Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Pelarangan Pelacuran adalah suatu Undang-Undang yang mengatur tentang tindak pidana pelacuran, dimana dalam penerapannya masih menimbulkan pro dan kontra di masyarakat. Pokok permasalahan yang akan dibahas dalam tulisan ini adalah untuk mengetahui Peraturan Daerah Kota Tangerang No. 8 Tahun 2005 tentang Pelarangan Pelacuran bertentangan atau tidak dengan ketentuan perundang-undangan lain yang kedudukannya lebih tinggi dalam hierarki peraturan perundang-undangan yang ada, mengenai penafsiran unsur “perilaku mencurigakan” pada pasal 4 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Tangerang No.8 Tahun 2005 tentang Pelarangan Pelacuran, dan implementasi proses penindakan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah Kota Tangerang No.8 Tahun 2005 tentang Pelarangan Pelacuran. Ketiga hal tersebut akan dianalisa dengan menggunakan UUD 1945, KUHP dan KUHAP, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui proses penindakan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah tentang pelarangan pelacuran. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang mengacu pada peraturan perundang-undangan agar dapat diperoleh gambaran yang lebih jelas dan penelitian kepustakaan dengan menggunakan data sekunder. Penelitian ini juga membahas putusan Nomor Register 24/Pid/Tip/06 terdakwa Mega, dengan hasil keputusan terdakwa telah melanggar Perda tersebut dan dikenai sanksi denda subsider kurungan. Dalam implementasi penerapan Perda ini memang sudah sesuai dengan KUHAP, tetapi masih banyak kekurangan secara teknis yang seharusnya dilakukan oleh aparat penegak hukum agar tidak terjadi kesewenang-wenangan dalam menjalankan Perda. Di dalam Perda ini juga terlihat adanya kekurang sinkronan antara ketentuan yang dilarang dengan penindakan atau pemberian sanksi bagi pelanggar."

"Penyimpangan sosial yang banyak terdapat pada hampir seluruh negara adalah prostitusi atau tindakan pelacuran. Prostitusi memang selalu ada dalam kehidupan masyarakat sejak ribuan tahun yang lalu. Tindakan prostitusi merupakan cerminan negatif dari masyarakat, sebab hal tersebut merupakan salah satu penyakit masyarakat yang sulit diberantas secara menyeluruh. Dalam rangka mencegah dan memberantas pelanggaran terhadap praktek-praktek prostitusi di Kota Tangerang, maka Pemerintah Daerah Kota Tangerang menetapkan suatu kebijakan yang tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2005 tentang Pelarangan Pelacuran. Hal ini juga tercermin dari motto Kota Tangerang yaitu "Akhlakul Karimah". Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode wawancara mendalam dan studi pustaka. Hasil dari penelitian ini bahwa implementasi dari Perda ini telah berhasil memberantas tindakan prostitusi di Kota Tangerang. Namun demikian, masih banyak ditemukan indikasi dari perbuatan yang melanggar Perda tersebut yaitu dalam bentuk kasus perselingkuhan. Hal ini disebabkan karena tidak adanya sanksi yang mengatur tentang perbuatan perselingkuhan.

---

There are many features of social deviance in almost all countries is prostitution or acts of prostitution. Prostitution has always existed in society since thousands of years ago. The act of prostitution is a negative reflection of the society, because it is one of social disease that is difficult to eradicate completely. In order to prevent infraction of the practice of prostitution in Tangerang, thus Tangerang Government then assign a policy contained in the Regional Regulation No. 8 of 2005 about the Prohibition of Prostitution. This is also reflected byTangerang motto is "akhlakul Karimah". This research used a qualitative approach with in- depth interviews and literature. Results from this research that the implementation of this regulation has been successfully eradicate prostitution in Tangerang. However, there are many indications of an act that violates the law is in the form of affair cases. This is due to the absence of sanctions governing act of affair cases."

"Adegium menyatakan bahwa umur pelacuran seumur dengan keberadaan umur manusia di muka bumi, oleh karena itu keberadaannya seringkali sulit sekali untuk ditanggulangi. Kota Tangerang sebagai kota industri memang mempunyai daya tarik tersendiri bagi wanita yang berurbanisasi untuk mencari pekerjaan ketika mereka tersisih dan tidak mendapat pekerjaan akibat terbatasnya pendidikan dan keterampilan maka alternatif pekerjaan yang menjadi pilihan ialah telibat sebagai pelacur.Oleh karena itu hasil penelitian ini difokuskan pada masalah EFEKTIVITAS PERDA NO. 8 TAHUN 2005 TENTANG PELARANGAN PELACURAN DI KOTA TANGERANG (Analisa Terhadap Usaha Menaggulangi Masalah Pelacuran dan Pornografi), di mana penelitian bertujuan untuk mengetahui implementasi Perda No 8 Tahun 2005, sejauh manakah mampu menekan angka pelacuran di kota Tangerang, dan dampak positif dan negatifnya bagi masyarakat Kota Tangerang.Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode hukum normatif dengan pendekatan kualitatif, yang mengharuskan peneliti melibatkan dirinya dalam kehidupan dari masyarakat yang diteliti. Pengumpulan data primer dilakukan dengan cara wawancara dan observasi terhadap masyarakat umum Kota Tangerang, responden dari lembagal institusi, Praktisi lainnya yang bergerak di bidang penanganan masalah pelacuran di Kota Tangerang, para pelacur yang tertangkap dan dimasukan ke Panti Rehabilitasi Karya Wanita Mulya Jaya Pasar Rebo Jakarta UtaraHasil penelitian menunjukan bahwa bentuk implementasi. Perda No 8 Tahun 2006 ialah pengenaan saksi pidana dalam Pasal 9 yang berfungsi untuk menjerakan para pelanggar ketentuan Perda No.8 Tahun 2005, Hasil nyatanya, bisa dilihat dari menurunnya jumlah angka pelacuran, dan juga dari mereka yang telah dibina umumnya hanya 10% saja yang kembali menjadi pelacur dan dikirim kembali ke Panti Rehabilitasi Sosial Karya Wanita Mulya Jaya. Adapun dampak positif bagi masyarakat ialah berkurangnya gangguan keamanan dan ketertiban di Kota Tangerang dan dampak negatifnya ialah perlu "extra energi" dari Satpol PP Kota Tangerang dan menurunnya omset para pedagang yang tempatnya dijadikan tempat transaksi bagi pelacur."

"Rokok merupakan salah satu industri yang besar dan memiliki pengaruh yang luas bagi perekonomian Indonesia, berdasarkan data Survey Kesehatan Nasional (Sukernas) tahun 2001, 69% dari laki-laki dewasa di Indonesia merokok. Sebuah angka yang termasuk fantastis mengingat jumlah penduduk Indonesia,yang mencapai 200 juta jiwa, dan 50% dari Jumlah penduduk tersebut adalah pria.Selain memiliki potensi yang sangat besar dalam sisi ekonomi, Merokok juga memiliki potensi merusak yang besar, tidak hanya pada perokok sendiri tetapi juga pada masyarakat secara keseluruhan. Biaya yang ditanggung pemerintah untuk menyembuhkan orang yang terkena efek negatif dari rokok tidaklah sedikit, ditambah dengan kerugiankerugian yang tidak kasat mata, seperti berkurangnya kualitas kesehatan pada penduduk usia produktif yang memiliki pengaruh terhadap kualitas kerja.Selain aktif meningkatkan kesadaran para perokok dan masyarakat mengenai bahaya dari kebiasaan merokok, Usaha-usaha yang dilakukan pemerintah juga dilakukan dalam bentuk peraturan yang membatasi perusahaan rokok untuk mempromosikan produk mereka dan juga beberapa peraturan yang membatasi para perokok untuk merokok.Dengan diberlakuan peraturan-peraturan ini. pihak pemerintah tentunya berharap dapat menekan jumlah perokok schingga dapat mengurangi dampak negatif yang diakibatkannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji seberapa efektif peraturan yang dibuat oleh pemerintah, terutama dalam hal ini Perda DKI Jakarta no 2 tahun 2005 tentang pengendalian pencemaran udara dalam mempengaruhi perilaku perokok di tempat umum.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pengaruh pembatasan-pembatasan yang dilakukan pemerintah mempengaruhi perilaku perokok, terutama untuk mengidentifikasi apakah peraturan-peraturan terutama Perda no 2/2005 mengenai Larangan merokok di tempat umum berpengaruh pada konsumsi perokok_ Dan juga mengkaji persepsi konsumen tehadap penerapan Perda no 2/2005.Pemberlakuan Perda No2/2005, diawali oleh sosialisasi balk yang dilakukan oleh Pemda DKI Jakarta, Proses sosialisasi tersebut menghasilkan persepsi diantara konsumen mengenai Perda tersebut bahkan sebelum Perda tersebut diberlakukan. Beberapa persepsi kemudian berubah seiring dengan pemberlakuan Perda tersebut, dan ada bebeberapa persepsi konsumen tidak berubah.Diantara beberapa persepsi konsumen yang berubah setelah pemberlakuan Perda antara lain:1. Perokok akan kesulitan menemukan tempat khusus untuk merokok,2. Peraturan ini akan mengurangi jumlah perokok pasif3. Peraturan ini akan membantu perokok untuk berhenti merokok.4. Peraturan ini akan mengurangi jumlah perokok.Pemberlakuan Peraturan Perundang-undangan yang baru sudah selayaknya didahului oleh proses sosialisasi yang baik. Proses sosialisasi akan sangat ideal jika didahului oleh sebuah baseline Survey. sehingga bisa didapatkan indikator awal. Indikator awal ini akan sangat berguna bagi penentuan berhasil atau tidaknya proses sosialisasi yang dilakukan.Keterbatasan dalam penelitian ini adalah sampel yang diambil relatif kecil dan tidak mewakili Jakarta secara keseluruhan, sehingga sebuah survey yang lebih besar dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif.

---

Cigarette is one of the biggest industries in Indonesia and thus having a significant influence to the Indonesian economy. Based on Survey conducted by Kesehatan Nasional (Sukeernas) which was held in 2001, around 69% of the adult male population in Indonesia is a smoker. The figure is quite fantastic, considering the total population of Indonesia is about 200 million and 50% of are male.

Besides having a big potential from an economic point of view, smoking has some negative effects, not only to smokers but also to society as a whole. The expense paid by the government to heal the people who are affected by the negative factors of smoking is not small. In addition to that is an invisible detriment, such as the descending health quality among productive age people which has a negative consequence on their working quality.

Besides actively trying to increase the awareness level to smokers and society about the dangers of smoking behavior, the government also initiates regulations which are intended to curtail the cigarette producers to promote their products and regulations to curtail the smokers to smoke in public areas.

By adopting these rules, the government endeavors to reduce the number of smokers and also to reduce the negative effect of smoking. This research is intended to asses how effective the regulations are, especially the "Perda DKI Jakarta no 2 tahun 2005 tentang pengendalian pencemaran udara dalarn mempengaruhi perilaku perokok di tempat umum." Furthermore the research investigates the consumer's perception toward the bill.

Prior to the implementation of the bill, the government had already conducted some socialization process. The results of this process are perception among consumers toward the bill. Some of these perceptions are changing with time, and some are not.

Some perceptions which altered after the implementation of the bill are as follows:

1. Smokers will have a difficulty to find a special place to smoke.

2. The bill will reduce the number of passive smokers.

3. The bill will help smokers quit smoking

4. The bill will reduce the number of smokers.

The survey is far from ideal, since the sample number is relatively small and conducted in a limited area of Jakarta. Therefore a big scale survey will give a more comprehensive findings."

"ABSTRAK Skripsi ini membahas mengenai proses formulasi kebijakan Perda Nomor 15 Tahun2013 Tentang Kota Layak Anak di Kota Depok. Isu perlindungan anak menarikuntuk dibahas sebab isu anak masih sering dianggap sebagai isu domestik. KotaLayak Anak merupakan salah satu program Kementerian Pemberdayaan Perempuandan Perlindungan Anak untuk memasukan isu anak ke dalam agenda kebijakanpolitik lokal. Adanya Kota Layak Anak ini disebabkan Perlindungan kepada anak ditingkat lokal seringkali tidak mendapatkan prioritas pemerintah lokal. Melalui metodepenelitian kualitatif, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dinamika politik sertahambatan dalam proses pembuatan Perda. Analisis menggunakan representasiperempuan dalam kebijakan publik memperlihatkan bahwa isu anak di Kota Depoklebih banyak diakomodasi oleh kelompok perempuan anggota DPRD Kota Depok.

---

ABSTRACT This thesis discusses the formulation process of the Kota Layak Anak policy, orlocally identified as Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Kota LayakAnak in the city of Depok. Kota Layak Anak is a program initiated by the IndonesianMinistry of Women Empowerment and Child Protection to introduce child issues intothe local political agenda. The lack of attention by local government in regard of childissues is the main cause for this policy initiation. Using qualitative research methods,this thesis aims to uncover the political dynamics and obstacles in the policyformation process. By the analysis using datas on women representation on publicpolicy formation process, it is revealed that child issues are being more accomodatedby women members of the local parliament (DPRD Kota Depok)."