Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana penyelenggaraan bela negara dilaksanakan pada program kejar paket A dan kejar paket B dan apakah program kejar paket A dan B di DKI Jakarta (Kotamadya Jakarta Utara) mendukung pelaksanaan bela negara. Sedangkan tujuan penelitian adalah untuk memperoleh gambaran penyelenggaraan bela negara melalui jalur program kejar paket A dan B, untuk mengetahui peranan program kejar paket A dan B dalam mendukung pelaksanaan bela negara dan untuk memprediksi sejauhmana peranan program kejar paket A dan B dalam mendukung pelaksanaan bela negara.Untuk menganalisis data tersebut digunakan teknik analisis deskriptif analitis yang disesuaikan dengan landasan teori dan pola pikir. Untuk mengetahui implementasi bela negara dijabarkan melalui unsur-unsur bela negara yaitu : pemahaman bela negara, kecintaan terhadap tanah air, keyakinan akan keabsahan Pancasila, kesadaran berbangsa dan bernegara serta rela berkurban.Dari hasil penelitian melalui penyebaran kuesioner untuk kejar paket A sebanyak 73 responden dan kejar paket B sebanyak 68 responden didapat bahwa nilai untuk pemahaman bela negara kejar paket A dan B masing-masing 57,54% dan 65,19%, kecintaan terhadap tanah air masing-masing 63,46% dan 67,89%, Keyakinan akan keabsahan Pancasila masing-masing 70,31% dan 71,56%, kesadaran berbangsa dan bernegara masing-masing 53,87% dan 59,06% dan rela berkorban 52,05% dan 61,76%. Dari hasil tersebut terlihat bahwa peserta kejar paket A dan B kurang memahami implementasi bela negara dalam kehidupan sehari-hari."

"Sejak awal terbentuknya Jieitai, (Pasukan Bela Diri Jepang), di dalam diri bangsa Jepang sendiri telah timbul pertentangan. Masyarakat Jepang menolak kehadiran Jieitai, sedangkan di pihak pemerintah memberi dukungan yang positif. Hal ini semakin menarik karena berhubungan dengan UUD Jepang 1947 khususnya pasal 9, yang menyatakan bahwa bangsa Jepang sesungguhnya adalah negara yang cinta perdamaian. Karena adanya pertentangan itulah maka penulis merasa tertarik untuk mengetahui lebih jelas bagaimana sebenarnya pandangan dan pendapat masyarakat Jepang tentang Jieitai, dan apakah Jieitai itu diperlukan atau tidak oleh bangsa Jepang. Akhir dari penelitian yang penulis lakukan dari bulan Mei 1992 sampai Desember 1992, ternyata menyimpul_kan bahwa masyarakat Jepang ternyata masih memerlukan Jieitai untuk melindungi kedaulatan Jepang dari segala macam ancaman yang ada. Selain itu masyarakat Jepang pun mengakui keberadaan Jieitai sebagai badan pertahanan nasional negara, dan mereka ikut aktif membantu segala kegiatan yang dilakukan oleh Jieitai."

"ABSTRAKRadikalisme Agama merupakan persoalan yang sampai saat ini belum bisa tuntas dalam penangananya di Indonesia. Penelitian SETARA Institute menunjukkan bahwa kasus pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan terdapat 208 kasus yang tersebar di 24 propinsi di Indonesia dengan 270 bentuk tindakan meliputi 140 kasus dilakukan oleh negara dalam bentuk tindakan aktif dan pembiaran, sedangkan 130 kasus yang lainya dilakukan oleh aktor non-negara. Hal tersebut tentunya berdampak langsung pada masyarakat sipil yang ada di Indonesia. Penerapan Bela Negara pada masyarakat sipil yang dilakukan oleh GP. Ansor merupakan proses atau upaya untuk menangkal radikalisme agama melalui kegiatan peningkatan kompetensi, resosialisasi kebangsaan dan kemitraan strategis dalam hal toleransi antar umat beragama. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan teknik observasi dan wawancara yang mendalam. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa GP. Ansor memiliki peran dalam pengembangan wawasan kebangsaan, serta pengembangan kapasitas diri dan gerakan nyata dalam menjaga keamanan dan kenyamanan pada kelompok minoritas.hr />ABSTRACTReligious radicalism is a problem that until now has not been able to complete in its handling in Indonesia. The SETARA Institute research shows that there are 208 cases spread across 24 provinces in Indonesia with 270 forms of action covering 140 cases conducted by the state in the form of active and omission action, while 130 cases are conducted by non state actors. It certainly has a direct impact on civil society in Indonesia. Implementation of State Defense on civil society conducted by GP. Ansor is a process or an effort to ward off religious radicalism through the activities of increasing competence, national resocialization and strategic partnership in terms of tolerance among religious people. This research uses qualitative research type with deep observation and interview technique. The results of the research show that GP. Ansor has a role in the development of national insights, as well as the development of self capacity and real movements in safeguarding the security and comfort of minority groups."

"Penelitian ini bertujuan untuk menyajikan gambaran mengenai fenomena kejahatan kekerasan menggunakan senjata api yang terjadi di wilayah hukum Polres Lhokseumawe yang meliputi wilayah Kota Lhokseumawe dan sebagian wilayah Kabupaten Aceh Utara yang terjadi pasca MoU Helsinki sepanjang periode tahun 2005 sampai dengan tahun 2010 serta bagaimana upaya penaggulanganya.Data di lapangan menunjukan bahwa masih terjadi kejahatan kekerasan menggunkan senjata api di Aceh pasca MoU Helsinki seperti penculikan dengan meminta tebusan, pemerasan, perampokan, hingga pembunuhan yang dikaji dengan menggunakan Routine Activities Theory. Kejahatan kekerasan menggunakan senjata api pasca MoU ini dilakukan oleh oknum mantan GAM (Gerakan Aceh Merdeka) yang berasal dari kalangan kelas bawah yang terbiasa hidup dalam suasana penuh kekerasan sesuai Lower Class Culture Theory. Mereka melakukan kejahatan tersebut karena didorong alasan kebutuhan ekonomi disamping memiliki sarana senjata api illegal sisa konflik bersenjata di Aceh yang masih banyak beredar di tangan para oknum mantan GAM tersebut sebagai bentuk inovativ dalam Anomie Theory dengan mempertimbangkan untung ruginya kejahatan tersebut dilakukan sesuai dengan Rational Choice Theory.Kejahatan kekerasan menggunakan senjata api yang dilakukan oleh oknum mantan GAM tersebut pada akhirnya menimbulkan keresahan dan gangguan keamanan serta ketertiban bagi masyarakat sehingga diperlukan adanya upaya penanggulangan kejahatan yang bersifat pencegahan (preemtif dan preventif) dan penindakan (represif) oleh Polres Lhokseumawe selaku aparat kepolisian yang mengacu pada konsep penanggulangan POLRI maupun konsep penanggulangan O.W Wilson yang secara garis besar digunakan oleh kepolisian diseluruh dunia. Data yang ada menunjukan bahwa upaya penanggulangan yang telah dilakukan dapat dikatakan cukup berhasil menurunkan angka kejahatan kekerasan menggunakan senjata api di wilayah hukum Polres Lhokseumawe. Namun demikian, mengacu pada data yang ada, keberhasilan upaya penaggulangan tersebut bukan hanya merupakan kerja dari pihak kepolisian semata akan tetapi juga karena adanya dukungan dan faktor-faktor lainya yang mempengaruhi keberhasilan tersebut sebagaimana konsep dari Walter C. Reckless, termasuk juga adanya dukungan dari berbagai instansi lain diluar kepolisian seperti aparat pemerintahan, TNI, unsur-unsur penegak hukum dalam Criminal Justice System, pihak swasta, serta masyarakat itu sendiri.

---

This research is aimed to description about phenomenon of violence crime uses fire arm that happened at jurisdiction of Lhokseumawe's Police territory which cover Lhokseumawe's city area and North Aceh regency area after MoU Helsinki since 2005 until 2010 and how to prevention it.Field data confirmed and found that the crimes that happened in Aceh's after MoU, such as kidnapping, blackmail, robberies, and murder may learned by using Activities Rootine Theory?s. The Violence crime uses fire arm does by ex GAM (Aceh Freedom Movement) from lower class community and usually lived in violence atmosphere basic on Lower Class Culture's Theory. They doing that crime because pushed by economy needs, beside they still have illegal fire arm from Aceh leavings conflict as forms inovative in Anomie Theories after they decided about lost and benefit doing crimes according to Rational Choices Theories.That crime must fight with prevention efforts by Lhokseumawe's Police with preventive and repressive action according to POLRI concept and O.W. Wilson concept that used by police throughout world. Existing data has demoed that crime prevention efforts has success to demoted violence crime number at Lhokseumawe's Polres' territory of jurisdiction. But such, according to existing data, that success not only because of police work, but also caused by other factors that influence success as concept from C. Walter. Reckless, including existence support from government, TNI, Law enforcer elements in Criminal Justice System's , private, and society itself."

"Perkawinan atau pernikahan adalah fitrah manusia. Kehadiran seorang anak dalam sebuah perkawinan merupakan naluri insani setiap suami istri dan secara fitrah anak merupakan amanah yang akan dimintai pertanggungjawaban kepada Allah SWT. Oleh sebab itulah, orangtua sama-sama berkeinginan keras untuk dapat lebih dekat dengan anaknya agar dapat membimbing langsung dan mendidiknya menjadi anak yang sholeh dan sholehah dan agar kelak jika anaknya telah dewasa dapat tercapai apa yang orangtuanya cita-citakan. Anak-anak juga ingin dekat dengan orangtuanya karena selalu ingin dilindungi dan diberikan kasih sayang. Hal tersebut tidak akan terwujud jika terjadi perceraian di antara orangtuanya. Salah satu akibat hukum terjadinya perceraian adalah masalah pemeliharaan anak (hadhanah).Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, yaitu penelitian kepustakaan yang bertujuan untuk mencari data sekunder dengan melakukan studi dokumen dan wawancara. Permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah aturan-aturan dalam Al-Qur?an, Hadist dan KHI dalam menetapkan hak hadhanah bagi anak yang orangtuanya yang bercerai, pertimbangan hukum majelis hakim Pengadilan Agama menetapkan ayah sebagai pemegang hak hadhanah terhadap anak-anaknya yang belum mumayyiz dalam putusan perceraian orangtuanya yaitu putusan No No 883/Pdt.G/2005/PAJS, Putusan No 399/Pdt.G/2006/PAJS, Putusan No 1185/Pdt.G/2006/PAJS dan pelaksanaan penetapan hak hadhanah.Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, ternyata Pasal 105 (1) KHI yang menetapkan ibu sebagai pemegang hak hadhanah terhadap anak-anaknya yang belum mumayyiz atau belum berusia dua belas tahun ini tidak bersifat imperatif. Ibu memang diprioritaskan sebagai pemegang hak hadhanah, namun majelis hakim Pengadilan Agama dapat memberikan kewajiban hadhanah kepada ayah dalam hal ibu tidak memenuhi syaratsyarat sebagai pemegang hak hadhanah. Hal utama yang menjadi pertimbangan majelis hakim dalam menetapkan hak hadhanah berdasarkan kemaslahatan atau kepentingan anak dan bukan kepentingan ayah atau ibunya."

"Di tengah struktur ekonomi politik media penyiaran televisi yang cenderung memihak pada keuntungan golongan tertentu, praktek yang mengarah pada kepentingan industri dan mengabaikan tanggung jawab sosial pada publik, serta lemahnya peran regulator dalam mengatur penyiaran televisi agar sesuai dengan semangat demokratisasi penyiaran, keberadaan lembaga pemantau media (media watch) yang diinisiasi oleh masyarakat sipil dapat menjadi suatu alternatif kekuatan untuk mendorong keberpihakan media terhadap kepentingan publik. Situs www.remotivi.or.id adalah media alternatif yang dibentuk Remotivi untuk menyampaikan gagasan alternatif tentang wajah pertelevisian nasional di Indonesia. Melalui pendekatan penelitian kualitatif, peneliti bermaksud menjawab pertanyaan bagaimana Remotivi menggunakan situs web Remotivi.or.id sebagai media alternatif untuk menyuarakan kepentingan publik dalam persoalan demokratisasi penyiaran televisi di Indonesia. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa internet dapat dimanfaatkan oleh kelompok masyarakat sipil untuk melakukan kritik terhadap televisi dan mendorong keberpihakan televisi kepada kepentingan publik. Fungsi internet dirasakan para pegiat Remotivi untuk membentuk pesan yang merepresentasikan gagasan kritis mereka, menjaring dukungan, serta mendorong perubahan wajah televisi di Indonesia melalui advokasi.

---

In the midst of the political economic structure of television broadcasting media tend to favor certain groups gain, practices lead to industrial interests and ignore the social responsibility to the public, and the weakness of the regulator's role in regulating television broadcasting in order to conform with the spirit of the democratization of broadcasting, the existence of media monitoring agency (media watch), initiated by civil society can be an alternative force to push the media bias against public interest. Site www.remotivi.or.id is formed Remotivi alternative media to convey the idea of an alternative on the face of national broadcasters in Indonesia. Through a qualitative research approach, researchers intend to answer the question of how to use the website Remotivi Remotivi.or.id as an alternative medium for voicing the public interest in the issue of democratization of television broadcasting in Indonesia. From the results of the study found that the Internet can be used by civil society groups to undertake a critique of television and encourage partisanship television to the public interest. Function internet activists felt Remotivi to form messages that represent their critical ideas, solicit support, and encourage the changing face of television in Indonesia through advocacy."