Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Bidang periklanan di Indonesia saat ini sudah berkembang sedemikian rupa menjadi sebuah industri raksasa. Namun hingga saat ini belum ada suatu peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur mengenai masalah periklanan dan sebagai akibatnya praktik-praktik persaingan usaha tidak sehat melalui iklan yang dilakukan oleh pengiklan dan perusahaan periklanan sudah sering terjadi. Perjanjian periklanan yang merupakan titik awal perikatan antara pengiklan dengan perusahaan periklanan dan sekaligus menjadi titik awal proses produksi sebuah iklan seharusnya mampu menjadi sarana pencegah terjadinya praktik persaingan usaha tidak sehat melalui iklan, dengan merumuskan aspek anti persaingan usaha tidak sehat ke dalamnya namun ternyata hal ini belum menjadi perhatian serius bagi kalangan pelaku usaha periklanan. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan data mengenai peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai masalah persaingan usaha tidak sehat melalui iklan, memberikan fakta mengenai adanya praktik-praktik persaingan usaha tidak sehat melalui iklan, serta memberikan gambaran mengenai pentingnya merumuskan aspek anti persaingan usaha tidak sehat kedalam suatu perjanjian periklanan. Berdasarkan penelitian, maka Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen dan Peraturan Pemerintah tentang Label dan Iklan Pangan merupakan peraturan perundang-undangan yang mengatur masalah persaingan usaha tidak sehat melalui iklan. Sayangnya dalam Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen tidak dijelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan etika periklanan. Berdasarkan penelitian ini pula, terungkap bahwa perjanjian periklanan tidak merumuskan aspek anti persaingan usaha tidak sehat melalui iklan, karena pelaku usaha periklanan, khususnya pengiklan dan perusahaan periklanan tidak menjadikan masalah persaingan usaha tidak sehat melalui iklan ini sebagai suatu masalah yang serius. Dengan demikian, kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada, persaingan usaha tidak sehat melalui iklan merupakan suatu tindakan yang dilarang, dan kalangan pelaku usaha periklanan belum merumuskan aspek anti persaingan usaha tidak sehat ini ke dalam perjanjian periklanan yang dibuat oleh dan antara pengiklan dengan perusahaan periklanan. Sebagai saran, maka sebaiknya Undang-Undang Perlindungan Konsumen menjelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan etika periklanan dalam hal ini serta pelaku usaha periklanan sebaiknya menjadikan masalah praktik persaingan usaha tidak sehat melalui iklan ini sebagai suatu masalah serius dan melakukan pencegahan dengan merumuskan aspek anti persaingan usaha tidak sehat kedalam suatu perjanjian periklanan."

"ABSTRAKDisertasi ini bertujuan untuk menguji perbedaan antara kondisi kongruen dan inkongruen ketika konsumen melihat model iklan yang sebaya dan lebih tua. Ketika konsumen mempersepsikan usianya kongruen ketika melihat model iklan, maka dapat lebih mempengaruhi persepsi produk untuk saya, persepsi evaluasi dan persepsi referensi yang akhirnya mempengaruhi sikap terhadap produk.  Untuk menjawab pertanyaan itu, maka pada penelitian ini diadakan dua studi. Setudi satu membuktikan bahwa kondisi kongruen terjadi pada saat konsumen melihat model iklan yang usianya lebih tua, sedangkan kondisi inkongruen terjadi ketika konsumen melihat model yang sebaya. Study 2 menjawab pertanyaan yang mucul pada studi 1, yaitu persepsi inkongruen anak usia tween yang melihat model iklan sebaya dapat dipengaruhi dengan memperlihatkan model iklan sebaya.

---

ABSTRACTThis dissertation aims to examine the differences between the conditions congruent and incongruent when consumers see the advertising model of the same age and older. When consumers perceive congruent age when seeing the advertising model, it may be affecting the perception of the product for me, perceptual evaluation and perception of reference which ultimately affect attitudes toward the product. To answer that question, so in this study conducted two studies. One of the studies prove that the congruent condition occurs when consumers see the advertising model who is older, while the incongruous condition occurs when consumers see a model of the same age. Study 2 answer the questions that appear on the first study, the perception incongruous tween -age children who saw the ad model peer can be influenced by peer advertising model show

"

"Fungsi media selain sebagai sumber informasi, juga mempunyai kekuatan yang dapat mempengaruhi kesadaran khalayak. Produsen Extra Joss menggunakannya melalui penciptaan simbol atau tanda dalam upaya mempengaruhi kesadaran, yang mencakup pembentukan makna melalui audio, benda-benda, dan aktivitas yang merupakan sistem tanda. Dalam iklan Extra Joss versi laki, nilai-nilai maskulin dikembangkan dalam narasi iklannya. Permasalahan yang diteliti ialah “Bagaimana representasi maskunilitas pada produk minuman energi dalam iklan televisi?” Paradigma yang digunakan dalam penelitian ini adalah paradigma konstruktivis dengan metode semiotika Roland Barthes yang menganalisis pemaknaan dua tahap tanda. Hasilnya, ditemukan adanya konstruksi pesan maskulinitas pada iklan televisi Extra Joss versi laki secara jelas dan terepresentasi dalam iklan Extra Joss versi laki. Terdapat tiga karakteristik maskulinitas tradisional dalam iklan Extra Joss dan tidak dijumpai karakteristik maskulinitas baru atau yang disebut juga metroseksual. Tiga karakteristik maskulinitas tradisional dalam iklan Extra Joss versi laki yang ditemukan adalah bahwa laki-laki tidak boleh mengeluh walaupun dalam kondisi capek. Yang kedua adalah mitos kejantanan laki-laki dan ketiga adalah mitos kekuatan laki-laki. Media pun turut andil dalam membentuk citra maskulin. Iklan sebagai tayangan yang sering tampil di televisi telah memproduksi representasi maskulinitas yang ada di Indonesia.

---

The function of the media apart from being a source of information, also has the power to influence public awareness. Extra Joss producers use it through the creation of symbols or signs in an effort to influence consciousness, which includes the formation of meaning through audio, objects, and activities which are a sign system. In the Extra Joss Television ad, masculine values ​​are developed in the advertising narrative. The problem studied is "How is the representation of masculinity in energy drink products in television commercials?" The paradigm used in this research is the constructivist paradigm with Roland Barthes' semiotic method which analyzes the two-stage sign's meaning. As a result, it was found that the construction of a masculinity message in the television ad “Extra Joss versi laki” was clearly represented in the television ad “Extra Joss versi laki”. There are three characteristics of traditional masculinity in Extra Joss advertisements and there is no new masculinity characteristic or what is also called metrosexual. Three characteristics of traditional masculinity in the television ad “Extra Joss versi laki” that were found were that men should not complain even when they are tired. The second is the myth of male virility and the third is the myth of male power. The media also took part in forming a masculine image. Advertisements as shows that often appear on television have produced representations of masculinity in Indonesia."

"Keadaan masyarakat Indonesia sebagai masyarakatnegara berkembang masih dihadapkan dengan berbagai masalah,diantaranya masalah kesehatan. Departemen Kesehatan RIsebagai instansi yang berwenang terhadap masalah ini,berusaha mengatasinya dengan mengadakan penyuluhan diberbagai media massa dengan tu juan khusus yaitu peningkatankemampuan masyarakat untuk menolong dirinya sendiri dalambidang kesehatan. Salah satu media massa yang dipergunakan adalahtelevisi (TV), karena TV mempunyai fungsi-fungsi yang rnernbuat media ini lebih efektif sebagai sarana penyebaranpesan-pesan kesehatan, antara lain rnelalui acara sinetron.TVRI adalah badan siaran rnilik pemerintah, yangtidak menayangkan iklan bagi surnber dananya melainkanhanya mernperoleh dana dari iuran televisi dan subsidi dariAPBN, sehingga menyebabkan adanya keterbatasan danauntuk produksi dan siarannya . Namun demikian TVRI didukungoleh keunggulan jangkauannya yang luas sebesar 900. ooo kmpersegi untuk seluruh wilayah Indonesia. Dengan · kondisikondisitadi , maka oleh Departemen Kesehatan RI, TVRIdipilih sebaga i media untuk penayangan sinetron denganpesan-pesan kesehatan, atmaha pen anaan produksi sinetronini diperoleh dari Depatemen Kesehatan RI.Sinetron seba,gai acara. hiburan yang disisipi pesanpendidikan kesehatan, memerlukan alur cerita yang terpaduagar tidak iari dari fungsi utamanya dimana , sinetronadalah sebagai acara hiburan. Dengan pendekatan e ntereducationmaka disajikan sebuah cerita engenai kehidupankeluarga dokter muda, yaitu melalui cerita sinetron seriSartika.Penelitian ini berusaha menggambarkan bagaimanapesan-pesan kesehatan ini dikemas, dengan melakukan metodepenelitian analisis isi pesan. Dari analisis isi yangdilakukan terhadap pesan-pesan kesehatan dalam sinetronSartika periode Agustus 1989 sampai dengan Pebruari"

"Televisi sebagai media massa mempunyai pengaruh yang kuat terhadapaudiensnya, banyak renelitian yang telah membuktika hal tersebut. Gerbner (1956)melakukan studi tentang efek televisi terhadap individu yang terkena terpaan televisi danyang tidak terkena terpaan, dari hasil J?enelitiannya dihasilkan Cu?tivation Theory. Di sania menjelaskan bahwa terpaan tayarigan televisi yang berkesinambungan mempengaruhipola pikir seseorang. T elevisi sebagai media, menampilkan realitas yang dibentuk · olehpekerja media. ealitas ini akan tert am dalam benak audien yang lambat laun akanmenjadi realita s0sial. Penanaman ini terjadi dalam kurun waktu tertentu. Banyak lagipenelitian yang telah membuktikan pengaruh elevisi.Penelitian ini pu masih.. dalam rangkaian pembuktian pengaruh televisi terhadapindividu, hanya saja jenis pengaruh yang menjadi fokus perhatian adalah pengaruhterhadap nilat-nilai religius yang dimiliki oleh . individu. Banyak anggapan bahwatelevisimempunyai andil terhadap turunnya nilai-nilai masyarakat dewasa ini, namunpembuktian dari an gapan tersebut ja ang sekali ditemukan. Penelitian ini mencobamenjawab tantangan tersebut.Pengaruh televisi terhadap individu tidak dilihat sebagai proses linear yang kaku,seakan-akan tidak ada faktor lain yang turut mempengaruhi proses tersebut. Kondisilingkugan sekitarnya ataupun bentuk-bentuk pengaruh dari keluarga dan ternansepermainan turut membentuk nil i religius p,ada indiviou. Faktor-faktor lain dalamproses tersebut berusaha diketengahkan dalam penelitian in·, namun penelitian ini tetapmemfokuskan pada kajian efek media tersebut, yakni pengaruh televisi terhadapreligiusitas seseorang. Apakah televisi menimbulkan efek yang mempengaruhi sistemreligius seseorang dengan latar belakang sistuasi religius lingkungan sekitarnya.Latar belakang kondisi religius ini yang kemudian oleh Geertz dikategorikanmenjadi santri, abangan, dan priyayi ini kemudian banyak digunakan sebagai bahanacuan dalam pengkategorian masyarakat Jawa. Hanya saja kemudia pengkategorian inimendapat banyak bantahan, karena abangan dan santri merupakan pengaktegorianberdasarkan status religiusnya sedangkan priyayi lebih merupakan pengaktegorianberdasarka status sosial yang dihubungkan dengan kedekatan pada komunitas keraton Penggunaan santri dan abangan dalam penelitia ini ingin menghindari kerancuanpengaktegorian tersebut namun masih tetap melihat latar belakang religisu individu.Santri digunakan untuk menunjuk pada se~orang yapg menuntut ilmu di pesantrendan bertempat tinggal di sana. Istilah ini juga digunakan untuk menunjuk kelompok salahsatu agama yang berada di Jawa, yang ditandai dengan ketaatan dalam menjalankanibadah ritual serta berpegang teguh kepada doktrin agama. Abangan secara harfiah berartimerahan, istilah ini dignakan untuk menunjuk 'kelompok yang mengaku muslim, tetapikurang acuh terhadap doktrin agama dan terpesona oleh detail keupacaraan dan slametan.Kondisi masyarakat semacam ini masih terlihat di Cirebon. Pengambilan populasi padamasyarakat Cirebon didasarkan pada latar belakang sejarahnya. Cirebon pernah menjadipusa penyebaran Islam pada akhir abad 18, di tempat ini pula pernah tinggal SunanGunung Jati salah satu dari Wali Songo yang menyebarkan Islam di Jawa. Kemudianmasyarakat Cirebon mernitiki karakteristik masyarakat yang dapat digolongkan pada duaklasifikasi tersebut. perbedaan yang menyolok pada masyarakat tersebut adalah denganbanyaknya pesantren yang berkembang di Cirebon namun banyak pula masyarakat yangmasih menganut adat peninggalan nenek moyang mereka.Penggunaan media jika dilihat dari teori uses and effect memiliki tiga unsur ..Pertama adalah konse uensi, konsekuensi di sini adalah e(ek kehilangan waktu, tidakmelakukan tindakan lain dan segala sesuatunya karena menggunakan media kedua adalaheffect, effect disini adalah pengaruh yang terjadi pada individu ~ena isi media yangdigunakan. Ketiga adalah konsefeks, . konsefeks disini adalah akibat yang dihasilkansecara bersama-sama antara konsekuensi dan dan effect pada seseorang. Sedangkanreligius sebagai efek dilihat dalam tiga'dimensi efek, kognitif: afektif: dan konati£Sesuai dengan paradigma positivis, penelitian ini menggunakan teknik analisastatistik alpha cronbach, t test, pearson correlation, regresi linear, dan z test untuk duasampel independen. Sedangkan pengumpulari data primer menggunakan kuesioner,namun untuk mendukung interpretasi penelitian ini menggunakan data literatur danwawancara terhadap tokoh yang kompeten. Pengambilan sampel menggun.ak,an{lustering. sampling, sampel yang ditarik adalah 30 responden dari masing-masing karakteristik.Clustering sampling ini mengakibatka hasil penelitian hanya bisa dilihat pada populasiyang berdekatan dengan sampe~ tidak bisa diterapkan pada kelompok populasiAnalisa data yang melihat sampai hubungan p~ masing-masing dimensimembuktikan beberapa hipotesis penelif ditolak, nilai signifikansi tidak mencapaibatas maksimum yang diperbOle an. Secara umum kesimputan yang dapat ditarikadalah pola religius Santri memiliki religiusitas yang kuat. Sedangkan pada masyarakatabangan po Ia religiusnya cenderung lebih lemah dibandingkan sntri. Nilai-nilai religius· masyarakat abagan kuat pada level kognitif, tetapi pada level selanjutnya semakinmelemah. Pola menonton televisi santri hanya untuk · mengisi waktu luang saja,sedangkan pada masyarakat abangan pola menonton televisi masyarakat abanganmerupakan masyarakat yang melakukan pemilihan cara televisi.Hampir semua pengujian yang memasukkkan variabel ketiga tidak signifikan.Berarti bahwa sosialisasi agama tidak mempengaruhi hubungan antara variabelindependen dan dependen. Ada uji antar hubungan yang ~cara signifikan membuktikanbahwa variabel ternan dan keluarga ini mempengaruhi hubungan antara televisi danreligiusitas. Pada masyarakat santri variabel ternan mempengaruhi hubungan televisi dan religiusitas pada hubungan antara konsekuensional dengan religisusitas, konsekuensionaldengan aspek kognitif religiusitas, dan konsekuensional dengan aspek afektif religiusitas.Hubungan antara isi televisi dan religiusitas temyata berbanding positif. Efektelevisi mempunyai arah positif terhadap religiusitas, semakin besar efek yang terjadimaka sernakin besar pula religiusitas seseorang. Jadi semakin menggunakan isi televisimaka sernakin religius. Hal ini karena sampel memiliki penanaman religiusitas yang kuat.Keinudian hal ini membe~t~ filter pada mereka untuk menerirna pengaruh dari televisi.Penggunaan pandaiigan active audiens yang melatar belakangi teori uses and effect. telah dibuktikan pada sampel yang digunakan dalam penelitian. Penelitian ini sudahberusaha membuktikan hubungan antara penggunaan televisi dengan efek religiusitasaudiens. Namun disadari penelitian ini masih tetap memiliki kekurangan"

"Tesis ini membahas mengenai Perjanjian Waralaba di PT. X ditinjau dari Peraturan di Bidang Waralaba dan Peraturan di Bidang Anti Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian juridis normatif. Hasil penelitian menguraikan beberapa rekomendasi perubahan isi perjanjian waralaba di PT. X agar dapat sejalan dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan di bidang waralaba dan peraturan dibidang anti monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Jika PT. X tidak melakukan perubahan atas isi perjanjian waralabanya, maka hal ini dapat menjadi celah bagi Penerima Waralaba dari PT. X tersebut untuk menuntut pembatalan isi perjanjian, karena perjanjian dianggap tidak memenuhi syarat obyektif berupa sebab yang halal.

---

This thesis will talk about the Franchise Agreement in PT X in the view of Franchise Regulations and Anti-trust Regulations. This research use the normative jurisdiction method. Result of this research will explain some recommendation of the content of Franchise Agreement in PT X in order to run it in harmony with the terms of franchise regulations and anti-trust regulations. If PT X do not conduct any change of the content of franchise agreement, this matter will become a tort for the franchisee of PT X to terminate the agreement, because the agreement deemed can not fulfill the objective conditions, halal causa."

"Frachise adalah suatu sistem bisnis dimana tranchisor selaku pemilik franchise mengizinkan franchisee untuk menggunakan merek dagang serta teknik bisnisnya yang berkaitan dengan proses produksi dan pemasaran suatu produk/jasa untuk periode tertentu, dengan menerima suatu pembayaran. Adapun alasan penulis untuk memilih topik tranchise adalah karena akhir-akhir ini terliaht gejala menjamurnya bisnis ini di Indonesia, khususnya di kota-kota besar. Meluasnya pemakaian sistem franchise sebagai salah satu metode produksi dan pemasaran bisnis dikarenakan bisnis franchise menjanjikan keuntungan yang cepat, sehingga banyak diminati oleh kalangan pengusaha. Memang, di Indonesia franchise belum diatur secara khusus dan tegas, tetapi mengingat asas kebebasan berkontrak yang termuat dalam pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, tidak ditutup kemungkinan untuk mengadakan perjanjian franchise sepanjang tidak bertentangan dengan kesusuaian dan ketertiban umum. Sebagai suatu franchise berhasil dan dikenal oleh masyarakat tentunya berkaitan erat dengan usaha promosi yang dilakukan. Masyarakat dengan cepat dapat mengikuti perkembangan yang ada kerena dewasa ini kita berada dalam era globalisasi, jelas media massa memiliki andil yang besar. Maka penulis tertarik untuk menggali lebih dalam lagi mengenai aspek periklanan dalam perjanjian franchise."

"Penelitian ini membahas mengenai analisis peraturan dalam konteks persaingan usaha tentang diskriminasi khususnya pada bidang penyiaran. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pergeseran kebiasaan untuk mengakses siaran yang berubah dari saluran TV konvensional ke layanan aplikasi dan/atau konten melalui internet over the top (“OTT”). Perubahan tersebut membawa perubahan pada pasar bersangkutan yakni penyedia layanan TV Konvensional dan penyiaran OTT. Jumlah penikmat layanan OTT meningkat dengan tajam. Meskipun memiliki fungsi yang sama, layanan OTT secara prinsip memiliki karakter yang berbeda dengan TV konvensional. Perbedaan peraturan merupakan konsekuensi logis dari perbedaan prinsip dan karakter meskipun memiliki fungsi yang sama. Perbedaan peraturan tersebut diakui melalui putusan Mahkamah Konstitusi No 39/PUU-XVIII/2020 tanggal 10 Desember 2020 yang berpendapat bahwa televisi konvensional dan OTT merupakan hal yang berbeda dan tidak diskriminatif. Tulisan ini bertujuan menganalisis keadilan dan kesesuaian dengan pengaturan yang pro kompetisi serta non diskriminatif dalam konteks persaingan usaha. Dalam penelitian ini, digunakan teori keadilan menurut Thomas Hobbes yang meninjau keadilan dari kerangka kekuasaan negara. Kekuasaaan negara dalam hal ini berbentuk produk undang-undang. Dari hasil analisis mengenai keadilan pengaturan, dilakukan penelitian lebih lanjut dalam konteks persaingan usaha dengan teori diskriminasi. Diskiriminasi dalam konteks persaingan usaha dapat berupa pembedaan pada suatu pelaku usaha untuk bersaing diluar permasalahan harga. Pembedaan berdampak pada pelaku usaha untuk bersaing pada pasar. Lebih lanjut, dibahas pula mengenai prinsip pembentukkan peraturan menurut Bertelsmann di era digital yang bersifat pro kompetisi untuk meningkatkan mutu regulasi layanan penyiaran. Dengan diketahuinya prinsip pembentukkan peraturan di era digital yang bersifat pro kompetisi layanan TV Konvensional dan penyiaran OTT bisa bersaing secara sehat.

---

This study discusses the analysis of regulations in the context of business competition regarding discrimination, especially in the broadcasting sector. This research is based by a shift in habits to access broadcasts that change from conventional TV channels to application services and/or content via the internet over the top (“OTT”). These changes bring changes to the relevant market, namely Conventional TV service providers and OTT broadcasters. The number of users of OTT services has increased significantly. Despite having the same function, OTT service in principle has a different character from conventional TV. Differences in regulations are a logical consequence of differences in principles and characters even though they have the same function. The difference in regulations is recognized through the decision of the Constitutional Court No. 39/PUU-XVIII/2020 dated December 10, 2020,

2

which argues that conventional television and OTT are different and non-discriminatory. This paper aims to analyze fairness and conformity with pro-competitive and non-discriminatory arrangements in the context of business competition. In this study, the theory of justice according to Thomas Hobbes is used which reviews justice from the framework of state power. The power of the state in this case is in the form of a product of law. From the results of the analysis of regulatory justice, further research was conducted in the context of business competition using the theory of discrimination. Discrimination in the context of business competition can be in the form of differentiating a business actor to compete outside of price issues. The difference has an impact on business actors to compete in the market. Furthermore, Bertelsmann's principle of the formation of regulations in the digital era that is pro-competitive in nature is also discussed to improve the quality of regulation of broadcasting services. By knowing the principles of forming regulations in the digital era that are pro-competition, Conventional TV services and OTT broadcasting can compete in competitively.

Keywords: competition law; broadcasting operators; broadcasting law; conventional television; digital applications; over the top"