Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Keberadaan laut dan sumber daya yang dikandungnya harus dijaga demi generasi-generasi manusia yang akan datang. Salah satunya adalah ekosistem terumbu karang yang merupakan sumber daya laut yang perlu di jaga. Indonesia merupakan negara kepulauan yang telah dikenal oleh seluruh dunia sebagai negara yang memiliki keanekaragaman hayati dan kekayaan sumber daya laut yang tinggi. Hal tersebut tidak lepas dari maraknya kerusakan ekosistem terumbu karang salah satu contohnya dengan banyaknya kapal kandas di perairan Indonesia. Kapal-kapal kandas yang merusak terumbu karang di Indonesia salah satunya adalah Kandasnya Kapal Asing MV Lyric Poet dan MT Alex di Perairan Bangka Belitung. Kandasnya kapal asing MV Lyric Poet di di Laut Natuna, sekitar 80 mil laut dari Kota Pangkal Pinang di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan kapal asing MT Alex yang kandas di perairan Manggar Kabupaten Belitung Timur yang diperkirakan berjarak kurang lebih 65 mil laut dari Kota Manggar. Tulisan ini akan menjelaskan mengenai bagaimana implementasi serta penegakan hukum yang dilakukan Indonesia dalam menerapkan perlindungan terumbu karang ditinjau dari hukum internasional seperti UNCLOS 1982, Convention on Biological Diversity (CBD), Agenda 21, Convention on International Trade in Endangered Species a (CITES) dan United Nations Convention Concerning the Protection of The World Cultural and Natural Heritage 1972. Serta keikutsertaan Indonesia dalam kerjasama regional terkait perlindungan mengenai ekosistem terumbu karang seperti Coral Triangle Initiative on Coral Reefs Fisheries and Food Security (CTI-CTF) dan International Coral Reefs Initiative (ICRI). Metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini yaitu dengan bentuk penelitian yuridis- normatif menggunakan data sekunder dengan alat pengumpulan data berupa bahan pusataka dan wawancara. Simpulan yang diambil dalam penelitian ini adalah upaya penegakan hukum yang diambil oleh Indonesia dalam kasus Kandasnya Kapal Asing MV Lyric Poet dan MT Alex di Perairan Bangka Belitung adalah dengan penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan sesuai dengan Permen LHK No. 4 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup dan ketentuan sanksi yang   diimplementasikan dalam UUPLH No. 32 Tahun 2009 serta diperlukannya urgensi bagi negara-negara di dunia untuk segera membentuk suatu perjanjian internasional yang bersifat memaksa untuk menyelesaikan masalah terumbu karang secara spesifik. Regulasi harus berupa hukum yang keras dan mengikat dalam bentuk konvensi PBB untuk dapat mengisi celah dalam hukum internasional tentang perlindungan ekosistem terumbu karang.

---

The existence of the sea and the resources it contains must be maintained for the sake of human generations to come. One of them is the coral reef ecosystem which is a marine resource that needs to be maintained. Indonesia is an archipelagic country that is known throughout the world as a country that has high biodiversity and wealth of marine resources. This cannot be separated from the rampant damage to coral reef ecosystems, one example of which is the many ships aground in Indonesian waters. One of the aground ships that damaged coral reefs in Indonesia was the Stranded Ships MV Lyric Poet and MT Alex in Bangka Belitung Waters. The foundering of the foreign ship MV Lyric Poet in the Natuna Sea, about 80 nautical miles from Pangkal Pinang City in the Bangka Belitung Islands Province and the foreign ship MT Alex which ran aground in Manggar waters, East Belitung Regency, which is estimated to be approximately 65 nautical miles from Manggar City. This paper will explain how Indonesia implements and enforces laws in protecting coral reefs in terms of international laws such as UNCLOS 1982, Convention on Biological Diversity (CBD), Agenda 21, Convention on International Trade in Endangered Species a (CITES) and the United Nations Convention Concerning the Protection of The World Cultural and Natural Heritage 1972. As well as Indonesia's participation in regional cooperation related to the protection of coral reef ecosystems such as the Coral Triangle Initiative on Coral Reefs Fisheries and Food Security (CTI) -CTF) and the International Coral Reefs Initiative (ICRI). The research method used in this study is a normative-juridical research using secondary data with data collection tools in the form of library materials and interviews. The conclusions drawn in this study are that the law enforcement efforts taken by Indonesia in the case of the Stranded Foreign Ship MV Lyric Poet and MT Alex in Bangka Belitung Waters are by resolving environmental disputes out of court in accordance with Minister of Environment and Forestry No. 4 of 2013 concerning Guidelines for Environmental Dispute Resolution and the sanctions provisions implemented in UUPLH No. 32 of 2009 and and the need for urgency for countries in the world to immediately form an international agreement that is coercive to resolve the problem of coral reefs specifically. Regulations must be in the form of strict and binding laws in the form of UN conventions to be able to fill gaps in international law regarding the protection of coral reef ecosystems."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas mengenai bagaimana kewenangan Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia terhadap perlindungan dan pengelolaan terumbu karang ditinjau dari peraturan perundang-undangan. Selanjutnya skripsi ini juga membahas mengenai kasus perusakan terumbu karang di Indonesia yaitu kasus perusakan terumbu karang di Raja Ampat oleh Kapal MV Caledonian Sky serta bagaimana penegakan hukum dari kasus tersebut. Tujuan dari skripsi ini adalah mengetahui hubungan tanggung jawab pemerintah pusat dan daerah dalam perlindungan terumbu karang di Indonesia serta mengetahui penegakkan hukum terhadap perusakan terumbu karang di Indonesia. Metode penelitian dalam skripsi ini adalah yuridis normatif. Hubungan kewenangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah terhadap pengelolaan terumbu karang didasarkan kepada urusan konkuren UU Pemda. Akan tetapi terdapat hambatan yaitu tidak adanya kewenangan pemerintah kabupaten/kota terhadap pengelolaan wilayah pesisir. Penegakkan hukum terhadap kasus perusakan terumbu karang berdasarkan UU No. 32 Tahun 2009 yaitu penegakan hukum administrasi, perdata, dan pidana. penegakan hukum administratif cara penghentian kegiatan, pembongkaran, penyitaan, dan pencabutan izin. Penegakan pidana tersebut terbagi atas sanksi pidana penjara dan sanksi pidana denda. hukum perdata dapat dilakukan melalui penyelesaian sengketa di luar pengadilan dan melalui pengadilan.

---

ABSTRACTThis thesis discusses how the authority of the Central and Regional Governments in Indonesia towards the protection and management of coral reefs is viewed from the laws and regulations. Furthermore, this paper also discusses the case of coral reef destruction in Indonesia, namely the case of destruction of coral reefs in Raja Ampat by the MV Caledonian Sky Ship and how the law enforcement of the case. The purpose of this paper is to find out the relationship between the responsibilities of the central government and the regions in protecting coral reefs in Indonesia and to know the law enforcement on the destruction of coral reefs in Indonesia. The research method in this paper is normative juridical. The relationship between the authority of the Central Government and the Regional Government towards coral reef management is based on the concurrent affairs of the Regional Government Law. However, there are obstacles, namely the absence of district/city government authority over the management of coastal areas. Law enforcement for cases of coral reef destruction based on Law No. 32 of 2009, namely the enforcement of administrative, civil and criminal law. administrative law enforcement on how to terminate activities, demolition, confiscation and revocation of licenses. The criminal enforcement is divided into imprisonment sanctions and fine criminal sanctions. Civil law can be done through settlement of disputes outside the court and through the court."

"Perlindungan dan Pengelolaan Terumbu karang seharusnya dikembalikan kedalam kewenangan pemerintah Kabupaten/Kota. Hal ini disebabkan karakteristik dan nilai kebermanfaatannya lebih dimengerti masyarakat pesisir sehingga perlindungan dan pengelolaannya dapat dilakukan secara menyeluruh,memberikan dampak sebanyak-banyaknya kepada masyarakat yang bersentuhan secara  langsung serta memenuhi prinsip dasar otonomi daerah. Dengan sejarah di masa lalu sebagai bangsa pelaut, Indonesia kembali mengajukan visi Global Maritime Fulcrume untuk dapat berjaya sekali lagi. Kekayaan Sumber daya alam yang melimpah menjadi perhatian khusus, terutama bagi terumbu karang. Pusat kekayaan hayati tersebut menjadi harapan hidup tidak hanya bagi biota laut namun juga masyarakat pesisir.Penelitian  ini berbentuk yuridis normatif dengan menganalisis peraturan perundang-undangan dengan metode kualitatif.Hasil Penelitian menunjukkan Negara dalam tanggung jawabnya mengelola terumbu karang terkendala dalam tata kelola, tata ruang dan tata zonasi. Pemanfaatan yang tidak berpihak pada masyarakat pesisir dikarenakan kewenangan pengelolaan dan perlindungan tidak lagi menjadi kewenangan pemerintah Kabupaten/Kota.Kesimpulan yang diambil, diperlukan Harmonisasi peraturan dan penyelesaian sengketa lembaga di tingkat pusat. Dengan berpijak pada Ocean Governance Policy yang lebih berpihak pada masyarakat pesisir yang lebih paham pada karakteristik terumbu karang.

---

Protection and Management of Coral Reefs should be returned to the authority of the Regency/City government. This is because the characteristics and usefulness values are better understood by coastal communities so that their protection and management can be carried out comprehensively, giving as much impact as possible to the people who are in direct contact and fulfilling the basic principles of regional autonomy. With a history in the past as a nation of seafarers, Indonesia again proposes the vision of Global Maritime Fulcrume to be victorious once again. Abundant natural resource wealth is of particular concern, especially for coral reefs. The center of biological wealth is a life expectancy not only for marine life but also for coastal communities. This research is in the form of a normative juridical analysis by analyzing laws and regulations with a qualitative method. zoning system. Utilization that is not in favor of coastal communities is because the management and protection authority is no longer the authority of the Regency/City government. Based on the Ocean Governance Policy which is more in favor of coastal communities who are more aware of the characteristics of coral reefs."