Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini menjelaskan mengenai pengertian, dasar hukum, alasan, tujuan, pihak-pihak, tata cara mengajukan, tenggang waktu mengajukan, dan penyampaian putusan kasasi demi kepentingan hukum. Skripsi ini juga menjelaskan tentang teori-teori pemidanaan yaitu teori absolut, teori relatif dan teori gabungan yang digunakan sebagai sudut pandang dalam menganilisis. Skripsi ini berusaha menganalisis upaya hukum kasasi demi kepentingan hukum dari sudut pandang teori pemidanaan gabungan yang selama 10 (sepuluh) tahun terakhir dari tahun 1994 sampai dengan 2004 tidak pernah ada pengajuan, adanya kecenderungan Jaksa Penuntut Umum mengajukan upaya hukum peninjauan kembali yang selama 10 (sepuluh) tahun terakhir tersebut telah dilakukan 2 (dua) kali. Penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian normatif, dari penelitian tersebut Penulis menyimpulkan bahwa upaya hukum kasasi demi kepentingan hukum secara sudut pandang teori pemidanaan gabungan tidak dapat mewujudkan tuntutan keadilan, tidak mempunyai efek dalam pencegahan terhadap kejahatan agar dikemudian hari kejahatan yang telah dilakukan itu tidak terulang lagi baik oleh penjahat sendiri maupun masyarakat pada umumnya, dan tidak dapat mewujudkan tujuan-tujuan yang bermanfaat lainnya. Adanya kecenderungan Jaksa Penuntut Umum mengajukan upaya hukum peninjauan kembali karena upaya hukum kasasi demi kepentingan hukum secara substansi tidak berpengaruh terhadap mantan terdakwa, dimana dalam putusannya tidak dapat menjatuhkan pemidanaan sekalipun mantan terdakwa terbukti bersalah, disamping itu secara kualitas putusan kasasi demi kepentingan hukum tidak sama dengan putusan peninjauan kembali, oleh karena jika putusan kasasi demi kepentingan hukum dapat diajukan peninjauan kembali namun tidak sebaliknya putusan peninjauan kembali dapat diajukan kasasi demi kepentingan hukum. Dalam rangka menegakkan keadilan dan keseimbangan hak, Jaksa Penuntut Umum berusaha mencari koridor hukum yang dapat ditempuh yaitu dengan mengajukan upaya hukum peninjauan kembali."

"ABSTRAKPoligami adalah suatu bentuk perkawinan dimana seorang laki-laki memiliki lebih dari seorang istri, bisa 2, 3, atau 4 orang. Di Indonesia dalam perkawinan pada azasnya dianut monogami, tetapi poligami diperbolehkan dalam hal apabila pemohon memenuhi syarat-syarat dan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor: 1 Tahun 1974. Dalam prakteknya poligami sering itu sendiri sering diselewengkan. Hal ini dikarenakan banyak faktor yang menyebabkan orang untuk menikah lagi, setelah dia melakukan perkawinan sebelumnya. Sehingga banyak orang melakukan perkawinan poligami dibawah tangan. Karena pada umumnya perkawinan yang dilakukan dibawah tangan adalah jenis perkawinan poligami. Sebagaimana Islam membuka peluang untuk berpoligami. Misalnya : Pegawai negri yang takut dipecat berdasarkan PP 10/1983 maupun karena tidak mungkin diizinkan oleh istrinya dirumah. Oleh karena itu penulis merasa tertarik untuk membahas masalah Poligami Menurut Hukum Islam Ditinjau dan Sudut Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 terutama akibat hukum dari poligami yang dilakukan dibawah tangan karena akan mempersulit bahkan merugikan baik bagi istri maupun anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut didalam hal mendapat tunjangan nafkah dan dalam masalah kewarisan."

"The research on the implementation of agreement in e-commerce in Malang viewed from the legal perspective on agreement according to the civil code is a juridical normative research

---

"

"ABSTRAKEfisiensi adalah suatu perbandingan terbaik antara output dengan input atau dapat dikatakan antara hasil dengan biaya yang dikeluarkan, Untuk mengetahui tingkat efisiensi suatu kegiatan atau usaha, maka tinjauan dapat diarahkan kepada kedua komponen tersebut, yaitu terhadap hasil dan biaya biaya yang dipergunakan untuk mendapat hasil tersebut. Sebagai langkah awal tinjauan terhadap hasil dan biaya, perlu diidentifikasi permasalahan yang timbul. Identifikasi masalah pada Bank Bumi Daya tampak pada keuntungan yang diperoleh dalam tahun 1988 yang hanya mencapai 106,4. Hasil penelitian selanjutnya memberikan informasi bahwa sebagian besar diperoleh dari pendapatan bunga khususnya bunga pinjaman modal kerja sedangkan sebagian besar beban Bank adalah beban dana yang mencapai 76,83 hal tersebut menunjukan bahwa Dana Bank semakin mahal, Penyusutan Kredit Macet yang jumlahnya cukup besar serta Biaya Tenaga Kerja dan Biaya Kantor yang semakin besar. Keadaan perkreditan yang kurang sehat menyebabkan penulis meneliti susunan Organisasi Perkreditan, khususnya mengenai sistim pendelegasian wewenang pemberian fasilitas kredit oleh Direksi dan Kantor Pusat kepada Cabang-Cabang. Biaya dana, Biaya Kantor dan Biaya Tenaga Kerja yang terus meningkat setiap tahunnya mendorong Penulis untuk meneliti kwalitas Manager dan Susunan Organisasi Kantor Pusat yang meliputi sistim pembagian kerja Departemental isasi, pendelegasian wewenang dan Sistim Pengolahan Data untuk mendapatkan informasi."