Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Untuk memudahkan nasabah dalam melakukan penarikan tunai beserta transaksi lainnya, bank memberikan kartu ATM yang dapat diakses pada mesin-mesin ATM. Untuk memperoleh kartu ATM nasabah harus menandatangani perjanjian pembuatan kartu ATM. Dalam perjanjian tersebut terdapat klausula yang menyatakan pengalihan tanggungjawab bank atas segala kerugian nasabah yang timbul akibat pemalsuan kartu, kerusakan, dan atau kegagalan bekerjanya mesin ATM dan atau sarana lain yang disebabkan oleh hal-hal diluar kekuasaan dari bank. Bagaimana apabila nasabah menajdi korban modus operandi card skimming? Apakah nasabah tidak berhak untuk mendapatkan ganti kerugian? Oleh karena itu yang menjadi pokok permasalahan dalam penulisan ini adalah 1) Bagaimana pertanggungjawaban bank sebagai penerbit kartu ATM menurut ketentuan hukum yang berlaku 2) Bagaimana Penyelesaian Sengketa antara bank dengan nasabah dalam hal terjadi pencurian data kartu ATM? Dalam penulisannya, karya ilmiah ini menggunakan metode yuridis normatif. Data yang digunakan dalam penulisan ini adalah data sekunder atau kepustakaan dan data primer yang diperoleh dari hasil wawancara.Kesimpulan dari penulisan ini adalah 1). Pengaturan pertanggungjawaban bank dalam kontrak perjanjian nasabah dengan bank dalam hal terjadinya pencurian data nasabah yang menimbulkan kerugian finansial nasabah, tidak diatur dengan tegas. Pembuktian atas terjadinya pencurian data nasabah dan timbulnya kerugian nasabah dilakukan oleh pihak bank. 2). Bank sebagai penerbit kartu ATM harus lebih meningkatkan keamanan dari produk yang dikeluarkannya dari pelaku kejahatan yang sudah semakin canggih dalam melaksanakan modus operandinya.

---

To facilitate customers in making cash withdrawals and other transactions, the bank provides ATM card that can be accessed at ATM machines. To obtain an ATM card customers must sign an agreement creating an ATM card. Under these agreements have clauses stating the transfer of responsibility for customers' bank for any losses incurred due to card fraud, damage and or failure of the workings of ATM machines and / or other facilities caused by things beyond the power of the bank. What if the costumers become a victim of card skimming? Whether the customer is not entitled to get compensation? Therefore, the main problem in this paper is a) How does a bank account as an ATM card issuer according to applicable laws 2) How to Dispute Settlement between the bank and the customer in case of theft of ATM card data? In writing, this scientific work using a normative juridical methods. Data used in this writing is literature and secondary data or primary data obtained from the interviews.The conclusion of this paper is one). Bank accountability arrangements in the contract agreement with bank customers in the event of theft of customer data that results in financial losses of customers, not strictly regulated. Proof of the occurrence of data theft to customers and clients for losses made by the bank. 2). Bank as an ATM card issuer must further improve safety of products from the release of criminals who had increasingly sophisticated way in executing."

"Skripsi ini membahas mengenai penerapan perjanjian baku dalam proses penerbitan kartu kredit syariah (Dirham Card) oleh Bank Danamon Syariah ditinjau dari sudut Hukum Perlindungan Konsumen. Pelaku usaha dunia perbankan saat ini terbiasa membuat perjanjian yang telah dibakukan (ditentukan) isi (klausula) perjanjian tersebut sebelumnya. Dalam penerbitan kartu kredit syariah (Dirham Card), Bank Danamon Syariah telah menentukan isi (klausula) perjanjian tersebut sebelumnya. Hal ini membuat konsumen (pemegang Dirham Card) tidak mempunyai pilihan lain, selain menyetujui syarat-syarat yang telah dibuat sebelumnya oleh pelaku usaha untuk mendapatkan fasilitas Dirham Card. Bagaimanakah penerapan perjanjian baku tersebut terhadap hak-hak konsumen. Apakah konsumen tetap terlindungi hak-haknya dengan dibuatnya perjanjian secara sepihak tersebut oleh pelaku usaha (Bank Danamon Syariah).

---

The Focus of this Thesis is concern about implementation of standard agreement on issuing process of shari’a card (Dirham Card) by Bank Danamon Syariah Reviewed from the point of Consumer Protection Law. This time, the actor of Bussiness Banking used to make agreement have been defined the content (clause) before the agreement. In issuing shari’a card (Dirham Card), Bank Danamon Syariah has determined the content (clause) before the agreement. This case makes consumers (Dirham Card holders) do not have any other options, oteher than agreed the terms and conditions have been made by Bank Danamon Syariah to get Dirham Card facilities. How is the implementation of standard agreement on the rights of consumers. Are consumers still protected their rights with a unilateral agreement made by actor of bussiness (Bank Danamon Syariah)."

"Dewasa ini, perkembangan aktivitas bisnis merupakan fenomena yang sangat kompleks karena mencakup berbagai bidang baik hukum, ekonomi, dan politik. Dalam kehidupan bermasyarakat, seringkali dapat dilihat bahwa aktivitas manusia dalam dunia bisnis tidak lepas dari peran Bank selaku pemberi layanan perbankan bagi masyarakat. Salah satu jenis pelayanan jasa Bank adalah kartu kredit. Di dalam pelayanan jasa Bank dibidang kartu kredit ini, terdapat tiga pihak yang terlibat di dalamnya, yakni penerbit kartu (Bank), pemegang kartu dan Merchant. Pihak penerbit kartu kredit pada umumnya telah membuat terlebih dahulu perjanjian secara sepihak anatara penerbit kartu dengan pemegang kartu, yaitu perjanjian keanggotaan kartu kredit yang dibuat dalam bentuk perjanjian baku atau klausula baku. Pengertian klausula baku menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah setiap peraturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen. Dalam perjanjian baku tersebut, biasanya pihak penerbit kartu kredit mempunyai posisi yang dominan, dimana klausul-klausul yang ada pada umumnya berisikan hal-hal yang memberatkan pihak pemegang kartu kredit, yang dalam hal ini disebut juga sebagai konsumen.Di dalam perjanjian kartu kredit Bank Mandiri, Citibank Dan Standard Chartered Bank sebagai suatu bentuk perjanjian baku, mempunyai suatu ketidakseimbangan yang terlihat dari adanya klausul-klausul eksonerasi (memberatkan) yang tidak adil bagi pemegang kartu kredit, dimana hal tersebut bertentangan dengan Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

---

Nowadays, the growth of business activities is a highly complex phenomenon due to it's scope on various fields such as law, economy, and politic. In daily lives, we often encountered that public activities in business is attached to the role of the Bank as the provider of banking services for the public. One of the banking service provided is credit card. In this type of service, there are three parties participated within, those are the publisher of the card (bank), the holder of the card (the customer) and the Merchant. The publisher of credit card generally produced a prior one-sided arrangement between the publisher and the holder of the card, namely the agreement for credit card membership which is produced in a form of standard clause. The definition of standard clause in accordance to the Law No. 8 of 1999 concerning Customer's protection is every regulation or arrangement and stipulations prepared and defined one-sidedly by any business which is written on a document and/ or a binding agreement and compulsory to the customer. In the said agreement, the publisher of the credit card is usually granted with dominant position, whereas the existing clauses generally contain matters which bear responsibilities to the holder of credit card, which in this case is also the customer. In the agreement for credit cards issued by Mandiri Bank, Citibank and Standard Chartered Bank which formed a standard agreement, the author found inequalities as shown from the unfair exoneration clauses for the holder of credit card, and that these clauses contrast to the Civil Law and the Law No. 8 of 1999 concerning Customer's Protection."

"Anjungan Tunai Mandiri (ATM) merupakan fasilitas transfer uang secara elektronik yang paling banyak beredar di masyarakat hal ini dikarenakan penggunaannya yang lebih efisien, dimana nasabah tidak perlu datang ke bank untuk menarik dana. Terhadap penggunaan fasilitas ATM memunculkan permasalahan mengenai bagaimana pelaksanaan perlindungan konsumen nasabah pengguna Bank X ditinjau dari ketentuan perlindungan konsumen yang tercantum dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Surat Edaran Bank Indonesia No. 14/17/DASP tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu (APMK) dan bagaimana perlindungan konsumen didalam Surat Edaran Bank Indonesia No.14/17/DASP tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu (APMK) dibandingkan dengan ketentuan dalam Undang-Undang No.8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif, didukung dengan hasil wawancara dengan narasumber. Pengaturan perlindungan konsumen didalam Surat Edaran Bank Indonesia No. 14/17/DASP tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu (APMK) telah sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Materi yang dimuat dalam perubahan Surat Edaran Bank Indonesia ini antara lain mencakup: prinsip perlindungan nasabah, prinsip kehati-hatian, standar keamanan APMK, kerjasama antara penyelenggara APMK dengan pihak lain, dan penyampaian laporan. Akan tetapi pelaksanaan perlindungan konsumen terhadap nasabah pengguna Bank X tidak sesuai ketentuan perlindungan konsumen yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

---

Automatted teller machine (ATM) is a facility to transfer money electronically and it is the most widely circulated in the community, this is due to its efficiency, where the customer does not need to come to the bank to withdraw money. Against the use of ATM facilities eliciting the problem of how to the implementation of consumer protection customers users Bank X review of the terms of consumer protection that is listed in the law on Consumers’ Protection and Bank Indonesia circular letter No. 14/17/DASP about Organizing activities of the means of payment using the card (APMK) and how consumer protection in the circular letter of Bank Indonesia No. 14/17/DASP about Organizing activities of the means of payment using the card (APMK) compared with the provision in the Act No. 8 of 1999 on the protection of consumers. The research method used is the juridical normative research, supported by interviews with the speakers. Consumer protection arrangements in the circular letter of Bank Indonesia No. 14/17/DASP about Organizing activities of the means of payment using the card (APMK) were in accordance with the consumer protection act. The material contained in the circular letter of Bank Indonesia changes include the following: the principle of customer protection, the principle of prudence, APMK security standards, cooperation between the organizers of the APMK with the other side, and the submission of the report. However, the implementation of consumer protection against the client user Bank X does not match the consumer protection provisions set forth in Act No. 8 of 1999 on the protection of consumers."

"Menurut Undang undang No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan, bank berfungsi sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat. Dari fungsi tersebut maka kegiatan operasional bank tidak terlepas dari dana milik masyarakat. Sehingga dapat di katakan bahwa tanpa dana milik masyarakat maka bank tidak akan berarti apa-apa. Untuk memperoleh dana masyarakat ini maka bank harus terlebih dahulu membangun kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan, dengan demikian masyarakat akan menyimpan dana mereka di bank. Tetapi, akhir-akhir ini kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan mulai goyah terlebih setelah adanya likuidasi terhadap 16 bank di Indonesia. Peristiwa ini menyadarkan kembali masyarakat akan pentingnya perlindungan atau jaminan hukum atas simpanan dana mereka di bank. Dalam penulisan skripsi ini penulis mencoba untuk mengungkapkan mengenai hubungan hukum dalam perjanjian baik dalam perjanjian pemberian kredit maupun dalam perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk deposito ataupun dalam bentuk simpanan dana lainnya hubungan antara bank dengan nasabah yang dinilai tidak seimbang. Disamping itu akan di ungkapkan pula mengenai seberapa jauh undang-undang perbankan Indonesia, yaitu Undang-undang No. 7 tahun 1992 mengatur mengenai masalah jaminan keamanan simpanan dana nasabah serta rahasia bank dan tanggung jawab bank terhadap nasabah. Berdasarkan uraian tersebut maka penulis dapat menarik kesimpulan mengenai bagaimana perlindungan yang diberikan oleh bank terhadap simpanan dana nasabah itu diatur dalam Undang-undang No. 7 tahun 1992."

"Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan, tekhnologi dan juga informasi, maka dunia perbankan Indonesia saat ini, mengalai perkembangan yang pesat; jika dibandingkan dua atau tiga puluh tahun yang lalu. Dengan kondisi seperti itu maka tidak mengherankan Jika dunia perbankan pada saat ini, banyak menawarkan berbagai macam : fasilitas dan salah satunya adalah kartu kredit. Dalam membuat perjanjian pihak bank · (pihak Penerbit kartu kredit), biasanya telah membuat terlebih dahulu perjanjian secara sepihak (hanya dibuat oleh pihak Bank) yaitu perjanjian Keanggotaan kartu kredit yang merupakan perjanjian baku. Dalam perjanjian ini biasanya pihak penerbit kartu kredit mempunyai posisi yang dominan, dimana klausul-klausul yang ada biasanya memberatkan pihak pemegang kartu kredit yang dalam hal ini disebut juga konsumen. Secara jelas penerbit kartu kredit membatasi tanggung jawabnya terhadap konsumen. Posisi pemegang kartu kredit dalam pepanjian keanggotaan kartu kredit adalah sebagai pihak yang lemah, karena tidak memiliki posisi tawar menawar, mereka "terpojok" oleh posisi "take U or leave it" .Dan di dalam perjanjian kartu kredi PT. ABC sebagai suatu perjanjian baku mempunyai banyak ketidakseimbangan yang terlihat dari adanya klausul-klausul eksonerasi yang tidak adil bagi pemegang kartu kredit. Dan hal itu bertentangan dengan KUHPerdata dan juga Undang-undang Perlindungan Konsumen. Dalam Perjanian keanggotaan Kartu kredit Bank BCA banyak di jumpai klausul-klausul eksonerasi/eksensi, yang seharusnya tidak di cantumkan, karena hal ini sangat merugikan nasabah pemegang kartu kredit sebagai konsumen. Sebenarnya UU Perlindungan Konsumen merupakan undang-undang yang cukup baik dalam melindungi hak-hak konsumen, namun pengaturannya masih bersifat umum, maka diperlukan suatu peraturan perundang-undangan khusus mengenai kartu kredit ini. Dan saat ini telah ada upaya penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan yaitu dengan dibentuknya BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen), namun hal ini masih menunggu pelantikan dari pemerintah agar BPSK ini dapat berjalan. Lembaga ini merupakan alternatif peradilan yang cukup baik dalam menyelesaikan sengketa-sengketa konsumen"

"Novasi atau disebut juga sebagai pembaharuan hutangmerupakan suatu pembuatan perjanjian baru yang menghapuskansuatu perikatan lama sambil meletakan suatu perikatan baruyang ditempatkan sebagai pengganti perikatan semula. DalamKUHPerdata, novasi adalah hasil terjemahan dari kataschuldvernieuwing dan secara umum dikenal sebagaipembaharuan hutang yang pengaturannya tercantum dalam BukuIII KUHPerdata terdapat dalam Bab IV bagian tiga pasal 1413sampai 1424. Meskipun demikian, sampai sekarang sebenarnyabelum ada istilah baku untuk menggantikan istilah novasi.Jika dikaitkan dengan kartu kredit sebagai alat pembayaran,maka dapat dilihat adanya penerapan konsep novasi ini.Penggunaan kartu kredit oleh pemegang kartu adalahberdasarkan perjanjian yaitu berawal dari perjanjianpenerbitan kartu kredit yang kemudian dilanjutkan denganperjanjian pemakaian kartu kredit. Perjanjian penerbitankartu kredit berupa pemberian fasilitas untuk membelibarang/jasa dengan tidak harus membayar secara tunai,antara penerbit dengan pemegang kartu. Perjanjian pemakaiankartu kredit berupa kegiatan memanfaatkan kartu kredit olehpemegangnya untuk memperoleh barang/jasa denganpembayarannya memakai kartu kredit tersebut dimanaselanjutnya melibatkan tiga pihak yaitu penerbit, pemegangkartu, dan merchant yang mana antara satu dengan yanglainnya saling mempunyai hubungan hukum. Di dalam hubunganhukum antara para pihak pada perjanjian kartu kredit inilahterlihat adanya penerapan konsep novasi. Hal ini dapatdilihat pada transaksi antara penerbit dengan merchant,dimana disini terjadi novasi subjektif aktif (yangdiperbaharui adalah krediturnya), sedangkan padapengkonversian hubungan hukum jual beli antara pemegangkartu dengan merchant menjadi hubungan hukum hutang piutangantara pemegang kartu dengan penerbit terjadi novasiobjektif(yang diperbaharui adalah objek dariperjanjiannya)."

"Penerbit buku dengan pengarang buku mempunyai hubungan yang sangat erat dan saling kait-mengkait dalam penerbitan buku. Namun demikian hubungan yang sangat erat dan saling mengkait itu kenyataannya tidaklah sedemikian sehat karena kendatipun hubungan penerbit buku dengan pengarang buku itu sudah tertuang dalam suatu perjanjian, masih juga timbul adanya ketidakpuasan yaitu dari pihak pengarang buku.Ketidakpuasan itu timbul dikarenakan adanya ketidakseimbangan antara hak dan kewajiban dari penerbit buku dan pengarang buku. Perjanjian yang sudah merupakan standart itu, lebih banyak menguntungkan pihak penerbit buku dan pula upaya pengawasan tentang berapa banyak buku yang telah diterbitkan oleh penerbit buku dan berapa banyak buku yang telah dipasarkan dan yang telah terbeli, hampir-hampir tidak dipunya oleh pihak pengarang buku. Sebagai upaya untuk mencegah dan mengatasi agar pihak pengarang buku tidak dirugikan maka perlu adanya keterbukaan dari pihak pengarang buku dalam menentukan isi perjanjian, prosentasi honorarium pengarang harus ada ketentuan atau ada batas minimum yang memadai hasilnya bagi pengarang dan adanya perhatian pemerintah untuk terciptanya perjanjian yang seimbang guna memperhatikan kepentingan pengarang."

"Skripsi ini adalah penelitian hukum dengan metode pendekatan yuridis normatif yang bersifat deskriptif dan perspektif analitis. Dalam skripsi ini membahas mengenai bagaimana pengaturan tindak pidana di bidang perbankan dalam Undang-Undang perbankan dan peraturan lainnya. Selain itu skripsi ini membahas mengenai perlindungan hukum yang diberikan oleh bank kepada nasabah dalam hal terjadinya tindak pidana perbankan. Khususnya tindak pidana pencurian yang terjadi pada bank BCA melalui ATM. Dan dapat disimpulkan bahwa perlindungan yang diberikan kepada nasabah bank adalah berupa perlindungan secara tidak langsung dan perlindungan secara langsung. Perlidungan yang pasti diberikan kepada nasabah dalam hal terjadinya tindak pidana di bidang perbankan adalah dengan ganti rugi yang diberikan oleh pihak bank secara langsung.

---

This thesis is the study of law with the normative juridical approach is descriptive and analytical perspective. In this thesis discusses about how the criminal setting in banking in banking law and other regulations. Additionally this thesis discusses the legal protection granted by banks to customers in case of banking crimes. In particular offense of theft which occurred at a bank through ATM BCA. And it can be concluded that the protections afforded to customers of the bank is an indirect form of protection and the protection directly. Protection is certainly given to customers in the event of criminal acts in the field of banking is the compensation provided by the bank directly. "