wanita, dan terutama perokok remaja dan anak-anak. Rokok menyebabkan sakit dan kematian. Faktor ekonomi tidak seluruhnya mempengaruhi, ekonomi yang terkait beban sakit dan mati saja yang merupakan faktor yang mempengaruhi bagi dibentukan kebijakan ini. Ekonomi terkait pertanian dan industri diatur dalam kebijakan yang berbeda dengan kebijakan pengendalian tembakau. Faktor hukum merupakan faktor yang harus ada dalam memberikan dasar hukum, payung hukum dan menjadi hukum positif yang ditaati dan melindungi kepentingan kesehatan masyarakat dari dampak buruk rokok. Sedangkan faktor politik merupakan faktor penentu dalam mewujudkan kebijakan pengendalian tembakau. Sedangkan faktor politik merupakan kunci bagi sebuah kebijakan untuk dapat diwujudkan menjadi hukum positif. Proses, persepsi dan komitmen dari pembentuk kebijakan merupakan faktor politik yang sangat mempengaruhi pembentukan kebijakan pengendalian dampak tembakau.

---

The making of policies on the control of Tobacco Effects on Health is affected by various factors, including health, economy, law and politics. Those four factors are mutually affecting in the making of policies on the control of tobacco effects. The health factor is the most dominant factor in this matter, including the high level of smokers? prevalence in Indonesia, adult male and female smokers, and especially teenage and child smokers. Cigarettes cause diseases and death. The economic factor does not entirely affect the policy making, only economic aspects which are related to the burden of illness and death are influential to the policy making. Economic aspects related to agriculture and industry are regulated by policies which are separated from the policies on tobacco control. The legal factor must exist in order to provide legal basis and legal umbrella, and will also become the positive law which must be complied with and will protect public health interest from the negative impacts of cigarettes. Whereas the political factor is a determining factor in realizing policies on tobacco control. The political factor is also a key factor for enabling a policy to become a positive law. The process, perception and commitment of the policy-makers constitute the political factors which greatly affect the making of policies on the control of tobacco effects."

"ABSTRAKPencapaian swasembada gula sangat erat kaitannya dengan peningkatan produksi gula nasional dan pengembangan industri pergulaan nasional Penelitian ini ditujukan untuk melihat dampak kebijakan pergulaan dan faktor faktor yang mempengaruhi produksi gula nasional yang dilakukan dalam rentang waktu penelitian dari tahun 1975 hingga 2012 dengan menggunakan metode Regulatory Impact Assessment dan Ordinary Least Square.Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan di periode monopoli Bulog 1975 1998 serta periode bebas dan transisi 1999 2002 memberikan dampak negatif bagi industri pergulaan di Indonesia sedangkan kebijakan di periode proteksi dan promosi 2003 2012 memberikan dampak positif terhadap industri pergulaan di Indonesia disamping itu produksi gula Indonesia dipengaruhi secara signifikan oleh harga gula dalam negeri produktivitas kebijakan proteksi dan promosi impor serta kebijakan periode non Bulog.

---

ABSTRACTThe achievement of sugar self sufficiency is strongly related with the increasing of national sugar productions and must be supported by the regulations set by the goverment This study tried to analyze the impacts of the sugar policies and factors which affect Indonesian sugar production This study was conducted in a span of year 1975 2012 using Regulatory Impact Assessment and Ordinary Least Squared methods.The study found that policies set in Bulog period 1975 1998 and in free and transition period 1999 2002 have more negative impacts while in protection and promotion period has more positive impacts on our national sugar industry Furthermore the national sugar production is significantly affected by domesti sugar prices productivity import tariff and non Bulog period."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh ukuran perusahaan, komposisi aset, pertumbuhan dana tabarru' dan kinerja investasi terhadap kesehatan keuangan asuransi jiwa syariah di Indonesia. Kesehatan keuangan perusahaan dinilai dengan menggunakan model HHM (Hollman, Hayes, dan Murrey) dan rasio keuangan seperti tingkat kecukupan dana, perubahan modal, perkembangan investasi, serta tingkat likuiditas. Metode analisis yang digunakan adalah regresi logistik. Penelitian ini menggunakan data cross section. Data diperoleh dari laporan keuangan asuransi jiwa syariah yang terdapat di BAPEPAM-LK. Jumlah sampel pada penelitian ini adalah 57 perusahaan untuk periode 2007-2010. Hasil pengujian membuktikan bahwa ukuran perusahaan, komposisi aset dan kinerja investasi paling signifikan mempengaruhi kesehatan keuangan perusahaan asuransi jiwa syariah di Indonesia.

---

This study aims to determine the influence of firm size, asset mix, tabarru growth and investment performance to financial health of life takaful in Indonesia. Company's financial health was assessed using HHM model (Hollman, Hayes, and Murrey) and financial ratios such us capital adequacy ratio, change in surplus, investment yield and liqudity. The method of analysis used was logistic regression. This study uses cross section data. Data obtained from life takaful?s financial statements in BAPEPAM-LK. The number of samples in this study were 57 companies for the period 2007-2010. The results of analysis indicate that firm size, asset mix and investment performance has the most significant affect to financial health of life takaful in Indonesia."

"TransJakarta sebagai transportasi publik memiliki kewajiban melaksanakan kebijakan terkait aksesibilitas pada transportasi publik bagi disabilitas yang dibentuk oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi. Namun, masih ditemukan ketidaksesuaian pemberian pelayanan yang aksesibel bagi penyandang disabilitas di TransJakarta. Oleh sebab itu, penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan dengan menggunakan teori implementasi kebijakan publik oleh Merilee S. Grindle (1980). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah post-positivist,teknik pengumpulan data melalui data primer yang dilakukan dengan wawancara mendalam dan data sekunder berupa studi literatur. Hasil analisis menggambarkan bahwa dalam pelaksanaan kebijakan penyediaan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas masih ditemukan sejumlah faktor penghambat. Melalui 21 Indikator masih terdapat 9 indikator yang menjadi penghambat, yaitu kurangnya pelibatan dan komunikasi dengan penyandang disabilitas sehingga terdapat fasilitas yang tidak sesuai, petugas frontlineryang belum memahami pelayanan disabilitas, pelaksana masih belum sepenuhnya tanggap akan masukan stakeholder, instruksi penyediaan fasilitas dalam konten kebijakan yang dibentuk oleh pemerintah masih kurang mendetail, kurangnya sosialisasi dan edukasi terkait fasilitas bagi disabilitas sehingga adanya ketidakpahaman target group serta kurangnya awarenessmasyarakat umum, dan adanya sistem prasarana yang sudah terbentuk belasan tahun sehingga perbaikan fasilitas dilakukan bertahap dan memakan waktu cukup lama.

---

TransJakarta as public transportation has the obligation to implement policies related to accessibility in public transportation for persons with disabilities established by the Central Government and the Provincial Government, however, problems are still found in providing accessible services for persons with disabilities. Therefore, this study aims to describe the factors that influence policy implementation by using the implementation of public policy implementation theory by Merilee S. Grindle (1980). The method used in this research is post-positivist, data collection techniques through primary data conducted by in-depth interviews and secondary data in the form of literature studies. The results of the analysis illustrate that in the implementation of the policy of providing accessibility for persons with disabilities, a number of inhibiting factors are still found. Through 21 Indicators there are still 9 indicators that become obstacles, namely the lack of involvement and communication with people with disabilities so that there are inadequate facilities, lack of frontliner’s understanding of disability service, implementers are still not fully responsive to stakeholder input, the instructions for providing facilities in the policy are still not detailed, lack of socialization and education related to facilities for disabilities so that there is a lack of understanding of the target group and a lack of awareness of the general public, and the existence of an infrastructure system that has been established for a dozen years so the improvement of facilities is carried out in stages and takes quite a long time."

"Anak usia sekolah yang sehat merupakan asset pembangunan bangsa. Keberadaan makanan di sekolah sangat penting, karena akan memenuhi 25-36% kebutuhan energi harian anak. Kebiasaan makan yang tidak sehat (kurang gizi) dapat menyebabkan stunting (perlambatan pertumbuhan anak); penyakit kardiovaskuler, kanker, diabetes dan osteoporosis, sementara untuk jangka pendek dapat menyebabkan dental caries, anemia, overweight dan obesitas. Hasil pengujian Badan POM tahun 2008-2010, menunjukkan 40-44% jajanan anak sekolah secara nasional tidak memenuhi syarat keamanan pangan. Kebijakan Aksi Nasional menuju pangan jajanan anak sekolah (PJAS) yang aman bermutu dan bergizi, merupakan salah satu upaya meningkatkan mutu pangan jajanan anak sekolah dengan cara memberdayakan komunitas sekolah secara mandiri mengawasi pangan jajanan di lingkungannya.Penelitian ini bertujuan untuk melihat faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan Aksi Nasional PJAS di kota Batam beserta efektifitasnya dengan menggunakan analisa implementasi kebijakan dari Mazmanian dan Sabatier. Penelitian dilakukan dengan metode kualitatif, pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dan studi dokumen.Hasil dari penelitian memperlihatkan bahwa implementasi kebijakan Aksi NAsional PJAS di kota Batam sudah terlaksana cukup baik, namun tidak berjalan efektif karena ketidaktepatan dalam menentukan indikator kinerja, tidak ada NSPK terkait peran, tugas dan tanggung jawab kelompok pelaksana, tidak ada strukturisasi pelaksanaan kebijakan tersebut, dan tidak ada dukungan langsung dari DPRD dan Pmerintah kota Batam. Komitmen dari Pemerintah daerah kota Batam masi kurang, karena pengawasan pangan jajanan anak sekolah ini belum menjadi proritas dalam pembangunan kota Batam.

---

Healthy school-age children is a nation-building assets. The presence of food in schools is very important, because it will meet 25-36% of daily energy needs children. Unhealthy eating habits (malnutrition) may cause stunting (slowing the growth of children); cardiovascular disease, cancer, diabetes and osteoporosis, while in the short term can lead to dental caries, anemia, overwight and obesity. Test results of Badan POM RI (National Agency of Drug and Food control) in 2008-2010, showed 40-44% of school children nationwide snacks do not meet food safety requirements. National Action policy toward food snacks schoolchildren (PJAS) quality safe and nutritious, is one effort to improve the quality of food hawker school children by empowering school community independently oversee hawker food in the environment.This study aims to look at the factors that influence the implementation of the National Action policy PJAS in Batam city and along efektitasnya by using analysis of policy implementation Mazmanian and Sabatier. The study was conducted with qualitative methods, data collection is done through in-depth interviews and document.Results of the study showed that the implementation of the National Action policy PJAS in Batam city has done quite well, but is not effective, because of inaccuracy in determining the performance indicators, no NSPK related roles, duties and responsibilities of the executive, there is no structuring the implementation of the policy, and there is no direct support from the parliament and the Government of the city of Batam. The commitment of the local government of Batam city is still lacking, because the snack food supervision of school children has not been a priority in the development of the city of Batam."

"Tesis ini membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pelaksana quality control dalam pengendalian mutu pelatihan di Balai Besar Pelatihan Kesehatan (BBPK) Ciloto. Penelitian ini dilakukan karena peneliti melihat adanya penurunan kinerja pelaksana QC. QC melakukan pengujian atau verifikasi dan penilaian kesesuaian penyelenggaraan pelatihan dengan standar yang ditetapkan, atau kesesuaian penyelenggaraan dengan rencana yang telah dibuatnya. QC diilakukan mulai dari input, proses dan output. Teori yang digunakan untuk melihat kinerja pelaksana QC adalah teori Gibson (1987) yang terdiri dari tiga variabel yang mempengaruhi kinerja yaitu variabel individu, variabel psikologis, dan variabel organisasi.Penelitian ini merupakan studi cross sectional dengan desain mixed method (metode penelitian kombinasi) yaitu suatu metode penelitian yang menggabungkan antara metode kuantitatif dan kualitatif untuk digunakan secara bersama-sama sehingga diperoleh data yang lebih komprehensif, valid, reliabel, dan obyektif. Penelitian ini menggunakan Sequential Explanatory Design dimana pengumpulan dan analisis data kuantitatif dilakukan pada tahap pertama, dan diikuti dengan pengumpulan dan analisis data kualitatif pada tahap ke dua, guna memperkuat hasil penelitian kuantitatif yang dilakukan pada tahap pertama.Hasil dari penelitian ini adalah gambaran kinerja dari Pelaksana Quality Control Di BBPK Ciloto termasuk baik yaitu sebesar 70,19, faktor individu yang mempengaruhi kinerja adalah kemampuan, faktor psikologi yang mempengaruhi kinerja adalah motivasi, tidak ada faktor organisasi yang mempengaruhi kinerja, tetapi mempengaruhi hubungan kemampuan dengan kinerja yaitu kepemimpinan dan desain pekerjaan, faktor yang paling dominan mempengaruhi kinerja pelaksana Quality Control adalah kemampuan.

---

Thesis discusses the factors that affect the performance of implementing quality control in quality control training at the Center for Health Training (BBPK) Ciloto. This research was conducted because researchers saw a decrease in the performance of executing QC. QC or verification testing and conformity assessment training organization with established standards, or implementation conformance with the plans that have been made. QC diilakukan start of input, process and output. Theory is used to see the performance of the implementing QC is the theory of Gibson (1987) which consists of three variables that affect the performance of the individual variables, psychological variables, and organizational variables.This study is a cross-sectional study with a mixed method design (a combination of research methods) is a research method that combines quantitative and qualitative methods to be used together in order to obtain more comprehensive data, valid, reliable, and objective. This study uses Sequential Explanatory Design where quantitative data collection and analysis conducted in the first phase, followed by the collection and analysis of qualitative data in the second stage, in order to strengthen the results of quantitative research conducted in the first phase.The results of this study is an overview of the performance of the Executive Quality Control In BBPK Ciloto included both in the amount of 70.19, the individual factors that affect the performance is the ability, psychological factors affecting performance is the motivation, there is no organizational factors that affect performance, but the ability to affect the relationship with the leadership and performance of the design work, the most dominant factor affecting the performance of the implementing Quality Control is the ability."

"Tesis ini membahas persepsi pegawai Inspektorat Provinsi DKI Jakarta tentang pedoman pelaksanaan SPIP pada BPKP yang dimandatkan oleh Gubernur didalam Pergub Provinsi DKI Jakarta Nomor 171 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan SPIP untuk diterapkan dalam Inspektorat dan faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam proses penyusunan pedoman pelaksanaan SPIP di lingkungan Inspektorat Provinsi DKI Jakarta. Ruang lingkup penelitian ini berfokus pada pelaksanaan SPIP pada Inspektorat Provinsi DKI Jakarta sebagai salah satu organisasi publik pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Penelitian ini menggunakan pendekatan teori institusional sebagai sarana untuk menemukan faktor yang paling mempengaruhi penerapan kebijakan pada Inspektorat Provinsi DKI Jakarta. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian campuran (mixed method) dengan pendekatan metode studi kasus (case study) dengan melakukan studi literatur dan peraturan perundang-undangan, wawancara dan kuesioner. Kesimpulan yang telah didapat adalah rata-rata responden berkeinginan agar SPIP di lingkungan Inspektorat DKI diterapkan dengan menggunakan Perka BPKP No 10 tahun 2013 yang dipakai secara utuh tanpa penyesuaian, namun sedikit dibawah persetujuan yang tegas dan faktor yang menjadi pendorong dalam melaksanakan SPIP berdasarkan teori institusional adalah coercive dan normative isomorphism.

---

This thesis discusses the perceptions of DKI Jakarta Provincial Inspector employees about the guidelines for implementing SPIP in the BPKP mandated by the Governor Regulation No. 171 of 2010 concerning the Implementation of SPIP to be applied in the Inspectorate and factors that need to be considered in the process of drafting SPIP implementation guidelines in the environment DKI Jakarta Provincial Inspectorate. The scope of this research focuses on the implementation of SPIP at the DKI Jakarta Provincial Inspectorate as one of the public organizations in the DKI Jakarta Provincial Government. This study uses an institutional theory approach as a means to find the factors that most influence the implementation of policy at the DKI Jakarta Provincial Inspectorate. The research method used is a mixed method with a case study approach with a study of literature and legislation, interviews and questionnaires. The conclusion that has been obtained is that on average the respondents wished that the SPIP in the DKI Inspectorate`s environment be applied using Perka BPKP No. 10 of 2013 which was used in its entirety without adjustment, but a little under strict agreement and the factors driving SPIP based on institutional theory was coercive and normative isomorphism."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh faktor-faktor rasional yaitu sumber daya, akses informasi, orientasi tujuan dan pengukuran kinerja terhadap efektivitas implementasi penganggaran berbasis kinerja serta pengaruhnya terhadap efektivitas pengendalian yang meliputi pengendalian keuangan dan pengendalian kineja. Sampel penelitian adalah Kuasa Pengguna Anggaran dan Pejabat Pembuat Komitmen pada Satuan Kerja/Instansi Kementerian Keuangan di DKI Jakarta. Pengujian dilakukan dengan Analisis Faktor Konfirmatori dan Analisis Jalur dengan menggunakan software AMOS. Hasil analisis menunjukkan variable sumber daya, orientasi tujuan dan pengukuran kinerja berpengaruh positif secara signifikan terhadap efektivitas implementasi penganggaran berbasis kinerja, demikian pula penganggaran berbasis kinerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas pengendalian keuangan dan efektivitas pengendalian kinerja.

---

ABSTRACTThe objectives of this research to examine the influence of the rational factors of resources, access to information, goal orientation and performance measurement toward the effectiveness of implementation of Performance-Based Budgeting (PBB) and its influence on the effectiveness of controls covering financial control and performance control. The research sample is Authorized Budget and Committing Officer at Unit/Agency Ministry of Finance in Jakarta. Testing conducted by Confirmatory Factor Analysis and Path Analysis using AMOS software. The analysis showed variables resources, orientation of goals and performance measurement are significantly positive effect on the effectiveness of the implementation of performance-based budgeting, as well as performance-based budgeting has positive and significant impact on the effectiveness of financial control and performance control effectiveness."

"Keamanan pangan merupakan salah satu isu internasional. Bahaya penggunaan antibiotik pada budidaya hewan menjadi salah satu penyumbang timbulnya resistensi pada manusia. DiIndonesia, lazim digunakan antibiotik sebagai growth promotor pada budidaya hewan.Larangan penggunaan hormon dan antibiotik imbuhan pakan tertulis dalam Undang-UndangNo. 18 tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan yang kemudian diperjelasdengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 14/Permentan/PK.350/5/2017 tentang Klasifikasi Obat Hewan. Tesis ini membahas faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan kebijakan larangan penggunaan hormon dan antibiotik imbuhan pakan, khususnya faktor kesehatan, hukum, politik, dan ekonomi. Penelitian menggunakan studi deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Data dikumpulkan menggunakan wawancara mendalam dan studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor ekonomi memiliki pengaruh lebih kuat dibandingkan faktor politik, hukum dankesehatan.

---

Food safety is an international issue. Using antibiotic in poultry production is dangerous and it could be caused of antibiotic antimicrobial resistance for human. In Indonesia, poultries using antibiotic as growth promoter AGP. The prohibition of hormones andantibiotics as feed additive using written in Act 18 of 2009 on Livestock and Animal Health, which is then clarified by the Regulation of the Minister of Agriculture No.14 Permentan PK.350 5 2017 on Classification of Animal Drugs. This thesis discusses the factors that influence the making policy of prohibiting the use ofhormones and antibiotics as feed additive, especially health, legal, politic, and economicfactors.This is a descriptive study by qualitative approach. The data were collected by of in depthinterview and literature review. The result is the economy factor is more influence thanpolitic, legal and health`s factor."

"Latar belakang penelitian ini adalah peningkatan biaya kesehatan yang terus meningkat sedangkan anggaran yang disediakan terbatas. Sehingga memerlukan analisis yang lebih mendalam mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi peningkatan biaya kesehatan tersebut. Penelitian ini menggunakan studi crosssectional dengan metode kuantitatif, dengan melihat factor umur, jenis kelamin, pendidikan, diagnosis dan rata-rata biaya obat yang diresepkan sesuai dengan data sekunder yang didapat melalui data tagihan provider yang menjadi langganan PT PLN dalam memberikan layanan kesehatan. Dan berdasarkan hasil penelitian, faktor yang mempengaruhi biaya kesehatan dalah umur dan diagnosis penyakit.Disamping hal tersebut, tempat layanan kesehatan rumah sakit juga memiliki andil dalam peningkatan biaya kesehatan dibandingkan dokter praktek.Sehingga menyikapi permasalahan tersebut, diperlukan kebijakan di PT PLN untuk memberlakukan sistem pengobatan yang berjenjang, dari dokter umum ke pengobatan dokter spesialis.

---

The background of this research is to increase health costs continue to rise while the budget is limited. Thus require a more in-depth analysis of the factors that affect the health cost increases. This study used cross sectional study with quantitative methods, by looking at the factors age, sex, education, diagnosis, and the average cost of prescription drugs in accordance with secondary data obtained through billing data providers be subscribed by PT PLN in providing health services. And based on research results, factors that affect health care costs is age and diagnosis of the disease. Where health-care hospital also has contributed to the increase in health costs than doctors practice. So addressing these problems, needed policy at PT PLN to enforce treatment system a tiered, from general practitioners to medical specialists."