Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPermasalahan dalam skripsi ini bertitik tolak pada usaha Pemerintah melalui Bank Indonesia untuk merangsang berkembangnya produksi ekspor dalam usaha meningkatkan ekspor non migas, dengan memberikan fasilitas Kredit Likuiditas. Ekspor kepada Bank-bank pelaksana. Fasilitas Kredit Likuiditas Ekspor ini diberikan kepada Bank-bank pelaksana dalam rangka membantu bank pelaksana dalam memberikan Kredit Ekspor kepada nasabahnya. Dalam rangka pengumpulan data dan penemuan masalah guna kepentingan pembahasan Skripsi ini, penulis mengguna kan metode penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan Perjanjian kredit merupakan suatu perikatan yang lahir dari perjanjian, dan pengertian perjanjian kredit itu sendiri mendekati pengertian perjanjian pinjam meminjam sebagaimana dimaksud pasal 1754 KUH Perdata. Perjanjian kredit ini didalam praktek Perbankan tumbuh sebagai penjanjian standard. Dan perjanjian kredit bersifat konsensuil, penyerahan uang/kreditnya adalah bersifat riil. Untuk memperoleh fasilitas Kredit Likuiditas Ekspor ini harus diternpuh bebera pa prosedur, mulai dari proses permohonan sampai realisasinya. Bahwa adanya fasilitas Kredit Likuiditas Ekspor ini masih diperlukan dimasa-masa yang akan datang, rnengingat manfaat dan tujuan dibenikannya fasilitas ini, dimana Secara langsung/tidak langsung meningkatkan Ekspor non migas yang berarti pula meningkatkan devisa negara, serta menjaga stabilitas perekonomian."

"UU Nomor 15 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perbankan merupakan dasar bagi berlakunya kegiatan perbankan di Indonesia menetapkan bahwa setiap kredit yan diberikan oleh Bank Umum Pemerintah harus selalu diikuti dengan pengikatan jaminan. Pengikatan jaminan yang diberikan debitur kepada bank dalam rangka fasilitas kredit yan diterimanya, dimaksudkan sebagai langkah pengamanan untuk menghadapi risiko yang mungkin timbul di kemudian hari yaitu sebagai kompensasi jika pinjaman kredit yang diberikan bank tidak dapat dikembalikan oleh debitur. Oleh karena itu pengikatan jaminan bukan merupakan sasaran utama usaha perkreditan namun sebagai pegangan bank atas fasilitas kredit yang diberikan kepada debitur. Harapan bank adalah setiap kredit yang diberikan kepada debitur harus dapat menghasilkan bunga dan dikembalikan debitur sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati."

"ABSTRAKSkripsi ini dibuat dalam rangka memenuhi persyaratan untuk dapat menyelesaikan studi di Fakultas Hukum dan untuk penelitian/pengembangan ilmu hukum (perdata) khususnya di bidang Hukum Perbankan. Seperti telah kita ketahui, dalam dunia perbankan kelangsungan hidup Bank itu tergantung dari keberhasilannya dalam menarik dana dari masyarakat dan dalam menyalurkannya kembali kepada masyarakat melalui cara-cara yang efektif, efisien dan aman Semakin meningkat kegiatan suatu bank, maka faktor pengamanan termasuk resiko yang mungkin timbul dari aktivitas- aktivitas menjadi sangat penting. Faktor pengamanan ini perlu mendapatkan perhatian untuk kegiatan bank secara keseluruhan maupun atas kegiatan khusus dari suatu bagian dalam sebuah bank. Diantara berbagai kegiatan-kegiatan bank terdapat beberapa jenis kegiatan yang berdasarkan hasil observasi penulis memiliki tingkat resiko yang relatif tinggi, antara lain pemberian jaminan oleh bank kepada pihak lain. Dikategorikan memiliki resiko tinggi karena bilamana orang atau badan yang dijamin oleh bank tersebut melakukan wan prestasi maka bank penjamin akan memikul tanggung jawab kepada pemegang surat jaminan tersebut."

"Suatu akuisisi umumnya membutuhkan dana yang relatif besar. Skripsi ini membahas tentang pembatasan pemberian kredit oleh bank untuk pembiayaan transaksi leveraged buyout. Terdapat dua permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini yakni (1) batasan-batasan dan larangan-larangan pemberian kredit oleh bank berdasarkan ketentuan perundang-undangan terkait saat ini dan (2) implikasi hukum pembatasan pemberian kredit perbankan untuk pembelian saham perusahaan tertutup dalam rangka transaksi leveraged buyout. Bentuk penelitianini adalah yuridis-normatif.Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa praktik pembiayaan transaksi leveraged buyout belum diatur secara jelas dalam ketentuan perbankan di Indonesia. Penulis menyimpulkan bahwa pada dasarnya pemberian kredit untuk transaksi leveraged buyout dapat dilakukan oleh bank di Indonesia selama tujuan dari pemberian kredit adalah untuk pengembangan usaha.

---

An acquisition predominantly requires an extensive amount of funds. This paper discusses restrictions imposes by Indonesia's regulations on bank loans for leveraged buyout transactions in Indonesia. There are two concerning issues: (1) restrictions and bans on bank loans based on current legislations and (2) juridical implications on bank loans restriction for funding an acquisition of a private company in a leveraged buyout scheme. This research uses juridical-normative approach.This result of this research reveals that there is no distinctive law regulating bank loans for leveraged buyout transaction in Indonesia. It is concluded that leveraged buyout transaction is allowed to be funded by bank loans in Indonesia only if the objective of the acquisition is to expand the debtor's current business."

"ABSTRAKSalah satu kegiatan utama sebuah bank adalah menyalurkan dana ke masyarakat dalarn bentuk kredit. Proses pengambilan keputusan pemberian kredit terutama kredit investasiperlu dilakukan secara tepat dan cepat. Untuk itu diperlukandukungan sistem informasi manajemen yang dapat mempermudahdan memperlancar pengambilan keputusan pemberian kredit. Pengambilan keputusan pemberian kredit pada BankInternational Indonesia (BII) melibatkan beberapa pihak yaitupemohon kredit, Account Officer, Team Leader, Kepala Cabang,Kantor Pusat. Pemohon kredit mengajukan berkas permohonannyakepada pihak BII yang diterima oleh Account Officer. AccountOfficer kemudian melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumendan kewajaran data?data yang tercantum dalam dokumen permohonan. Setelah dokumen lengkap dan telah dilakukan pemeriksaanatas kewajaran data maka Account officer melakukan analisisterhadap berkas permohonan yang hasilnya dituangkan kedalammemorandum permohonan kredit. Selanjutnya memoramdum danberkas permohonan ini diserahkan kepada Team Leader yang akanmereview dan melakukan approval. Team Leader kemudiari akanmeryampaikan ke Kepala Cabang untuk dilakukan analisis danapproval dan sej.anjutnya bila lingkup kredit merupakanlingkup Kantor Pusat maka selanjutnys dilakukan analiSiS danapproval oleh Kantor Pusat.Analisis terhadap pemrosesan permohonan kredit menunJukkan beberapa kelemahan sebagai berikut :- Tidak adanya petuniuk tertulis tentang dokumen apa yangharus diserahkafl sebagai berkas permohonan kredit. Hal inimenyebabkan berkas dokurnen yang diajukan kadangkala tidaklengkap yang berarti memperlambat pemrosesan permohonankredit.- Account Officer sebagai Analis rnelakukan kontak langsungdengan peniohon kredit sehingga dapat tercipta huburiganpsikologis yang dapat mempengaruhi analisis.- Rantai pernrosesan pezuberian kredit bertambah panjangdengan adanya Review dan Approval oleh Team Leader.Sebenarnya fungsi ini dapat dihilangkan sehingga hasilanalisis Account Officer disampaikan langsung ke KepalaCabang.- Untuk menganibil keputusan dalain bal pemberian kreditdigunakan data yang dimiliki oleh masing?masing levelmanajemen secara terpisah dan belum ada keterpaduan data - Apabila permohonan kredit disetujui maka pemohon kreditdipanggil untuk menandatarigani perjanjian kredit tanpaadanys Surat Persetujuan K.redit yang merupakan dasar bagipemohon kredit untuk melakukan perianjian kredit.Untuk mengatasi kelemahan-kelemahan tersebut diperlukan suatu alternatif disain yang dapat memperbaiki sistempengambilan keputusafl pemberian kredit.Alternatif disain yang disarankan mengandung beberapahal sehagai berikut :- perlu dibuat petunjuk tertulis tentang dokumen yang harusada dalam berkas permohonan kredit agar pemohon dapatrnempersiapkan din untuk melengkapi dokumen.- Fungsi Team Leader dalam review dan approval jhilangkanagar rantai pemrosesan dapat dipersingkat.Perlunya Penyidik Kredit yang memeriksa kelengkapan dokumen dan kewajaran data yang tertera dalam dokurnen sehinggaAccount Officer hanya melakukan analisis dan tidak perlumengadakan kontak langsung dengan pemohon kredit.Àpabila permohonan kredit disetujui maka perlu dibuatSurat Persetujuan Kredit yang disampaikan kepada pemohonkredit agar pemohon mengetahuí syarat-syarat dan ketentuankredit.Data yang terebar pada Account Officer Kepala Cabang,Kantor Pusab sebaiknya dipadukan agar tersedia suatu bankdata yang lengkap dan Departemen Teknologi dapat menanganiketerpaduari data ini untuk selanjutnya dibentuk suatudatabase dalai» sistein informasi yang berhasis komputer. Alternatif disain yang disarankan masih perlu pengujiari lebih larijut dalam tahap implementasi."

"Metode kepustakaan dan lapangan adalah metode penulis dalam menganalisa Tinjauan Hukum Perjanjian Kredit Dalam Rangka Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP) dan Akta Pengikatan Agunan Secara Gadai Bank. Bank Indonesia yang merupakan sarana pengikatan antara bank penerima FPJP dengan Bank Indonesia sebagai pemberi FPJP; Perjanjian tersebut merupakan perjanjian dibawah tangan yang penulis bandingkan dengan perjanjian berdasarkan ketentuan kenotariatan yang menurut hemat penulis perlu adanya beberapa revisi atas kerangka akta (geraamte) yang terdiri atas kepala akta, komparisi, premise, isi akta dan penutup akta sehingga Bank Indonesia sebagai pemberi FPJP akan selalu terlindungi dari aspek yuridisnya."