Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kewaspadaan universal dipandang sangat strategis untuk mengendalikan infeksi HIV/AIDS di sarana pelayanan kesehatan (Depkes, 2010). Berdasarkan wawancara dan observasi penulis pada 10 bidan di Kabupaten Badung, penulis menemukan bahwa 80% bidan belum menerapkan kewaspadaan universal dengan baik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan perilaku penerapan kewaspadaan universal pada pertolongan persalinan oleh bidan di puskesmas wilayah kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Badung pada tahun 2012. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan desain cross sectional, dengan sampel adalah bidan yang melaksanakan persalinan yang berjumlah 86 orang. Data dianalisis dengan uji chi square dengan tingkat kepercayaan 95% sehingga α = 5%. Hasil penelitian didapatkan proporsi responden yang berperilaku menerapkan kewaspadaan universal dengan baik pada saat pertolongan persalinan adalah sebesar 18,6%, ada hubungan antara faktor predisposisi yaitu pengetahuan (p=0,000,OR=20,40) dan sikap (p = 0,000, OR = 21,207), faktor pemungkin yaitu ketersediaan sarana prasarana (p=0,000) terhadap perilaku penerapan kewaspadaan universal. Dari penelitian ini disarankan untuk melakukan refreshing training, melengkapi fasilitas, sarana dan prasarana, dibuat kebijakan kewaspadaan universal yang disosialisasikan pada seluruh tenaga kesehatan serta selanjutnya dilaksanakan pengawasan dan pemberian sanksi yang tegas dalam penerapan kewaspadaan universal.

---

Universal precautions is deemed strategic for the control of HIV / AIDS in health care facilities (MOH, 2010). Based on interviews and observations of the author on 10 midwives in Badung regency, the authors found that 80% of midwives have not implemented universal precautions as well.

This study aims to determine the factors associated with the behavior of the application of universal precautions to help labor by a midwife at the health center working area Badung Health Agency in 2012.

The study was a quantitative study with cross sectional design, the sample is a midwife who perform labor, amounting to 86 people. Data were analyzed with chi square test with 95% confidence level so that α = 5%.

The study found the proportion of respondents that is behaving properly implement universal precautions at the time of delivery assistance amounted to 18.6%, there is a relationship between predisposing factors, namely knowledge (p = 0.000, OR = 20.40) and attitude (p = 0.000, OR = 21.207), enabling factors, namely the availability of infrastructure facilities (p = 0.000) on the behavior of the application of universal precautions.

From this study it is advisable to conduct refresher training, complete amenities, facilities and infrastructure, created a policy that promoted universal precautions in all health personnel and subsequently conducted surveillance and sanctions in the strict application of universal precautions."

"Dalam rangka mempercepat penurunan angka kematian ibu dan angka kematian bayi, Kebijakan Penempatan bidan desa perlu didukung dengan Program pembentukan pondok bersalin desa (Polindes), agar bidan desa tersebut dapat memberikan pelayanan kesehatan yang bermutu dan dapat meningkatkan jangkauan pelayanan.Oleh karena itu penelitian ini dilakukan untuk memperoleh informasi tentang pemanfaatan Polindes tersebut sebagai sarana pelayanan KIA dan KB, khususnya di wilayah Kabupaten Kabupaten Sukabumi.Penelitian ini merupakan studi pendahuluan tentang pemanfaatan Polindes, untuk itu dipergunakan penelitian studi kualitatif, agar didapatkan informasi yang lebih rinci, sehingga hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Proses pembentukan Polindes di Kabupaten Sukabumi telah melibatkan berbagai pihak baik pemerintah meliputi Kepala desa, dan petugas puskesmas, maupun masyarakat meliputi LKMD, dan tokoh-tokoh masyarakat, seperti hainya dalam pembentukan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat yang lain, 2) Keterlibatan sektor terkait meliputi hubungan, kerja sama, dan koordinasi antara kepala desa, LKMD, dan bidan dalam pelaksanaan Polindes belum berjalan dengan balk sehingga perkembangan Polindes belum seperti yang diharapkan. 3) Kemampuan bidan desa sudah cukup memadai terutama dalam menjalankan tugas pokok memberikan pelayanan kesehatan dasar. Hanya kemampuan dalam menjaiankan manajemen pengelolaan Polindes masih kurang. 4) Sebagian besar Polindes di kabupaten Sukabumi belum dilengkapi perlengkapan yang memadai. 5) Persepsi masyarakat terhadap Polindes, sebagian besar sudah mengetahui Polindes, dan dibutuhkan oleh masyarakat, namun belum ditunjang perilaku masyarakat terhadap pemanfaatan Polindes, walaupun lokasi Polindes dapat dijangkau oleh seluruh masyarakat, serta biaya pelayanan kesehatn jugs dapat di jangkau warga masyarakat. 6) Pembinan bidan desa di Polindes oleh petugas puskesmas sudah baik,. 7) Kategorisasi Tingkat perkembangan Polindes di Kabupaten Sukabumi masih sangat lamban dan sebagian besar masih dalam kategori tingkat pratama atau strata 1. 8). Pemanfaatan Polindes masih kurang karena baru dimanfaatkan oleh sebagian masyarakat, dan belum optimal.Untuk disarankan kepada: 1). Pengelola Program Polindes di Depkes Pusat, untuk melakukan; a) untuk melakukan pelatihan manajemen pecan serta masyarakat pada bidan pengelola Polindes, agar mereka dapat menjalankan Polindes dengan baik; b) agar mengadakan bantuan paket perlengkapan Polindes terutama desa tertinggal. 2) Untuk Dinas Kesehatan Kabupaten Sukabumi, agar : a) agar melakukan pembahasan pembentukan Polindes di Tingkat Kabupaten agar mendapat dukungan politis dari Pemda setempat. b) mengusulkan pengadaan perlengkapan Polindas dari APED, c) agar melakukan percepatan pembentukan Polindes di setiap desa. 3) Untuk bidan Pengelola Polindes; a) Perlu meningkatkan hubungan, kerja sama, dan koordinasi dengan sektor-sektor terkait untuk mendapat dukungan dari berbagai pihak. b) Perlu peningkatan penyuluhan kepada masyarakat secara lebih intensif dan diarahkan pada pemanfaatan Polindes. 4) Untuk Kelapa Desa dan LKMD, agar berperan serta aktif dalam pengelolaan dan pengembangan Polindes. 5) Untuk Penelitian, perk) dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai faktor-faktor yang berpengaruh terhadap pemanfaatan Polindes.

---

To accelerate the decrease in the maternal and child mortality, the policy of rural midwives placement should be supported by the Village Maternity Home (Polindes) Establishment program to make them able to provide health services of quality, and improve the extent of services.Accordingly, this study is carried out for gathering information about the utilization of Polindes as the instrument of KIA (Maternal and Child Health) and KB (Family Planning) services, especially in the regency of Sukabumi.This is a preliminary study of the utilization of Polindes that it employs the qualitative method for a detailed information to make it show that (1) the process of establishing Polindes in the Regency of Sukabumi has involved many parties including village head, agents of Health Centre of Puskesmas or community such as LICMD (Village Social Activities Group) and social figures as in the establishment of health care of other human resources, 2) the involvement of relevant sectors including cooperation, and coordination among the village head, LICMSD and midwives in the implementation of Polindes does not work well that the Polindes development is not as it should be. 3) the ability of rural midwives is sufficient particularly in handling main duties of providing basic health services. They only lack ability in handling the Polindes management. 4) Polindes in the Regency of Sukabumi is mosly not well-equipped. 5) Social perception Polindes indicates that it is familiar and required by the community but it is not used to a maximum although it is not far from the entire community and the health treatment cost is reasonable. 6) Rural midwives development at Polindes by the Puskesmas agency is good. 7) Categorization of growth rate of Polindes in the regency of Sukabuani is stagnant and most still lie in Strata -1 (first category). 8) The utilization of Polindes remains insufficient deficient since it is not used to an optimum.It is suggested to : I) the Polindes Program management under the Central Ministery of Health: a) to manage training of social roles for midwives managing Polindes (Village Maternity Home) in order to handle it well; b) to provide Polindes facility package especially for any under-developed village. Z) the Health Agency of Sukabumi Regency: a) to discuss the establishment of Polindes on Regency level for a political support from the local government, b) to propose the facilities of Polindes and APED (local budget), c) to accelerate the Polindes establishment in any villages. 3) Midwives managing Polindes: a) to improve cooperation and coordination with the related sectors for any supports from many parties, b) to improve counseling with the community intensively towards the utilization of Polindes. 4) Head Village and LKMD (Village Social Activities Group) to play active roles in Polindes management and development. 5) to carry out further research of the factors affecting the Polindes utilization."

"Salah satu upaya menurunkan angka kesakitan dan kematian ibu adalah melalui pemberian pelayanan yang berkualitas. Cakupan pertolongan persalinan yang di tolong oleh tenaga kesehatan di Kabupaten Agam dari tahun 2008 sampai tahun 2010 masih rendah dan cendrung turun. Sejak bulan April tahun 2011 di Kabupaten Agam sudah diterapkan Jampersal, hal ini mendorong peneliti untuk mengetahui bagaimana cakupan pertolongan persalinan oleh bidan di desa pada bulan Juli-Desember 2011 sejak diterapkannya Jampersal.Penelitian ini dilakukan bulan April-Mei tahun 2012. Sampel pada penelitian ini adalah seluruh bidan desa yang berada di dua belas puskesmas yang berjumlah 102 orang. Jenis penelitian cross sectional dengan analisis menggunakan chi square. Untuk melihat perbandingan cakupan tahun 2010 dan tahun 2011. Perbandingan tersebut 2,5 kali, dengan p. value Mc.Nemar = 0.008 (OR 2.322) bermakna secara statistic. Selain itu dianalisa juga perbedaan rata-rata cakupan sebelum Jampersal (Juli-Desember 2010) dan setelah diterapkannya Jampersal (Juli-Desember 2011) yang dihitung dengan paired t-test, hasil analisis menunjukkan p value = 0,003 secara statistik bermakna, jadi terbukti terjadi penurunan cakupan persalinan oleh bidan di desa sejak diterapkannya Jampersal, disarankan kepada Dinas Kesehatan agar melakukan supervisi melalui pendekatan secara individu kepada bidan karena semakin setuju bidan dengan Jampersal semakin kecil penurunan cakupan persalinannya.

---

An act that can be done to reduce maternal morbidity and mortality is through provision of healthcare services. In Agam Residency, the number of baby delivery that helped by health care worker between 2008 until 2010 was low and tended to fall. Jampersal had been implemented in Agam Regency since April 2011. This had encouraged researcher to know how the coverage of baby delivery with village?s midwife was on July-December 2011 after Jampersal implementation.

This research was conducted on april-may 2012. The samples were all village?s midwifes in 12 Public Health Center, there were 102 peoples. This was a cross sectional study with chi square analysis to compare between 2010 and 2012 coverage. The comparison was 2,5 times with p value Mc.Nemar = 0.008 (OR 2.322) and this was statistically significant. It was also being analyzed the coverage mean difference between before and after jampersal implementation (Juli-December 2010 and Juli-December 2011) by paired t-test. The result showed that p value = 0,003 and it was statistically significant, so it was being proved that the coverage of baby delivery with village?s midwife help was declined after jampersal implementation. The suggestion for Health Department is by supervising an individual approach to the midwife because the agreements of midwife to Jampersal will reduce the decline in coverage of baby delivery with help."

"Kebijakan program Jampersal bertujuan untuk meningkatkan akses ibu hamil melakukan persalinan di fasilitas kesehatan sehingga diharapkan dapat menurunkan angka kematian ibu dan angka kematian bayi dalam upaya mempercepat pencapaian target MDG’s. Di Kabupaten Mukomuko dari tahun 2010 hingga 2012, jumlah kematian ibu dan bayi terus meningkat, jumlah persalinan di fasilitas kesehatan lebih rendah dibandingkan jumlah persalinan di non fasilitas kesehatan pada tahun 2012. Penelitian ini bertujuan untuk melihat gambaran implementasi kebijakan program Jampersal di Kabupaten Mukomuko Provinsi Bengkulu tahun 2012. Desain penelitian ini adalah kualitatif dengan menggunakan metode analisis isi (content analysis), wawancara mendalam pada informan dan studi literature serta pendekatan masalah secara deskriptif analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan program Jampersal di Kabupaten Mukomuko telah dilaksanakan sesuai dengan petunjuk teknis Jampersal yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan. Yang menjadi kendala dalam implementasi kebijakan ini adalah rendahnya tarif yang menyebabkan sangat sedikitnya BPS yang terlibat. Keterbatasan fasilitas kesehatan serta sulitnya akses ke fasilitas kesehatan menyebabkan rendahnya jumlah persalinan di fasilitas kesehatan.

---

The policy of Jampersal aims to improve access of pregnant women to deliver in health facilities that are expected to reduce maternal mortality and infant mortality rates in an effort to accelerate the achievement of the MDG's. In Mukomuko district from 2010 to 2012, the number of maternal and infant mortality continues to increase, the number of deliveries in health facilities is lower than the number of deliveries in health facilities non in 2012. This study aims to see an overview of the implementation of Jampersal policy in the Mukomuko regency Bengkulu province in 2012. This is a qualitative research design using content analysis, in-depth interviews with informants and the literature study and descriptive approach to problem analysis. The results showed that the implementation of Jampersal policy in the Mukomuko regency has been implemented in accordance with the technical instructions Jampersal issued by the Ministry of Health.Which is a constraint in the implementation of this policy is that the low rates cause BPS very least involved. Limitations of health facilities and the difficulty of access to health facilities has a low number of deliveries in health facilities."

"Kesehatan ibu merupakan salah satu prioritas dalam dunia kesehatan. Data mengenai AKI di Indonesia menunjukkan terjadinya penurunan dari tahun 1990-2007, akan tetapi terdapat peningkatan pada tahun 2012. Provinsi Jawa Barat merupakan provinsi dengan jumlah kematian ibu tertinggi, kota Depok turut menyumbangkan jumlah kematian. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui gambaran kematian maternal di Kota Depok tahun 2010- 2013. Jenis penelitian ini menggunakan desain studi case series dengan sampel total populasi yaitu 69 ibu yang mengalami kematian maternal yang terealisasi pada data AMP. Hasil penelitian menunjukkan terdapat 0,04% kematian maternal per jumlah ibu hamil. Paling banyak terjadi pada waktu nifas (68,12%) dan paling banyak disebabkan oleh perdarahan post partum (38%). Paling banyak terjadi pada ibu yang berusia 20-35 tahun yang sebagian besar adalah IRT dan berpendidikan terakhir SMA/sederajat. Sebagian besar suami berprofesi sebagai karyawan swasta. 44,9% terjadi pada ibu dengan gravida 2-3 dengan jarak kelahirannya ≥2 tahun (56,5%) dengan cara persalinan paling banyak adalah seksio sesarea (47,4%). Tempat kematian di RS (85,5%). Tempat persalinan di RS (82,5%), penolong persalinan pertama adalah bidan (64,9%) dan penolong persalinan terakhir adalah SpOG (77,2%). 40,9% ibu ANC di BPS. Paling banyak terjadi keterlambatan fase 1 (37,7%) dan fase 3(30,6%)."

"Puskesmas adalah organisasi kesehatan fungsional yang merupakan pusat pengembangan kesehatan masyarakat yang juga membina peran serta masyarakat disamping memberikan pelayanan secara menyeluruh dan terpadu kepada masyarakat di wilayah kerjanya dalam bentuk program pokok. Program kesehatan ibu dan anak (IQA) merupakan salah satu program pokok di puskesmas yang mendapat prioritas tinggi, mengingat kelompok ibu hamil, menyusui , bayi dan anak merupakan kelompok yang sangat rentan terhadap kesakitan dan kematian (Departemen Kesehatan, 1992). Dalam mengayomi kelompok rentan ini banyak kegiatan yang dilakukan oleh puskesmas dalam upaya menurunkan angka kesakitan dan kematian, salah satunya melalui kegiatan antenatal care (ANC) yang adekuat. ANC yang adekuat ditunjukkan dengan salah satu indikator yang terdapat dalam suatu sistem pemantauan wilayah setempat program KIA yaitu indikator K4 ibu hamil.Diduga rendahnya cakupan K4 ibu hamil ini mungkin dipengaruhi oleh somber daya yang tersedia di puskesmas, peran lintas sektor, luas wilayah kerja, status puskesmas, jumlah penduduk, rencana kerja tahunan (POA) puskesmas, rencana kerja petugas pelaksana program, pemantauan dan penilaian. Oleh karena itu peneliti ingin mengetahui bagaimana gambaran karakteristik puskesmas yang berhubungan dengan cakupan K4 ibu hamil. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Aceh Besar tahun 1999 dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data diperoleh melalui wawancara mendalam terhadap pimpinan puskesmas dan bidan pengelola KIA di 6 (enam) puskesmas terpilih dalam Kabupaten Aceh Besar. Selain itu informasi dari bidan di desa sebagai pengelola MA di pedesaan diperoleh melalui diskusi kelompok terarah. Dengan demikian, untuk meningkatkan validitas data peneliti telah melakukan triangulasi sumber data, triangulasi metode.Hasil penelitian menunjukkan bahwa karakteristik puskesmas ternyata mempunyai peran terhadap pencapaian cakupan K4 ibu hamil antara lain tenaga pelaksana ANC, baik jumlah maupun mutunya masih kurang, ketersediaan sarana pelayanan yang belum memadai, dukungan/peran lintas sektor belum berjalan, serta rencana kerja petugas pelaksana program puskesmas yang belum dibuat (tidak ada). Berdasarkan hasil yang didapat pada penelitian ini, maka disimpulkan bahwa puskesmas dengan karakteristik sumber daya dan dukungan lintas sektoral yang memadai mempunyai cakupan K4=60%. Berdasarkan simpulan tersebut pula, peneliti menyarankan antara lain diperlukan upaya peningkatan mutu tenaga pelaksana program melalui pelatihan teknis fungsional, pemanfaatan sumber daya yang tersedia di puskesmas secara optimal, membuat rencana kerja puskesmas secara menyeluruh serta pimpinan puskesmas harus lebih bersifat proaktif untuk mendapatkan dukungan peran lintas sektor. Sebagai alat manajerial program MA, pemantauan wilayah setempat-kesehatan ibu dan anak (PWS-KIA) hendaknya terus dapat, digunakan dalam upaya melakukan pemantauan dan evaluasi program.

---

Health center is a functional health organization designed as a development center for public health, aimed to build community participation in addition to delivering comprehensive and integrated community services in its region in the form of basic health services. Maternal and child health is one of basic services in health center, with a high priority. It is to say that pregnant and lactating mothers, babies and children are high-risk groups of morbidity and mortality (MOH, 1992). In order to protect these mothers and their coming babies, mothers should adequately do antenatal care. Adequate antenatal care is pointed out by an indicator, in a local visit area monitoring system of maternal and child health program (MCH), namely K4. K4 is the fourth ANC visit with a certain criteria.By hypothesis, a low coverage of K4 of pregnant mothers maybe influenced by the available power resources of health center, participation of inter-sector, working area, health center status, public population, plan of action of health center, plan of action officer program, monitoring and evaluation. Therefore, the researcher want to know how health center characteristics influence K4 coverage of pregnant mothers. This study was conducted in Aceh Besar District in 1999 using qualitative approach. The data was collected through in depth interviews to the chief of health center and senior midwives of 6 (six) selected health centers in Aceh Besar District. While information from midwives in village was obtained through focus group discussions (FGDs). In order to get valid data, the researcher applied triangulation on data resources and data collection method. Through the method the data were rechecked not only once.The results of this study show that the health center characteristics actually have roles toward K4 coverage of pregnant mothers, ANC staff lack off in number and quality, the availability of service facility is not sufficient, the role of inter-sector is not well run yet, and the plan of action of health center program of officer is not produced. Thus it can be concluded that health centers with sufficient resources and inter-sector support have K4 coverage more than 60 %. Based on the conclusion, the author suggests some improvement effort of through a functional technique training, the available optimal utilization of resource of the health center, production and improvement of the plan of action of health center more proactive action of and the chief of health center to have inter-sector support. As managerial tools of maternal and child health program, local area monitoring-maternal and child health (LAM-MCH) should be permanently used in monitoring and evaluating the program."

"Di Kabupaten Tangerang cakupan kunjungan pertama antenatal (K1) pada tahun 2012 sebesar 103%, dan cakupan kunjungan keempat antenatal (K4) sebesar 82% pada tahun 2012. Terdapat selisih pada hasil cakupan K1 dan K4 karena terjadi kesenjangan potensial atas kualitas layanan antenatal sehingga perlu diperbaiki.Kasus komplikasi yang tertangani 6906 kasus (59%), hanya 1268 kasus (18,3%) yang ditangani di puskesmas PONED. Hasil tersebut diatas belum sesuai dengan target dari Kementerian Kesehatan yaitu 67% komplikasi kehamilan, persalinan dan nifas dapat ditangani pada tahun 2012. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara kualitas pelayanan antenatal dengan pemanfaatan Puskesmas Curug dan Puskesmas Mauk sebagai Puskesmas mampu Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar di Kabupaten Tangerang Tahun 2013, dengan desain penelitian cross sectional.Diperoleh hasil variabel yang berhubungan dengan pemanfaatan puskesmas PONED adalah pendidikan ibu (OR=3,7; 95% CI: 1,552-8.636) dan waktu tempuh ke puskesmas (OR=0,2; 95% CI: 0,039-0,841) sedangkan kualitas pelayanan antenatal tidak berhubungan dengan pemanfaatan puskesmas PONED (OR=1,233; 95% CI: 0,608-2,502; p value: 0,560). Sehingga perlu meningkatkan pengetahuan dan informasi kepada ibu hamil agar dapat meningkatkan kemampuannya dalam membuat pilihan pelayanan mana yang diinginkan dan akan diambil terutama dalam menghadapi masalah kegawat daruratan obstetri.

---

At Tangerang District coverage first antenatal visit (K1) in 2012 amounted to 103%, and coverage of four antenatal visits (K4) by 82% in 2012. There is a difference in the results of K1 and K4 scope due to the potential gap on the quality of antenatal services so that needs to be fixed.

Cases handled 6906 cases of complications (59%), only 1268 cases (18.3%) were treated in the clinic PONED. Results above are in accordance with the targets of the Ministry of Health that 67% of complications of pregnancy, childbirth and postpartum can be handled in 2012. This study aims to determine the relationship between the quality of antenatal care with the use of Curug health centers and Mauk health centers as able health centers Basic Emergency Obstetric Neonatal Care at Tangerang District in 2013, with a cross-sectional study design.

Obtained variable results related to the utilization of maternal health clinic PONED is education (OR = 3.7, 95% CI: 1.552-8636) and the travel time to the clinic (OR = 0.2, 95% CI: 0.039-0.841), while the quality of service antenatal not related to the utilization of clinic PONED (OR = 1.233, 95% CI: 0.608- 2.502, p value: 0.560). So the need to increase knowledge and information to pregnant women in order to improve its ability to make a choice where the desired service and will be taken, especially in dealing with obstetric emergencies problem."