Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Taklik talak merupakan suatu lembaga yang dikenal dalam hukum Islam sejak zaman dahulu, khususnya hukum perkawinan Islam, dan telah diadaptasi ke dalam hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia. Apabila dilihat dari segi esensinya, lembaga taklik talak mengandung dua hal, yaitu pertama sebagai suatu perjanjian tentang talak yang digantungkan kepada syarat, dengan tujuan utamanya adalah melindungi isteri dari tindakan sewenang-wenang suami, lembaga taklik talak (apabila dilanggar) merupakan alasan bagi istri untuk mengajukan perceraian. Oleh karena itu penting untuk mengetahui bagaimana kedudukan taklik talak dalam hukum perkawinan Indonesia, aspek perjanjian dalam taklik talak, serta penerapan pelanggaran taklik talak sebagai alasan perceraian. Taklik talak adalah perjanjian yang diucapkan mempelai pria setelah akad nikah yang dicantumkan dalam Akta Nikah berupa janji talak yang digantungkan kepada suatu keadaan tertentu yang mungkin terjadi di masa yang akan datang. Pelanggaran taklik talak telah diatur sebagai alasan perceraian berdasarkan Pasal 116 huruf g KHI. Sebagai perjanjian, taklik talak harus memenuhi ketentuan dan syarat-syarat perjanjian pada umumnya, baik menurut hukum nasional maupun menurut syariat Islam. Demikian pula penggunaan pelanggaran taklik talak sebagai alasan perceraian, tentu harus mengikuti kaidah-kaidah dan prosedur hukum yang berlaku. Untuk mengetahui penerapan pelanggaran taklik talak sebagai alasan perceraian dilakukan analisis terhadap putusan Pengadilan Agama Kediri No.161/Pdt.G/1996/ PA.Kdr. Dari pembahasan tersebut dapat disimpulkan bahwa pelanggaran taklik talak telah diakui sebagai alasan perceraian di Indonesia berdasarkan Pasal 116 huruf g KHI. Taklik talak juga memenuhi aspek-aspek perjanjian. Dari analisis putusan Pengadilan Agama Kediri No.161/Pdt.G/1996/PA.Kdr diketahui bahwa secara materiil telah diterapkan penggunaan pelanggaran taklik talak sebagai alasan perceraian."

"Skripsi ini membahas tentang permohonan talak yang diajukan oleh suami kepada isterinya. Sejak pernikahan mereka, tahun 1981 hingga tahun 2008 mereka belum dikaruniai keturunan, sehingga pihak suami berniat untuk poligami. Hal ini sering kali memicu pertengkaran hingga pada ada tanggal 27 Juli 2005 pihak suami mengajukan permohonan talak akan tetapi terjadi perdamaian. Perdamaian tersebut dituangkan dalam surat pernyataan perdamaian. Berdasarkan surat pernyataan tersebut pihak pemohon mencabut permohonannya. Pada tanggal 1 Juni 2006 pertengkaran kembali terjadi, pihak suami kembali mengajukan permohonan talak dan Majelis Hakim memutuskan menolak permohonan pemohon seluruhnya, Perkara Nomor 14/Pdt.G/2006/PA.Kp. Kemudian pada tanggal 18 Januari 2008, pihak suami kembali mengajukan surat permohonan talak dan majelis hakim mengabulkan permohonan tersebut dengan Perkara Nomor 06/Pdt.G/2008/PA.Kp. Pihak termohon sangat keberatan akan hal itu, karena pemohon telah mengajukan permohonan talak pada tahun 2006 dengan nomor register Perkara Nomor 14/Pdt.G/2006/PA.Kp. dimana objek, subjek, dan dasar alasannyapun sama. Menurut keterangan termohon alasan-alasan yang diajukan oleh pemohon tidak berbeda dengan apa yang diajukannya pada Perkara Nomor 14/Pdt.G/2006/PA.Kp. Oleh karena itu, hal tersebut telah melanggar asas Nebis In Idem.

---

This paper discussesd the divorce petition filed by the husband to his wife. Since their marriage in 1981 until 2008 they failed to have child, so that the husband intend to polygamous husbands. This often triggers a fight until there is dated July 27, 2005 the husband filed a divorce petition but there was a compromise. An agreement was set forth in a letter of expression for reconciliation. Based on that letter of expression the applicant withdraw his petition. On June 1, 2006 a conflict happen again. The husband filed a divorce petition and the panel of judges decided to reject the applicant's request in full, case No.. 14/Pdt.G/2006/PA.Kp. Then on January 18, 2008, the husband filed a divorce petition and the judges granted the request with the case No. 06/Pdt.G/2008/PA.Kp. Parties defendant will object strongly about it, because the applicant has filed a divorce petition in 2006 with register number 14/Pdt.G/2006/PA.Kp. where the object, subject, and the same basic reason. According to testimony defendant of the reasons put forward by applicants are no different from what was submitted in case No.14/Pdt.G/2006/PA.Kp. Therefore, it has violated the principle Nebis In Idem."

"Skripsi ini menganalisis tentang alasan adanya pelanggaran asas ne bis in idem dalam putusan arbitrase untuk mengajukan permohonan pembatalan putusan arbitrase nasional. Permasalahan yang menjadi focus analisis adalah apakah asas ne bis in idem berlaku terhadap putusan arbitrase nasional dan apakah alasan pelanggaran asas ne bis in idem dapat dijadikan alasan atas pertimbangan untuk permohonan pembatalan putusan arbitrase nasional.Permasalahanpermasalahan ini dijadikan fokus analisis dikarenakan terdapat perbedaan pendapat mengenai alasan-alasan yang dapat digunakan untuk mengajukan permohonan pembatalan putusan arbitrase nasional, baik yang dicantumkan di dalam maupun di luar UU Arbitrase.Berdasarkan hasil penelitian, penulis menemukan bahwa alasan pembatalan putusan arbitrase nasional di dalam UU Arbitrase dapat ditafsirkan luas dan asas ne bis idem dapat dijadikan alasan pembatalan putusan arbitrase nasional. Jadi, pelanggaran atas asas ne bis in idem, dapat dijadikan alasan pembatalan putusan arbitrase nasional. Studi kasus yang dianalisis adalah Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 171K/Pdt.Sus/2011 tentang sengketa antara PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk. melawan PT Katulistiwa Dwi Bhakti dan Badan Arbitrase Nasional Indonesia.Di dalam analisis kasus ini penulis menemukan bahwa tidak terjadi pelanggaran terhadap asas ne bis in idem dalam putusan arbitrase yang dibuat oleh Badan Arbitrase Nasional Indonesia, sehingga membuat putusan arbitrase bersangkutan tidak dapat dibatalkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan Mahkamah Agung.This thesis has analyzed the annulment of national arbitration award with the reason of violating the ne bis in idem principle. The legal issues that become the focus of the analysis are the ne bis in idem principle applicable to the arbitration award and can the violation of ne bis in idem be accepted as the reason of annulment of national arbitration award.

This questions become the focus of analysis because there are different opinion about reasons that can be used to propose annulment of national arbitration award whether it is inside or outside the Arbitration Law.

Based on the research result, writer found that the reason of national arbitration award annulment inside of Arbitration Law can be interpreted broad and ne bis in idem can become the reason to annul the arbitration award. So, the violation of ne bis in idem can become the reason to annul national arbitration award. Case study that analyzed was Mahkamah Agung Republic of Indonesia Award No. 171K/Pdt.Sus/2011 about dispute between PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk. againts PT Katulistiwa Dwi Bhakti and Badan Arbitrase Nasional Indonesia.

In the case analysis, writer conclude that the violation of ne bis in idem in arbitration award, made by Badan Arbitrase Nasional Indonesia, was not happen. So, it makes arbitration award could not be annul by South Jakarta District Court and Supreme Court."

"Penerapan prinsip kehati-hatian dalam transaksi kredit, implementasinya adalah profesionalisme dalam mengelola proses permohonan kredit, analisis data dan lapangan, perjanjian kredit, perikatan jaminan dan pengawasan serta pembinaan debitor. Permasalahan yang dianalisis adalah fungsi Undang-Undang Perbankan serta peraturan-peraturan bank Indonesia dalam mengatur pengelolaan pemberian kredit yang sesuai dengan prinsip kehati-hatian, akibat hukum yang timbul apabila bank melanggar prinsip kehati-hatian dan tanggungjawab Komisaris Bank yang telah melanggar ketentuan dan peraturan yang berlaku bagi pengelolaan bank. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah penelitian hukum normatif melalui bahan pustaka sebagai data sekunder. Rancangan penelitian yang dipilih adalah Case Study Design dengan maksud untuk memperoleh informasi secara menyeluruh dan terintegrasi yang terkait dengan kasus dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1696 K/Pid/2002. Hasil penelitian yang tertuang dalam kesimpulan menunjukkan bahwa Pasal 2 Undang-Undang Perbankan, Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 27/162/KEP/DI tentang Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan bagi Bank Umum serta peraturan lainnya, terutama Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/3/PBI/2005 dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/6/PBI/2006 merupakan pedoman bagi bank yang terkait langsung dengan penerapan prinisp kehati-hatian dalam pemberian kredit perbankan. Akibat hukum bagi PT. 'BM' Tbk. adalah harus dilikuidasi sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1999 tentang Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran dan Likuidasi Bank. 'HM' sebagai Komisaris harus mempertanggungjawabkan atas pelanggarannya terhadap Undang-Undang Perseroan Terbatas dalam tanggungjawabnya sebagai pengawas kebijakan dan kepemimpinan Direksi, Undang-Undang Perbankan dan Peraturan Bank Indonesia karena telah melanggar BMPK dan menimbulkan kerugian sebagai akibat dari likuidasi PT. 'BM' Tbk. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1696 K/Pid/2002 menjatuhkan hokum bagi 'HM' yaitu hukuman penjara selama 4 tahun, denda Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) serta memberikan uang pengganti sebesar kerugian negara.

---

The implementation of prudential banking in credit transactions are professionalism in managing process of credit application, analyses and observation to debtor's background, credit agreement, guarantee, supervisory and and also construction for debtors. The choice problems to be analysed the function of Code of Banking and also rules of Bank Indonesia (Central Bank of Indonesia) in arranging management of credit matching with prudential banking, the consequences for collision to prudential bank and responsibility or Bank Commissary Bank which have impinge regulation and rule going into effect to management of bank.

Research methodology has been used is normative of law perceiving the secondary data in bibliography. Research desigm is case study for collecting the information having correlation with Supreme Court Decree listed Number 1696 K/Pid/2002.

Result of research in the form of conclusion that is Article 2 Code of Banking, The Decision of Directors of Bank Indonesia Number 27/162/KEP/DI; Arrangement and Implementation of Credit Policy for Public Banks and another Regulations of Bank Indonesia, especially Number 7/3/PBI/2005 and Number 8/6/PBI/2006 as the regulation for applicating Prudential Banking in Credit transaction. PT. 'BM' Tbk. must be liquidated based on Government Regulation Number 25/1999; Business Permit Repealation, Disbandment and Liquidation of Bank. 'HM' as commissary must responsible for collision to Code of Limited Company as the responsibility for supervising all of Directors policy and his/her management. The punishment in Supreme Court No 1696/K/Pid/2002 consits of 4 (four) year imprisonment and penalty payment Rp. 20.000.000,-(twenty millions rupiahs) and also paying indemnation for state for his collision to Credit Limitation and the loss of bank because of liquidation."

"Notaris adalah pejabat umum yang oleh Undang-Undang diberikan kewenangan dan kepercayaan dari masyarakat untuk menjalankan sebagaian kekuasaan Negara untuk membuat alat bukti tertulis yang otentik dalam bidang hukum perdata. Akta otentik yang dibuat oleh notaris mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna serta memberikan kepastian hukum. Wewenang para notaris diberikan oleh Undang-Undang yang merupakan kewajiban dan tanggung jawab dalam menjalankan tugas jabatannya untuk kepentingan masyarakat.Notaris wajib menjalankan tugas dan jabatannya sesuai dengan Undang-undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris. Apabila notaris tersebut dalam menjalankan jabatannya ternyata ternyata diketahui melakukan kesalahan atau kelalaian yang menimbulkan kerugian bagi kliennya, maka notaris tersebut berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum. Adanya gugutan yang diajukan kepada notaris dalam hal terjadinya perbuatan melanggar hukum berakibat kehilangan keotentisitasan atas akta tersebut dan dinyatakan batal demi hukum mengakibatkan kerugian terhadap para pihak yang meminta dibuatkan aktanya oleh notaris yang bersangkutan.Atas kerugian tersebut para pihak dapat menuntut ganti rugi berdasarkan ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dimana notaris wajib memberikan ganti rugi berupa denda, bunga serta biaya. Dalam pembuatan tesis ini penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan dengan pendekatan yuridis normatif karena dalam penelitian ini penulis menggunakan cara pendeketan yang ditinjau dari segi peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.Ternyata terdapat gugatan yang banyak terdapat pembatalan akta yang dibuat oleh notaris berdasarkan perbuatan melanggar hukum dan dinyatakan menjadi batal demi hukum akibat kelalaiannya tersebut. Untuk menghindari adanya tuntutan dari pihak lain, seorang notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya haruslah memiliki sika profesionalisme yang baik serta ditunjang dengan ilmu pengetahuan yang cukup dibidang kenotariatan dan pengalaman.Notary is a Public Officials who was given by law authority and trust from the people to operate the power the the state power to make a written attestation in the field of civil law. Authentic document which made written by notary public gives strength posses authentication perfect with a given certainty law. Authotrity notary public has given by law which constitute obligation and responsibility to operate duty position for public society importance.

A Notary as stated in the Indonesian ordinance is obliged during performing their functions at their best. When the notary during performing their profession somehow distinguish that they do a fault or neglection that cause loss effect to their clients, then the notary without a cause anyhow should have a direct responsibility to process the their act in legal procedure. When there?s a legal suit that given to them in an act that cause had an infringement aspect can make the deed losing their othenticity, to their official document so then the parties who have a right to the deed can sue the notary to give a fine to their negligent act.

To the loss that caused from the notary, the parties can demand for a compensation as stated in act 1365 Kitab Undang Undang Hukum Perdata, where the notary is bind to give a compensation to the parties loss that cause from the notary itself.

This thesis research is using a library analysis reference method with a juridicial normative approach that was valid in Indonesia. In the reality that there?s a lot of legal suit that demand a deed cancelation that was made by a notary these days from their own act of violating during the procedural process that make the official document invalid. And so to avoid a legal suit from the other parties, a notary during operating their assignment and authority needs a professionalism that supported with sufficience science and experience on their profession field."

"[Bagi umat Islam, perkawinan tidak hanya dianggap sakral, tetapi juga bermakna ibadah, karena kehidupan berkeluarga selain untuk melestarikan kelangsungan hidup umat manusia, juga untuk menjamin stabilitas sosial dan eksistensi yang bermartabat bagi laki-laki dan perempuan. Dalam kehidupan, tidak semua tujuan perkawinan berjalan sesuai dengan harapan. Ketegangan dan konflik serta perselisihan sering terjadi. Semua itu sudah semestinya dapat diselesaikan dengan arif dan bijaksana dengan jalan bermusyawarah, saling berdialog secara terbuka. Penulisan ini memberikan suatu analisis mengenai upaya hukum yang dapat dilakukan bagi bekas suami apabila bekas isterinya tidak melaksanakan kewajiban-kewajibannya pada masa iddah dengan baik. Pokok masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana ketentuan hak dan kewajiban bekas suami dan bekas isteri pada masa setelah sidang penetapan ikrar talak yang putus perkawinannya karena cerai talak dan bagaimana kewajiban bekas suami terhadap bekas isteri yang pada masa iddah melakukan nusyuz seperti melakukan pernikahan lagi. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan yuridis normative. Pendekatan ini dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Kesimpulan yang diperoleh dalam penulisan ini yaitu bahwa bekas isteri memiliki kewajiban untuk tetap patuh selama masa iddah kepada suaminya dan memiliki hak untuk mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya. Sedangkan, bekas suami memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah iddah dan mut’ah. Hak bekas suami yaitu hak untuk merujuk bekas isterinya selama masa iddah dan hak untuk tidak memberikan nafkah iddah apabila bekas isteri melalaikan kewajibannya selama masa iddah.

---

For muslims, the marriage is not only considered to be sacred, but also meaningful worship, because the life of a family in addition to preserve the survival of mankind, as well as to ensure social stability and a dignified existence for both men and women. In life, not all purpose marriage runs in accordance with expectations. Tension and conflict and disputes often occur. All of that is already properly can be completed with as the way of discussion, mutual dialogue openly. Writing this, gives an analysis of the legal effort that can be made for the former wife who does not implement the obligation at masa iddah. Subject matter in this study i.e. how provisions of the rights and obligations of the former husband and wife in the aftermath of the trial of the divorce pledge assignment broke his marriage because of divorce, and how divorced former husband's liability towards the wife at the time she did nusyuz like doing weddings again. Research methods used in this study i.e. the juridical normative approach. This approach is carried out based on the primary law materials by way of studying the theories, concepts, principles and laws and regulations related to this research. The conclusions obtained in writing this, that the former wife had an obligation to remain obedient during masa iddah and have the right to earn a nafkah iddah from the former husband. Meanwhile, former husband has the obligation to provide a living and mut'ah. Former husband's rights i.e. rights to refer to former wife during masa iddah and right not to give a living when the wife of shirking its obligations during the masa iddah., For muslims, the marriage is not only considered to be sacred, but also meaningful worship, because the life of a family in addition to preserve the survival of mankind, as well as to ensure social stability and a dignified existence for both men and women. In life, not all purpose marriage runs in accordance with expectations. Tension and conflict and disputes often occur. All of that is already properly can be completed with as the way of discussion, mutual dialogue openly. Writing this, gives an analysis of the legal effort that can be made for the former wife who does not implement the obligation at masa iddah. Subject matter in this study i.e. how provisions of the rights and obligations of the former husband and wife in the aftermath of the trial of the divorce pledge assignment broke his marriage because of divorce, and how divorced former husband's liability towards the wife at the time she did nusyuz like doing weddings again. Research methods used in this study i.e. the juridical normative approach. This approach is carried out based on the primary law materials by way of studying the theories, concepts, principles and laws and regulations related to this research. The conclusions obtained in writing this, that the former wife had an obligation to remain obedient during masa iddah and have the right to earn a nafkah iddah from the former husband. Meanwhile, former husband has the obligation to provide a living and mut'ah. Former husband's rights i.e. rights to refer to former wife during masa iddah and right not to give a living when the wife of shirking its obligations during the masa iddah.]"