Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tujuan penelitian untuk mengetahui pelaksanaan, peluang, kendala dan potensi pengembangan aktivitas sekuritisasi tagihan KPR melalui Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset (KIKEBA) pada bank yang menjadi pelopor aktivitas tersebut. Bagi bank, sekuritisasi aset menjadi alternatif strategi pendanaan jangka panjang yang ditujukan untuk mengatasi masalah mismatch antara pembiayaan kredit bertenor panjang dengan sumber dana jangka pendek. Dana segar hasil sekuritisasi dapat membantu bank memperbesar kapasitas pembiayaan KPR bagi masyarakat. Dalam pelaksanaannya masih terdapat kendala pemasaran produk KIK-EBA, karena relatif baru bagi investor. Namun, mengingat kebutuhan perumahan tinggi dan untuk pembiayaannya membutuhkan dana yang besar, maka kedepannya sekuritisasi aset akan semakin berkembang dengan dukungan semua pihak yang terlibat.

---

The purpose of this study is to know the implementations, opportunities,obstacles and development of mortgage asset securitization through Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset (KIK-EBA) at one bank that became a pioneer in securitization. This activity has become an alternative strategy for long term financing to resolve mismatch problems between lending and third party fund. The proceeds of mortgage asset securitization could enhance bank's capacity in lending. However, this kind of investment (EBA) still new in Indonesia and takes time to improve. In the future, EBA will take an important role in the financing market since the demand of housing is high. Nevertheless, the need of housing is absolutely high in the society and for financing the mortgages, bank needs a huge of funds. In the future, this kind of activity will be growing with some support from all parties."

"Ketersediaan dana jangka panjang memang sangat dibutuhkan oleh perusahaan dalam rangka pengembangan usahanya, termasuk di bidang usaha perbankan. Bagi bank, agar tenis berkembang maka haruslali memberikan kredit yang Iebíh banyak. Namun, bank mempunyai beberapa kendala antara lain sumber dana bank bersifat jangka pendek (giro, tabungan, deposito), sedangkan kredit umumnya jangka panjang sehingga bank menghadapi risiko mismatch, Begitu pula bagi bank pemberi Kredit Pemilikan Rumah (KPR), di mana KPR umumnya berjangka panjang 15 - 20 tahun. Sementara di lain pihak, bank tersebut mempunyal aset yang idle berupa tagihan KPR tersebut. Guna menjembatani kebutuhan dana tersebut dan memanfaatkan aset yang idle tadi, dimungkinkan dengan cara melakukan asset backed securitization (ABS) atau efek beragun aseEt (EBA) atau melakukan sekuritisasi aset. Sekuritisasi aset merupakan instrumen pendanaan jangka panjang (3-10 tahun) dengan cara mengalihkan atau menjual aset berupa piutang atau tagihan ke pihak lain yang berfungsi khusus yang disebut special purpose vehicle (SPV). Kemudian SPV menerbitkan surat utang yang dljamin dengan portofolio aset tadi. Keuntungan sekuHtisasi net antara lain dapat meningkatkan likuiditas, karena pada dasarnya sekuritisasi aset merupakan penjualan aset, sehingga merupakan sumber dana baru atau tambahan likuiditas yang diperlukan perusahaan. Karena transaksi sekuritisasi aset diperlakukan sebagai penjualan aset, dengan begitu aktiva tertimbang menurut risiko (ATMR) akan berkurang, dan dapat dikatakan dengan jumlah modal yang sama, akan memperbaiki tingkat kecukupan modal dan melakukan ekspansi aktiva. Keuntungan lain, sekuritisasi net ? -khususnya oleh bank, dapat menutupi kesenjangan antara sumber dana dengan penyaluran dana. Aset-aset yang dapat disekuritisasi adalah aset yang relatif aman, seperti tagihan KPR, tagihan kartu kredit, tagihan kredit kendaraan bermotor, dll. Sekuritisasi aset pada tagihan KPR agak berbeda dengan aset lain, di mana sekuritas hutangnya dapat pula diperdagangkan di pasar khusus mortgage, yang disebut pasar sekunder perumahan (secondary mortgage market). Adanya pasar sekunder perumahan ini akan memberikan likuiditas untuk sektor perumahan secara berkesinambungan dan berdampak pada penurunan tingkat bunga KPR yang dapat dinikmati masyarakat. Naniun, sebagai tahap awal, sekuritisasi aset pada tagihan KPR dijembatarn dengan adanya konsep secondary mortgage facility (SMF) sebagai lembaga yang memberi pinjaman kepada bank pemberi KPR. dengan jaminan portofolio tagihan ¡(PR. Pada SMF, tagihan KPR dijadikan jaminan, jadi bukan merupakan penjualan aset. Konsep ini telah diterapkan di beberapa negara termasuk Malaysia, yang terbukti berhasil menciptakan suku bunga KPR yang rendah. Indonesia pun mulai mengadaptasi konsep SMF ini, mengingat suku bunga KPR di Indonesia tertinggi di banding negara di Asia Iainnya. Namun, kondisi perekonomian Indonesia yang belum stabil mengakibatkan tertundanya peiaksanaan sekuritisasi aset. Perusahaan yang niemungkinkan penerapan sekuntisasi aset atas tagihan KPR adalah Bank BTN. Bank negara yang mengkhususkan din menyalurkan kredit di bidang perumahan ini memiliki tagihan KPR yang besar jumlahnya. Dengan penerapan sekuritisasi aset melalui mekanisme SMF maupun dalam pengertian ?penjualan aset?, diharapkan BTN mempunyai sumber dana murah berjangka panjang yang cukup besar, sehingga dapat membiayai KPR lebih banyak lagi, dengan begitu dapat memenuhi kebutuhan masyarakat akan perumahan. "

"Sekuritisasi aset merupakan strategi inovatif untuk memperoleh sumber dana jangka panjang, yang memungkinkan bank untuk mengatasi risiko likuiditas dan masalah maturity mismatch. Bank juga akan mendapatkan fee based income berupa servicing fee karena berperan sebagai servicer. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui korelasi servicing fee terhadap fee based income dan laba tahun berjalan, serta mengetahui kondisi terkini pelakasanaan sekuritisasi aset oleh BTN dan potensi pengembangan di masa mendatang khususnya dari sisi permintaan dan penawaran. Pengolahan data dilakukan untuk mengetahui korelasi servicing fee terhadap fee based income dan laba tahun berjalan. Wawancara juga dilakukan untuk mengetahui kondisi terkini pelaksanaan sekuritisasi aset BTN termasuk pengembangan dari sisi permintaan dan penawaran transaksi tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa servicing fee yang diperoleh dari aktivitas sekuritisasi aset berkorelasi meskipun tidak signifikan terhadap fee based income dan tidak memiliki korelasi yang signifikan terhadap laba tahun berjalan BTN. Hingga kini BTN tetap melakukan sekuritisasi aset karena instrumen EBA masih diminati oleh terutama investor institusional dan sebagai altenatif pendanaan jangka panjang bagi BTN.

---

Asset securitization is an innovative strategy for obtaining long-term sources of funds, allowing bank to overcome liquidity risk and maturity mismatch problems. Banks will also receive fee- based income in the form of servicing fees because they act as servicers. This study aims to determine the correlation between servicing fees and fee-based income and profit, as well as to find out the current condition of asset securitization by BTN and the potential for future development, especially from the supply and demand side. Data processing is carried out to determine the correlation between servicing fees and fee-based income and profit. Interviews were also conducted to find out the current condition of the implementation of BTN asset securitization including the development of the demand and supply side of the transaction. The results of the study show that servicing fees obtained from asset securitization activities are correlated although not significantly with fee-based income and do not have a significant correlation with profit of BTN. Until now, BTN continues to perform asset securitization because EBA instruments are still in demand by institutional investors and as a long-term funding alternative for BTN."

"Tesis ini membahas pilihan atas alternatif pendanaan yang lebih baik antara Obligasi dan Sekuritisasi Aset untuk PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Saat ini permasalahan maturity mismatch yang dihadapi oleh perusahaan menyebabkan bank menghadapi risiko likuiditas yang tinggi, untuk itu tulisan ini akan menganalisis melalui rasio keuangan bagaimana dampak terhadap pos-pos laporan keuangan setelah menggunakan alternatif dari pendanaan tersebut. Penelitian ini merupakan studi kasus pada perusahaan dengan desain deskriptif. Hasil penelitian menyarankan bahwa perusahaan lebih baik menggunakan dan mempertahankan pendanaan melalui Sekuritisasi Aset selain dapat menghindari perusahaan terhadap resiko kredit namun juga secara kontinyu dapat meningkatkan fee based income.

---

This thesis explores a better alternative funding options between Bond and Asset Securitization for PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Presently maturit y mismatch problems faced by the company led to banks facing high risk liquidity, for that reason this paper will analyze how the impact of the financial ratios of the financial statements of the posts after using of the said alternative financing. This research is studying the case in companies with a descriptive design. The results suggest that the company is better to use and maintain the financing through Asset Securitization in order to not only avoid credit risk but also can continuously improve the fee-based income."

"Penulisan tesis ini menggunakan metode penelitian pendekatan kualitatif yang merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, dengan data sekunder sebagai sumber datanya. Yang menjadi permasalahan adalah bagaimana cara pengalihan aset dalam transaksi sekuritisasi aset, serta kedudukan Bank terhadap pihak lain dalam transaksi tersebut. Selain itu akan dijelaskan pula status hukum dari agunan yang dijaminkan kepada Bank yang melakukan sekuritisasi aset atas tagihan Kredit Perumahan Rakyatnya. Dalam transaksi sekuritisasi aset, pengalihan piutang (aset) yang secara jual putus (true sale} oleh originator kepada penerbit akan menyebabkan beralihnya hak milik atas piutang tersebut. Dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) pengalihan piutang dapat dilakukan dengan dua cara yaitu dengan cessie dan subrogasie. Dalam konteks sekuritisasi aset yang terjadi bukanlah pembayaran oleh pembeli piutang (penerbit EBA) atas seluruh utang debitur kepada originator (bank), akan tetapi yang terjadi adalah penjualan piutang oleh originator kepada penerbit EBA. Berdasarkan cara pengalihan piutang, pengalihan piutang dari originator kepada penerbit bukan dilakukan melalui subrogasie melainkan melalui cessie.

---

In writing this thesis, writer uses quality measurement reseach method which results are in a descriptive data, with secondary data as the main resources. The main assesment is how to transfer asset in an asset securitization, and Bank's capacity towards other parties in such transaction. In asset securitization, a transfer of receivables with a true sale carried out by an originator to an issuer will result in a transfer of the ownership of the receivables. Further, this thesis also explains the legal status of collateral which are in bank's possession that executes asset securitization in secondary mortgage facility. In the Indonesian Civil Code, a transfer of receivables could be done with 2 (two) methods, (i) cessie and (ii) subrogasie. In the asset securitization context what is really ocurred is not the payment by the issuer of the whole debtor's debt to the originator (bank), but a sale of receiveables by the originator. In the context of transfer of receivables could be performed, the transfer by the originator to an issuer is not with subrogasie."

"Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari keseluruhan proses dari praktik sekuritisasi aset terkini yang dilakukan oleh Jasa Marga, sebuah BUMN Jalan Tol terbesar di Indonesia. Menjadi menarik karena business nature perusahaan yang tidak memiliki aset keuangan seperti piutang yang dapat disekuritisasi. Hasil penelitian menemukan bahwa aset keuangan yang disekuritisasi ternyata sintetis atau buatan, berupa surat berharga hak atas pendapatan atas salah satu ruas jalan tol di masa mendatang. Selain itu, ditemukan juga bahwa EBA Jasa Marga memiliki praktik yang berbeda dengan EBA pada umumnya serta memiliki finance cost yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan obligasi. Dengan demikian, sekuritisasi aset bisa saja dijadikan sebagai alternatif pembiayaan infrastruktur terutama bagi perusahaan dengan tingkat leverage yang tinggi namun perusahaan harus memiliki aset keuangan riil untuk disekuritisasi serta mampu menekan tingginya biaya dalam penerbitan EBA.

---

This research aims at studying the entire process of the latest asset securitization practices conducted by Jasa Marga, the biggest Toll Road State Owned Enterprise in Indonesia. It becomes interesting as the business nature of the company who does not have financial assets such as receivables that can be securitized. The results of the study found that securitized financial assets are synthetic or artificial, in the form of securities of rights upon revenues of one of the toll roads in the future. In addition, it was also found that Jasa Marga ABS has different practices compared to ABS in general and has higher financial costs compared to bonds. Therefore, asset securitization may become an infrastructure financing alternative particularly for companies with high leverage ratio but they should have real financial assets to securitized and able to reduce the high costs of issuing ABS. "

"Laporan magang ini membahas mengenai audit atas aset tetap pada PT Bank XYZ. Dalam laporan ini dijelaskan mengenai prosedur audit atas aset tetap yang dilakukan oleh KAP ABC beserta analisisnya. Dari hasil analisis, secara umum prosedur audit yang telah dilakukan oleh KAP ABC telah sesuai dengan teori serta standar audit yang berlaku. Selain itu, dalam laporan magang ini juga dijelaskan mengenai temuan audit selama proses audit atas akun aset tetap pada PT Bank XYZ.

---

The internship report discusses about audit on fixed asset of PT Bank XYZ. The internship report describes about the audit procedure done by KAP ABC and its analysis. The audit procedure, which applied by KAP ABC, have complied with the theory and the prevailed audit standards. Moreover, this internship report also explained about the audit findings during the audit process on fixed asset of PT Bank XYZ."

"Tesis ini membahas mengenai sumber pendanaan dengan cara melakukan sekuritisasi terhadap tagihan KPR PT XYZ. Penelitian ini dilakukan dengan cara membandingkan beban bunga dari empat sumber pendanaan, yaitu Dana Pihak Ketiga, Initial Public Offering, Obligasi dan sekuritisasi aset. Data yang digunakan adalah laporan keuangan PT. XYZ Tbk per 31 Desember 2010. Dari hasil analisis diperoleh kesimpulan bahwa sekuritisasi aset bukanlah sumber pendanaan yang termurah bagi PT XYZ akan tetapi sekuritisasi aset mempunyai kontribusi terhadap kinerja keuangan PT XYZ.

---

This thesis discusses about the source of funding by doing of securitization of claim from KPR PT XYZ. Research done by comparing cost of fund from four sources of funding, that are Dana Pihak Ketiga, Initial Public Offering, bonds, and asset securitization. The data that we used are the financial statements of PT XYZ as of December 31, 2010. The conclusion from results of analysis that asset securitization is not the cheapest source of financing for PT XYZ, but asset securitization have the impact for financial performance of PT XYZ."

"Dalam berbagai hubungan hukum di bidang bisnis, perbankan, bahkan kegiatan sosial, kebutuhan akan pembuktian tertulis berupa akta otentik semakin meningkat sejalan dengan berkembangnya tuntutan akan kepastian hukum dalam berbagai kegiatan ekonomi dan sosial. Perkembangan ini juga berpengaruh besar terutama dalam bidang perbankan. Notaris merupakan salah satu unsur penting dalam setiap operasional transaksi perbankan, terutama dalam pembuatan akta-akta perjanjian kredit/pembiayaan serta pembuatan akta-akta terkait dengan penyelesaian kredit macet. Salah satu upaya penyelesaian kredit macet pada bank yang diatur melalui Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 31/150/KEP/DIR tanggal 12 November 1998 tentang Restrukturisasi Kredit yang telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia No 2/15/PBI/2000 adalah dengan dilakukannya pengambilalihan agunan/ aset debitur atau dewasa ini dikenal dengan sebutan AYDA (Aset Yang Diambilalih). Pelaksanaan AYDA dilakukan melalui penyerahan sukarela oleh debitur, lelang Hak Tanggungan dan melalui pengambilalihan melalui proses hukum. Pengambilalaihan aset debitur oleh bank dilakukan melalui perbuatan hukum kompensasi dengan membuat Akta Jual Beli atau Perjanjian Pengikatan Jual Beli oleh Notaris sebagai alas hukum yang sah dalam peralihan haknya. Metode penulisan yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif dengan tahap penulisan kepustakaan (library Research) dan penggunaan data sekunder. Penulisan ini menggunakan tipe penelitian deskriptif dan penelitian evaluatif. Sehingga dapat diperoleh gambaran mengenai permasalahan secara jelas baik dari segi perundang-undangan maupun di dalam realita dan melihat keberhasilan pelaksanaan AYDA dalam upaya penyelesaian kredit macet pada bank.

---

In various legal relationships in business, banking, and even social activities, the need for written evidence in the form of an authentic act is increasing in line with growing demand for the rule of law in various economic and social activities. This development is influence in banking sector. Notary is one of important element in banking operations, especially in making the deed of loan agreement / financing and the making of the deed of settlement relating to bad debts. One of the remedies of bad loans at banks regulated by Decree of the Board of Directors of Bank Indonesia number 31/150/KEP/DIR dated 12 November 1998 on Debt Restructuring as amended by Bank Indonesia Regulation No. 2/15/PBI/2000 is to do a takeover collateral / assets of the debtor or today known as Asset Settlement (AYDA). The implementation of AYDA through voluntary surrender by the debtor, auctions and through acquisition Mortgages through a legal process. Asset Settlement of the debtor by the bank through legal action compensated by making the Deed of Sale and Purchase or Sale and Purchase Agreement by the Notary as valid legal base in the transition right. Writing method used is normative legal research with library Research and using the secondary data. The type of research is descriptive and evaluative research. To gets explanation of the problem both in terms of legislation and in reality and to seeing the successful implementation of asset settlement in completion of bad loans in banks."

"Tesis ini membahas penyelesaian kredit macet oleh Bank dengan melakukan pengambilalihan agunan debitur (AYDA). Pada praktiknya penyelesaian kredit macet melalui mekanisme pengambilalihan agunan debitur (AYDA) tidaklah mudah dan ditemui beberapa masalah dan hambatan. Oleh karena penelitian ini bermaksud menganalisis pelaksanaan pengambilalihan agunan debitur (AYDA) pada praktik yang ada di lapangan khususnya dalam hal ini pada PT Bank X sebagai alternatif penyelesaian kredit macet dan mengidentifikasi apa saja hambatan yang ditemui dalam pelaksanaan AYDA pada PT Bank X serta upaya yang perlu dilakukan Bank untuk mengatasi hambatan tersebut. Penulisan tesis ini menggunakan metodologi penelitian yuridis normatif yaitu mengkaji Peraturan Perundang-undangan, teori hukum dan yurisprudensi yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Data penelitian yang dipergunakan meliputi data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan melalui wawancara serta data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Tipologi penelitian ini adalah deskriptif analitis dan metode analisis data dengan yuridis kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa penyelesaian kredit macet pada PT Bank X melalui mekanisme AYDA dilakukan berdasarkan rekomendasi Komite Remedial dan pengambilalihan diserahkan kepada Divisi Penyelesaian Kredit (DPYK) baik melalui jual beli secara langsung, pelelangan ataupun pemberian surat kuasa oleh pemilik agunan. Setelah pengambilalihan agunan, Bank juga wajib melakukan pengelolaan, perawatan dan monitoring secara berkala terhadap penyelesaian AYDA yang dimiliki. Hambatan dalam pelaksanaan AYDA pada PT Bank X dapat timbul baik dari aspek internal seperti biaya AYDA yang cukup besar dan pengendalian internal yang lemah dalam pelaksanaan AYDA, serta aspek eksternal seperti hambatan dari pihak ketiga/pemilik agunan dan hambatan yang berasal dari Negara (Pemerintah).

---

This thesis discusses the settlement of bad debts by the Bank by acquisition of the debtor collateral (Foreclosed Collateral). In practice, the settlement of bad debts through the mechanism of debtor collateral acquisition is not easy and encountered several problems and obstacles. Therefore this study intends to analyze the implementation of the debtor collateral acquisition (Foreclosed Collateral) on practices, especially in this case at PT Bank X as an alternative bad debts settlement and explain what obstacles are encountered in implementing Foreclosed Collateral at PT Bank X as well as necessary efforts conducted by the Bank to overcome these obstacles. This thesis uses a normative juridical research methodology, including studying legislation rules, legal theory and jurisprudence that are relevant to the problem under study. The research data used includes primary data which is data obtained directly from the field through interviews and secondary data obtained through the study of literature. The typology of this research is analytical descriptive and the data analysis method used is qualitative juridical. The results showed that the settlement of bad debts at PT Bank X through the Foreclosed Collateral mechanism was carried out based on the Remedial Committee recommendations and the collateral acquisition was carried out by the Credit Settlement Division (DPYK) either through direct buying and selling, auctions or the issuance of a power of attorney. After the Bank has taken over the debtor`s collateral (Foreclosed Collateral), Bank is required to manage, maintain and monitor periodically the Foreclosed Collateral settlement. Obstacles in the implementation of debtor collateral acquisition (Foreclosed Collateral) in PT Bank X can arise either from internal aspects such as big cost and weak internal controls in the implementation of debtor collateral acquisition (Foreclosed Collateral), as well as external aspects such as obstacles from third parties/owners of collateral and obstacles originating from the State (Government). "