Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPara awak kapal merupakan salah satu penghasildevisa terbesar bagi negara Indonesia, baik yang bekerja diatas kapal berbendera nasional maupun berbendera asing.Posisi awak buah kapal merupakan posisi kerja yangterendah di kapal. Pada kenyataannya nasib awak buahkapal sering tidak digubris. Salah satu penyebabpenelantaran mereka adalah ketidakjelasan pembuatan danpenerapan Perjanjian Kerja Laut (PKL). Skripsi inimempunyai tujuan untuk menguraikan kekhasan PerjanjianKerja Laut (PKL) sebagai suatu perjanjian kerja yangdimaksudkan sebagai upaya perlindungan hukum bagipelaut (Awak Buah Kapal/ABK). Sifat penulisan ini adalahpenulisan deskriptif. Metode penulisan yang dipergunakanadalah metode kajian kepustakaan yang bersifat normatifdan analisa data secara kualitatif. Materi yang dibahasdalam skripsi ini adalah perjanjian kerja, perjanjian kerjalaut, pelaut (Awak Buah Kapal/ABK) nasional daninternasional, beberapa masalah yang sering dihadapipelaut (Awak Buah Kapal/ABK), perjanjian kerja laut (PKL)bagi pelaut (Awak Buah Kapal/ABK) yang bekerja di ataskapal berbendera nasional dan berbendera asing sertabeberapa standar internasional bagi pelaut (Awak BuahKapal/ABK). Adapun kesimpulan dari skripsi ini adalahbahwa mereka yang ingin menjadi pelaut (Awak Buah Kapal/ABK) harus mengetahui hak dan kewajibannya.Pihak-pihak yang terkait dalam Perjanjian Kerja Laut yaituABK sendiri, perusahaan pelayaran, DepartemenPerhubungan Laut, Departemen Tenaga Kerja danTransmigrasi, Departemen Kehakiman dan HAM, INSA,FSEA, KPI, perusahaan perekrutan, ITF, IMO dan ILOdiharapkan semakin berusaha mewujudkan kerja samayang maksimal. Selain itu, agar tidak saling menyalahkandan membingungkan bagi ABK dalam proses penyelesaianperselisihan perburuhan diharapkan DepartemenPerhubungan Laut dan Departemen Tenaga Kerja danTransmigrasi menerbitkan suatu surat keputusan bersamasebagai petunjuk pelaksanaan teknis perselisihanperburuhan di bidang hukum maritim, khususnya AwakKapal (Pelaut)."

"Penelitian ini bertujuan untuk melihat penerapan pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) pada Anak Buah Kapal (ABK) sebagai perwujudan perlindungan pekerja. Penelitian ini merupakan penelitian dengan menggunakan metode Kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Hasil dari penelitian ini menggambarkan pentingya penerapan dan pelaksanaan K3 untuk ABK yang bekerja di atas kapal yang sedang dalam pelayaran. Agar pelaksanaan K3 berjalan dengan baik dibutuhkan kerjasama antara pihak perusahaan dengan pekerja. K3 merupakan kewajiban perusahaan terhadap pekerjanya. PT PELNI (Persero) sudah memenuhi kewajibannya terhadap ABK-nya dengan mencukupi alat-alat keselamatan dan keamanan dalam bekerja seperti baju kerja, sepatu pelindung, pelindung telinga, kaca mata pelindung, sarung tangan pelindung, dan helm pelindung kepala.

---

The research is aimed at seeing the implementation of Occupational Safety and Health Execution for Ship Crew as a Realization of labor protection. The research uses a descriptive qualitative method. The result describes the importance of implementation and execution of Occupational Safety and Health for Ship Crews who work on a sailing ship. In order for the Occupational Safety and Health implementation to go well, cooperation between the company and workers is needed. Occupational Safety and Health is an obligation of the company towards its employee. PT PELNI (Persero) has fulfilled its obligation towards its Ship Crews by sufficing safety and security equipment in work such as wear pack, safety shoes, ear plug, safety gloves, safety glass and helmet."

"Fenomena migrasi tenaga kerja Indonesia ke luar negeri, termasuk sebagai Anak Buah Kapal menunjukkan rendahnya lapangan kerja di dalam negeri. Anak Buah Kapal Indonesia yang bekerja di kapal laut rentan mengalami kecelakaan kerja. Penelitian ini memiliki rumusan masalah yaitu: Bagaimana pengaturan perlindungan hukum terhadap kecelakaan kerja dalam hubungan kerja antara pengusaha kapal dengan Anak Buah Kapal?; Bagaimana perlindungan hukum terhadap Anak Buah Kapal yang mengalami kecelakaan kerja?; Bagaimana efektifitas pengaturan perlindungan hukum Anak Buah Kapal apabila terjadi kecelakaan kerja?. Metode penelitian yang digunakan yaitu yuridis-normatif dengan pendekatan deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap pelaut, termasuk Anak Buah Kapal, diatur dalam perjanjian kerja laut dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Buruh Migran Indonesia yangmana untuk menciptakan hubungan kerja yang adil, memastikan keselamatan kerja, serta tidak melanggar peraturan perundang-undangan. Koordinasi antar kementerian seperti Kementerian Perhubungan, Luar Negeri, Kelautan dan Perikanan, serta Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia sangat penting untuk memastikan perlindungan yang efektif bagi Anak Buah Kapal. Kesimpulan dari penelitian ini adalah perlindungan hukum yang komprehensif dan efektif bagi Anak Buah Kapal memerlukan komitmen bersama pemerintah, pengusaha, dan berbagai pihak terkait. Hal ini bertujuan untuk memastikan kesejahteraan, keamanan, serta pertumbuhan industri maritim yang bertanggung jawab dan berkelanjutan bagi Anak Buah Kapal. Saran dalam penelitian ini yaitu penerapan standar keselamatan yang ketat, koordinasi antar instansi yang lebih baik, dan edukasi yang lebih intensif untuk meningkatkan keamanan dan kepatuhan dalam industri pelayaran. Implementasi langkah-langkah ini diharapkan dapat mengurangi kecelakaan kerja dan meningkatkan keberlanjutan industri maritim secara keseluruhan.

---

The phenomenon of Indonesian labor migration abroad, including as Crew Members, highlights the lack of job opportunities within the country. Indonesian Crew Members working on ships are vulnerable to workplace accidents. This study addresses the following research questions: How is legal protection regulated for workplace accidents in the employment relationship between shipowners and Crew Members? How is legal protection provided to Crew Members who experience workplace accidents? How effective is the regulation of legal protection for Crew Members in the event of a workplace accident? The research method used is juridical-normative with a descriptive-analytical approach. The results indicate that legal protection for seafarers, including Crew Members, is governed by maritime labor agreements and Law No. 18 of 2017 concerning the Protection of Indonesian Migrant Workers, which aims to create fair employment relationships, ensure workplace safety, and comply with regulations. Coordination among ministries, such as the Ministry of Transportation, Foreign Affairs, Marine Affairs and Fisheries, and the Indonesian Migrant Worker Protection Agency, is crucial to ensure effective protection for Crew Members. The conclusion of this research is that comprehensive and effective legal protection for Crew Members requires a joint commitment from the government, employers, and various related parties. This is to ensure the welfare, safety, and responsible and sustainable growth of the maritime industry for Crew Members. The study suggests implementing strict safety standards, improving inter-agency coordination, and providing more intensive education to enhance safety and compliance in the shipping industry. The implementation of these measures is expected to reduce workplace accidents and improve the overall sustainability of the maritime industry."

"ABSTRAK Semakin gencarnya penegakan hukum pelaku illegal fishing menyisakan permasalahan tentang penanganan Anak Buah Kapal (ABK Non Yustisial) perikanan berbendera asing pelaku tindak pidana perikanan di Indonesia. Sistem penegakan hukum terhadap Illegal Fishing masih terfokus terhadap permasalahan pelaku dan barang bukti. Fakta di lapangan kondisi penanganan terhadap ABK non yustisial masih dipandang sebelah mata, padahal tidak dipungkiri hal ini menyangkut hak-hak warga asing di negara pantai dan menyangkut kewajiban negara pantai dalam konteks hukum Internasional dan Hukum nasional negara pantai. Sifat penanganan saat ini masih parsial dan belum terpadu dikarenakan regulasi pelaksana negara pantai belum mengatur secara lengkap baik tentang batasan tanggungjawab negara pantai khususnya aparat di lapangan maupun sistem koordinasi antar lembaga dalam penanganan ABK nonyustisial pelaku Illegal Fishing di Indonesia.

---

ABSTRACT The increasingly widespread law enforcement of illegal fishing perpetrators leaves problems regarding the handling of vessel crews (Non-Judicial crew) of foreign-flagged fisheries actors of illegal fishing in Indonesia. The law enforcement system against Illegal Fishing is still focused on the problems of actors and evidence. The facts in the field regarding the handling of non-judicial crews are still underestimated, even though it is undeniable that this concerns the rights of foreign citizens in coastal countries and concerns the obligations of coastal states in the context of international law and national coastal law. The nature of the current handling is still partial and not yet integrated because the coastal state implementing regulations have not yet fully regulated both the boundaries of the coastal state's responsibilities, especially the field apparatus and the inter-agency coordination system in handling non-judicial crew actors of Illegal Fishing in Indonesia."

"Penyusunan dan penulisan tesis ini menggunakan metode penelitian kepustakaan sebagai sumber data sekunder dan wawancara dengan pihak terkait pada Kementerian Perhubungan. Masalah utama dalam tesis ini adalah mengapa perjanjian laut yang mempunyai kekuatan hukum sebagai dokumen otentik sering tidak mampu melindungi kepentingan para pihak yang terikat di dalamnya, khususnya ketika terjadi perselisihan pengupahan. Sering terjadi, penyelesaian sengketa ditempuh melalui ketentuan-ketentuan ketenagakerjaan yang tercantum di dalam Undang-UndangN omer 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.P erselisihan tersebut akhirnya berjalan berlarut-larut karena para pihak yang berselisih, Pengusaha Kapal dan Nakhoda serta Anak Buah Kapal tidak menundukkan diri kepada klausul-klausul yang terdapat di dalam perjanjian kerja laut. Proses penutupan perjanjian kerja laut di hadapan pejabat yang berwenang yaitu Syahbandar memungkinkan para pihak jika terjadi perselisihan dapat memohon kepada Syahbandar untuk bertindak sebagai penengah bagi para pihak dan memberikan rekomendasi kepada Pengadilan Negeri setempat, ketika kasus perselisihan tersebut berproses melalui upaya-upaya litigasi. Efektifitas pelaksanaan perjanjian kerja laut dapat menentukan keberhasilan misi dari suatu pelayaran. Kenyamanan bekerja dan adanya jaminan kepastian hukum bagi pekerja laut menjadikan perjanjian kerja laut sarana rujukan bagi hubungan industrial di bidang kelautan. Kekuatan pembuktian dari perjanjian kerja laut tidak bisa dipungkiri mengingat sifatnya sebagai dokumen otentik, kekuatan pembuktian lahiriah, formal dan materiil. Tanggungjawab para pihak yang terikat di dalam perjanjian kerja laut, sudah seharusnya secara komprehensif terlindungi hak dan kewajibannya melalui ketentuan-ketentuany ang mendasarit erbentuknyap erjanjian kerja laut tersebut.

---

The composing and writing of this thesis apply the literature research method as the source for secondary data and the interview with the related parties on Ministry of TransportationsR, epublic of Indonesia.T he main issueso f the thesish erein is why the marine work agreement which binding and enforceable as the authentic document has inability to protect the interests of the related parties thereto, specifically concerning the conflict on wage issues. Often the dispute settlement referred to in the prevailing regulations as specified in Law Number 1312003 on Manpower. In the foregoing matters, it will be protracted conflict because the related parties, which are the Ship's Owner and Ship's Captain and his Crew has not comply with the clauses as set forth in the marine work agreement. The agreement process which finalize before the competent authorities, such as Harbor master is made the possibility that in the case any conflict arisen, the parties may request the Harbor master to acting as the mediator of the parties and may recommend to local District Court, if the case of such conflict in the process litigation efforts. The effective of marine work agreement performance may establish the successful of shipping mission. The comfort work environment and legal certainty which provided for the ship's crew shall be created the marine work agreement as the referral facilities of the industrial relationship in marine sector. Strength of evidence of marine work agreement is deniable considering such agreement as the authentic document, and shall have the strength of evidence in physic, formal and material. The responsibility of the related parties of the marine work agreement, it shall be automatically protected comprehensively their rights and obligations under the provisions which grounds the arrangement of such marine work agreement."

"Prevalensi hipertensi yang ditemukan pada Anak Buah Kapal (ABK) yang terpajan bising di Dit Pol Air Babinkam Polri cukup tinggi. Apabila dalam waktu jangka panjang kondisi ini tidak dikendalikan akan berakibat meningkatnya angka kesakitan (morbiditas) dan angka kematian (mortalitas). Desain penelitian adalah cross sectional. Subjek penelitian Anak Buah Kapal (ABK) yang terpajan bising sejumlah 119 Anak Buah Kapal. Tujuan penelitian adalah mengidentifikasi faktor risiko hipertensi. Hasil analisis data ditemukan 37 (31,1%) cukup tinggi dibandingkan dengan pekerja di Indonesia 15,1% Faktor indeks masa tubuh merupakan faktor yang paling dominan terhadap kejadian hipertensi dengan risiko 2,646 kali dibandingkan dengan indeks masa tubuh yang norm.

---

Prevalence hypertension found on ship crew who exposed noise, Directorate of Water Police, Centre for safety promotion was enough high. if in long term condition it causes improving morbidity and mortality rate. These case used cross sectional methods. Subjects ship crew who exposed noise that condused 119 ship crew The purpose of this research is to identify risk factors of hypertension. Based on survey as much as 37 or 31,3% .Body mass index factors is a dominant risk factors of hypertension.body mass index of the crew above normal Had a risk of 2,646 times campared with a normal body mass."

"Pemerintah memiliki tujuan yang baik untuk melindungi pihak konsumen yang biasanya berada dalam posisi lemah dengan menetapkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Dengan ditetapkannya UUPK maka perbankan sebagai pelaku usaha harus mematuhi ketentuan UUPK dalam memberikan produk dan jasa kepada nasabahnya khususnya berkaitan dengan pembuatan perjanjian kredit. Berdasarkan hal tersebut diatas penulis melalui penelitian kepustakaan dengan mengumpulkan data yang dapat dianalisis secara kualitatif sehingga hasilnya bersifat deskriptif kualitatif. Beberapa pokok permasalahan yang dibahas adalah membahas mengenai pengaturan perlindungan konsumen (nasabah) dalam UU Perbankan, analisis yuridis perlindungan konsumen (nasabah) terhadap ketentuan klausula baku dalam perjanjian kredit pada PT. Bank UFJ Indonesia yang mana terdapat klausula baku yang tidak sesuai dengan Pasal 18 UUPK antara lain mengenai penarikan fasilitas kredit, bunga, perubahan hukum. Membahas upaya hukum yang dapat ditempuh oleh Debitur manakala Bank masih tetap menggunakan klausula baku yang dilarang oleh Pasal 18 UUPK dalam pembuatan perjanjian kreditnya. Sehingga penulis berkesimpulan bahwa penerapan perlindungan nasabah telah diatur dalam undang-undang yang bersifat sektoral yaitu UU No. 10 Th. 1998 Tentang Perubahan Atas UU No. 7 Th. 1992 Tentang Perbankan, serta PBI No. 7/6/PBI/2005 tentang Transparansi Produk Bank dan penggunaan Data Pribadi Nasabah dan PBI No. 7/7/PBI/2005 tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah. Masih adanya penggunaan klausula baku yang dilarang dalam Pasal 18 ayat (1) huruf (g) dan Pasal 18 ayat (1) huruf (f) UUPK dalam perjanjian kredit yang dibuat oleh PT. Bank UFJ Indonesia. Upaya hukum yang dapat ditempuh oleh Debitur manakala Bank masih menggunakan ketentuan yang dilarang oleh Pasal 18 UUPK adalah melalui pengadilan atau diluar pengadilan."