Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penulis artikel ini mengulas doktrin product liability yang dikembangkan dalam tata hukum di sejumlah negara seperti Jepang, Inggris, Belanda, Amerika Serikat dan Masyarakat Ekonomi Eropa. Doktrin product liability dimaksudkan sebagai upaya untuk melindungi konsumen dari produk-produk barang dan jasa yang merugikan dan membahayakan masyarakat. Menurut penulis artikel ini, product liability adalah tanggungjawab pengusaha."

"Perkembangan mengenai etos dan kultur dunia usaha terhadap konsumen, diharapkan dalam waktu dekat akan berubah secara signifikan, mengingat Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) telah memberikan aturan yang tegas dan lebih rinci mengenai hal-hal yang seharusnya dilakukan oleh dunia usaha terhadap kepentingan konsumen. Dengan demikian, para pelaku usaha tidak lagi sembarangan memandang para konsumen sebagai ?objek? untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya dalam rangka tujuan bisnisnya. Karena UU ini memprinsipkan bahwa produsen dengan konsumen memiliki kesetaraan. Dalam rangka itulah berbagai asas telah ditetapkan di dalam hukum konsumen yang baru ,khususnya mengenai sistem tanggungjawab (Iiability). Tanggungjawab dalam hubungan antara pelaku usaha dengan konsumen sebagai suatu tanggungjawab produk perlu diperhatikan, karena jika mempersoalkan kepentingan konsumen, seharusnya pula menganalisis mengenai siapa yang semestinya dibebankan tanggungjawab dan sampai batas mana pertanggungjawaban itu dibebankan kepadanya. Pola hukum konsumen mempunyai corak variabilitas dalam tanggungjawab produk. Karena hal demikian berkembang dari waktu ke waktu, mulai dari asas yang mendasarkan kepada adanya kesalahan (tort) hingga kepada asas tanggungjawab yang bersifat strict dan absolut, dimana asas ini tidak mendasarkannya kepada kesalahan sebagai nuansa dominan dari doktrin konvensional. Tetapi kecanggihan suatu asas hukum seperti telah diakomodasi Undang-Undang Perlindungan Konsumen, tanpa adanya aksesibilitas yang luas kepada masyarakat mendapatkan hak dan kepentingannya melalui gugatan (pengadilan), maka tampaknya sistem demikian tidak banyak membawa arti banyak. Guna mewujud-nyatakan asas tanggungjawab produk,maka sistem class Action penting untuk dihadirkan dengan berbagai perangkat pendukungnya. Sistem peradilan secara class Action merupakan proses yang banyak memberikan manfaat, karena kasus produk yang merugikan terhadap sejumlah besar orang, proses peradilan dengan mekanisme ini dinilai sangat praktis, bukan saja bagi sejumlah anggota masyarakat korban tersebut, tetapi juga bagi pengadilan."

"When we talk about consumer protection (especially in Indonesia), it must be recognized that there's imbalance relationship between producer and consumer. In this regard, by and large, consumer has not good position when he will sue for damages caused by producer's negligence. Meanwhile, Indonesia has no good legal system concerning whit that issue. In the interest of consumer protection. It mus be considered to adopt strict liability principle especially relating to product liability. By applying strict liability principle , it can be expected that consumer has no obstacles to prove producer's negligence. Based upon this principle producers have to liable for damages caused by their defective product. Relating to applying that principle, the existing of Indonesian Consumer Protection act is absolutely required."

"Tesis ini membahas tentang implementasi perlindungan hukum terhadap hak-hak konsumen dalam memperoleh pelayanan air minum di PDAM Tirta Pakuan Kota Bogor. Dalam pelayanan air minum, PDAM Tirta Pakuan Kota Bogor memproduksi dan mendistribusikan air minum serta menyediakan pelayanan jasa, oleh karena itu PDAM Tirta Pakuan Kota Bogor sebagai pelaku usaha memiliki kewajiban untuk memenuhi hak-hak konsumen pengguna air minum dan memiliki tanggung jawab untuk memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak konsumen yang dirugikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Penelitian ini menggunakan metode normatif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa PDAM Tirta Pakuan Kota Bogor sebagai pelaku usaha telah memiliki peraturan daerah yang telah mengakomodir pemenuhan hak-hak konsumen air minum dan disarankan dalam peraturan daerah tersebut perlu disempurnakan dengan menambahkan ketentuan mengenai tanggung jawab produk.

---

The focus of this study is implementation of legal protection of consumer rights in drinking water service of PDAM Tirta Pakuan Kota Bogor. In drinking water services, PDAM Tirta Pakuan Kota Bogor produce and distribute the drinking water and also provide other services, so that, PDAM Tirta Pakuan Kota Bogor as business actor has obligations to fulfill the consumer rights and responsibility to give legal protection to the rights of injured consumers based on Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection. This study used normative method.

Result of this study is PDAM Tirta Pakuan Kota Bogor as business actor have has the local regulation that accommodate the consumer rights and this study give suggestion that the local regulation need to enhaced by adding about product liability."

"Dibutuhkan strategi untuk menanggulangi krisis sampah plastik dari industri Fast-Moving Consumer Goods, salah satunya dengan membuat produk berbahan dasar plastik lebih ramah lingkungan. Metode penelitian menggunakan desain eksperimental two-factor within-subject. Pengukuran Perceived Value menggunakan alat ukur oleh Konuk (2018). Jumlah partisipan sebanyak 133, merupakan WNI usia 18-25 tahun. Hasil penelitian menunjukkan terdapat perbedaan signifikan pada Perceived Value konsumen saat diberikan produk sikat gigi dengan logo ramah lingkungan dan yang tidak F(1, 132) = 44.382, p < 0,001, η²p = 0.252), dan dengan teks ramah lingkungan dan yang tidak F(1,132) = 67.171, p < 0,001, η²p = 0.337). Selain itu, terdapat interaksi yang signifikan antara logo dan juga teks ramah lingkungan terhadap Perceived Value F(1, 132) = 13.892, p < 0,001, η²p = 0.095). Kesimpulannya, penggunaan eco-label (logo dan teks ramah lingkungan) dapat mempengaruhi Perceived Value konsumen. Dengan begitu pihak produsen dapat mengaplikasikan penggunaan logo dan teks pada kemasan produk ramah lingkungan untuk memaksimalkan pemasaran.

---

A strategy is needed to overcome the plastic waste crisis from the Fast-Moving Consumer Goods industry, one of which is by making plastic-based products more environmentally friendly. The research method used a two-factor within-subject experimental design. Measurement of Perceived Value using measuring tools by Konuk (2018). The number of participants are 133 Indonesian citizens aged 18-25 years. The results showed that there was a significant difference in consumers' Perceived Value when given a toothbrush product with an environmentally friendly logo and one that was not F(1, 132) = 44,382, p < 0.001, ²p = 0.252), and with environmentally friendly text and those that were not F( 1.132) = 67171, p < 0.001, ²p = 0.337). In addition, there is a significant interaction between the logo and environmentally friendly text on the Perceived Value F(1, 132) = 13,892, p < 0.001, ²p = 0.095). In conclusion, the use of eco-labels (eco-friendly logos and texts) can affect consumers' Perceived Value. That way, producers can apply the use of logos and text on environmentally friendly product packaging to maximize marketing."

"Penelitian ini memfokuskan pada analisa pertanggungjawaban Pelaku Usaha kepada Konsumen menurut hukum perlindungan konsumen yang berlaku di Indonesia, Inggris, dan Belanda. Dalam hal Konsumen menderita kerugian yang disebabkan oleh produk yang diproduksi dan/atau diedarkan oleh Pelaku Usaha, maka berdasarkan product liability, Pelaku Usaha wajib bertanggungjawab kepada Konsumen. Atas dasar kerugian yang dialami Konsumen akibat produk cacat yang diproduksi dan/atau diedarkan oleh Pelaku Usaha, maka Pelaku Usaha wajib bertanggungjawab atas kerugian tersebut, namun tulisan ini tidak akan membahas mekanisme penyelesaian sengketa baik melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) maupun pengadilan, melainkan tulisan ini akan berfokus pada analisa pertanggungjawaban Pelaku Usaha terhadap Konsumen. Pada dasarnya, hukum Indonesia, dan hukum Inggris dan Belanda sebagai pembanding memiliki pengaturan yang berbeda-beda terkait product liability dan pengaturan tentang batasan tanggung jawab Pelaku Usaha kepada Konsumen. Indonesia tidak menganut prinsip strict liability secara sempurna, dimana prinsip strict liability dalam UU Perlindungan Konsumen mensyaratkan adanya unsur kesalahan, yang mana hal ini berbeda dengan hukum perlindungan konsumen yang berlaku di Inggris dan Belanda. Selain itu, mengacu pada Product Liability Directive yang dikeluarkan oleh Uni Eropa, hukum Inggris dan Belanda melarang adanya ketentuan pembatasan pertanggungjawaban Pelaku Usaha kepada Konsumen untuk hal-hal tertentu, sebagaimana yang tercermin pada masing-masing peraturan perundang-undangannya (CPA 1987 (Inggris), CRA 2015 (Inggris), NBW (Belanda)) (dan yurisprudensi). Hal ini berbeda dengan hukum Indonesia, yang mana UU Perlindungan Konsumen sama sekali tidak mengatur ketentuan larangan pembatasan tanggung jawab Pelaku Usaha kepada Konsumen. Sebagai kesimpulan, UU Perlindungan Konsumen dapat mengadopsi ketentuan hukum perlidungan konsumen yang berlaku di Inggris dan Belanda, yang mana pada hukum tersebut telah diatur ketentuan definisi “produk cacat” yang merupakan pilar dalam menentukan tanggung jawab Pelaku Usaha kepada Konsumen, pengaturan dan implementasi strict liability yang jelas, dan pengaturan yang jelas mengenai larangan pembatasan tanggung jawab Pelaku Usaha kepada Konsumen.

---

This study focuses on the analysis of the liability of Business Actors to Consumers according to consumer protection laws in force in Indonesia, England and the Netherlands. In the event that the Consumer suffers a loss caused by the product produced and/or distributed by the Business Actor, then based on product liability, the Business Actor is responsible to the Consumer. On the basis of losses suffered by consumers as a result of defective products produced and/or distributed by Business Actors, Business Actors are obliged to be responsible for these losses, however this study will not discuss the dispute resolution mechanism either through the Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) or the courts, but this study will focus on the analysis of the accountability of Business Actor to Consumer. Fundementally, Indonesian law, and English and the Netherlands law as comparisons have different regulations regarding product liability and limits of liability of Business Actos to Consumers. Indonesia does not adhere the strict liability principle perfectly to its regulations, in which the strict liability principle in the Consumer Protection Law (UU Perlindungan Konsumen) requires an element of fault, where such regulation is different from the prevailing consumer protection laws of England and the Netherlands. In addition, referring to the Product Liability Directive issued by the European Union (EU), English and Dutch laws prohibit provisions limiting the liability of Business Actors to Consumers for certain matters, as reflected in their respective laws and regulations (CPA 1987 (England) , CRA 2015 (England), NBW (the Netherlands)) (including jurisprudence). This is different from Indonesian law, where the Consumer Protection Law (UU Perlindungan Konsumen) does not regulate prohibition to limit the responsibility of Business Actor to Consumers. In conclusion, the Consumer Protection Law (UU Perlindungan Konsumen) shall adopt the provisions of consumer protection law of English and Dutch Law, where these laws have regulated the definition of "defective product" which is a pillar in determining the responsibility of Business Actor to Consumers, clear and definite regulation regarding the implementation of strict liability and the prohibition Business Actor responsibility to Consumers."

"ABSTRAK

Sebagai konsumen, tak jarang kita menemukan produk yang telah habis terjual (sold out, stock out, out of stock) masih dipasang dalam konteks pembelian. Ge, Messinger, dan Li (2009) menemukan bahwa produk sold out memberikan persepsi bahwa produk tersebut dinilai baik oleh orang lain sehingga turut meningkatkan penilaian konsumen. Ge dkk (2009) menyebut proses ini sebagai informational cascades, yang dalam ilmu psikologi lebih familiar disebut social proof. Penilaian baik akan produk sold out tersebut akan berpengaruh positif terhadap alternatif yang masih tersedia sehingga mendorong konsumen untuk membeli. Dalam studi ini, penulis memodifikasi eksperimen pertama Ge dkk (2009) untuk melihat apakah produk sold out mempengaruhi konsumen untuk membeli produk sejenis yang tersedia. Produk yang ditawarkan adalah tikar pantai berwarna biru dan hijau, dan pemasangan informasi sold out dilakukan secara counterbalanced. Hasilnya, kehadiran tikar sold out tidak mempengaruhi partisipan untuk membeli tikar sejenis yang masih tersedia. Tikar biru lebih banyak dibeli saat ditawarkan sendiri, χ2 (1, n = 66) = 9.82, p < .05, sementara pembelian tikar hijau tidak jauh berbeda saat ditawarkan sendiri ataupun saat ada tikar biru sold out, χ2 (1, n = 66) = 0.58, p = .45). Penulis menduga bahwa preferensi terhadap desain dan warna produk lebih kuat daripada produk sold out dalam mempengaruhi pilihan konsumen

---

ABSTRACT

As consumers, we often find products that have been sold (sold out, stock out, out of stock) were still displayed within the context of the purchase. Ge, Messinger, and Li (2009) found that sold out product gave perception that people judged it as a good product, and in turn increased consumer judgment. Ge et al (2009) called this process as informational cascades, which were more familiar as social proof in psychological study. Good judgment of sold out product then gave positive influence to another available alternatives and prompted consumers to buy. In this study, author modificated the first experiment conducted by Ge et al (2009) to see whether sold out product influenced consumers to buy similar available product. The products offered are blue and green beach mats, and sold out information given was counterbalanced. Result showed that the presence of sold out product did not affect participants to buy similar kind of mat that still available. Blue mat was purchased more when offered alone (χ2 (1, n = 66) = 9.82, p < .05), while the purchase of green mat was not much different when offered alone or when blue mat was sold out (χ2 (1, n = 66) = 0.58, p = .45). Author suspected that the preference for design and color of the product is stronger than sold out product in influencing consumer choice

"