Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini membahas aspek kelembagaan koperasi Mitra Tani Parahyangan dalam melaksanakan program one village one product (OVOP) yang dibina oleh Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah. Tujuan dari skripsi ini adalah untuk menggambarkan kelembagaan koperasi yang terpilih sebagai pelaksana program OVOP dengan melihat aspek kultural dan aspek struktural sebagai acuan analisis. Penelitian ini menggunakan pendekatan positivis dengan metode penelitian kualitatif untuk mendapatkan sejumlah data dan informasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aspek kultural dan aspek struktural koperasi ada dalam kategori buruk, sehingga simpulan dari penelitian ini menyatakan bahwa Mitra Tani Parahyangan memiliki kelembagaan yang buruk dalam melaksanakan program OVOP.

---

This thesis discusses the institutional aspects of cooperative Mitra Tani Parahyangan. in implementing the program one village one product (OVOP) is fostered by the Ministry of Cooperatives and Small and Medium Enterprises. The purpose of this Thesis is to describe the institutional cooperative that was selected as the implementing OVOP program by looking at aspects of the cultural and structural aspects as a guidance to analyze. This research uses a positivist approach with qualitative research methods to get some data and information.

The results suggest that the cultural aspects and structural aspects of the cooperative is in the bad category, so the conclusions of this study states that Mitra Tani Parahyangan have poor institutional OVOP in implementing the program."

"One Village One Product (OVOP) merupakan pendekatan pengembangan potensi daerah di satu wilayah untuk menghasilkan satu produk yang khas dan unik dari sumber daya lokal tetapi dapat bersaing secara global yang diperuntukan untuk mewujudkan pembangunan ekonomi kerakyatan guna meningkatkan taraf kehidupan dan kesejahteraan masyarakat setempat. Dalam mewujudkan pengembangan ekonomi lokal tersebut diperlukan adanya peran dan komitmen dari pimpinan daerah guna pengembangan komoditas unggulan daerah melalui pendekatan One Village One Product (OVOP). Penelitian ini sendiri bertujuan untuk menganalisis peran kepemimpinan bupati dalam pelaksanaan program One Village One Product (OVOP) berdasarkan teori peran kepemimpinan yang dikemukakan oleh Mintzberg (1973). Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan positivist. Penelitian ini dikategorikan ke dalam penelitian deskriptif, murni, cross-sectional dan studi lapangan melalui metode wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Berdasarkan hasil penelitian peran kepemimpinan bupati dalam pelaksanaan OVOP di Wonosobo meliputi figurehead, leader, liaison, monitor, disseminator, spokesperson, disturbance handler, ressource allocator, dan negotiator.

---

One Village One Product (OVOP) is a regional development approach to produce a distinctive and unique local products but can compete globally which is intended to realize the social economic development and achieve equitable prosperity for its local community. In realizing local economic development, commitment and the role of regional leaders are needed to realize the development of regional’s commodity approach through the One Village One Product (OVOP) program. This study aims to analyze the regent’s leadership role in the implementation of One Village One Product (OVOP) which is based on leadership roles theory by Mintzberg (1973). This research is using a positivist approach. This research is categorized into descriptive study, pure, cross-sectional, and field study through in-depth interviews and literature study. Based on the research results, regent’s leadership role in the implementation of One Village One Product (OVOP) in Wonosobo includes figurehead, leader, liaison, monitor, disseminator, spokesperson, disturbance handler, ressource allocator, and negotiator role."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi internasionalisasi produk Industri Kecil dan Menengah IKM Anyaman Ketak di sentra One Village One Product OVOP . Terdapat tiga variabel terkait dengan internasionalisasi yang akan diteliti yaitu: 1 Orientasi Pasar/OP, 2 Keunggulan Bersaing/KB; dan 3 Kebijakan Pemerintah/KP. KB berperan sebagai variabel independen dan juga mediasi antara OP dan KP terhadap internasionalisasi.Penelitian ini menggunakan metode kuantitaif dengan kuesioner terstruktur yang diisi oleh 50 korensponden di Sentra IKM Anyaman Ketak di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Terdapat 7 hipotesis yang dikembangkan dalam penelitian ini yang selanjutnya dianalisis melalui analisis jalur dan SEM.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa OP dan KP berpengaruh secara positif signifikan terhadap KB. pengaruh positif juga ditemukan antara OP, KB dan KP terhadap internasionalisasi. KB memiliki nilai tertinggi yang mempengaruhi internasionalisasi. Sementara itu, OP dan KP secara tidak langsung tidak menunjukkan hasil yang signifikan terhadap internasionalisasi.

---

ABSTRACT

This research aimed to evaluate internationalization product rsquo s of Small and Medium Industry Anyaman Ketak under the One Village One Product OVOP by study the three Variabelfactors influencing internationalization 1 Market Orientation MO, 2 Competitive Advantage CA and 3 Government Policy GPintercede to model Internationalisation product. Competitive advantage act as independent varabel and a mediator between market orientation and govenrment regulation to internationalization.The data so obtained are analyzed for correlation regression analysis to test Hypotheses 1 7 using a structured questionnaire a total sample of 50 corespondenin West Nusa Tenggara. The statistics used in data analysis is the Path Analysis with SPSS.The study showed that MO and GP have a positive and significant influence to CA. A significant positive relationship is also found between theMO, CA and GP to internationalisarion. CA was the most influential factor to internationalization. Otherwise, MO and GP had not an indirect effect on the internationalization, not being mediated by CA. A detailed discussion of each variable including its roles and importance is provided."

"One Village One Product (OVOP) merupakan program unggulan yang digagas oleh Pemerintah Jepang sebagai proyek untuk memajukan perekonomian suatu desa dengan menonjolkan produk lokalnya yang khas. Program ini sudah banyak diadopsi oleh beberapa negara dengan tujuan yang sama, termasuk Indonesia. Pengembangan program OVOP di Indonesia tidak terlepas dari peranan Hak Kekayaan Intelektual. Pengembangan program OVOP difokuskan bagi para pelaku usaha dalam skala kecil dan menengah (UKM) yang banyak tersebar di Indonesia, dimana mereka perlu memperoleh perlindungan hukum terkait HKI, terutama dalam hal penggunaan merek sebagai identitas produknya. Namun temuan di lapangan mengindikasikan bahwa masih banyaknya kendala yang dihadapi UKM dalam pendaftaran merek, dengan demikian UKM perlu disosialisasikan mengenai penggunaan merek kolektif sebagai salah satu jalan keluar permasalahan.

---

One Village One Product (OVOP) is a flagship program, initiated by the Government of Japan, as a project to promote the economy of a village with a distinctive feature local products. This program has been widely adopted by several countries with the same purpose, including Indonesia. Development of OVOP program in Indonesia cannot be separated from the role of Intellectual Property Rights. OVOP program development focused for business on small and medium scale enterprises (SMEs) throughoutIndonesia, where they need to obtain IPR-related legal protections, especially in terms of the use of the brand identity products. However, findings from the reak activities indicate that there are still many obstacles faced by SMEs in the registration of the brand, so SMEs need to be disseminated on the use of collective brand as one way out of the problem."

"Penelitian ini memaparkan program One Village One Product (OVOP) yang dilaksanakan oleh PKPU selaku lembaga sosial non pemerintah (NGO) secara deskriptif-analitis. Penelitian ini bertujuan untuk memaparkan secara mendalam desain dan proses berlangsungnya program OVOP sebagai sebuah program pembangunan komunitas dengan pendekatan social planning. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik field trip, dimana peneliti melakukan observasi, wawancara, dan pengambilan data sekunder sebagai metode pengumpulan data. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa program OVOP yang dilakukan PKPU sudah menerapkan secara baik konsep pembangunan komunitas dari aspek tujuan, prinsip, struktur, perencanaan, persiapan, dan implementasi.

---

This study presents One Village One Product (OVOP) program which was carried out by PKPU as a non government organization (NGO) in descriptive-analytic way. The purpose of this research was to expose in-depth design and process of the OVOP program with social planning approach. This study uses qualitative and field trip method, in which researchers conduct observations, interviews, and secondary data retrieval as a method of data collection. The results of this study showed that the OVOP program performed by PKPU is sufficient according to the concepts of community development such as objectives, principles, structures, planning, preparation, and implementation."

"Penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia dengan Ikatan Notaris Indonesia (INI) pada tanggal 4 Mei 2004 telah menerbitkan Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 98/KEP/M.KUKM/IX/2004 dan sekaligus membuat perubahan dalam prosedur pendirian koperasi yaitu proses pembuatan akta pendirian, perubahan anggaran dasar, dan akta-akta lain berkaitan dengan koperasi sebagai badan hukum maka hal tersebut harus dilakukan dihadapan notaris. Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan mutu pelayanan hukum kepada masyarakat. Dari latar belakang tersebut terdapat beberapa pokok permasalahan yaitu pelaksanaan dan eksistensi Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor: 98/KEP/M.KUKM/IX/2004 kaitannya dengan peranan notaris dalam pembuatan akta pendirian koperasi pada masa yang akan datang dan hubungan antara Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor: 98/KEP/M.KUKM/IX/2004 dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang bersifat deskriptif analitis dengan metode kualitatif. Hasil penelitian ini antara lain adalah Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor: 98/KEP/M.KUKM/IX/2004 ini akan tetap menunjukkan eksistensinya pada masa yang akan datang apabila para pendiri koperasi, pengurus koperasi, anggota koperasi, notaris pembuat akta koperasi, dan pejabat dinas koperasi tetap mempertahankan konsistensi pelaksanaannya dan Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor: 98/KEP/M.KUKM/ IX/2004 tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.

---

Signing a memorandum of understanding (MoU) between the Ministry of Cooperatives and Small and Medium Enterprises of the Republic of Indonesia with the Indonesian Notaries Association (INI) on May 4, 2004 has issued a Decree of the Minister of Cooperatives and Small and Medium Enterprises of the Republic of Indonesia Number: 98/KEP/M.KUKM/IX/2004 and simultaneously make changes in the procedure of establishment of cooperatives is the process of making the deed of establishment, amendment and other deeds relating to the cooperative as a legal entity then it should be done before Notary. It is intended to improve the quality of legal services to the community.

From this background there are some fundamental problems of the implementation and the existence of Decree of the State Minister of Cooperatives and Small and Medium Enterprises Number: 98/KEP/M.KUKM/IX/2004 relation to the role of the notary in the deed of establishment of cooperatives in the future and Relationships between Decree of the State Minister of Cooperatives and Small and Medium Enterprises Number: 98/KEP/M.KUKM/IX/2004 with Law Number 30 Year 2004 on the Notary Position and Law Number 25 Year 1992 on Cooperative. This research is a normative juridical research that is descriptive qualitative analytical methods.

The results of this study among others are Decree of the State Minister of Cooperatives and Small and Medium Enterprises Number: 98/KEP/M.KUKM/IX/2004 will still show their existence in the future when the cooperative founder, cooperative management, cooperative member, notary of deed cooperative maker, and cooperative services officer still maintaining the consistency of its implementation and Decree of State Minister of Cooperatives and Small and Medium Enterprises Number: 98/KEP/M.KUKM/IX/2004 not contrary to Law Number 30 Year 2004 on the Notary Position and Law Number 25 Year 1992 on Cooperative."

"Penelitian ini membahas mengenai Keabsahan Akta Pendirian Koperasi Simpan Pinjam Dana Cepat Cair Yang Dihadiri Oleh Kuasa Yang Tidak Sesuai Menurut Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 09 Tahun 2018. Tujuan mengetahui keabsahan dari akta pendirian Koperasi Simpan Pinjam Dana Cepat Cair ini guna mengetahui kedudukan Akta Pendirian Koperasi oleh Notaris yang dihadiri oleh kuasa yang tidak berwenang. Akta Pendirian dalam suatu badan hukum merupakan pedoman berdirinya sebuah badan hukum agar mendapat pengesahan pemerintah dan menjadi acuan kerja, maka dari itu keabsahan akta pendirian sangat penting diketahui kebenarannya. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah mengenai bagaimana keabsahan akta pendirian koperasi Simpan Pinjam Dana Cepat Cair jika dihadiri oleh kuasa yang tidak sesuai dalam Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 09 Tahun 2018; dan, bagaimana tanggungjawab notaris terhadap akta pendirian koperasi Simpan Pinjam Dana Cepat Cair jika dihadiri oleh kuasa yang tidak sesuai dalam Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 09 Tahun 2018. Untuk menjawab permasalahan tersebut digunakan metode penelitian yuridis normatif dengan menitikberatkan pada segi-segi hukum positif dan sumber kepustakaan lain. Adapun analisa data dilakukan secara preskriptif. Analisis guna mencari relevansi terhadap kasus keabsahan akta pendirian koperasi dengan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. Hasil penelitian ini bahwa akta pendirian Koperasi Simpan Pinjam Dana Cepat Cair berstatus batal demi hukum karena melanggar ketentuan mengenai kewenangan bertindak sebagai penghadap notaris. Akta tersebut dianggap tidak pernah ada dan mengenai tanggungjawab notaris dalam kasus ini notaris bertanggungjawab atas kecacatan aktanya hingga berstatus batal demi hukum sesuai dengan sanksi-sanksi yang telah ditetapkan dalam Undang-undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris.

---

This study discusses the validity of the Deed of Establishment of the Dana Cepat Cair Savings and Loans Cooperative Attended by an Inappropriate Proxy according to the Regulation of the Minister of Cooperatives and Small and Medium Enterprises Number 09 of 2018. The purpose of knowing the validity of the deed of establishment of the Dana Cepat Cair Savings and Loans Cooperative is to determine the position Deed of Establishment of Cooperatives by a Notary who is attended by an unauthorized proxy. The Deed of Establishment in a legal entity is a guideline for the establishment of a legal entity in order to obtain government approval and become a work reference, therefore the validity of the deed of establishment is very important to know the truth. The problems raised in this study are how the validity of the deed of establishment of the Dana Cepat Cair Savings and Loans cooperative if it is attended by a proxy who is not in accordance with the Regulation of the Minister of Cooperatives and Small and Medium Enterprises Number 09 of 2018; and, what is the notary's responsibility for the deed of establishment of the Dana Cepat Cair Savings and Loans cooperative if it is attended by a proxy who is not in accordance with the Regulation of the Minister of Cooperatives and Small and Medium Enterprises Number 09 of 2018. To answer this problem, a normative juridical research method is used with an emphasis on aspects positive law and other bibliographical sources. The data analysis was done prescriptively. Analysis in order to find relevance to the case of the validity of the deed of establishment of cooperatives with the Regulation of the Minister of Cooperatives and Small and Medium Enterprises. The results of this study indicate that the deed of establishment of the Dana Cepat Cair Savings and Loans Cooperative is null and void because it violates the provisions regarding the authority to act as a notary public. The deed is considered to never exist and regarding the responsibility of the notary in this case the notary is responsible for the defect of the deed until the status is null and void in accordance with the sanctions that have been stipulated in the Law on Notary Positions and the Notary Code of Ethics.

"

"Skripsi ini meneliti persepsi pegawai biro umum mengenai hasil analisis jabatan yang mencakup uraian jabatan dan persyaratan jabatan. Penelitian ini merupakan suatu penelitian kuantitatif yang bersifat deskriptif dan berdasarkan teori dari Sofyandi (2008). Dalam pengumpulan data, telah disebarkan kuesioner kepada responden yang dipilih dengan menggunakan teknik penarikan sampel aksidental. Penelitian ini menunjukkan bahwa walaupun persepsi pegawai biro umum tentang hasil analisis jabatan pada Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah telah dipersepsikan dengan baik, namun masih terdapat 1 (satu) indikator yaitu pengalaman pekerjaan sesuai dengan bidang pekerjaan yang belum dilakukan oleh Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.

---

The focus of this study was the Bureau Employee. The objective of this study was to understand what the perception of bureau employee about the result of job analysis, which is contains two dimensions : job description dan job specification. This research was quantitative descriptive interpretive, based on theories by Sofyandi (2008). The data were collected using accidental sampling technique. This study shows that despite the perception of bureau employees about the results of the analysis of positions in the State Minister for Cooperatives Small and Medium Enterprises has been perceived very well, but there is still a one indicators: work experience in accordance with the line of work that has not been done by the State Minister for Cooperatives Small and Medium Enterprises."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas tata kelola koperasi dan kaitannya dengan kinerja koperasi di Indonesia. Metode yang digunakan adalah studi kasus pada KPBS Pangalengan dan KPSBU Jabar. Tata kelola koperasi diukur oleh 14 indikator yang diturunkan ke dalam 50 sub indikator sedangkan kinerja koperasi diukur oleh 15 indikator. Hasil penelitian menunjukkan tata kelola KPSBU Jabar lebih baik dari KPBS Pangalengan dalam hal pendidikan anggota, sistem keanggotaan, komunikasi, kontrol keuangan, hubungan antar koperasi, visi dan misi, transparansi, serta latar belakang pendidikan pengawas. Hal ini berkorelasi positif dengan kinerjanya, di mana KPSBU Jabar secara umum memiliki kinerja yang lebih baik dari KPBS Pangalengan.

---

ABSTRACTThis study explains cooperative governance and its correlation with cooperative performance in Indonesia. The methodogy used is case study of KPBS Pangalengan dan KPSBU Jabar. The result indicates that cooperative governance in KPSBU Jabar is better than KPBS Pangalengan in its cooperative education, membership system, cooperative communication, finanancial control system, vision and mission statement, transparency, and financial background of boards. Moreover, the result shows that KPSBU?s governance appears to be positively correlated with its performance since KPSBU also performs better performance than KPBS."

"Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) perempuan di Indonesia lebih rendah dibandingkan laki-laki. Kemiskinan juga masih belum tuntas terselesaikan termasuk yang menimpa perempuan. KOMIDA menjalankan strategi keuangan inklusif yakni mendekatkan modal usaha kepada perempuan berpendapatan rendah untuk mengoptimalkan peluang usaha sehingga mereka berdaya meningkatkan kesejahteraan keluarganya dengan terjun di dunia usaha. Keterbatasan modal yang mengeliminasi minat usaha diatasi dengan memberikan pembiayaan tanpa agunan. Penelitian ini akan menguraikan dan menganalisis pemberdayaan melalui strategi keuangan inklusif yang dilakukan oleh KOMIDA serta menggambarkan dan menganalisis dampaknya kepada perempuan berpendapatan rendah di KOMIDA Cabang Cileungsi, Bogor, Jawa Barat. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif. Hasil menunjukkan bahwa terdapat dua sistem penting yang mewarnai pemberdayaan ini yakni sistem seleksi dan monitoring yang memadai. Pembiayaan yang disalurkan berhasil meningkatkan minat usaha bahkan memperluas pilihan untuk bertindak dalam rangka pengembangan usaha. Pendapatan meningkat dan memperkuat peran perempuan dalam menyejahterakan keluarganya. Namun keharusan menjamin kelancaran pengembalian pembiayaan demi keberlanjutan di sisi lain menyingkirkan perempuan paling miskin sehingga gagal menjadi penerima manfaat pemberdayaan. Keuangan inklusif juga memunculkan ekses negatif karena bias antara kebutuhan dan keinginan yang menjebak perempuan berpendapatan rendah pada penyalahgunaan maupun ketergantungan pada pembiayaan.

---

The Female Labor Force Participation Rate of Indonesia is lower than that male. The poverty has not been completely resolved, including that which afflicts women. KOMIDA implements an inclusive financial strategy, which brings business capital closer to low-income women to optimize business opportunities, therefore they can improve the welfare of their families through business. Capital limitations which eliminate business interest are overcome by providing financing without collateral. This study will describe and analyze empowerment through financial inclusion strategy and its impact on low-income women in KOMIDA Cileungsi Branch, Bogor, West Java. The method used for this research is a qualitative approach with a descriptive type. The results show that there are two important things which have significant roles in this empowerment, selection system and an adequate monitoring system. The funding has succeesfully in increased business interest and expanding options for action in business development. In addition, the income has increased and strengthened the role of women in the prosperity of their families. However, the responsibility to assure a continuous reimbursement in order to have sustainable business has disqualified the poorest women to receive the empowerment. Other than that, inclusive financial might turn out to negative excesses because of the preference between needs and wants that traps low-income women to corrupt and addiction to the funding."