Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKKemajuan yang begitu pesat di bidang teknologi informasi telahmemberikan sumbangan yang besar berkembangnya dunia informsai dan transaksielektronik. Akan tetapi tidak dapat dipungkiri, kemajuan yang begitu dahsyattersebut di satu sisi membawa berkat namun di sisi lain membawa kerugian bagimanusia. Pemanfaatan kemajuan teknologi informasi ini bisa dimanfaatkan secaratidak bertanggung jawab dengan menyerang kehormatan dan nama baikseseorang. Walaupun dilakukan di dunia maya namun akibat yang ditimbulkanatau dampaknya dirasakan dalam dunia nyata. Seperti dalam kasus PritaMulyasari yang disangka melakukan penghinaan dan/atau pencemaran nama baikkepada Rumah Sakit Omni dan dokter melalui media internet dengan Pasal 27ayat (3) UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).Berawal dari penerapan pasal tersebut penelitian dilakukan mengenai penghinaandan/atau pencemaran nama baik dalam UU ITE tersebut. Menurut penulis denganmelihat kasus Prita Mulyasari ini adanya permasalahan dalam hal kejelasanrumusan delik dan menafsirkan atau mengimpretasikan penghinaan dan/ataupencemaran nama baik dalam UU ITE sehingga diperlukan penelitian lebih dalammelalui KUHP, Putusan Pengadilan ataupun pendapat – pendapat ahli hukumDari hasil penelitian didapatkan kesimpulan bahwa delik penghinaan dan/ataupencemaran nama baik dalam UU ITE bukan merupakan norma baru namunmerupakan suatu norma yang sudah ada sebelumnya yang diatur dalam Bab XVIPenghinaan dalam KUHP, sehingga dalam penerapan delik penghinaan dalam UUITE tidak terlepas penerapannya dalam KUHP. Walaupun demikian masih perlubatasan-batasan dalam memaknai penghinaan tersebut sehingga kasus seperti PritaMulyasari tidak terulang kembali.

---

ABSTRACTRapid progress in the field of information technology has made majorcontributions to the development of world of information and electronictransactions. But it can not be denied, such powerful progress on the one hand is ablessing, and on the other hand bring harm to humans. Utilization of thisadvanced information technology could be used irresponsibly by attacking aperson's dignity and reputation. Although it is conducted in the virtual world, theeffect or the impact is felt in the real world. For example, in the case of PritaMulyasari that were accused of humiliation and/or libel to Omni Hospital and thephysicians via Internet with Article 27 paragraph (3) of Law No.11 of 2008concerning Information and Transaction of Electronic (ITE). Starting from theapplication of the article, the research was conducted on humiliation and/or libelin the ITE Law. According to the writer, by looking at this case of PritaMulyasari, there is a problem in terms of clarity of offense formulation andinterpretation of humiliation and/or libel in ITE Law so that further research wasneeded through the Criminal Code, Court decision or legal adviser opinion. Fromthe research, it was concluded that humiliation and/or libel offense in ITE Law isnot a new norm, but it is a pre-existing norm set out in the Chapter XVI ofhumiliation in the Criminal Code, so that application of the humiliation offense inthe ITE Law is inseparable from Criminal Code. However, it still need boundarieswithin the interpretation of humiliation, so such cases as Prita Mulyasari do nothappen again."

"Salah satu fungsi yang melekat pada Mahkamah Agung adalah melaksanakan pengadilan kasasi. Dalam prakteknya, pengadilan kasasi seakan menjadi pengadilan tingkat ketiga setelah pengadilan banding. Hal tersebut menjadi salah satu pembahasan dalam penyusunan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ("KUHAP") yang baru. Para penyusun KUHAP bermaksud untuk memurnikan fungsi pengadilan kasasi sebagai judex juris dengan memberikan batasan bagi Mahkamah Agung berupa larangan untuk menjatuhkan pidana yang lebih berat dibandingkan pengadilan sebelumnya. Skripsi ini membahas dan menganalisis apakah benar bahwa Mahkamah Agung dalam kedudukannya sebagai judex juris tidak dapat menjatuhkan pidana lebih berat dari pengadilan sebelumnya, sekaligus juga menganalisis putusan kasasi yang menjatuhkan pidana lebih berat. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis-normatif menggunakan data sekunder.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pada praktenya, Mahkamah Agung dapat menjatuhkan pidana yang lebih berat dibandingkan putusan pengadilan sebelumnya. Selain itu, peneitian ini juga menunjukan bahwa dalam dua putusan yang penulis analisis, pertimbangan majelis hakim pemeriksaan kasasi telah keliru memahami konsep dari pengadilan kasasi itu sendiri, dimana hal tersebut juga menunjukan bahwa kasasi yang ada di Indonesia telah keluar dari koridornya sebagai judex juris.

---

One of the functions of the Supreme Court is conducting the court of cassation. In practice, the court of cassation turns out to be a third-level court after the court of appeal. It became one of the discussion in the preparation of the new Code of Criminal Procedure. The drafters of the new Code of Criminal Procedure intend to purify the function of court of cassation as judex juris by limiting the Supreme Court to impose a more severe punishment than the previous court`s decision. This thesis discusses and analyzes wether it is true that the Supreme Court in his capcity as judex juris can not impose a more severe punishment than the prevous court`s decision, as well as analyzing the Cout of Cassion`s decisions that impose a more severe punishment than the prevous court`s decision. This research is a normative legal research using secondary data.

The results of this thesis showed that in practice, the Supreme Court may impose a more severe punishment than the prevous court`s decision. In addition In addition , this study also shows that in consideration of the judge in the decision that the authors analyzed , the judges of cassation examination has misunderstood the concept of a court of cassation itself , so it shows that appeal in Indonesia has come out of the corridors as judex juris."

"Skripsi ini membahas dua permasalahan. Pertama, mengenai prosedur penggunaan senjata api oleh Penyidik Polisi ketika melakukan upaya paksa penangkapan terhadap tersangka berdasarkan Perkapolri 1/2009 dan Perkapolri 8/2009. Kedua, mengenai perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada tersangka yang menjadi korban (tersangka) penggunaan senjata api oleh penyidik Polisi saat penangkapan. Dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan yang dipadu dengan wawancara narasumber, penulisan skripsi ini bertujuan untuk mengetahui keadaan mendesak mana yang memperbolehkan penggunaan senjata api, baik secara situasional lapangan dan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Permasalahan untuk menjustifikasi penggunaan senjata api ialah pengadilan dan institusi Polisi harus mempertimbangkan asas nesesitas, asas proporsionlatias dan alasan yang masuk akal terhadap penyidik yang menggunakan senjata api, sehingga diketahui bagaimana petugas memahami penggunaan senjata api ketika menangkap tersangka dan bagaimana petugas menentukan apakah ada ancaman dan bagaimana petugas menilai bahwa ancaman tersebut membahayakan jiwanya atau orang lain terkait dengan keseriusan ancaman. Terdapat 3 (tiga) keadaan yang membolehkan penyidik untuk menembak tersangka yakni ketika untuk melindungi dirinya, untuk melindungi orang lain dari bahaya dan menghindari tersangka melarikan diri, namun ketiganya tersebut merupakan upaya terakhir.

---

This thesis addresses two issues. First of all, regarding the use of firearms procedures by police investigators when conducting forcible arrest toward suspect in accordance with Head of State Police Decree Number 1 of 2009 and Head of State Police Decree Number 8 of 2009. Secondly, regarding the suspect?s legal protection as victims of the use of firearms by police investigators during an arrest. By using the method of literature research combined with sources interviews, this thesis aims to determine the urgency which allow the use of firearms, both situational and field based legislation. To determine whether the use of firearms is considered legal or illegal. The courts and police department must analyze its necessity, proportionality and reasonableness. In summary, the following two concerns must be addressed "how the officer determines using firearms when arresting suspects and how the officer determines if a threat exists and the seriousness of the threat." There are three instances in which a police officer may fire his revolver at suspect before arresting. They are to protect his own life, when it is in imminent danger, to protect the life of another and as an effort to prevent the commission of certain violent felonies or to prevent the escape of a violent felon, but only after all other means have been exhausted."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas mengenai upaya hukum pihak ketiga yang tidak diperkarakanterhadap Putusan Pidana Tambahan dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi. Hal inidikarenakan adanya kekosongan hukum yang mengatur mengenai Pihak Ketiga Yangtidak diperkarakan dalam perkara Tindak Pidana Korupsi. Skripsi ini membahasmengenai Pihak Ketiga Yang Tidak Diperkarakan tersebut seharusnya tidak dapatdijatuhi Pidana Tambahan Uang Pengganti.

---

ABSTRACTThis thesis discusses about the judicial remedy for verdict of additional punishmentwhich can be submitted by third party who are not prosecuted in corruption cases.This is because of the legal vacuum regarding the third party who are not prosecutedin corruption cases. This thesis discusses about the third party who are not prosecutedshould not be punished with additional punishment in a form of money substitute."