Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRACTPenelitian ini menjelaskan tentang pembagian kekuasaan power-sharing sebagai upaya resolusi konflik untuk mengatasi konflik Pemilu Presiden Afghanistan tahun 2014. Berawal dari permasalahan bahwa Pemilu Presiden Afghanistan tahun 2014 berpotensi mendorong pada adanya konflik kekerasan setelah Independent Election Commission IEC mengumumkan perolehan suara awal putaran kedua yang menunjukkan kemenangan Ashraf Ghani mdash;kandidat beretnis Pashtun mdash;atas Abdullah Abdullah kandidat beretnis Tajik. Dari sini, muncul berbagai ancaman kekerasan dan ancaman pembentukan pemerintahan tandingan. Mengatasi hal ini pembagian kekuasaan power-sharing digunakan sebagai upaya resolusi konflik yang tidak menciptakan kondisi winner-takes-all. Abdullah Abdullah sebagai pihak yang kalah diberikan posisi jabatan baru bernama Chief Executive Officer CEO yang nantinya akan berkerja dengan Presiden, membagi kekuasaan di dalam National Unity Government NUG. Dengan menggunakan teori Power-sharing Model Konsosiasional milik Arend Lijphart, penelitian ini menemukan bahwa kesepakatan power-sharing yang diformalkan pada Perjanjian tanggal 21 September 2014 ini sudah merefleksikan tiga komponen power-sharing berupa pembentukan koalisi besar, pemberian otonomi kepada masing-masing pihak berkonflik, dan penerapan asas proporsionalitas dalam pengalokasian pejabat pemerintah. Namun, penulis menemukan bahwa ketiga komponen ini belum terimplementasi sepenuhnya. Karenanya, power-sharing hanya menciptakan kondisi pada perdamaian negatif berhasil meredam konflik kekerasan; namun tidak menghilangkan ketidakadilan di dalam pemerintahan yang terbentuk.

---

ABSTRACTThis research explains about power sharing as an effort of conflict resolution to resolve Afghanistan Presidential Election conflict in 2014. Starting from the issue that the Afghanistan Presidential Election 2014 has the potential to push for violent conflict after the Independent Election Commission IEC announced the initial vote of the second round which shows the victory of Ashraf Ghani a Pashtun candidate, over Abdullah Abdullah a Tajik ethnic candidate. From here, various threats of violence and the threat of forming a parallel government occurred. Overcoming this, power sharing is used as a conflict resolution effort that does not create winner takes all condition. Abdullah Abdullah as a losing party was given a new position named Chief Executive Officer CEO who will later work with the President, to share power within the National Unity Government NUG. By using Arend Lijphart 39 s Consociational Model of Power sharing theory, this study finds that the power sharing agreement formalized on September 21st 2014 reflects three components of power sharing such as the formation of a grand coalition, both autonomy to each conflicting party, and applying the principle of proportionality in the allocation of government officials. However, the author finds that these three components are not fully implemented yet. Thus, power sharing only creates a negative peace condition succeed in suppressing violent conflict yet it does not eliminate injustice within the established government. "

"Penulis tertarik untuk meneliti kebijakan media massa cetak seperti Republika dalam memberitakan kampanye capres-cawapres Megawati Soekarnoputri-Hasyim Muzadi dan Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla pada Pemilu 2004, karena untuk pertama kalinya pemilihan presiden/wapres dilakukan secara langsung. Penelitian ini juga menarik untuk mengetahui partisipasi politik media massa dalam pelaksanan pemilu secara langsung.Teori Partisipasi Media, Teori Political Marketing, Teori Partisan dan Teori Transisi Demokrasi digunakan sebagai landasan penelitian ini. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif-kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui analisa berita, artikel, tajuk rencana dan foto dari dua pasangan capres-cawapres serta wawancara dengan Redaksi Pelaksana Republika dan dua anggota tim kampanye pasangan Megawati-Hasyim Muzadi dan SBY-Jusuf Kalla.Temuan penelitian ini menunjukkan lewat kebijakan pemberitaannya serta penekanan terhadap unsur informasi, aktualitas, dan pemberdayaan umat, Republika telah berpartisipasi dalam pemilu sebagai sumber informasi bagi masyarakat (pemilih). Namun, sesuai Teori Partisipasi Media, Republika juga memiliki keterbatasan ruang (halaman) dan waktu (deadline) sehingga informasi politik kepada pembaca tidak lengkap. Tidak lengkapnya informasi serta disaringnya infonnasi oleh redaksilredaktur membuat proses konsolidasi demokrasi lewat peran media massa cenderung tidak maksimal.Sesuai Teori Pers Libertarian, Republika tidak menghadapi ancaman kebebasan pers berupa pembredeilan dan sensor dari pemerintah (penguasa). Namun, Teori Pers Libertarian kehilangan relavansinya karena Republika menghadapi ancaman dari massa pendukung capres-cawapres. Sementara sesuai Teori Partisan, Republika dapat bersikap non-partisan karena tidak ada keterkaitan modal, manajemen redaksi, serta aliansi politik Republika terhadap capres-cawapres yang bertarung dalam Pemilu 2004.

---

Writer was interested to study the mass media's policy such as Republika Daily in presenting the President-Vice President campaign news for Megawati Soekarnoputri - Hasyim Muzadi and Susilo Bambang Yudhoyono - Jusuf Kalla in Presidential Election 2004, because for the first time in Indonesia history the Election was held directly. The study is also interesting in its way to discover mass media politic participations in this direct Presidential Election.

The Media Participation Theory, Political Marketing Theory, Participants Theory and Democracy Transition Theory are used as the foundation and reference in this study. The method used in this study is descriptive-qualitative method. Data collecting being done throughout news analyzes, articles, reviews and photos of the two pairs of president-vice president candidates along with the interviews with the Republika's Implementation Editor and two members of Team Campaign from both pairs Megawati - Hasyim Muzadi and Susilo Bambang Yudhoyono - Jusuf Kalla.

The findings in this study have shown that throughout its news release policy and the stresses in information elements, actualizations, human resources, Republika had participated in the election as the source of information for the society (voters). However, as being said in the Media Participation Theory, Republika also had limitations in space (limited pages) and timelines (deadlines) that politic information could not received completely by its readers. The incomplete of information and the censored information by the editor had made the democracy consolidation process through the mass media tend to un-maximum.

In accordance to the Libertarian Press Theory, Republika did not facing any thread of press freedom such as a close down or bans from the government (the authority). However, the Libertarian Press Theory does lose its relevance for Republika did face the threads from the supporters of both pairs of candidates. Meanwhile, in accordance to the Participant Theory, Republika could act non-participant because of the lack of interrelatedness in its financial to the participants, editor's management, and politic alliances with the president-vice president candidates participating in the 2004 general election."

"Penulis tertarik untuk meneliti perilaku tidak memilih pada pemilu presiden tahap pertama karena pemilu presiden baru pertama kali diselenggarakan di Indonesia, sehingga diasumsikan masyarakat masih antusias untuk memilih calon pemimpin mereka. Namun pada kenyataannya ada sebagian masyarakat yang tidak menggunakan hak pilihnya. Berdasarkan hal tersebut, permasalahan dalam tesis ini adalah mengapa sebagian masyarakat Jakarta tidak menggunakan hak pilihnya pada pemilihan umum tahap pertama, dan apa faktor-faktor yang menjadi penyebab mereka tidak memilih.Beberapa teori yang digunakan dalam tesis ini adalah Teori Partisipasi Politik dari Samuel Huntinton dan Joan M. Nelson, Teori Negara Birokratis Otoritarian clan Guillermo O'Donnel dan Korporatisme Negara dari Phillipe Schmitter dan Richard Gunter, serta Teori Perilaku Tidak Mernilih dari beberapa sarj ana seperti: Campbell dkk, Shaffer, Abramson dan Aldrich; Milrath dan Gael; Downs, Davis, Hinich dan Ordeshook. Penelitian ini memakai metode penelitian kualitatif, dengan tehnik analisa deskriptif analitis. Sistem penarikan sampel yang digunakan adalah nonprobabilrta dengan sistem snowball, untuk informan dan masyarakat umum, serta sistem purposive, untuk informan dan tokoh opinion leader. Tokoh-tokoh tersebut adalah Arbi Sanit dari UT, Ikrar Nusa Bhakti dari LIPI, Anies Baswedan dari LSI, Erianto dari LSI, Mohamad Qodari dari LSI, dan Fadjroel Rahman dari PEDOMAN.Hasil temuan yang didapat dalam penelitian ini adalah alasan masyarakat Jakarta yang berhasil diwawancarai, tidak menggunakan hak pilihnya, karena tidak menyukai semua calon presiden dan wakil presiden yang bertarung; kekecewaan terhadap sistem politik dan sistem pemilu, sikap apatis, dan alasan teknis administratif.Teori Perilaku Tidak Memilih dari sisi psikologis dan rasional berimplikasi positif, terhadap alasan-alasan yang diberikan oleh pemilih yang tidak memberikan suaranya di Jakarta. Sedangkan Teori Perilaku Tidak Memilih dari sisi demografis kehilangan relevansinya ketika menjelaskan alasan perilaku tidak memilih di Jakarta. Hal ini karena pemilih di Jakarta yang berhasil diwawancarai, yang tidak menggunakan hak pilihnya, sebagian besar berasal dari pendidikan tinggi.

---

The reason why author interested to non-voting behavior in the first round of presidential election is because it was conducted for the first time in Indonesia. The assumption was, people would eager in electing their leader. But in the reality, a part of the voters did not use their voting rights. Based on the above condition, the question to be answered in this thesis was why part of the voters did not used their voting rights in the first round of presidential general election, and what factors caused this attitude.

Several theories used in the thesis were: Political Participation Theory by Samuel Huntington and Joan M. Nelson; Authoritarian Bureaucratic Theory by Guillermo O'Donnell, State Corporation Theory by Phillipe Schmitter, and Richard Gunter; and also Non-Voting Behavior Theory, by several scholars, such as Campbell et all, Shaffer, Abramson and Aldrich, Milrath and Goel, Downs, Davis, Hinich, and Ordeshook. The research applied qualitative method, using descriptive analytical technique. The sampling method used was the non-probability snowball system, for general population, and the purposive system for leader opinion figures. The figures were Arbi Saait from IJT, Ikrar Nusa Bhakti from LIPI, Anies Baswedan, Erianto, and Mohamad Qodari from LSI, and Fadjroel Rahman from PEDOMAN.

The research findings were: several reasons why part of the people in Jakarta did not use their voting rights. Among the reason were: they did not like all of the presidents and vice presidents candidates, disappointed in political and general election systems, apathy and technical administrative reasons.

Non-voting behavior in term of psychology and rational choice had positive implication to the non-voting behavior, while by demography point of view was not relevant to explain it, because most of the informant were belong to high educated people."