Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini membahas penerapan asas unus testus nullus testis dalam praktik peradilan pidana di Indonesia serta kekuatan pembuktian keterangan saksi de auditu berdasarkan KUHAP yang melekat pada keterangan penyidik dalam pertimbangan majelis hakim sebagai salah satu akibat yang ditimbulkan dari kelemahan penerapan asas unus testis nullus testis. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kepustakaan yang bersifat normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan tidak semua hakim yang memeriksa perkara pidana dapat menerapkan dengan tepat ketentuan Pasal 185 ayat (2) KUHAP yang lebih dikenal dengan asas unus testis nullus testis. Terdapat respon yang berbeda terkait penerapan asas tersebut. Hal ini karena belum ada peraturan yang mengakomodir kelemahan dari asas tersebut, yaitu keterbatasan alat bukti yang tersedia dalam suatu tindak pidana. Selain itu, penelitian ini juga akan memperlihatkan perbandingan atas tanggapan para hakim Indonesia dan tanggapan hakim di peradilan Negara bagian dalam menilai kekuatan pembuktian saksi de auditu (hearsay evidence). Peranan aktif hakim dalam menemukan kebenaran materiil melalui perannya menentukan kekuatan pembuktian keterangan saksi yang memiliki kekuatan pembuktian bebas juga dipaparkan dalam penelitian ini.

---

The focus of this study is the application of the principle unus testis nullus testis in the practice of criminal justice in Indonesia as well as the strength of evidence on witness testimony de auditu based on Indonesian Criminal Procedure are attached to the description of the investigator in the judges?verdict as one of the weakness from the application of the principle 'unus testis nullus testis'. The research method used is this study is normative literature. The results of this study indicate that not all judges are examining a criminal case by applying the appropriate provisions of Article 185 paragraph (2) Indonesian Criminal Procedure Code which is better known as the principle of unus testis nullus testis.

There are different responses related to the application of this principle. This is because there is no regulation that accommodate the weaknesses of this principle, namely the limitations of the available evidence in a criminal act. In addition, this study will also show the comparison of the responses of the judges of Indonesia and the responses of judges in Texas state courts in assessing the strength of evidence the witness de auditu (Hearsay evidence). The study also describes the active role of judges in finding the material truth through its role to determine the strength of statements of witnesses evidence who have the independent verification power."

"Alat bukti keterangan saksi memegang peranan yang penting dalam proses pembuktian suatu perkara pidana di persidangan sebab hampir semua pembuktian perkara pidana bersandar pada pemeriksaan alat bukti keterangan saksi. Baik Jaksa Penuntut Umum maupun Penasehat Hukum berhak untuk menghadirkan saksi-saksi yang mereka anggap memenuhi syarat saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 26 KUHAP. Persesuaian antara keterangan saksi yang satu dan keterangan saksi lainnya merupakan satu hal yang penting untuk diperhatikan dengan sungguh-sungguh oleh majelis hakim dalam menilai kebenaran suatu keterangan saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 185 ayat(6) huruf a KUHAP. Penilaian ini juga tidak dapat dilepaskan dari sudut pandang keyakinan hakim yang nantinya diperoleh dari alat bukti keterangan saksi tersebut. Dalam perkara dengan terdakwa Mas Udin terjadi ketidaksesuaian antara keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum dan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penasehat Hukum. Dalam hal demikian, maka majelis hakim harus memperhatikan dengan sungguh-sungguh bahwa setiap saksi yang ada telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil saksi dan keterangannya juga harus memenuhi syarat formil dan syarat materiil keterangan saksi sebagaimana yang diatur dalam KUHAP. Apabila syarat formil dan syarat materiil tidak terpenuhi, maka majelis hakim tidak perlu mempertimbangkan keterangan dari saksi tersebut dan dalam hal terjadi ketidaksesuaian antara keterangan saksi yang satu dan keterangan saksi lainnya, maka penilaian akan kebenaran dari setiap keterangan yang diberikan oleh saksi tergantung pada keyakinan hakim sendiri sebab hakim bersifat bebas dan tidak terikat terhadap kekuatan pembuktian dari setiap alat bukti yang ada."

"[Notaris merupakan pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik. Akta otentik yang dibuat oleh Notaris wajib memenuhi syarat formil dan syarat materiil untuk memenuhi sifat otentiknya, agar dapat mempunyai kekuatan pembuktian yang kuat dan sempurna. Pokok permasalahan dari tesis ini adalah bagaimana implikasi akta pencabutan keterangan saksi yang dibuat oleh Notaris terhadapketerangan saksi yang sebelumnya telah diberikan di dalam persidangan, dan bagaimanakah tanggung jawab seorang Notaris bilamana akta yang dibuatnya tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian.Untuk menjawab permasalahan tersebut, penelitian dilakukan secara Yuridis Normatif dan menyatukan denganpola pikir deduktif analisis yang bersumber pada kebenaran koheren. Data yang digunakan adalah Data Sekunder yang terdiri dari Bahan Hukum Primer dan Bahan Hukum Sekunder. Hasil Penelitian ini adalah akta pencabutan keterangan saksi tidak dapat digunakan untuk mencabut keterangan yang telah diberikan sebelumnya di dalam persidangan di bawah sumpah dan atas akta yang tidak mempunyai nilai pembuktian karena kehilangan otentisitasnya, Notaris dapatdimintakan ganti kerugian, peringatan tertulis, sampai dengan pemberhentian secara tidak hormat.;Notary is a public official who authorized to make an authentic deed. An authentic deed of Notary must fulfill both formal and material requirements to meet itsauthentic nature, in order to have the strength of evidence which is strong and perfect. The subject matter of this thesis are about how the implication of the deed of revocation of witness testimony by Notaries deed affect the witness testimony that had previously been given in court and how is the notary responsibilities for the deed that does not have the evidentiary value. To answer these problems, research conducted in Normative method and unite it with deductive analysiswhich is based on coherent truth. The writer using Secondary Data consist of Primary Legal Materials and Secondary Legal Materials. For the result, this research shows that The Deed of Revocation of Witness Testimony can not be used to revoke the previous given testimony which is given under the vow and for the deed that has no evidentiary value because it loses its authenticity, a Notary may be charged to compensate , be given of a written warning, up to dismissal indisgrace;Notary is a public official who authorized to make an authentic deed. An authentic deed of Notary must fulfill both formal and material requirements to meet its authentic nature, in order to have the strength of evidence which is strong and perfect. The subject matter of this thesis are about how the implication of the deed of revocation of witness testimony by Notaries deed affect the witness testimonythat had previously been given in court and how is the notary responsibilities for the deed that does not have the evidentiary value. To answer these problems, research conducted in Normative method and unite it with deductive analysis which is based on coherent truth. The writer using Secondary Data consist of Primary Legal Materials and Secondary Legal Materials. For the result, this research shows that The Deed of Revocation of Witness Testimony can not be used to revoke the previous given testimony which is given under the vow and forthe deed that has no evidentiary value because it loses its authenticity, a Notary may be charged to compensate , be given of a written warning, up to dismissal in disgrace;Notary is a public official who authorized to make an authentic deed. An authenticdeed of Notary must fulfill both formal and material requirements to meet itsauthentic nature, in order to have the strength of evidence which is strong andperfect. The subject matter of this thesis are about how the implication of the deedof revocation of witness testimony by Notaries deed affect the witness testimonythat had previously been given in court and how is the notary responsibilities forthe deed that does not have the evidentiary value. To answer these problems,research conducted in Normative method and unite it with deductive analysiswhich is based on coherent truth. The writer using Secondary Data consist ofPrimary Legal Materials and Secondary Legal Materials. For the result, thisresearch shows that The Deed of Revocation of Witness Testimony can not beused to revoke the previous given testimony which is given under the vow and forthe deed that has no evidentiary value because it loses its authenticity, a Notarymay be charged to compensate , be given of a written warning, up to dismissal indisgrace, Notary is a public official who authorized to make an authentic deed. An authenticdeed of Notary must fulfill both formal and material requirements to meet itsauthentic nature, in order to have the strength of evidence which is strong andperfect. The subject matter of this thesis are about how the implication of the deedof revocation of witness testimony by Notaries deed affect the witness testimonythat had previously been given in court and how is the notary responsibilities forthe deed that does not have the evidentiary value. To answer these problems,research conducted in Normative method and unite it with deductive analysiswhich is based on coherent truth. The writer using Secondary Data consist ofPrimary Legal Materials and Secondary Legal Materials. For the result, thisresearch shows that The Deed of Revocation of Witness Testimony can not beused to revoke the previous given testimony which is given under the vow and forthe deed that has no evidentiary value because it loses its authenticity, a Notarymay be charged to compensate , be given of a written warning, up to dismissal indisgrace]"

"Penerapan syariat Islam di Aceh, bukanlah hal yang baru bagi masyarakat Aceh. Syariat Islam sudah lama melekat di masyarakat Aceh bahkan sebelum Belanda menjajah Indonesia, sehingga syariat Islam merupakan identitas bagi masyarakat Aceh. Hal inilah yang menyebabkan syariat Islam diterapkan secara legal-formal dalam bentuk “otonomi khusus”. Otonomi khusus diatur dalam UU No.18 Tahun 2001 tentang Otonomi khusus bagi Propinsi daerah Istimewa Aceh menjadi Nanggroe Aceh Darussalam. Sebelum diaturnya UU No.18 Tahun 2001, terdapat peraturan lain yang mengatur mengenai pemberlakuan syariat Islam secara legal-formal yaitu UU No.44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh. Penyelenggaraan syariat Islam di NAD, dituangkan dalam bentuk Qanun atau PERDA yang merupakan peraturan pelaksana dari dua peraturan di atas. Salah satu bidang yang dijelaskan lebih lanjut dalam Qanun sehubungan penerapan syariat Islam di NAD adalah bidang Jinayah (hukum pidana), diantaranya mengatur hukuman bagi pelaku kejahatan minum minuman keras, perjudian dan berdua-duaan/mesum. Hukuman yang diterapkan bagi pelaku kejahatan tersebut adalah “hukuman cambuk”. Hukuman cambuk merupakan salah satu bentuk hukuman yang dikenal dalam hukum Islam dan tidak dikenal dalam hukum pidana nasional. Oleh karena itu, penerapannya di NAD merupakan bentuk dari lex Specialis derogat lex Generalis dari KUHP. Dikarenakan berbeda dalam penerapan bentuk hukuman untuk kejahatan yang sama seperti kejahatan perjudian, maka berbeda pula dalam menegakkan hukum acaranya. Dalam hukum pidana nasional untuk kejahatan perjudian menggunakan hukum acara pidana yang diatur dalam UU No.8 Tahun 1981, sedangkan kejahatan perjudian dalam penerapan syariat Islam menggunakan aturan hukum acara khusus yang diatur dalam PERGUB No.10 Tahun 2005 tentang Petunjuk Pelaksana Teknis Hukuman Cambuk. Hal inilah yang menjadi alasan penulisan, bagaimana kedudukan hukuman cambuk di dalam hukum pidana nasional serta peran KUHAP sebagai aturan umum hukum acara sehubungan penerapan hukuman cambuk sebagai bagian penerapan syariat Islam di NAD dan mengetahui hukuman cambuk di dalam hukum pidana Islam serta tata caranya."

"Melalui strategi setiap program pencapaian sasaran harus disusun dengan peluang yang dapat menerima setiap "kejadian dan ketidakpastian" sebagai fakta. Namun dengan kemampuan dapat menolak "fatalitas" yang ditimbulkan oleh fakta (kejadian). Maka setiap proses penyusunan program atau kegiatan, baik yang bersifat sederhana maupun yang serba kompleks dalam organisasi atau suatu kelompok lingkungan hanya dapat berlangsung secara berkesinambungan (terus menerus) jika adanya keterkaitan dua atau lebih fakta yang saling mendukung, mempengaruhi, bergantung (interdependensi) atau dalam kajian ilmu komunikasi dikenal dengan overlaping of interest. Proses kesinarnbungan yang terus menerus ini selanjutnya membentuk suatu kesatuan yang integral. Dengan mengambil kerangka teori community development dari disiplin ilmu sosial dan teori public relations dan lebih khusus lagi pada teori tentang community relations dan disiplin ilmu manajemen dan memadukannya dengan teori "tanggung-jawab sosial perusahaan", maka studi ini merupakan gabungan antara studi praktis dan teoritis sekaligus untuk melihat bagaimana hubungan yang ideal antara industri dan masyarakat di sekelilingnya. Studi ini menggunakan metode kualitatif (deskriptif dan historic) yang melihat elemen sejarah dan elemen budaya sebagai pendekatan untuk melihat masalah yang ada pada saat sekarang ini. Sebagai suatu proses komunikasi, kegiatan public relations selalu dihadapkan pada kondisi yang kompleks dan dinamis, baik perubahan-perubahan yang alami dalam suatu masyarakat maupun interaksi antara perusahaan dengan lingkungannya. Oleh karena itulah kebijaksanaan public relations disusun bersifat "kondisional", dalam pengertian fleksibel namun dalam kerangka yang overlaping of interest tersebut. Bahwa kehadiran beberapa perusahaan industri besar di Lhokseumawe, Aceh, yang terkonsentrasi dalam suatu kawasan (zona) telah merupakan pendorong utama perubahan dan perkembangan daerah sekitarnya dalam berbagai pertumbuhannya. Dan sebagai upaya antisipasi hubungan dengan lingkungan ini, manajemen perusahaan-perusahaan di zona industri ini mengatur kerjasama dalam bentuk "pola keterpaduan program" community development sebagai strategi commumity relations. Studi yang dilakukan di zona industri Lhokseumawe, Aceh, ini sedikitnya dapat memberikan gambaran umum bagaimana melalui strategi public relations hubungan perusahaan-perusahaan (industri) dengan masyarakat lingkungan sekitarnya yang sedang berubah dapat terbina dan berkembang dengan multiplier effects yang semakin luas dan positif."