Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas kegiatan Lembaga Kerjasama Bipartit dan pengaruhnya terhadap kesejahteraan pekerja di PT. DINO. Metode penelitian di sini meliputi pengumpulan data dan analisa data. Data dikumpulkan dari data primer dan data sekunder yang diambil dari perusahaan PT. DINO dan dari kantor Depnaker DKI Jakarta, dilanjutkan dengan interview kepada pimpinan PT. DINO, pekerja dan Serikat Pekerja. Data dianalisis secara statistik dengan pendekatan korelasi berganda partial antara keberadaan LKS Bipartit di PT. DINO dihubungkan dengan kesejahteraan di perusahaan tersebut. Penelitian di PT. DINO menemukan bahwa keberadaan LKS Bipartit di PT. DINO secara formal diakui ada, tetapi kurang berfungsi. Berdasarkan pendekatan korelasi barganda partial dari tahun 1988 sampai dengan tahun 1992 di PT. DINO hubungan antara keberadaan LKS Bipartit di perusahaan tersebut dengan kesejahtraan (yang diwakili oleh variabel upah tunjangan), mempunyai hubungan yang kuat. Hal ini berarti pada periode 1988 s/d 1992 hubungan LKS Bipartit di PT. DINO mempunyai pengaruh terhadap kesejahteraan. Tetapi untuk tahun-tahun selanjutnya sampai tahun 1995 hubungan korelasi berganda partial antara keberadaan LKS Bipartit dengan kesejahteraan (upah dan tunjangan) hanya sebesar r = 0,47 dan setelah diadakan uji dengan t tabel, ternyata tidak ada hubungan antara keberadaan LKS Bipartit dengan kesejahteraan, karena pengurusnya dianggap kurang mampu untuk menjalankan hubungan industrial tersebut, sehingga tidak dapat melaksanakan fungsi komunikasi dan konsultasi baik kepada pekerja maupun kepada pengusaha. Hasil bahasan tesis ini dapat digunakan untuk studi banding pelaksanaan hubungan lembaga kerjasama Bipartit di perusahaan lain, dengan mempertimbangkan perbaikan pemahaman dan penerapan nilai hubungan industrial di perusahaan."

"ABSTRAKLembaga kerja sama Bipartit merupakan salah satu sarana dari hubungan industrial yang cukup penting dalam operasional perusahaan, demikian pula hubungan industrial merupakan sistem hubungan kerja para pelaku proses produksi yaitu pekerja, pengusaha,dan pemerintah. Tesis ini mengulas mengenai peranan lembaga kerja sama bipartit dalam pelaksanaan hubungan industrial di PT.Ricky putra globalindo,Tbk dengan suatu kasus pelaksanaan LKS Bipartit yang dijalankan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan mendapat arahan dari Lembaga Perburuhan Internasional di kantor Jakarta. Indikator dari LKS Bipartit yang digunakan adalah produktivitas dan kualitas, kesejahteraan, disiplin dan tata tertib, keselamatan dan kesehatan kerja. Sedangkan indikator dari hubungan industrial adalah Peraturan perusahaan, Serikat pekerja,Asosiasi Pengusaha, LKS Bipartit, LKS Tripartit, Perjanjian Kerja Bersama, Hukum ketenagakerjaan, Lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial, Pendidikan hubungan industrial.Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan pengumpulan data melalui penyebaran kuesioner pada 300 responden yang terdiri dari pihak manajemen dan pekerja. Sampling diambil dengan purposive sampling dan penentuan jumlah sample menggunakan tabel Krejcie. Pembuatan sample dengan skala Likert dalam lima interval (sangat positif sampai sangat negaif), untuk mengukur pendapat dan persepsi karyawan terhadap peranan dari Lembaga kerjasama Bipartit yang ada di perusahaan yang dijabarkan dengan 61 pertanyaan.Dari jawaban kuesioner tersebut, kemudian ditabulasi dan dihitung persentase serta dianalisis untuk mengetahui pendapat dan persepsi pekerja dan manajemen.Hasil analisis data tersebut, adalah pembentukan LKS Bipartit di perusahaan didukung oleh 92% responden, dengan membentuk gugus tugas seperti yang disebutkan dalam indikator LKS Bipartit. Pelaksanaan gugus tugas sesuai dengan masing-masing bidang didukung oleh lebih dari 70% dari responden. Dan sebagai konsekuensinya karyawan harus berpartisipasi untuk mencapai tujuan dari LKS Bipartit yaitu pencapaian produktivitas kerja dan kualitas produk.Pelaksanaan dari pembentukan LKS Bipartit di perusahaan masih belum mencapai 100%, hal ini menunjukkan bahwa pengetahuan dan sosialisasi mengenai tugas dan fungsi LKS bipartit masih harus dijelaskan kepada seluruh karyawan dan manajemen melalui pendidikan hubungan industrial ataupun melalui penjelasan di setiap bagian yang ada di perusahaan.

---

ABSTRAK

Just like Bipartite cooperation institution (LKS Bipartit) is one of relatively important industrial relationship media in company operation, industrial relationship is one of work relationship of manufacturing actors, namely, employees, employers, and government. The thesis covered the role of Bipartite cooperation institution in implementing industrial relationship at PT Ricky Putra Globalindo,Tbk, using a case of LKS Bipartit implementation at PT Ricky Putra Globalindo,Tbk, and under the applicable law and legislation and supervision of International Labour affairs institution in Jakarta office. Indicators of LKS Bipartit were productivity and quality; prosperity; discipline and order; and occupational safety and health. While indicators of industrial relationship were company rule, labour union, employee association, LKS bipartite, LKS tripartite, collective labour agreement, the manpower act, settlement of industrial relations disputes , and industrial relationship education.

Methods of the research was qualitative descriptive by colleting data using questionnaire distributed to 300 respondents consisting of top management and employees. The sample was purposive in character, with the sample number determined by krejcie table. The sample was determined by Likert scale in five intervals (very positive to very negative) to measure employee opinion and perception of the role of Bipartite cooperation institution of the company detailed in to 61 questions. The questionnaire responses were tabulated then and percentage calculated and analyzed to know opinion and perception of top management and employees.

The result of data analysis was that formation of LKS Bipartite of the company was supported by 92% of respondents by making taskforce as mentioned in LKS Bipartite indicators. Implementation of taskforce according to their respective area was supported by more than 70% of respondents. And, as a result, employees should participate in realizing the goals of LKS Bipartite, namely, work productivity and product quality. Implementation of LKS Bipartite existence in the company was not 100% that made knowledge and socialization of tasks and functions of LKS Bipartite necessary to explain to all employees and top management through an industrial relationship education and to any parts of the company."

"Sebagai suatu ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita untuk membentuk keluarga yang kekal bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, maka suatu perkawinan hendaknya berlangsung abadi. Dalam hal suatu perkawinan tidak dapat berlangsung abadi, sehingga terjadi perceraian, maka para pihak yang tadinya terikat perkawinan dapat menempuh upaya perceraian. Dalam pemeriksaan perkara perceraian di pengadilan, untuk memudahkan proses pemeriksaan perkara para pihak dapat membuat akta kesepakatan bersama. Dalam penggunaan Akta Kesepakatan Bersama dalam perkara perceraian, setidaknya terdapat dua permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini. Pertama, bagaimanakah kedudukan dan peranan Akta Kesepakatan Bersama yang dibuat secara notariil dalam kaitannya dengan dalam proses pemeriksaan perkara Perceraian di Pengadilan, Kedua adalah bagaimanakah keterkaitan hukum antara Akta Kesepakatan Bersama yang dibuat secara notariil dengan Putusan/Penetapan Pengadilan sebagai suatu produk hukum lembaga Peradilan. Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan dan lapangan yang bersifat deskriptif. Data-data yang digunakan adalah data-data sekunder yang bersumber pada bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Dari penelitian yang dilakukan kemudian dapat ditarik kesimpulan bahwa Akta Kesepakatan Bersama yang dibuat secara notariil. memiliki kedudukan dan peranan sebagai kesepakatan para pihak berkaitan dengan akibat perceraian baik terhadap anak maupun terhadap harta bersama. Sementara itu, Akta Kesepakatan Bersama yang digunakan sebagai bagian dari proses pemeriksaan perkara perceraian di pengadilan merupakan bagian dari putusan hakim. Dalam kedudukannya sebagai bagian dari putusan hakim, maka kekuatan mengikat dari Akta Kesepakatan Bersama tidak hanya sebatas kesepakatan para pihak, tetapi juga sebagai pelaksanaan putusan hakim.

---

As an association was born the heart between a man and a woman to form the lasting family happy to be based on the Deity the Lord, then a marriage preferably took place eternal. In the matter of a marriage could not take place eternal, so as to the divorce happen, then the sides that earlier were tied by the marriage could follow divorce efforts. In the case inspection of the divorce in the court, to facilitate the process of the case inspection of the sides of could make the joint agreement certificate. In the use of the Joint Agreement Certificate in the case of the divorce, at least was gotten by two problems that were discussed in this research. Firstly, how the position and the role of the Joint Agreement Certificate that was made in a notarial manner in connection with him with in the process of the case inspection of the Divorce in the Court, second was how the legal connection between the Joint Agreement Certificate that was made in a notarial manner and the Decision of the Court as a product of the law of the Judicature agency. The research method that was used in this research was the bibliography research and the field that were descriptive. The data that was used was the secondary data that originated in the primary, secondary and tertiary legal material. From the research that was carried out afterwards could be attracted by the conclusion that the Joint Agreement Certificate that was made in a notarial manner has the position and the role as the agreement of the sides regarding as a result of the divorce was good towards the child and against common property. In the meantime, the Joint Agreement Certificate that was used as part of the process of the case inspection of the divorce in the court was part of the decision of the judge. In his position as part of the decision of the judge, then the binding strength from the Joint Agreement Certificate only was not limited by the agreement of the sides, but also as the implementation of the decision of the judge."

"Tesis ini membahas pengaruh Lembaga Kerja Sama Bipartit dan Peraturan Perusahaan terhadap Hubungan Industrial. Lembaga Kerja Sama Bipartit merupakan ujung tombak di internal perusahaan dalam penyelesaian permasalahan industrial sebelum permasalahan tersebut dibawa ke tahapan selanjutnya di tingkat eksternal. Peraturan Perusahaan dibutuhkan untuk memperjelas hak dan kewajiban masing - masing pihak (pengusaha dan pekerja) guna mencegah terjadinya permasalahan hubungan industrial. Penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan kuantitatif.Metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda dengan bantuan program aplikasi SPSS Versi 17.0. Obyek penelitian ini adalah CITIC Seram Energy Limited, sebuah perusahaan migas yang beroperasi di Pulau Seram Propinsi Maluku. Hasil penelitian menunjukkan pengaruh kuat dari Lembaga Kerja Sama Bipartit dan Peraturan Perusahaan terhadap Hubungan Industrial di CITIC Seram Energy Limited.

---

The thesis is describing the influence of Bipartite Cooperative Institute and Company Policy on Industrial Relation. Bipartite Cooperative Institute is a powerful tools to solve industrial matters in the internal company before the issue develop to the next stage at the external level. Company Policy is required to determine the rights and obligations of each party (employer and employee) in order to prevent any idustrial disputes.

The research method of this thesis is quantitative approach. The analysis is based on multiple linear regression which operate by application program SPSS version 17.0. The object of the research is CITIC Seram Energy Limited, an oil & gas company located in Seram Island, Maluku Province. The result shown that there are solid influences of Bipartite Cooperative Institute and Company Policy on Industrial Relation in CITIC Seram Energy Limited."